Ketua DPRD Sumbar sementara, Irsyad Syafar saat diwawancarai, Selasa (3/9) mengungkapkan, setelah diresmikan untuk periode 2024-2029, anggota DPRD yang baru maupun yang melanjutkan amanah, harus melalui proses orientasi.

Diharapkan nantinya, akan tertanam nilai-nilai kinerja yang penuh semangat, tanggungjawab dan berintegritas.

“Jadi orientasi selama lima hari ini, merupakan proses pembekalan dan pendalaman tugas anggota dewan untuk mengawali masa kerja 2024-2029,” katanya.

Dia menjelaskan, selama proses orientasi anggota DPRD Sumbar mendapatkan belasan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintah negara hingga pelaksanaan penegakan hukum. Orientasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri, dibagi beberapa gelombang. Gelombang pertama dikuti tiga provinsi, yaitu Sumbar, Jatim dan DKI.

Secara spesifik, lanjutnya, anggota DPRD Sumbar juga mendapatkan materi terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan dan sejumlah regulasi baru untuk rujukan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu Plt. Sekjen Kemendagri (RI), Tomsi Tohir membuka acara orientasi anggota DPRD Sumbar 2024 mengatakan, program orientasi bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas. Namun, hal yang harus menjadi perhatian bersama terkait krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah.

Tohir mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat.

Ia mengingatkan para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan,” ujarnya tegas.

Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. “Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” pungkasnya.

The post Anggota DPRD Sumbar Periode 2024-2029 Ikuti Program Orientasi Kemendagri untuk Tingkatkan Kinerja. appeared first on Prokabar.

DPD PSI Padang mencoba realistis dengan situasi perpolitikan Kota Padang saat ini. Sehingga target dua kursi disebut Tulus Arifan sebagai target yang cukup realistis atau masuk akal.

“Kami mengajukan Bacaleg yang didominasi anak muda, di mana 75 persen berusia di awal 20an, hingga 38 tahun. Dengan jumlah pemilih generasi milenial dan pemilih pemula meningkat signifikan di pileg 14 Februari 2024 mendatang. Kami Optimis dapat meraih target minimal dua kursi,” sebut Tulus Arifan Ketua DPD PSI Kota Padang.

Pileg Februari 2024 mendatang merupakan pemilihan legislatif kedua yang diikuti oleh PSI, setelah sebelumnya pada Pileg 2019 lalu, gagal menempatkan wakilnya di DPRD Kota Padang.

PKN Padang Juga bidik dua kursi

Sementara itu, PKN yang juga hampir bersamaan mengantarkan berkas dokumen Bacalegnya untuk pileg 2024 mendatang ke KPU Kota Padang, juga menargetkan dua kursi di DPRD Kota Padang.

Dapil 3, yakni Pauh dan Lubuk Kilangan dan dapil 6, Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo, menjadi target utama Partai yang baru pertama kali mengikuti Pemilihan Legislatif ini.

Meski tidak mengisi slot seluruh daerah pemilihan, PKN tetap akan fight, untuk merealisasikan target dua kursi.

“Kami optimis masyarakat akan dapat mempercayai partai kami sebagai pilihan di pemilihan legislatif 14 Februari mendatang, ” tegas Wiwing Permata Putra Ketua Pimcab PKN Kota Padang. (Adh)

The post PSI dan PKN Sama-sama Targetkan Dua Kursi di DPRD Padang appeared first on Prokabar.

Adapun PROPEMPERDA Kabupaten Tanah Datar yang telah diselesaikan sampai tahun 2022 sebanyak 8 Ranperda di jadikan Perda dan yang akan di bahas pada tahun 2023 sebanyak 9 Ranperda di tambah 2 dari inisiatif DPRD yang disampaikan Badan Pembentukan Propemperda DPRD Tanah Datar Herman Sugiarto.

Herman Sugiarto sampaikan sembilan Propemperda yang akan dibahas tahun 2023 mendatang yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043, Ranperda tentang Pedoman Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Perencanaan Partisipatif, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, 2 Ranperda inisiatif dari DPRD yaitu Ranperda tentang Hutan Adat dan Ranperda tentang Kampung Adat Minang, sampainya.

Sebanyak 11 Propemperda itu, diharapkan menjadi perhatian bersama untuk segera menyiapkan Ranperdanya sesuai yang diharapkan, tutup Herman Sugiarto.

Dikesempatan yang sama, Bupati Tanah Datar mengucapkan terima kasih kepada Bapemperda DPRD Tanah Datar yang telah menyetujui 9 Propemperda yang akan di bahas pada tahun 2023.

“Alhamdulillah, semua anggota DRPD telah menyetujui Propemperda tahun 2023, yang telah melewati mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan harapan Propemperda telah berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat,” ujar Eka Putra.

Bupati juga menyampaikan, bahwa Propemperda tersebut menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan serta pembahasan Perda pada APBD, sebagaimana yang diamanatkan Permendagri nomor 80 tahun 2015, tentang menentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri nomor 120 tahun 2018.

Selanjutnya Bupati mengharapkan perangkat daerah sebagai pemakarsa Ranperda untuk segera menyiapkan, scedul, menyusun naskah akademik dengan melibatkan tenaga ahli dan stakeholder terkait sebelum diajukan dan untuk dijadikan Perda. (eym)

The post Pemkab dan DPRD Tanah Datar Sepakati 9 Propemperda Dibahas Tahun 2023 appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini dilakukan memenuhi permintaan warga dan jamaah, mengingat kehadiran eksekutif atau legislatif membantu menjelaskan program dan kegiatan Pemerintah Kota.

Kehadiran Zalmadi yang juga politisi Partai Berkarya, juga sekaligus menjadi penceramah tarawih, jadi momen penyaluran bantuan Hibah kepada Masjid dari pemerintah kota, melalui anggota DPRD Padang sebesar 15 juta rupiah.

Dalam tausiyahnya, Zalmadi juga berpesan kepada jamaah, untuk ikut berperan dalam mengawal kegiatan Pesantren Ramadhan. Ini karena Pesantren Ramadhan merupakan bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

“Tentu kita berharap jamaah yang juga menjadi orangtua walimurid dari para santri ikut berperan, memotivasi anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan dengan serius. Karena dengan begitu, artinya turut mengawal program dan kegiatan pemerintah kota dan DPRD padang di bidang pendidikan,”

Kedatangan Zalmadi yang juga menyalurkan bantuan hibah Masjid, disambut antusias jamaah, karena memang masih dibutuhkan pembenahan sarana dan prasarana di Masjid yang berlokasi tak jauh dari Pasar Balimbiang ini.

Kedepan Zalmadi meminta jamaah dan warga untuk menyiapkan perencanaan lebih dini, agar bantuan hibah masjid dapat kembali disalurkan di Masjid Arrahman ini di 2024 mendatang.

Dalam kesempatan Safari Ramadhan ini, Zalmadi yang juga Sekretaris Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kecamatan Kuranji, didampingi oleh Ketua Karang Taruna Kuranji Fadhli Islami, dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kuranji, Mikrizal, dan staf sekretariat Dprd Kota Padang. (adh)

The post Zalmadi Safari Ramadhan di Masjid Arrahman Perumnas Balimbiang appeared first on Prokabar.

“Kita berharap agar Asril Datuk Putih dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan bekerjasama dengan seluruh anggota DPRD, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat dan memajukan daerah ke depan,” kata Wakil Ketua DPRD Pessel, Aprial Habas.

“Selamat kepada Asril Dt Putiah sebagai anggota DPRD yang baru saja dilantik, semoga bisa membawa aspirasi masyarakat khususnya di dapilnya agar lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Pessel, Rudi Hariyansyah berharap, dengan dilantiknya Pengganti Antar Waktu (PAW) Al Masri, ke Asril Dt Putih tentu memberi semangat dan pemikiran bagi anggota DPRD dan Pemkab Pessel.

“Kami berharap agar saudara Asril membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh anggota DPRD serta pemerintah daerah,” katanya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pessel, Aprial Habas. Rapat dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariansyah, Sekda, Mawardi Roska, Sekretaris DPRD, Ikhsan Busra, anggota Forkopimda, kepala perangkat daerah, KPU, Bawaslu.

Prosesi pengucapan sumpah/janji PAW tersebut diawali dengan pembacaan SK Gubernur No.171. Asril Dt Putih berasal dari Dapil III (Sutera-Lengayang). Menggantikan masa jabatan Al masri periode 2019-2024 karena meninggal. (min)

The post Gantikan Al Masri, DPRD Pessel Resmi Lantik Asrul Dt Putih appeared first on Prokabar.

Gagasan tersebut juga didukung sebanyak 24 anggota DPRD lainnya di gedung perwakilan rakyat daerah tersebut.

“Ya, keseluruhan kami berjumlah sebanyak 25 orang. Ranperda usulan ini sudah selesai diharmonisasi oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Nota Penjelasannya bakal disampaikan pada rapat paripurna internal Senin mendatang, dan sudah disepakati oleh Aljufri selaku juru bicara,” kata Novermal Wakil Ketua Komisi Fraksi Partai PAN pada wartawan di Painan, Sabtu (22/1).

Ia menjelaskan, Ranperda CSR ini ditujukan untuk menata pemanfaatan potensi CSR pada perusahaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pengelolaannya dibuat benar-benar transparan.

Selain itu, diharapkan CSR ini juga bisa mengisi ruang-ruang kosong kegiatan pembangunan yang belum bisa dibiayai oleh APBD.

“Selama ini, kami di DPRD tidak tau berapa jumlah CSR yang dikucurkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut setiap tahunnya. Dan kami juga tidak pernah tau untuk apa saja digunakan,” ujar Novermal yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda.

Menurutnya, dengan lahirnya Perda CSR tersebut, bakal ada Tim Fasilitasi yang terdiri dari unsur Pemda, Akademisi, dan tokoh masyarakat yang mendata potensi CSR pada perusahaan-perusahaan yang ada di Negeri Sejuta Pesona itu guna merancang penggunaannya.

Selanjutnya, kata dia, kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh CSR dilaksanakan oleh sejumlah forum yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan nantinya bakal diawasi oleh tim fasilitasi.

“Nanti bupati melaporkannya pada DPRD bersamaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Ia merinci, di Kabupaten Pesisir Selatan banyak perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, seperti Incasi Raya, PLTMH, usaha perikanan, perkebunan, perbankan, dan usaha lainnya.

“Setidaknya ada pontensi CSR sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per tahun yang diterima daerah. Jika terkelola dengan baik, tentu bakal berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di sekitar perusahaan tersebut,” ucapnya lagi.

Novermal meyakini usulan Ranperda tersebut bakal disetujui oleh teman-teman di lembaga DPRD untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya bersama bupati.

“Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih),” katanya mengakhiri. (min)

The post DPRD Gagas Renperda CSR Bagi Perusahaan di Pesisir Selatan appeared first on Prokabar.

Pembahasan sudah dimulai akhir pekan lalu antara Walikota dengan Ketua Fraksi Fraksi Dprd Padang.

Ketua Dprd Syafrial Kani menyebut, refocussing dimaksudkan untuk mempercepat proses pembayaran kegiatan yang tertunda pada 31 desember lalu, akibat terbatasnya keuangan daerah.

“Kami berharap tidak ada gagal bayar lagi untuk selanjutnya, dan cukup sekali ini saja,” sebut Ketua DPC Gerindra Padang ini.

Lebih lanjut syafrial kani juga menyoroti eksekutif yang lebih ketat dalam memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebelum kegiatan ditenderkan, meski itu sudah direncanakan.

“Pada tiga bulan sebelum akhir tahun kami sudah menanyakan, apakah dananya masih ada, dan dijawab masih, namun kenyataannya, ada 31,8 miliar yang akhirnya harus ditunda pembayarannya karena keuangan daerah terbatas,” lanjut Pria 54 Tahun Ini.

Ditambahkannya, kedepan, jika perlu dilakukan penghematan anggaran seperti perjalanan dinas atau kegiatan lainnya.

Sebelumnya diketahui, pendapatan asli daerah kota padang meningkat 13 miliar dibandingan tahun 2020, menjadi 533 miliar. Namun masih jauh dari target 830 miliar. Sementara untuk target tahun ini adalah 980 miliar lebih. (adh)

The post Ketua DPRD Sebut Akan Ada Refocussing APBD Atasi Gagal Bayar appeared first on Prokabar.

Kedatangan anggota DPRD Provinsi Sumbar itu, disambut Walinagari Kapuh Zurmanto, Ketua Bamus, Doni Aswadi, Ketua Pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

“Alhamdulillah, masyarakat sekitar merasa lega dan bangga. Akhirnya keinginan masyarakat terwujud berkat bantuan dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Sumbar, pak Muhayatul,” kata Wali Nagari Kapuh, Zurmanto.

Astan, sapaannya menjelaskan, jalan tersebut merupakan salah satu akses pemukiman bagi para nelayan dan juga puskesmas pembantu (Postu) yang ditempati lebih kurang 200 orang Kepala Keluarga (KK) di daerah itu.

Jalan tersebut rusak lebih kurang sepanjang 600 meter, bakal dilakukan pengcoran Ready Mix sepanjang 260 meter melalui dana aspirasi anggota DPRD Sumabar, dan selesai dalam minggu ini.

“Walaupun belum semua jalan ini cor, kami mengucapkan terimakasih atas bantuanya. Dan kami berharap pengcoran itu tak terhenti sampai di sini saja. Namun dapat berlanjut hingga selesai pada tahun 2022 mendatang, karena jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat,” ujarnya.

Selanjutnya, dari pemerintah nagari mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhayatul, yang telah mengucurkan dana aspirasinya untuk pembangunan jalan di daerah itu.

“Dan kami berharap selama menjadi anggota dewan, agar dapat menampung dan memenuhi aspirasi masyarakat kami,” ujarnya lagi.

Kepada, masyarakat diminta untuk selalu menjaga kestabilan jalan ini, agar tidak rusak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar Muhayatul mengatakan, dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar, terus menampung aspirasi masyarakat.

“Pada prinsipnya saya siap menuntaskan jalan-jalan yang rusak dan pada umumnya saya siap membantu kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, membantu masyarakat tentu memefisensikan anggaran terlebih dahulu, karena ia tidak mau berjanji politis dalam menampung aspirasi masyarakat.

“Sekira anggaran itu ada tentunya jalan ini kita tuntaskan. Tapi kalau belum nanti kita carikan solusinya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN itu, menjelaskan dari tahun 2020-2021, telah mengucurkan dana aspirasinya sebesar Rp10 miliar untuk Kabupaten Pesisir Selatan.

Semua itu, diperuntukkan untuk jalan usaha tani, jalan pemukiman warga, fasilitas pendidikan, pertanian, kelautan dan fasilitas rumah ibadah, tutupnya. (min)

The post Masyarakat Kapuh Dapat Bantuan Jalan Dana Aspirasi Anggota DPRD Sumbar appeared first on Prokabar.

Rapat Paripurna itu, dipimpin oleh Ketua DPRD Pessel, Ermizen, dan dihadiri Bupati Pessel, Rusmayul Anwar, Wakil Bupati Rudi Heriyansyah, Wakil Ketua, April Habbas, dan Hakimin, Sekda Mawardi Roska, Forkompida, anggota DPRD dan kepala perangkat daerah setempat.

Bupati Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar dalam sambutanya mengatakan, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 itu telah melalui proses yang panjang. Diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 30 Agustus 2021 dan kesepakatan bersama KUA-PPAS tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Oktober 2021.

Dikatakan, pemerintah daerah dalam nota pengantarnya, dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

“Kita fokus pembangunan yang diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022,”kata Rusmayul Anwar.

Dikatakan Bupati, meski ditengah melandainya pandemi COVID-19 di Negara Indonesia dan pemerintah di daerah itu, saat ini gencar-gencarnya melaksanakan Vaksinasi melalui kolaborasi Pemerintah Daerah, TNI dan Polri bagi setiap masyarakat demi harapan dapat menyudahi pandemi Covid-19 tersebut.

“Semoga harapan bagaimana pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi kita dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022 ini,”ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya menegaskan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyampaikan hasil pembahasan itu pada gubernur paling lambat 3 hari sejak disepakati, sehingga bisa dievaluasi dan verifikasi pemerintah provinsi.

Selain itu, juga memerintahkan kepala perangkat daerah agar segera menyusun rencana realisasi dan serapan anggaran, sehingga pemulihan ekonomi daerah pasca COVID-19 bisa benar-benar terealisasi dengan baik.

Apalagi, belanja pemerintah memiliki peran cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi permintaan, bahkan kontribusinya tercatat ke-dua tertinggi dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), setelah belanja rumah tangga.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada DPRD Pesisir Selatan terkait perhatian yang diberikan wakil rakyat, demi penyempurnaan APBD sejak pertama kali penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022,” ujarnya.

Berdasarkan pembahasan bersama, DPRD dan pemerintah kabupaten sepakat APBD kabupaten tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,66 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan senilai Rp1,63 triliun dan belanja Rp1,62 triliun.

“Penerimaan pembiayaan Rp37 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp6,8 miliar dan jumlah pembiayaan netto sekitar Rp30 miliar,” jelasnya. (min)

The post DPRD dan Pemkab Pesisir Selatan Sepakati APBD 2022 appeared first on Prokabar.

Dalam rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Pessel, Aprial Habbas, dan dihadiri Wakil Bupati, Rudi Hariyansyah, Plt Sekwan Junaidi, anggota Forkopimda, kepala perangkat daerah beserta undangan lainya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Darwiadi menyampaikan, kepada pemerintah meningkatkan kinerja Bidang Pendapatan dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar bisa mengoptimalkan sumber-sumber lain agar PAD Pessel bisa bertambah dengan menggali potensi yang ada di daerah itu.

Kata Darwiadi, seperti bidang perikanan dan kelautan, pertanian dan pangan, kesehatan, Perhubungan, dan perangkat daerah lainnya.

“Satu hal yang menjadi sorotan penting bagi kita adalah bagaimana PAD yang bersumber dari pajak, retribusi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), dari perusahaan-perusahan yang memiliki usaha dan berada di daerah,” ujarnya.

Kemudian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, bahwa Fraksi PAN mengingatkan pada Pemerintah Daerah fokus terhadap layanan pendidikan apalagi bertepatan dengan Hari Guru Nasional, 25 November 2021.

“Ini juga harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk melihat kondisi pendidikan bagi anak-anak kita, agar jangan sampai kita hanya melihat pembangunan infrastruktur sekolah yang megah dengan fasilitas yang cukup, akan tetapi tidak mampu memiliki dayang saing dan berkompetisi di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus memastikan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat waktu, serta meningkatkan pengawasan, supaya volume dan mutu pekerjaan sesuai dengan yang diamanatkan kontrak kerja antara OPD terkait dengan pelaksana kegiatan.

“Kita meminta Pemerintah Daerah supaya lebih serius dan fokus dalam menyelesaikan persoalan dilingkup instansi teknis lainnya seperti di RSUD M Zein Painan serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau. Karena hal ini penting dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik dan jauh dari kesan tidak tertata kelola dengan baik,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah mengucapkan terima kasih kepada fraksi DPRD Pesisir Selatan yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang RAPBD Tahun anggaran 2022.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi untuk kemajuan Kabupaten Pesisir. Kemudian catatan yang diberikan fraksi akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” tutupnya. (min)

The post DPRD Sampaikan Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Ranperda RAPBD 2022 appeared first on Prokabar.

Kata, Jamalus, penilaian ini bermuara pada banyaknya laporan dari masyarakat. Selain laporan, dirinya juga melihat, terkait merajalelanya maksiat ditempat umum dan sapi berkeliaran di objek wisata. Padahal Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Tantribum) sudah mengatur itu.

“Kinerja Satpol PP memang buruk, tidak maksimal, Perda Tantribum tak berfungsi alias mandul,” ujarnya pada Prokabar.com Senin (1/11).

Ia menilai, Satpol PP tidak punya alasan apabila kinerjanya buruk.” Satpol PP harus sadar keselahan dan kelalian kinerjanya. Bupati harus evaluasi kinerjanya jangan dibiarkan anggotanya tak bekerja,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, Satpol PP bekerja memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah. Akan tetapi, sayang beribu sayang. Fakta di lapangan, peran abdi negara yang satu ini dinilai belum aktif dan efektif. Apalagi dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah.

Padahal, lanjut Jamalus Yatim, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP memberikan definisi Polisi Pamong Praja yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan keputusan daerah.

Bahkan, pada pasal 3 aturan ini. Satpol PP diberi kewenangan menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, melakukan pemeriksaan serta diperbolehkan mengambil tindakan represif non yustisial dengan tetap mengedepankan keadilan dan pendekagtan humanis.

Lebih jauh, Jamalus Yatim menjelaskan, dalam berbagai literatur istilah Pamong Praja memiliki makna yang sangat baik, misalnya kata Pamong berarti pendidik, pengasuh bahkan ada yang mengartikan pengurus pemerintahan dan masyarakat.

Mengingat besarnya peranan dari Satpol PP tersebut, seyogyanya Bupati harus benar-benar mengevaluasi kinerja Satpol PP. “Bupati harus mengevaluasi kinerja Satpol PP jangan dibiarkan mereka larut dalam kerjanya yang tak tau arah,” ulasnya.

Kasat Pol PP Kabupaten Pessel, Dailipal mengaku, pengawasan tetap dilakukan terutama ditempat-tempat umum terutama dititik rawan.

Namun, disamping itu, tidak maksimalnya pengawasan ini dengan keterbatasan petugas dan anggran.” Tidak maksimal iya, karena kami kekurangan petugas dan anggran,” tutupnya. (min)

The post Perda Tantribum Mandul, Kinerja Polpp Pessel Dinilai Buruk appeared first on Prokabar.

Namun, kata Mahyeldi, dirinya belum mendapatkan aturan tersebut dalam bentuk surat resmi.

“Saya belum dapat format putusan secara tertulis, bagaimana detailnya, tentu akan jelas di sana,” kata Mahyeldi di Kantor DPRD Sumbar, Jumat (1/10).

Menurut Mahyeldi penerapan aturan poligami bagi kader tersebut tak bisa sembarangan.

Pengutamaan izin poligami itu hanya pada para janda dan anak yatim.

“Tidak ada paksaan tentunya, samalah dengan agama tidak ada paksaan,” lanjutya.

Pencabutan Aturan Poligami

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Surahman Hidayat mengatakan pihaknya sudah mencabut aturan yang membolehkan kadernya memiliki istri lebih dari satu.

Aturan tersebut tercantum dalam Tazkirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi.

Satu dari sekian poinnya anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu.

“Setelah kami dapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran memiliki lebih dari satu istri tersebut,” kata Surahman.

The post Mahyeldi Bicara soal Anjuran Poligami di PKS appeared first on Prokabar.

Tapi, kata Dodi, dia masih sah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dan tetap bisa memimpin sidang.

Pemakaian plt bisa saja berdampak pada penandatanganan APBD Perubahan Kabupaten Solok.

Baca Juga Milenialisme.com

Dodi Hendra melanjutkan perdebatan awalnya alot sampai akhirnya Bupati Kabuaten Solok Epyardi Asda angkat suara.

“Kita sudah berinisiatif agar sidang di internal demi masyarakat Solok dan tidak ricuh seperti rapat beberapa waktu lalu yang akhirnya viral,” kata Dodi Hendra.

Dodi mengaku dirinya sudah berupaya mendinginkan suasana. Bahkan beberapa fraksi dalam rapat tersebut keluar dari sidang.

Terkait pengajuan Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda, Dodi mengaku akan menyetujui semuanya.

Namun, seluruh persetujuan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada dan mengakomodir kepentingan rakyat Kabupaten Solok.

“Saya akan setujui pengajuan dari pihak Bupati,tapi harus sesuai aturan yang ada dan mengakomodir kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Menurutnya masih ada beberapa hal yang belum mendapatkan kejelasan nasib seperti Tenaga Harian Lepas (THL), KONI, PMI, TPP Pendidikan, dan TPP Kesehatan.

Sebab itulah, jelas Dodi, dia belum bisa menandatangani pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Solok Tahun 20201.

“Karena saya dipercaya partai, masyarakat dan Allah,” ucapnya. (*)

The post Dodi Hendra Buka Suara soal Heboh di Paripurna DPRD Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.

Penetapan Perda APBD Perubahan 2021, diawali dengan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi. Dari pendapat akhir tersebut, kesembilan fraksi sepakat menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021 menjadi Perda APBD Perubahan Tahun 2021.

Usai rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dilanjutkan dengan paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat, Aprial Abbas.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pada kesempatan itu, diwakili Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, sedangkan DPRD ditandatangani Ketua DPRD, Ermizen.

Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, usai penandatangan nota kesepakatan bersama, memberikan apresiasinya kepada pimpinan DPRD, Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan menyempurnakan Ranperda APBD perubahan menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2021.

“Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran demi penyempurnaan APBD Perubahan tahun 2021menjadi Perda,” kata Wabup Rudi Hariyansyah.

Lebih lanjut, Wabup memerintahkan tim anggaran pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menindaklanjuti dengan meyampaikan Perda APBD Perubahan Tahun 2021 kepada gubernur untuk dievaluasi dan disahkan.

Sesuai dengan Nota kesepakatan yang telah ditandatangani APBD Perubahan Tahun 2021, sebesar Rp1.763.280. 028.704,dari semula pada APBD tahun 2021 sebesar Rp1.734. 397.102. 605.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Bupati menyampaikan nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2021, dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (13/9).

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Pessel, Ermizen, Pj. Sekda, Luhur Budianda, anggota Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (min)

The post Perda APBD Perubahan Tahun 2021 Pesisir Selatan Ditetapkan, Pemkab Beri Apresiasi appeared first on Prokabar.

Sembilan fraksi secara umum merespon hasil penyampaian nota Ranperda APBD-P 2021. Namun, dari semua yang disampaikan tetap saja memberikan saran dan kritik, diantaranya fraksi gabungan PPP, Hanura dan Perindo.

Fraksi gabungan yang disingkat Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia atau PPHRI menyampaikan, dua pokok perubahan terkait realisasi pendapatan dan belanja Daerah. Diantaranya soal turun PAD, PPHRI, mengapa ketika pendapatan transfer turun, proyeksi PAD ikutan turun.

Menurut, PPHRI, apakah kedua hal ini ada hubungan sebab akibat? Bukankah seharusnya saat proyeksi pendapatan transfer turun, justru seharusnya proyeksi PAD karena untuk menambah kekurangan dari pendapatan transfer.

“Mohon penjelasan logis Saudara Bupati. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan dan kami memandang bahwa Pemerintah

Daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” terang Ketua Fraksi PPHRI, Julianavia dalam pandangan fraksi.

Penyampaian padangan umum dipimpin Wakil Ketua DPRD Jamalus Yatim, dan dihadiri Ketua DPRD Pessel, Ermizen. Sementara unsur pemerintah daerah, diwakili Pj. Sekda Luhur Budianda dan dihadiri unsur Forkompinda serta pejabat OPD.

Selain PPHRI, faksi Golkar juga menyampaikan, beberapa hal terkait Ranperda APBD-P 2021. Namun, karena masih kondisi pandemi, fraksi berlambang beringin ini lebih pada penanganan pandemi.

Menurut fraksi ini, dampak pandemi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan pandemi COVID 19 masih menjadi ancaman tantangan bagi daerah, negara dan dunia. Untuk itu, pengendalian pandemi merupakan kunci, terutama bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

“Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi resiko COVID 19 yang masih penuh ketidakpastian,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra.

Sembilan fraksi di DPRD Pessel, secara spesifik memiliki persamaan dan perbedaan dalam pandangan. Selain pandemi, Golkar juga menekankan penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah.

Diantaranya dalam pendekatan sistem yang digunakan Pemkab, bukan pendekatan kasus perkasus. Tapi, bagaimana dilakukan berdasarkan status yang valid, karena pasien miskin sangat amat berpotensi memiliki permasalahan dalam pembiayaan.

“Atas dasar itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat berdasarkan pada tingkat validitas dan keshahihan data dan informasi menjadi penentu bagi ekonomi penerima,” terangnya.

Sembilan fraksi, terdiri dari Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia (gabungan PPP, Hanura dan Perindo), PDIP, Golkar, Demokrat dan Bintang Karya Bangsa (PKB dan Berkarya).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan alokasi belanja daerah naik Rp 18,6 miliar dan pendapatan daerah turun Rp 2,6 miliar dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 20 21 dalam rapat paripurna DPRD, Senin 13 September 2021.

Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar menyampaikan, nota rancangan APBD- 2021 sesuai dengan KUPA dan PPAS prioritas rancangan APBD-tahun 2021, antara lain untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

“Kedua optimalisasi penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan fokus pada upaya pencegahan (vaksin, tracking dan penegakan Perda), pengobatan (tindakan medis, pengobatan dan rujukan) serta penanganan korban meninggal akibat Covid-19,” terangnya.

Selanjutnya, prioritas ketiga, untuk penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah. Lalu, keempat penyelenggaraan pendidikan berkualitas pada sekolah. (min)

The post Sembilan Fraksi DPRD Pessel Sampaikan Nota Rancangan APBD 2021  appeared first on Prokabar.