Dendi menjelaskan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok mengagendakan laporan badan anggaran terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021.

Sebelum membahas hal tersebut, Dendi tentu ingin mempertanyakan status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD.

Sebab, sebelumnya ada penunjukkan Pekasana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Solok yang jatuh pada Lucki Efendi.

Baca Juga Milenialisme.com

Penunjukkan ini membuat status Dodi Hendra menjadi perdebatan lantaran Surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat bernomor 120/346/Pem-Otda/2021 tanggal 19 September 2021 masih menyatakan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah.

“Saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra ini sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekdaprov Sumbar,” kata Dendi.

Politisi PPP ini menginginkan agar rapat paripurna mengumumkan status Dodi Hendra ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar yang masih melekatkan seluruh kewenangan padanya.

“Jadi jangan bawa persoalan ini sebagai penghambat program pemerintah, kami dari Fraksi PPP menerima APBD Perubahan,” jelas Dendi.

Permintaan untuk mengumumkan kejelasan status Dodi Hendra sbeagai Ketua DPRD sebelum membahas APBD Perubahan menurut Dendi sangat penting.

Sebab, kejelasan ini berkaitan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

“Karena APBD adalah Perda, mana mungkin Perda itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD,” katanya.

Pada Jumat (24/9), saat rapat paripurna memang sejumlah fraksi membahas legal standing Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Saat perdebatan terjadi Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda keluar dari rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok..

Dalam video yang beredar, Epyardi menyebut anggota DPRD menghalang-halanginya sebagai Bupati.

Epyardi beridi dari tempat duduknya dan mencoba berbicara.

Namun, sejumlah anggota mencoba menginterupsi hingga akhirnya Epyardi berjalan keluar meninggalkan sidang.

Setelah Bupati Epyardi keluar sidah paripurna akhirnya ditunda.

The post Ketua Fraksi PPP Klarifikasi Tuduhan Menghalangi Bupati Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.

Dalam video tersebut tampak Bupati Solok, Epyardi Asda yang hadir dalam persidangan itu terlibat perdebatan saat sidang berlangsung dan kemudian meninggalkan ruangan rapat paripurna DPRD, Jumat (24/9).

Saat itu, Epyardi Asda yang hadir dalam persidangan turut melontarkan interupsi menanggapi persoalan tersebut.

Ketika Epyardi hendak berbicara, interupsi lainnya masuk dari salah satu anggota dewan yang memprotes bahwa Epyardi Asda belum waktunya untuk bicara dalam persidangan itu.

“Ini bupati main-main ini, apa hak saudara untuk interupsi, saudara belum dipanggil untuk bicara, ini ruangan paripurna, ruangan DPRD,” ucap salah satu anggota dewan.

Dari video yang beredar, protes itu datang dari Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok, Dendi.

“Saudara jangan nunjuk-nunjuk saya,” ujar anggota dewan yang memakai kemeja hijau itu.

Protes Dendi ditanggapi oleh Epyardi Asda sehingga perdebatan terjadi antara mereka berdua.

Epyardi sampai turun dari bangku hendak pergi meninggalkan persidangan.

Perdebatan itu pun diakhiri dengan ditundanya persidangan oleh pimpinan sidang.

Dari video itu pula, terlihat anggota DPRD lainnya menenangkan situasi.

Namun, Epyardi Asda tetap berlalu meninggalkan ruang persidangan.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra mengungkapkan pada awak media, kericuhan tersebut terjadi saat sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Solok terhadap hasil pembahasan APBD Perubahan. (*)

The post Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Kembali Ricuh appeared first on Prokabar.