Aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada Evi Yandri Rajo Budiman, dalam reses anggota DPRD Sumbar tengah pekan ini, (27/10).

Diantara aspirasi yang telah terealisasi, adalah betonisasi jalan di jalan mawar tujuh, dan juga rencana betonisasi di jalan denai.

Jalan denai menjadi penting karena merupakan akses termudah warga menuju jalan bypass, terutama yang bermukim di RW 13.

“Alhamdulillah warga merespon, karena pak Evi Yandri Rajo Budiman, tidak hanya mendengar aspirasi, namun juga merealisasikannya,” sebut Sutikno, Ketua RW 13 Kelurahan Dadok Tunggu Hitam.

Jalan Denai sendiri, rencananya akan dimulai pengerjaannya pada April 2023.

Panjangnya jalan denai, membuat warga berharap, sebagian jalan yang belum terealisasi di 2023, dapat ditimbun saja terlebih dahulu.

Beberapa permintaan lainnya adalah, bantuan alat rebana, wireless untuk kelompok senam, pelatihan UMKM untuk industri kecil, seperti pembuatan kue, hingga penerangan jalan.

Sementara itu, juga terdapat permintaan perubahan status mushalla jadi masjid, mengingat telah banyaknya jamaah.

Persoalan banjir, dan juga masalah keberadaan gudang gas, di salah satu rt yang beraktivitas di malam hari, di rt 05 rw 13, juga disampaikan kepada Evi Yandri Rajo Budiman, yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Keramaian pasar pagi, yang juga kerap menghambat lalu lintas, juga disampaikan, sehingga dapat dicarikan bersama solusinya.

Permintaan lainnya kepada Evi Yandri Rajo Budiman, adalah persoalan jalan di rt 05 rw 13, yang butuh diperlebar, atau diperbaiki segera, karena merupakan akses pintas menuju jalan bypass, kurang lebih 800 meter membutuhkan pengerasan.

Persoalan sosial lainnya yang mengemuka, adalah adanya warga yang mengontrak, namun tidak mendapatkan bantuan, karena bukan lah kk setempat.

Evi Yandri, akan mencoba mengkomunkasikan ke Fraksi Gerindra DPRD Padang untuk persoalan yang menjadi kewenangan Pemko, seperti perbaikan jalan dan juga penerangan jalan.

Sementara untuk kebutuhan akan keterampilan seperti pelatihan pembuatan kue atau pun UMKM lainnya, warga diminta membuat kelompok atau kube, dan atau kelompok wanita tani, untuk pemberdayaan lahan atau pun pertanian/peternakan. (adh)

The post Infrastuktur Jalan dan Peningkatan Kapasitas SDM Jadi Aspirasi Warga Tunggul Hitam Ke Evi Yandri Rajo Budiman appeared first on Prokabar.

Iven bola voli antar klub se kota padang ini, diinisiasi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Sebanyak 30 tim, ambil bagian dalam iven yang sudah kelima kalinya dihelat sejak 2016 lalu, oleh Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji.

18 tim bola voli putra, dan 12 tim bola voli putri, akan saling adu strategi dan ketangkasan, demi meraih trofi, mulai 22 hingga 29 Oktober 2022.

Untuk nomor putri, dibagi dalam empat grup, dimana satu grup terdiri dari tiga tim atau klub.

Nantinya setiap juara grup, akan melaju ke putaran final.

Sementara untuk nomor putra, terdiri dari enam grup, dan masing-masing grup, terdiri dari tiga tim. Setiap juara grup, akan melaju ke putaran final.

“Kami berharap, setiap tim, saling adu kemampuan, strategi, dan ketangkasan untuk menjadi yang terbaik. Namun jangan lupa, ajang ini, dihelat, sebagai momen silaturahmi, sehingga sportivitas tetap dijaga,” sebut Evi Yandri Rajo Budiman, anggota DPRD Sumbar, yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar.

Sementara, mewakili Gubernur dan Kadispora Sumbar, Tasliatul Fuaddi, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga, Dispora Sumbar berharap, ajang ini, menjadi awal dari upaya bersama, agar cabor bola voli Sumbar dapat berprestasi di tingkat nasional, dan melahirkan atlet-atlet yang dapat unjuk gigi di tingkat nasional.

Di lain sisi, Plt Ketua Pengcab PBVSI Kota Padang, Firdaus “acik”, berharap, kedepan, dapat dibangun sebuah lapangan bola voli indoor di Kota Padang.

Ketua Koni Kota Padang, mengapresiasi, peran ninik mamak, dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Kuranji, yang bahu membahu, setiap iven olahraga digelar, seperti turnamen bola voli FKAN Cup ini. (Adh)

The post Kejurda Bola Voli Bertajuk Fkan Cup Ke V Kembali Dihelat appeared first on Prokabar.

Ketua Komisi III Ali Tanjung asal fraksi Demokrat mengatakan, pihaknya mendesak Bank Nagari menjadikan masalah dugaan Skimming rekening nasabah Bank Nagari momentum perbaikan dari segala sisi.

“Kita mendesak perbaikan dari sisi manajemen, ATM-nya, pengawasan CCTV, teknologinya supaya tidak terjadi lagi hal dugaan Skimming ini,” ujar Ali Tanjung

Menurut Ali Tanjung, pihaknya mendesak pihak Bank Nagari menanggung dugaan kerugian keseluruhan nasabah Bank Nagari.

“Nasabah tidak boleh dirugikan Rp 5 perak sekalipun, karena itu merupakan aturan UU Perbankan,” ujar Ali Tanjung

Lanjut Ali Tanjung, berdasarkan laporan masuk, rekening nasabah dugaan Skimming lebih kurang 141 rekening nasabah jadi korban. Potensi kerugian lebih kurang Rp 1,5 Milyar kerugian dana nasabah.

“Kita mendapatkan laporan dari pihak Bank Nagari, ada diterima rekaman orang melakukannya, maka kita mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan sesuai aturan berlaku,” ujar Ali Tanjung sembari menambahkan kalau perlu laporan itu ke Mabes Polri.

Sekretaris Komisi III Irwan Afriadi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari dugaan perbuatan Skimming rekening nasabah Bank Nagari terbesar Rp 60 juta dan paling kecil kerugian Rp 300 ribu dana nasabah dirugikan.

“Kita menduga perbuatan pelaku jaringan internasional dan kita dapat mengatakan ini merupakan resiko perbankan menggunakan ATM dan kasus ini juga pernah dialami Bank- Bank lainnya di Indonesia,” ujar Irwan Afriadi.

Menurut Irwan Afriadi, pihaknya mendorong Bank Nagari terus melakukan evalusi baik internal dan eksternal, agar kejadian atau kasus Skimming tidak terjadi lagi.

“Kita semua himbau semua pihak, agar memberikan dukungan kepada Bank Nagari, agar menjadi lebih baik kedepannya, karena Bank Nagari merupakan BUMD milik Provinsi Sumatera Barat harus kita cintai,” ujar Irwan Afriadi politisi Partai Nasdem Sumbar ini.

Tampak hadir rekan- rekan komisi III DPRD Sumbar Ismunandi Syofian asal fraksi Gerindra, Ramal Saleh asal fraksi PKS, Novrizon asal fraksi Demokrat, Albert Indra Lukman Fraksi PDI- P dan PKB. (*)

The post DPRD Sumbar Bahas Masalah Skimming Rekening Nasabah Bank Nagari appeared first on Prokabar.

Beberapa keluhan warga yang menarik dan menjadi perhatian serius dari politisi Partai Nasdem ini adalah dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perkebunan dan pengelolaan sawit terbesar yang ada di wilayah tersebut, Bakri bakar menyebutkan, keluhan dugaan pencemaran lingkungan berupa hilangnya ekosistem berupa udang laut serta ikan di sekitar Ujung Tanjung Nagari Pulau Rajo.

Pada kesempatan itu, warga juga menyampaikan kepada Bakri Bakar tentang adanya ampas dan buangan pelepah sawit di tengah laut yang sengaja dibuang melalui pipa hingga langsung ke tengah laut.

Dalam reses tersebut, warga juga ungkapkan, rusaknya ekosistem yang diduga disebabkan oleh buangan limbah dari perkebunan dan pengelolaan sawit oleh perusahaan terbesar di daerah tersebut juga berdampak pada pendapatan ekonomi nelayan yang ada di sepanjang Ujung Tanjung, nelayan khawatir, apabila hal ini tidak segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup baik Kabupaten Pesisir Selatan maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah. 

Menanggapi hal tersebut, Bakri Bakar yang juga putra asli Pesisir Selatan berjanji akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar kerusakan lingkungan yang diduga bersumber dari perusahaan sawit di daerah tersebut bisa diselesaikan.

Bakri bakar yang juga anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat ini juga akan berkomunikasi langsung dengan Gubernur terkait kondisi yang dihadapi oleh nelayan yang ada di kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan tupoksi di komisi 2 yang berhubungan langsung dengan dinas Lingkungan Hidup, Bakri bakar akan segera hearing dengan dinas lingkungan hidup provinsi sumatera barat guna menindaklanjuti aduan dan keluhan masyarakat yang diterima saat melakukan reses di kabupaten pesisir Selatan. (vky)

The post Reses di Pesisir Selatan, Bakri Bakar Terima Aduan Masyarakat Terkait Kerusakan Lingkungan  appeared first on Prokabar.

Rombongan BP2DIM Ke DPRD Sumbar diterima Daswanto fraksi PAN yang juga anggota komisi 1 dan Ismunadi Syofyan komisi III dari fraksi Gerindra, yang mengatakan siap membawa usulan ini agar dibahas khusus nantinya, dan bisa hasilnya disampaikan pada pencetus BP2DIM.

Pada kesempatan tersebut BP2DIM menghadirkan DR. Iramadi tim pembahas yang juga ahli melalui zoom, dan juga Datuak Sayuti mantan ketua LKAAM, juga ketua tema Prof Masri mansyur, juga tokoh agama dan adat lainnya.

Pada kesempatan Dt. Sayuti mengatakan, tujuan mereka membantu kepanitiaan membantu meringankan tugas negara untuk penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan menguatkan “identitas budaya” di Minangkabau.

Selain itu, juga mencegah pergeseran nilai budaya asli yang merupakan jati diri dan identitas masyarakat Minangkabau, bersifat kolektif ke arah individual sehingga menimbulkan banyak persoalan sosial, budaya.

Selain itu, penegakan hukum dalam Mencegah masyarakat Minangkabau semakin jauh dari kearifan lokal, dimana dapay berakibat makin menurunnya tingkat perekonomian dan kebahagiaan masyarakatnya.

” Kita juga Meneguhkan materilinialisme yg terbesar di dunia dan menegakkan Sistem Pemerintahan Nagari dg Tiga Tungku Sajarangan serta menciptakan kelestarian Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliah,” ulas Dt. Sayuti.

Pernyataan tersebut juga diperkuat Buya Bagindo M. Leter, dimana Sumatera Barat merupakan daerah dimana tempat Indonesia diselamatkan, dengan adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan berdasarkan acuan daerah lain seperti DKI Jakarta, Papua, Aceh, Jogjakarta dan lainnya.

Rombongan BP2DIM juga ada yang datang dari Jakarta langsung, maupun daerah lainnya, yang benar-benar menginginkan daerah Istimewa Provinsi Minang Kabau bisa dijadikan undang-undang.

Pada kesempatan tersebut, Daswanto yang memawakili pimpinan DPRD Sumbar mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan semua unsur pimpinan, baik komisi maupun fraksi-fraksi.

“Terimakasih para ninik-mamak, alim-ulama, Bundo kandung, dan cadiak pandai, yang sudah datang menyampaikan ini langsung kepada kami, dalam waktu dekat akan kita sampaikan pada pimpinan lain untuk dibahas,” tutup Daswanto. (rls)

The post BP2DIM Temui Pimpinan DPRD Sumbar, Sampaikan Draft UU Provinsi Minang Kabau appeared first on Prokabar.

Rapat paripurna juga ingin melihat sejauh mana capaian dan kendala yang sudah dilakukan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, ini juga agar tercapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang nomor 23/2014, pasal 69 ayat, juga pada peraturan pemerintah nomor 13/2019, pasal 15 sekaitan dengan evaluasi penyelenggaran pemerintahan.

Dengan demikian LKPJ yang disampaikan kepala daerah akan diketahui sampai sejauh mana aplikasi atau hasilnya di lapangan, karena sesuai aturan pula gubernur dan DPRD sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kedudukan serta fungsi masing-masing.

“Meskipun DPRD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan daerah, namun tetap akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan, dan akan melakukan kritisi guna pelaksanaan pemerintahan yang akuntabil, bersih serta dapat dirasakan masyarakat secara merata,” tutur ketua DPRD Sumbar Supardi ketika memimpin Rapat Paripurna.

Supardi juga menegaskan, tahun 2021 merupakan tahun pertama Gubernur dan wakil gubernur malaksanakan secara penuh visi-misi program unggul sesuai dengan ketetapan RJPMD 2021-2026, yang merupakan pondasi untuk menetapkan kerangka awal dalam melaksanakan semua program-programnya.

“Apabila kerangka dasar belum terbentuk pada tahun 2021, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dimasa jabatannya,” tambah Supadi menegaskan.

Ditambahkannya, secara umum penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2021 belum berjalan optimal, salah satunya dibuktikan banyaknya pengerjaan proyek pembangunan yang putus kontrak, sehingga anggaran bersisa mencapai Rp500 M lebih.

Menyikapi hal tersebut, sesuai dengan aturan berlaku, maka DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan secara internal oleh komisi-komisi sesuai ruang lingkup masing-masing, untuk itu ketua DPRD sudah meminta pada fraksi-fraksi melalui surah nomor 162/132/Persid 2022, tertanggal 3 February, untuk dapat memberikan nama-nama sebagai anggota pansus.

Dengan sudah adanya setruktur anggota pansus, sesuai aturan nanti akan memilih pimpinannya dari anngota tersebut, maka DPRD Sumbar dalam rapat paripurna menetakannya, dengan keputusan nomor 03/SB-2022, tentang pembentukan dan penetapan Keanggotaan pansus pembahasan serta penyususnan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2021.

Sebelum penetapan pansus LKPJ, sebelumnya DPRD Sumbar sudah menetapkan pada paripurna 11/2/2022, pansus pembahasan tindak lanjut LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 202, dengan ketuanya Bakri Bakar, wakil ketua Mario Syahjohan dan sekretaris Hardinalis Kobal, yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan nomor 01/Kep-Pim/DPRD-2022.

Paripurna dihadiri langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi, juga dihadiri beberapa SKPD, tenaga Ahli dan instansi lainnya, dengan mempergunakan prokes, agar tidak merebak varian baru omicron, sesuai standarisasi kesehatan. (vky)

The post Gubernur Sumbar Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 2021 appeared first on Prokabar.

Karenanya, dalam reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Rabu (16/2/2022) politisi dari Gerindra ini lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Evi Yandri pada saat reses bersama anggota Karang Taruna Ampang Saiyo, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji.

Evi akui, pemberdayaan masyarakat di masa pandemi ini sangat membantu roda ekonomi masyarakat, betapa tidak dengan adanya pemberdayaan tersebut, untuk menutupi kebutuhan harian bisa dilakukan, seperti yang telah dirintis oleh Karang Taruna Ampang Saiyo dengan pembudidayaan Margot atau belatung pengurai sampah yang memiliki nilai ekonomis.

Hadirnya pembudidayaan Margot ini mendapat apresiasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan Kota Padang ini.

“Karena apa yang dilakukan oleh karang taruna murni dari swadaya mereka sendiri. Tahun 2023 esok akan dialokasikan melalui pokir DPRD,” ungkapnya.

Selain pembudidayaan Margot, sekretaris DPD Gerindra Sumbar ini juga menantang para anggota karang taruna untuk mengajukan ide-ide pemberdayaan yang selanjutnya akan ia bantu melalui pokok-pokok pikirannya sebagai anggota dewan.

Reses yang digelar di balai pertemuan Karang Taruna Ampang ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan banyak lapisan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat mengajukan perbaikan dan pembangunan sekolah tingkat paud hingga penambahan beberapa kebutuhan alat elektronik kantor lurah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Evi Yandri Rajo Budiman yang juga Ketua FKAN Kuranji ini akui, semua yang disampaikan oleh masyarakat merupakan kewenangan pemerintah Kota Padang, mulai dari pembenahan sekolah PAUD hingga pembelian beberapa alat kebutuhan kantor tersebut.

Meski demikian wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat ini berjanji akan memfasilitasi usulan masyarakat baik kepada anggota DPRD Kota Padang maupun langsung kepada Walikota Padang.

Kegiatan reses yang dilakukan di kelurahan Ampang ini merupakan reses ke 11 dari 13 Reses yang diagendakan.

Putra asli Kuranji ini berharap hari ini kegiatan reses bisa dituntaskan dan selanjutnya tinggal menunaikan janji yang telah disampaikan oleh masyarakat itu sendiri. (vky)

The post Reses, Evi Yandri Lebih Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat appeared first on Prokabar.

Pada pertemuan di aula UPTD Kehutanan Pasaman Raya, di kabupaten Pasaman Barat, Syamsul Bahri juga didampingi kepala UPTD Tera dan ketua kelompok budidaya madu galo-galo Lubis, berlangsung dengan sangat penuh kekeluargaan.

Pada kesempatan tersebut ketua kelompok budidaya madu galo-galo, dari perhutanan sosial Pasaman Barat, meminta agar bisa dibantu pemasaran dari produk mereka, sehingga pasar jelas dan tidak ragu dalam melakukan kegiatan peternakan lebah, guna melestarikan hutan yang ada.

“Kami berharap agar bapak bisa membantu untuk pemasaran produk madu galo-galo, sehingga kami semangat dan optimis dalam berusaha serta melestarikan hutan kita ini,” pinta Lubis pada Syamsul Bahri.

Lubis juga memberikan hasil produksi kelompok mereka pada Syamsul Bahri berupa gula aren dan produk yang diolah dari bahan jahe.

Menyikapi permintaan masyarakat tersebut, dengan tegas Syamsul Bahri mengatakan, siap membantu kelompok tani hutan sosial, dengan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat.

“Hutan harus kita manfaatkan untuk sumber kehidupan masyarakat, masyarakat sejahtera hutan pasti terjaga,” ulas Syamsul Bahri.

Dalam reses tersebut Syamsul Bahri juga memberikan bantuan bibit alvokad dan aren serta alat pengolahannya, dan akan terus ditingkatkan jika usaha masyarakat tersebut berkembang, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat secara optimal.

“Kita akan terus tingkatkan bantuan pada masyarakat, melalu penganggaran yang ada, kita serap pokok-pokok fikiran di masa reses, dan kita kelola dengan bahan k, sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang, karena ini merupakan pengabdian untuk ibadah,” tegas Syamsul Bahri lagi.

Syamsul Bahri juga akan mengunjungi beberapa daerah di dapilnya, untu bisa bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok ekonomi, baik pertanian, peternakan, maupun besar bidang lainnya. (vky)

The post Syamsul Bahri : Manfaatkan Hutan Menjadi Sumber Kehidupan dan Perekonomian Masyarakat appeared first on Prokabar.

Kedatangan Syamsul Bahri, Sabtu (12/2/2022) malam, menjadi obat penawar bagi masyarakat setempat yang sudah begitu lama tidak pernah mendapat kunjungan, dari Provinsi Sumatera Barat, padahal daerah tersebut penghasil sawit, dan mayoritas petaninya memiliki PIR.

Dalam dialog dengan masyarakat, Syamsul Bahri menerima masukan, diantaranya keinginan warga setempat untuk bisa mendapatkan fasilitas jalan yang layak, guna mengangkut kebutuhan pertanian, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat Syafrial, dimana jalan yang layak belum pernah mereka dapatkan, saat ini hanya sebatas untuk bisa dilewati, dan sudah tidak layak karena hanya terbuat dari timbunan batu, dan tidak beraspal.

“Kami minta dan sangat berharap pada pak Syamsul Bahri untuk bisa memperjuangkan pembuatan jalan yang layak, karena sudah bertahun-tahun bara beliau yang menerobos kampung kami, selama ini gak ada pejabat yang datang kesini,” ucap Syafrial yang disambut gemuruh hadirin lainnya.

Ditambahkannya, fasilitas jalan yang baik akan amat bermanfaat bagi mereka serta anak-cucu kelak, guna mengangkut bahan pertanian dan hasil kebun, sehingga perekonomian masyarakat menjadi lancar.

Menyikapi permintaan masyarakat, Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar yang merupakan pemilihan Pasaman-Pasaman Barat Syamsul Bahri menegaskan, akan memperjuangkan pada penganggaran 2023 mendatang, karena untuk penganggaran 2022 sudah ditetapkan.

“Demi kepentingan masyarakat, ini pasti akan kita perjuangkan pada pembahasan APBD 2023 mendatang melalui bantuan keuangan khusus, maka kita akan meminta Bupati membuat usulan pada pemerintah provinsi Sumatera Barat, sehingga ada dasar bantuan alokasi keuangan tersebut,” urai Syamsul Bahri.

Dia juga tidak ingin masyarakat di daerah pemilihannya tidak berkembang, maka Syamsul Bahri akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menerobos keterisoliran semua jorong dan nagari, di daerah pemilihannya.

“Saya tidak mau masyarakat tidak mendapatkan akses untuk membangun negerinya, sehingga perekonomian menjadi stagnan, kita mau perekonomian masyarakat terus meningkat, maka fasilitas umum seperti jalan harus terus diperjuangkan,” tegas Syamsul Bahri lagi.

Masa reses sidang ke-2 Syamsul Bahri, selain dihadiri masyarakat juga dihadiri Camat, wali nagari dan kepala Jorong setempat, dalam suasana sangat penuh keakraban diselingi canda-tawa, sehingga semua aspirasi dapat disampaikan dengan rileks. (vky)

The post Reses Masa Sidang ke-2, Syamsul Bahri Terobos Daerah Terisolir appeared first on Prokabar.

Pertemuan tersebut membahas langkah langkah dan program kerja PII Sumbar berkolaborasi dengan Pemerintah Sumatera Barat melalui Ketua DPRD Sumbar.

Salah satu percepatan pembangunan yang didorong PII ialah melanjutkan pembangunan jalan tol Sicincin Riau, di bidang export, membentuk Minang Food Estate ke berbagai negara, meningkatkan sarana transportasi guna pengembangan destinasi pariwisata di Sumbar.

Lalu menarik para investor industri untuk berinvestasi di Sumbar yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, dan mengembangkan pelabuhan Teluk Bayur untuk eksport komoditi Sumbar ke Asia Barat, Afrika dan Eropa.

Di bidang pertanian PII juga akan mengembangkan bibit unggulan bersertifikasi yang bisa dieksport dan berkualitas tinggi.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Sumbar Supardi sangat mengapresiasi dan mendukung program program tersebut. Ia mengatakan ini ide luar biasa karena kehadiran PII sangat dibutuhkan dalam mewujudkan konsep pemerintahan yang selaras dengan program kerja pokok pikiran dan rekomendasinya.

Supardi berharap PII bisa jadi partner DPRD Sumbar dalam menyelesaikan konsep pemerintah, baik yang akan berjalan dan yang sedang berjalan.

“Banyak problem yg masih harus diselesaikan dan menjadi PR bagi kita salah satunya di bidang pariwisata pemerintah punya kewajiban untuk bikin deatinasi pariwisata berskala Internasional namun kajian yang mengarah hal itu masih minim, oleh karena itu perlu inovasi dan ide dari PII untuk mulai mewujudkan bersama sama konsep itu,” terang Supardi.

Supardi berharap PII kritis menyingkapi berbagai fenomena dan kebijakan yang terjadi di Sumbar tidak hanya memberi ide tapi ikut bersama sama mengawal sehingga targetnya bisa tercapai sesuai yang diharapkan.

Ikut menghadiri pertemuan tersebut
Sekretaris PII Sumbar, Ir. Fakhrizal, ST, MT, IPP, CSE, Ir. Apwiddhal, ST, MT, CSE, Ir. Nursidin, ST, MT, Ir. Hendri Warman, ST, MT, IPU, Ir. Yontrinedi, Hendri Susanto, ST dan Delvita Sari. (rls)

The post PII dan DPRD Sumbar Sepakat Jadi Partner Realisasikan Pembangunan Sumbar appeared first on Prokabar.

Kunjungan anggota DPRD kabupaten Langkat bertujuan untuk melihat sistem administrasi DPRD Sumbar, dalam melakukan berbagai kegiatan, karena bisa dijadikan contoh di daerah mereka.

Pada kesempatan tersebut Sekwan DPRD Sumbar Raflis menerangkan bagaimana pola penyusunan anggaran, serta bagaimana menertibkan administrasi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Raflis juga menerangkan, bagaimana cara berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, sehingga program berjalan dengan baik dan semua bisa teraktualisasi dengan jelas.

“Kita lakukan administrasi dengan acuan yang sudah ada, namun semua perlu koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, sehingga tidak ada yang tertinggal dan semua pihak bisa menerima serta menjalankan dengan baik,” ulas Raflis.

Pamong yang cukup berpengalaman ini juga menerangkan, sebagai sekretaris juga mediator dan penghubung antar eksekutif dan legislatif, maka harus bisa berkomunikasi dengan baik.

“Kita sebagai mediator, selain menjalankan tugas eksekutif juga sebagai pelayan legislatif, jadi amat perlu komunikasi yang baik, sehingga tidak menjadi kendala nantinya,” tambah Raflis lagi.

Rombongan anggota DPRD kabupaten Langkat berjumlah 10 orang tersebut merasa senang mendapat penjelasan dan pelayanan terbaik dari Sekwan Sumbar, selain itu juga mendapatkan data sesuai dengan tujuan kunjungan.

“Kami merasa bangga dan senang bisa bertemu Sekwan Sumbar, karena apa yang kami harapkan bisa tercapai, pelayanan beliau juga amat baik dan luar biasa,” tutur ketua rombongan yang juga ketua komisi.

Ketua rombongan juga mengulas, selain pelayanan baik, semua data dan keterangan yang disampaikan Sekwan Sumbar amat membantu nantinya di lembaga DPRD kabupaten Langkat.

Usai melakukan diskusi, dan menerima data, rombongan DPRD Langkat kembali melakukan aktifitas lainnya, dan meninggalkan DPRD Sumbar dengan senyum sumringah, tanda kebahagiaan bisa mendapatkan pelayanan terbaik. (vky)

The post Sekretaris DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Langkat appeared first on Prokabar.

“Seluruh tahapan seleksi telah selesai. Pansel pun telah bekerja dan menetapkan tujuh nama calon komisioner KPID. Hal yang sama juga telah dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sumbar dalam uji kelayakan. Tujuh nama itu telah diusulkan kepada gubernur, tinggal menunggu SK,” katanya saat diwawancarai Minggu, (9/1).

Dia mengatakan secara aturan setelah nama diusulkan kepada gubernur.tidak ada intervensi atau potensi penggantian, semua telah melalui proses yang panjang.
Dalam tahap seleksi tugas Komisi I dan Timsel telah selesai, tinggal menunggu SK Gubernur dan pelantikan.

“Jabatan komisioner KPID yang lama telah berakhir, maka harus diganti dengan yang baru,” katanya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 nama anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 hingga 2024 mendatang,

Surat bernomor 165 / 1367 / Persid 2021 tertanggal 30 Desember 2021 tentang penetapan Anggota KPID Sumbar Periode 2021 sampai 2024 mendatang yang ditandatangani langsung oleh ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi.

Surat DPRD Sumatera Barat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat ini berisi 3 poin yang terdiri dari penetapan hasil uji kepatutan dan kelayakan komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat memutuskan 7 calon anggota KPID yang diurut berdasarkan abjad sebagai berikut, Baldi Pramana, Dasrul, Edra Mardi, Eka Jumiati, Robert Cenedy, Ficky Tri Saputra dan Rahmadi Sutrisno.

Pada Poin B dalam surat penetapan Anggota KPID yang di keluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembaban Komisi Penyiaran Indonesia, DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan secara administrasi dengan keputusan gubernur.

Pada Poin C surat DPRD Sumbar terkait penetapan Anggota KPID ini, ketua DPRD meminta Gubernur Sumatera Barat untuk menetapkan sekaligus melantik anggota komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi sumatera barat masa jabatan 2021 2024 mendatang. (*)

The post Ketua Komisi I DPRD Sumbar Minta Gubernur Segera Terbitkan SK Komisioner KPID appeared first on Prokabar.

Sumbar bakal menjadi provinsi pertama memiliki Perda Mars. Ranperdanya sudah memasuki konsultasi akhir di Kemendagri 28 Desember, adalah spektrum 2021 yang tersisa dalam hal pemajuan kebudayaan yang patut dicatat dalam aspek propemperda Sumatera Barat.

Fenomena hal yang tersisa ini, menyusul prestasi bidang kebudayaan, di samping bertambahnya jumlah Warisan Budaya Tidak Benda (WBTB) Sumatera Barat di Tingkat Nasional dicatat Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (DITWDB) serta tiga prestasi Minangkabau, Sumatera Barat lainnya di tingkat dunia.

Prestasi tingkat dunia Sumatera Barat itu ditulis viral oleh mantan Mendagari Gamawan Fauzi Dt. Sati dan juga ditulis Novelis Sejarah Wartawan Senior Khairul Jasmi.

Tiga prestasi Sumbar itu: (1) kuliner anti kolesterol dan terlezat di dunia yakni Randang, (2) desa/ nagari terindah di dunia versi Budget Travel AS adalah Nagari Pariangan Tanah Datar, bersanding Desa Eze di Prancis, Desa Wengen di Swiss lainnya, dan (3) desain arsitektur Masjid Raya Sumatra Barat yang paling unik di dunia yang digagas masa Gubernur Gamawan Fauzi, satu di antara 7 masjid terunik dunia terpilih dari kompetisi internasional ke-3 di Madinah menghadirkan 201 masjid pada 43 negara di dunia, diselenggarakan Abdullatif al-Fozan.

Spektrum yang menarik seperti disebut di penghujung tahun 2021 tadi, Ranperda Mars Sumatera Barat mendapat pujian dan respon salut dari Menteri Dalam Negeri RI diwakili Direktur Produk Hukum Kemendagri Makmur Marbun.

Respon positif itu dinyatakan langsung Direktur Marbun didampingi Endarto dan Kunia di Kantornya di Jakarta 28 Desember 2021, dalam event konsultasi akhir Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Konsultasi dipimpimpin Ketua Muchlis Yusuf Abit dan sektretaris Maigus Nasir beserta anggota didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat diwakili Kepala UPT Taman Budaya Hendri Fauzan dan Sexri Budman beserta 3 anggota tim Naskah Akademik dan Ranperda itu.

Direktur Marbun: Segera release Perda Mars Sumbar

Direktur Marbun mengamanatkan, Ranperda Mars ini menurut catatannya, satu di antara 17 Ranperda yang dibahas DPRD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021. Ia berharap semua Ranperda ini ada prioritas dapat segera diselesaikan dan direlease dengan baik, dan jangan ada menjadi beban daerah.

Mars Sumbar itu disebut Direktur Marbun sebagai bagian kepedulian Sumatera Barat dalam pengukuhan identitas daerahnya di samping dihargai sebagai upaya melengkapi lambang daerah.

Justru lambang daerah logo, bendera, lagu kebangsaan, saya cermati seperti juga lagu mars ini menyampaikan pesan semangat persatuan, semangat kedualatan, semangat kebangsaan, semangat ke-bhinnekatunggalika-an.

Mungkin saja juga disarati muatan kearifan lokal, karenanya bagi kami tidak masalah. Silakan saja, kami mendukung, sepanjang tidak bertentangan dengan muatan-muatan yang ada di sana.

Artinya tetap memajukan semangat kebersamaan (gotong royong), kekeluargaan, semangat memajukan wilayahnya. Malah saya menyarankan Mars itu dipatenkan, agar tidak mudah diplesetkan, Kata Direktur mengakhiri sambutannya sakaligus mempersilahkan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Muchlis Yusuf Abit menyampaikan penjelasan dan memperkenalkan rombongan.

Muchlis Yusuf Abid memperkenalkan rombongan Komisi V dan pendamping dari Disbud Sumbar yang jumlahnya terbatas masuk ke ruangan Direktur sesuai amanat Prokes Pandemi Covid-19. Di antaranya di samping ia sebagai ketua, juga Sekretaris/ anggota Maigus Nasir, serta anggota Syafruddin Putra Dt. Sungguno/ anggota/ mantan Wako Jakarta Utara, Gustami Hidayat/ anggota, Mulasin/ anggota dan seluruh anggota rombongan Komisi V dan beberapa staf DPRD. Pendamping dari Disbud Hendri Fauzan/ Kepala UPT Taman Budaya, Sexri Budiman/ Kasi Pameran UPT Taman Budaya dan staf Fatmawati, serta Yulizal Yunus/ budayawan akademisi dan Yeni Nel Ikhwan/ Menkumham Sumbar, Weni Ratna/ Biro Hukum Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi V Muchlis Yusuf Abit menyebut Ranperda Mars ini merupakan salah satu upaya Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, diakui sebagai “penting” dalam mengukuhkan identias daerah, sarat dengan semangat persatuan daerah dan semangat NKRI di samping sebagai upaya melengkapi lambang daerah.

Jenis lambang Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ada sampai pasca penetapan Hari Jadi Sumatera Barat 1 Oktober 1945 dan setiap tanggal itu diperingati sejak tiga tahun terakhir (2019), adalah logo Tuah Takato, bendera, bendera jabatan kepala daerah.

Lalu dilengkapi lambang daerah ini dengan Mars yang akan ditetapkan dengan Perda Mars Sumatera Barat ini, adalah bagian dari amanat PP No.77/2007.

Diakui Muchlis Yusuf Abit Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat didampingi sekretaris Maigus Nasir dan anggota Komisi V, katanya setelah mengadakan studi banding dalam beberapa kunjungan kerajanya, bahwa Renperda Mars ini pertama di Indonesia.

Artinya Sumatera Barat, bakal menjadi Provinsi pertama mempunyai Perda Mars. Lain halnya semisal di Jawa Timur dan DKI Jakarta, baru ada setingkat Peraturan Gubernur, katanya dalam konsultasi di Kemendagri itu.

Maigus Nasir/ Sekretaris Komisi V menambahkan konfirmasi bahwa konsultasi ini adalah bagian terakhir (konsultasi akhir) dari proses pembahasan Perda Mars ini, dan kami segera mem-finalisasi. Kalau menurut Direktur tidak ada lagi masalah, insya Allah kami akan segera selesaikan awal tahun 2022 ini.

Direktur Marbun memastikan, ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan. Artinya kami masih memerlukan penjelasan akhir. Karena di dalam Ranperda ini ada bahasa “ibu”, perlu penjelasan. Nanti penjelasannya mohon didiskusikan dan dikomunikasikan kepada kami, kata Direktur Marbun sambil berdiri pamit pindah ruangan rapat berikutnya di Kemendagri.

Drama Dialogis Familiar Diskusi Konsultasi, dipimpin Endarto
Melanjutkan konsultasi akhir di Kemendagri untuk Ranperda Mars Sumbar tadi, setelah pengantar dari Direktur Marbun, diskusi konsultasi berlanjut menarik, dialogis dan familiar.

Pembicaraan dialogis Komis V DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pendamping dari Disbud Sumbar di Kemendagri ini berlangsung familiar. Diskusi dipimpin Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda, Slamet Endarto dan dicatat Kurnia Fajar yang menangi wilayah Sumatera Barat di Kemendagri itu. Sekretaris/ Anggota Komisi V Maigus Nasir menyebut Endarto sebagai “ipar, rang sumando tak jadi”, adalah piawai memimpin diskusi dan dan berkenan memberi pengantar diskusi mencerahkan dan mencerdaskan.

Melanjutkan diskusi, Endarto yang mendapat pendelegasian wewenang dari Direktur Marbun memimpinnya, memulai dengan memberi kesempatan kepada Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Muchlis Yusuf Abid, ST, MM melanjutkan penjelasan lainnya.

Kemudian penjelasan ditambah Sekretaris/ Anggota Komisi V Maigus Nasir, SPd, dan Anggota Komisi V Drs. Syafruddin Putra, MSi Dt. Sungguno akrab dipanggil Walikota serta Tim Naskah Akademik dan Drafting Ranperda Mars Disbud Sumbar diwakili Dr.Yulizal Yunus, MSi Dt. Rajo Bagindo dan Yeni Nel Ikhwan, SH lainnya.

Muchlis Yusuf Abid lebih lanjut menyatakan pujiannya kepada Dinas Kebudayaan yang dipimpin Kadisnya Gemala Ranti, yang telah melakukan inisiatif memprakarsai proses Ranperda Mars Sumatera Barat ini.

Inisiatif itu dimulai dari pembentukan tim penyusun Naskah Akademik dan draft Ranperda, FGD, dan mengusulkan ke Gubernur untuk diteruskan dibahasa di DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai cikal bakal Ranperda yang menjadi bagian urusan Komisi V DPRD ini.

Dalam pembahasan Ranperda Mars Sumbar ini, Komisi V, kata Muchlis Yusuf Abit, kami telah melakukan konsultasi awal, dan sekarang konsultasi terakhir, untuk finalisasi dan dapat diputusan secepatnya ketuk palu DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi Perda Mars Sumatera Barat.

Namun Direktur tadi menyebut ada beberapa butir yang perlu dijelaskan dan disamakan persepsi kita.

Endarto juga menyebut ada beberapa hal yang penting didiskusikan meskipun hal itu tidak menjadi halangan meneruskan upaya menyelesaikan Ranperda Mars Sumabar ini.

Kata Endarto, seperti sama-sama kita ketahui, sebenarnya mars ini, merupakan tuntutan kebutuhan daerah. Karena Mars ini merupakan bagian lambang dan identitas daerah dan sarat dengan muatan lokal wisdom.

Mendagri pun memandang penting, karenanya Mendagri sudah mengumpulkan lambang dalam bentuk bendera 34 Provinsi sekarang dipajang di lantai 3 di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri.

“Saya sudah membaca Ranperda Mars Sumbar ini, saya lihat sudah luar biasa sebenarnya. Inilah simbol-simbol yang ada tertera dan jangan hilang, karenanya mesti dipelihara dan jangan sampai tidak dipatenkan sebagai bagian local wisdom daerah seperti harapan Direktur Marbun tadi,” kata Endarto.

Endarto melanjutkan, seperti yang dikatakan Direktur Marbun tadi, bagaimana menuangkan dalam Mars ini moralism ke-bhinnekaan-an. Terus bagaimana tidak menyinggung masalah “sara”. Tentang Bahasa “ibu” tadi yang disebut Direktur Marbun penting dijelaskan, dapat kita pahami. Menurut saya di Minang itu menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Kumandang Mars Sumbar di Kemendagri
Kata Endarto lagi, untuk menjelaskan butir-butir dalam Ranperda Mars tadi kita juga memerlukan contoh, mungkin lagu mars itu ada videonya di Handphone.

“Mungkin lebih baik kita dengarkan bersama. Supaya nanti dalam menetapkan legal drafting, tidak was-was,” kata Endarto.

– Biar Bapak senang, boleh kita dengar sebentar nyanyi Marsnya? Pinta Maigus
+ Coba… coba bahasanya seperti apa, saya Bahasa Padang paham juga, respon Endarto.

Serta merta Kepala UPT Taman Budaya Disbud Sumbar Hendri Fauzan menyalakan Handphone. Ia langsung memutar lagu Mars Sumbar itu, lalu berkumandang yang membuat hadirin terkesima empati.

Ya, luar biasa, Nah sekuensi pembicaraan kita hari ini terkait Mars Sumatera Barat. Mungkin Bapak tenaga ahli bisa memberikan gambaran umum, ruang lingkup dan tujuannya saja. Soal teknis biar kami dengan pak Kurnia Fajar mengadopsi dengan regulasi yang ada.

Biar nanti Komisi V nanti dalam menetapkannya ada kekuatan. Seperti Perda Vovid-19 kematren, Sumbar acuan luar biasa, gerak cepat. Cepat sekali proses penetapannya.

Dari 34 Provinsi, Sumbar yang pertama. Sekarang Sumbar menjadi contoh, khusus Ranperda Mars ini saya, mengharapkan ada kesamaan persepsi antara stakeholder yang ada di Sumbar dan kami sendiri bahwa ini, nuansa yang sangat luar biasa, penting dijelaskan agar lebih mengalir, kata Endarto meminta mewakili Tim Ahli Yulizal Yunus menjelaskan gambaran umum Renperda Mars.

Endarto Minta Yulzal Yunus: Gambaran Umum, Lingkup dan Tujuan Ranperda Mars

Yulizal Yunus tim Ranperda Mars menjelaskan secara terintegratif gambaran umum, ruang lingkup dan tujuan Ranperda Mars yang sedang dikonsultasikan Komisi V DPRD dengan Kemendagri ini.

Ia menyebut harap Ranperda Mars ini, segera diundangkan menjadi Perda Sumatera Barat kita. Justru Perda mars ini, optimis menjadi bagian dari peraturan-peraturan yang ada memperkuat identitas, semangat dan cinta daerah.

Lebih lanjut Yulizal Yunus menjelaskan terkait tujuan Ranperda Mars, ia menyebut selain memperkuat identitas Daerah, mars dapat.menyemangati membangun daerah, memajukan adat budaya, menjaga kebersamaan dalam ke-bhinnekaan, rasa kekeluargaan, rasa persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional di daerah.

Juga menyemangati dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Juga menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, rasa cinta daerah sebagai kesatuan wilayah nusantara dan keterikatan batin semua komponen masyarakat, terhadap keberadaan Daerah, kata Yulizal Yunua budayawan akademik yang juga dikenal sebagai Kepala suku Minangkabau Kampai bergelar Datuk Rajo Bagindo itu.

Demikian pula dengan Mars ini, kata Yulizal Yunus akan tergugah semangat mempertahankan jati diri masyarakat Daerah untuk memacu pembangunan di Daerah. Juga dapat membangkitkan semangat bersatu dan kesatuan sebagai modal pembangunan, dengan gugahan rasa indah dan sentuhan santun seni lagu dan musik Mars.

Sebab seni sebagai bagian budaya identitas Sumatera Barat. Dalam sejarahnya di Minang, jangankan budayawan seniman, ulama saja di Sumatera Barat, pun bersyair. Menjadi ulama menyair.

Seni menaruh gugahan keindahan. Ini diperlukan untuk menyatukan dan memperkuat identitas dan menyatukan berbagai komponen komunitas masyarakat di Sumatera Barat.

Juga dengan Ranperda Mars ini, kata Yulizal Yunus, kita ingin terus menerus menumbuhkan rasa kebanggaan dan rasa cinta kepada daerah. Sebab, ada fenomena, saya tidak tahu pasti juga, bagian pengmatan perguruan tinggi, apakah ini dampak otonomi juga, maka rasa ber-Kabupaten dan ber-Kota, melebihi rasa ber-Provinsinya. Ini satu di antara sebab, dengan Mars ini kita lakukan gugahan keindahan untuk bangga berprovinsi, di samping untuk tujuan melengkapi lambang Sumatera Barat. Kareanya kita berharap Ranperda Mars ini segera ketuk palu menjadi Perda di Sumatera Barat.

Kata Yulizal Yunus selanjutnya, juga dengan Mars ini, kita ingin mempertahankan jati diri kita di Sumatera Barat. Mars sebagai wujud seni suara (sastra dan musik) merupakan bagian sistem kebudayaan bidang seni, justru dapat memperkuat budaya. Sumatera Barat corenya kebudayaan. Namun kata budaya tidak dikenal di kultur Minang. Karenanya sebagai mewakili lebih luas dari kata kebudayaan dengan seluruh sistemnya adalah kata “adat”, kata Yulizal menjelaskan.

Seperti tadi disebut Direktur Marbun dan Pak Endarto sendiri, dalam Mars Sumatera Barat itu ada bahasa “ibu”. Di antaranya terdapat istilah “bundo”, “hamba” dan kata lainnya juga menjadi bagian butir diskusi sebelumnya, karenanya dapat kami jelaskan kembali kata Yulizal Yunus.

Kata “hamba” dalam Mars Sumatera Barat itu mungkin berbeda dengan kata “hamba” dalam Bahasa Indonesia. Hamba dan penghambaan dalam arti yang sesungguhnya tidak ada dalam struktur (preseance) adat Minangkabau. Karena setinggi-tinggi raja di Minangkbau itu tidak ada singgasana dan raja tidak duduk di singgansana dengan berkipas dayang-dayang kiri kanan dikawal hulubalang raja, tetapi yang ada hanya kedudukan saja, kata Yulizal Yunus mengundang respon memantik diskusi.

+ Karenanya Raja Mulawarman (juga Raja Adityawarman-pen) sukar dilacaklah, tukas Endarto mengundang hadirin terkikik.

Raja di Minangkabau, kata Yulizal Yunus menjelaskan, (karena tidak duduk di Singgasana, makanya tidak ada penghambaan). Raja dengan kedudukannya itu, duduk bersila saja. Tidak duli yang maha mulia. Raja mengambil keputusan senantiasa duduk bermusyawarah dengan quorum perwakilan untuk mengambil mufakat (keputusan) persis seperti sila keempat Pancasila. Jadi hamba tadi dimaksudkan dalam perspektif struktur sosial kaum adat Minang, menunjukan penghormatan dalam kebersamaan, saling menghargai. Lagu dan musik Mars tadi itu yang dalam lirik lagunya ada kata hamba, dimaksudkan adalah pengakuan setiap diri dan kedirian warga Sumatera Barat.

“Artinya setiap diri orang Minang itu kediriannya merendah, bukan sekedar bas abasi, menyebut dirinya hamba,” jelas Yulizal.

Selanjutnya Yulizal menjelaskan, kata “bunda” mengiringi kata “pusaka” dalam lirik Mars tadi itu, ingin menyatakan makna bahwa bahwa ibu sebagai bunda, diberi kuasa memegang ulayatnya, disebutlah dalam mars “Sumatera Barat persada hamba/ ranah pusaka bunda”.

“Pusaka bunda/ ibu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kemakmuran semua secara komunal melalui penguasaan negara,” kata Datuk Yulizal.

Pusaka turun dari ninik kepada mamak, lanjut Yulizal. Dari mamak turun kepada kamanakan, menurut garis ibu dalam perspektif kekerabatan Minang matrilineal. Artinya pusaka sebagai milik komunal, dipegang ibu tapi bukan kekuasaan pada ibu, justru ibu memegang pusaka diawasi mamak (saudara lelaki ibu) dalam sistem kekerabatan matrilineal (sebagai bagian keiistimewaan Sumatera Barat, pen). Jadi itulah nafasnya Mars Sumatera Barat ini, lirik-liriknya didukung musik berbasis kearifan local wisdom Minang. Syairnya digubah oleh penyair besar Sumatera Barat B.Andoeska dan ia banyak menulis lagu dan Mars daerah. Sedangkan musiknya didisain pemusik professional dan ia juga penulis lagu dan penyanyi ialah Sexri Budiman. Karena demikian penting Mars Sumbar ini, agar segera diundangkan dalam bentuk Perda Sumatera Barat, harap Yulizal mengakhiri penjelasan.

“Ini menggelitik. Izin ya, kata Endarto merespon. Saya lihat di daerah-daerah itu pasti ada lambang seperti logo, bendera lainnya. Itu semua kan sudah di-Perda-kan, kata Endarto. Seharusnya di daerah itu begitu ada lambang seperti logo, bendera lainnya sebagai identititi, bukan? Lambang, Logo Sumbar itu kan (menggambarkan substansi kultur, pen) Minangkabau. Substansi ini seharusnya dan mesti ada di dalam Mars. Jadi hanya ada satu Perda, tetapi di dalamnya itu ada bab-bab yang mengatur termasuk Mars ini. Ternyata di Sumbar Mars ketinggalan itu di dalam Perda Logo Lambang yang sudah berlalu, Endarto mengingatkan.

Lebih lanjut Endarto bercerita, seperti yang ada di Papua, ada gunung-gunung dan air mengalir, terasa kalau di sana ada kumandang lagunya, membuat kita merinding. Suara mereka di Papua bagus-bagus semua. Ketika ada acara resmi, itu Mars Papua luar biasa. Anak-anak kecil pada hafal semua.

Sebenarnya pengalaman seperti itulah yang kita harapkan, nilai itu terwarisi oleh generasi muda itu. Jadi, usul Endarto, harusnya nanti Bapak di daerah, kalau pak Kurnia bilang zaman simplipikasi terkait denga aturan-aturan yang ada, jangan (lambang itu) bendiri sendiri, karena lambang ini (dengan berbagai wujudnya) adalah satu kesatuan. Artinya, lambang daerah apa yang dimaksudkan nanti (segala bentuk wujud lambang) itu kan menjadi hak paten daerah juga.

Satu Perda Memuat Seluruh Wujud Lambang Identiti Daerah
Jadi satu aturan (Perda) kata Endarto, memuat beberapa identity daerah itu seperti logo, bendera, mars lainnya. Seperti dikatakan tadi kebanggaan Minang, menggugah semangat anak-anak muda yang yang belum kuat mengenal Minang. Lewat lagu, karena memang lagu itu kata pak Wali Kota, lagu cinta, sebut Endarto yang memancing ketawa lebar. Karena itu, supaya kita mempunyai pemahaman sama, apa yang ada di sana. Jangan aturan itu berdiri satu satu. Intinya sekarang zaman simplikasi. Kalau kemaren di Sumbar kita simplikasikan dari 40 SOTK kita jadikan satu Perda. Jangan terlalu banyak Perda mengatur, padahal materinya sama. Yang banyak itu kita turunkan di bab-bab terkait dengan petunjuk pelaksanaannya.

“Seperti pak Wali dahulu di Jakarta Utara, tidak terlalu banyak aturan, tapi bagaimana efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah untuk pelayanan masyarakat,: kata Endarto melirik Syafruddin Putra Dt. Sungguno Anggota Komisi V yang akrab dipanggilnya mantan Wako Jakarta Utara itu yang memperlihatkan pengalaman bersahabat sudah lama.

Mungkin ada beberapa hal kita lupa, coba! Perda berapa sih yang mengatur tentang bendera, atau lambang – logo apa sudah punya Perda! Belum…!, genjot Endarto.

+ Perdanya sudah, tukas Maigus
– Kalau sudah bagaimana memperbaiki … atau bagaimana bagaimana begitu?

Kompilasi ini tentu dampaknya nanti berkoordinasi seluruh kabupaten kota yang ada di Sumbar. Inilah pikiran-pikiran yang mungkin menjadi bagian bahan diskusi di Komisi nanti, kata Endarto. OK, Siip lagu dan musik Marsnya! Kami di Kemendagri punya mars juga pak diatur Perkemendagri. Mars Sumbar ini siapa penciptanya?

+ Pencipta lirik lagunya adah B.Andoeska penyair penulis lagu besar dari Sumatera Barat, dan musiknya “Minang” didisain Sexri Budiman, pemusik besar, penulis/ pencipta lagu dan penyanyi besar dari Sumatera Barat, tukas Maigus.

+ Maigus Nasir melanjutkan pembicaraan, cenderung bertanya. Ini, kami sedikit ada pembicaraan menarik. Kami baru saja menetapkan Perda Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat 1 Oktober dimulai tahun 1945, dahulu belum terakomondir dengan Perda lama. Karena kita sebelumnya belum punya hari jadi. Kita baru punya dan baru tiga kali memperingati hari jadi, kata Maigus.

– Hari jadi mengacu kepada sejarah apa? Tukas Endarto
+ Mengacu kepada pembentukan pemerintahan! Respon Maigus
– Di samping pendekatan pemerintahan ada satu lagi, yakni UU pembentukan provinsi itu. Swatantra, Sumatera dibagi atas…tahun 1951, jelas Endarto.

Kalau dulu tidak ada serimornial peresmian provinsi itu, tahunya ada saja. Nah bisa pendekatannya literatur daerah yang kuat. Katakalah itu referensi sejarah. Katakanlah hari Jum’at atau hari apa, tetapi ada alasan konkrit. Jangan sampai menetapkan tanggal 1 Oktober, tetapi tidak ada landasan yuridisnya untuk sejarahnya, kata Endarto mengingatkan.

+ O ya, Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat itu sudah ada Perdanya. Sudah selesai! Karena sudah ada Perda Hari Jadi, maka rasa dibutuhkan mars ini ! kata Maigus.

– Sudah selesai ya. Ok. Seharusnya satu paket Perdanya! Biasanya tiga serangkai itu tidak pernah pisah, yakni lambang logo, bendera dan lagu mars. Di Sumatera Barat logonya sudah, benderanya sudah, marsnya belum! Ini salah pak Walikota ini, kenapa baliknya terlambat ke Sumbar, kata Endarto menyapa mantan Walikota Jakarta Utara yang sekarang angggota Komisi V DPRD Sumbar ini, ialah Syafruddin Putra Dt. Sungguno, menambah diskusinya semakin familiar.

+ Jadi, kata Maigus menekankan, terlambat ini, masukan ipar tak jadi ini kata Maigus, menyapa Endarto dengan akrab mengundang kikikan peserta diskusi.

– Iya, seharusnya ini lambang: logo, bendera dan mars satu kesatuan dalam satu Perda. Tidak bisa dipisah antara satu sama lain!

+ Nanti saya kirimlah Perda Logo dan Bendera serta Perda Hari Jadi Provinsi Sumbar itu kepada Bp melalui Raja dan atau kepada Kurnia.

– Tak apa-apa, kirim saja kepada pak Kurni, karena saat ini ia yang menangani Sumatera Barat dalam produk hukum.
+ Pokoknya senanglah ketemu dengan calon ipar Minang tak jadi ini, kata Maigus yang mengundang kikikan peserta diskusi.

Dalam deraian tawa bersama, Endarto bercerita keluarganya senang ke Padang. Bawa mobil, kata Endarto yang juga hobi sepeda dan volley yang membuat postur tubuhnya fresh itu. Tentu mobilnya yang refresentatiflah menyenangkan jalan jauh…, diledekin Walikota, “eee malu-malu menyebutkan mobil mewahnya apa!… “Sewa, kata Endarto”. Semua tawa lebar gembira.

Ke Padang, keluarga senang terus ke Bukittinggi. Makan sate Syukur di Padang Panjang, kata Endarto, disambut rombongan Komisi V DPRD Sumbar, dengan tawaran singgah.

“Kalau ke Padang ada beberapa tawaran, makan sate juga ada, kepala ikan, ada di Banteng (maksudnya di Benteng Bukittingi) dan di Padang sendiri”, respon Komisi V.

Diskusi hidup lagi, Endarto memberi isyarat hendak memberikan closing diskusi. Saya rasa, pembicaraan kita tentang mars ini sangat urgen, apalagi bagi daerah seperti Sumbar ini, yang memiliki rasa empati kuat memaknai local wisdomnya. Dalam satu aturan (Perda) semestinya ada setidaknya tiga lambang di antaranya Mars ini. Justru kita lihat di Inggiris, betapa ketika mereka mendengar kumandang mars, terempati langsung. Orang baru kencing, dihentikan kencingnya seketika, nyanyi dulu. Seperti juga kita Ketika masuk ke kesatuan anggota, begitu bendera dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya, maka yang bersepeda, yang bermotor dan mobil, berhenti semua, siap dan hormat bendera dan bernyanyi. Itu empatinya. Jadi “kecintaan” seperti yang dikatakan Doktor tadi (Yulizal Yunus, pen), supaya Perda Mars ini segera ditetapkan, nanti mars ini dikumandangkan di seantero nagari dalam wilayah Sumatera Barat, begitu lho pak, kata Endarto kembali melirik Yulizal Yunus yang disapa sebagai Doktor itu.
“Ya di dalam Ranperda ini, sudah ada lho pak, kapan dinyanyikan di event mana”, kata Maigus.

“Ya diikuti SOP-nya. Karenanya Perda Mars Sumatera Barat ini segera diluncurkan. Mungkin awal tahun 2022 ini. Biar kami menunggu hasil dari Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan Perda Mars Sumatera Barat ini. Saya tagih nanti, mana buktinya, kalau tidak, saya ke Padang”, kata Endarto memberi catatan menarik hati membuat tawa lebar semua.

Menjelang akhir diskusi anggota Komisi V Syafruddin Putra Dt. Sungguno yang panggilan walikota masih melekat, meminta sedikit waktu. “Silakan pak Wali, idola saya yang kelihatannya awet muda”, kata Endarto memancing tawa bersama, menunjukan akrab sejak dahulu masa Datuk Sungguno menjadi Wali Kota Jakarta Utara tahun 2000-an. “Ya siapa bilang pak wali tidak muda”, tukas hadirin secara bersama-sama menambah deraian tawa.

“Eee… bertambah umur saya”, kata Syafruddin Putra Dt. Sungguno memulai pembicaraan dalam lanjutan deraian tawa hadirin.

“Saya hanya betanya singkat saja dalam diskusi menarik dan familiar ini”, kata Pak Walikota.

“Apakah perlu dalam lagu mars ini masih disebutkan judul Mars Sumatera Barat, apakah tidak cukup Sumatera Barat saja?
Pertanyaan itu dimunculkan, karena Mars itu bukankah sudah jelas lagu berisi semangat dan rasa cinta daerah yang syairnya dinyanyikan bersama diiringi musik dengan irama teratur dan kuat. Dengan memberi bandingan luar/ dalam daerah tentang lagu kecintaan terahadap daerah. Walikota mencatat, di Sumatera Barat, sebelumnya sudah ada lagu daerah, judulnya Minangkabau saja? Lagu itu kontennya menceritakan kehebatannya Minangkabau, kata SP.Dt. Sungguno yang dipanggil Walikota itu.

“Begini Pak Wali, kata Endarto merespon dialogis. Seperti kita sebut tadi Mars itu adalah identity. Menaruh semangat kebersamaan. Arti kebersamaan itu adalah untuk menyebut makna ke-bhinnekaan tunggal ika. Sial-sila Pancasila: Persatuan, kerakyatan, keadilan sosial menaruh butir-butir nilai kebersamaan. Maka mars ini kalau disebut, ini, kan merupakan suatu literatur, kebiasaan kita menyebut dan telinga kita biasa mendengar. Mars lagu Indonesia Raya, Mars Sumbar dst. Nah, dalam judulnya apa yang dipasang?, tanya Endarto.

“Mars Sumatera Barat”, respon Maigus
Kata Endarto, “nanti pada ketentuan umum bisa dijelaskan, yang dimaksud Mars adalah bla bla… Dalam konteks mars ini dijelaskan pula, bukan Sumatera Barat provinsi saja… Supaya tidak ada konotasi lain… apa itu Mars Sumatera Barat? Fokuskan Mars lagu Sumatera Barat, jangan sampai jadi polemik pula. Lagu kebersamaan Sumatera Barat. Mars itu kan Bahasa asing juga, bukan Bahasa kita (meski sudah biasa dipakai sebagai istilah, pen). Apakah ini local wisdom, lagu daerah Sumatera Barat, atau apa, coba direnung ulang! Kata Endarto”.
“Kan ada juga dua genre lagu, yakni hymne dan mars…”, tukas hadirin serentak.

“Dalam dunia sastra, ketika sudah menyebut mars, di dalamnya sudah makna lagu, karena mars itu satu genre sastra seperti diamanatkan Naskah Akademik mengantarkan Perda Mars ini ke DPRD”, kata Yulizal Yunus menambah penjelasan.

“Yes, maka itu filosofinya mars. Namun untuk menjelaskan penting dijelaskan dalam ketentuan umum Ranperda Mars itu. Supaya tidak diplesetkan, dan selanjutnya dipatenkan seperti yang diamanatkan Direktur Marbun”, saran Endarto.

Di akhir diskusi, anggota Komisi V Buya Mulasin mengambil kesempatan memberi penekanan apa yang disebut Direktur Marbun, Sumbar segera menyelesaikan sisa 17 Ranperda tahun 2021 yang sedang dibahas dan yang terhutang sampai tahun 2022. Endarto merespon dengan menekankan maksud Direktur Marbun. Terkait dengan 14 dari 17 Ranperda Sumbar tadi nanti tolong cross check. Pak Hidayat sudah saya telepon, tolong. Tapi saya akui hebat Sumbar itu pokoknya cendekiawan, lah rancaklah semuanya. Itu, angkat tangan saya. Dalam segi ilmu bidang apa saja ada, kata Endarto memberi reward Sumbar
“Tapi itu… ada juga”, tukas pak wali
“Tapi bagi saya ada satu…. Yang satu itu copet cinta”, kata Endarto memancing tawa lebar bersama dan bermakna kultural.

“Jadi Buaya Mulasin, sapa Endarto, propemperda Sumbar yang tidak terselesaikan 2021, seperti Ranperda Mars ini, pastilah tahun 2022. Sekarang bagaimana menumpangkannya ke tahun anggaran 2022, karena di situ kuotanya baru 25 %, capaiannya masih terbatas. Jadi perlu diingatkan pak Ketua Komisi V, pak Sekreatis dan pak Wali dan anggota lainnya, nanti akan ada kebersamaan. Sumbar biasanya kalau sudah sampai di siko ndak ado nan babaliak do (di siko tidak ada yang dibalikan), Lancar biasanya, kata Endarto mereview rewardnya menggelitik.

“Alhamdulillah Komisi V propemperdanya selesailah”, kata Ketua barengan Sekretaris dan anggota Komisi V lainnya. “Dan, kita akan segera rapatkan butir-butir yang kita diskusikan tadi mengenai Renperda Mars ini”, closing ketua Muchlis Yusuf Abit.

“Ayo kita berikan aplaus… tepuk tanganlah atas suksesnya Komisi V”, kata Endarto mereward akhir dan mengakhiri diskusi diiringi tepuk tangan dan tawa bersama senang.

Bubar diskusi konsultasi, menyelang masuk life Gedung Kemendagri ini, Hendri Fauzan Kepala UPT Taman Budaya Disbud Sumbar dan Kasinya Sexri Budiman ahli musik yang penulis lagu dan penyanyi menyatakan dan memberi reward bahwa kosultasi dan diskusi Ranperda Mars ini sukses, familiar dan menyenangkan.

“Kami puas. Insya Allah, optimis Ranperda ini ketuk palu dan diluncurkan menjadi Perda Mars Sumatera Barat, awal tahun 2022 ini”, kata Fauzan dan Sexri serta Fatmawati menggarisbawahi optimistik Ketua dan sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat. ***

The post Perda MARS Sumbar Pertama di Indonesia appeared first on Prokabar.

Syamsul Bahri menyebutkan, bantuan ini ditujukan dalam rangka program swasembada pangan di Pasaman dan Pasaman Barat.

Beberapa alat pertanian yang disalurkan berupa power threser, cultivator, traktor, selain itu bantuan lain yang diberikan kepada para petani di daerah timur Sumatera Barat tersebut yakni power threser besar, power threser kecil.

Pemberian power thresher yang difungsikan sebagai mesin perontok padi diharapkan mampu meningkatkan produksi padi di Wilayah Pasaman.

“Mudah-mudahan, dengan dukungan alsintan ini dapat meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman, sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Pada kesempatan itu, Syamsul Bahri juga mengingatkan kepada kelompok tani agar dapat menjaga dan merawat bantuan tersebut agar dapat digunakan lebih lama.

“Saya berharap alsintan ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga awet dan tahan lama,” ujarnya.

Politisi besutan Megawati ini juga memotivasi para petani agar dapat meningkatkan hasil produktivitas hasil tanam melalui bantuan yang diberikan dan pemanfaatan lahan.

“Jangan dibiarkan lahan kita kosong tak memproduksi apa-apa, jangan biarkan jadi lahan tidur. Alat sudah diberikan, tolong digunakanlah, tidak ada gunanya alat ini jika tidak dipakai, buat menghasilkan, maka haruslah rajin, kerja keras,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, di penghujung tahun 2021 lalu, Syamsul Bahri juga salurkan puluhan ekor sapi jenis Bali kepada 5 kelompok ternak melalui pokok-pokok pikirannya, Syamsul Bahri berharap dengan adanya bantuannya sapi ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para peternak yang ada di Pasaman Barat. (vky)

The post Jadikan Pasaman Lumbung Pangan, Syamsul Bahri Tebarkan Alat Pertanian appeared first on Prokabar.

Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Gubernur Sumbar Mahyeldi didampingi oleh pimpinan DPRD lainnya, Senin (27/12/2021) di ruang rapat paripurna.

Lebih lanjut Irsyad mengatakan reses merupakan suatu kewajiban anggota DPRD Sumbar untuk menyeput aspirasi masyarakat. Banyak yang dihimpunnya saat melakukan reses tersebut.

Irsyad menegaskan, sepanjang kunjungan ke daerah pemilihan pada masa istirahat bersidang (reses), anggota DPRD banyak sekali menampung aspirasi dari masyarakat.

Berbagai harapan, keluhan, usulan atau aspirasi masyarakat dihimpun oleh masing-masing anggota dewan dari seluruh daerah pemilihan,” katanya.

Bagian dari pokok-pokok di pikiran DPRD untuk dapat dijadikan acuan untuk pembangunan daerah.

Lebih jauh Irsyad menyampaikan pelaksanaan tugas kedewanan selama masa sidang pertama, DPRD Provinsi Sumbar terus memacu kinerja menuntaskan seluruh program kerja yang sudah ditargetkan.

“Melalui Badan Musyawarah, DPRD telah menyusun agenda yang didasari kepada urgensi persoalan,” ujar Irsyad.

Lanjut ia katakan, reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumbar masa persidangan pertama banyak beberapa masalah antara lain banyak aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD belum dapat ditampung dalam program pembangunan daerah.

“Karena keterbatasan kemampuan keuangan dan permasalahan kewenangan maupun ketidak sesuaian dengan program OPD serta rumitnya pertanggung jawaban keuangan dan administrasi,” kata Irsyad.

Irsyad Syafar juga mengatakan selama masa persidangan pertama baru enam (6) ditetapkan jadi perda Empat (4) dalam proses pembahasan dan dua ditunda. (vky)

The post DPRD Sumbar Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Reses appeared first on Prokabar.