“Kita jadi bertanya-tanya, dokumen apa saja yang dipakai untuk pembuatan sertifikat saat lokasi tersebut belum berstatus tanah musnah?” ungkap Alex saat berada di Padang, Selasa (28/1).

Pernyataan ini terkait pembatalan 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) di wilayah Pagar Laut oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pencabutan sertifikat ini dilakukan saat Nusron meninjau langsung lokasi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat lalu.

Rujukan Mitos dan Kritik terhadap Regulasi

Alex merujuk mitos dalam Pustaka Raja Purwa karya Ronggowarsito, yang menyebut adanya daratan bernama Sunda Besar di Indonesia pada masa lampau. Akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 416 Masehi, daratan tersebut pecah menjadi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan seperti yang dikenal sekarang.

“Kalau dasar mitos itu dijadikan alas hak, lalu ada cap kaki Badak Bercula Satu, bukan tidak mungkin orang bisa mengklaim sertifikat kepemilikan atas laut yang dulunya bernama daratan Sunda Besar,” kata Alex dengan nada sindiran.

Sindiran tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024 tentang kriteria tanah musnah. Kriteria itu meliputi: tanah yang berubah bentuk karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, serta tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Artinya, sudah saatnya pemerintah terbuka dengan asal-usul pemagaran laut ini. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi,” tegas Alex, yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Pengkaplingan Laut di Wilayah Lain

Alex menyoroti bahwa praktik serupa, yaitu pengkaplingan laut untuk reklamasi, juga ditemukan di Surabaya, Makassar, dan Bali. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsir jelas soal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jangan main-main dengan laut kita. Laut itu milik publik, bukan untuk dikuasai segelintir pihak,” ujar Alex dengan tegas.

Desakan Pembentukan Pansus DPR RI

Menurut Alex, pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang diduga kuat melanggar hukum karena tidak memiliki perizinan berusaha dan menyebabkan perubahan fungsi ruang. Ia menyerukan agar DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini.

“Pansus perlu dibentuk agar kasus ini bisa diungkap secara transparan dan tidak ada pihak yang bermain di balik layar,” imbuhnya.

Pemilik Pagar Laut Masih Misterius

Hingga saat ini, identitas pihak yang membangun pagar laut dari bambu tersebut masih belum terungkap. Meskipun pagar tersebut telah dibongkar dan disegel oleh pemerintah, misteri siapa pemilik dan pelaku di balik proyek tersebut terus menyisakan pertanyaan besar.

Alex menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah tidak hanya menindak tegas, tetapi juga memprioritaskan keterbukaan informasi dalam menangani kasus yang melibatkan laut, sumber daya yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. (*)

The post Dalil Tanah Musnah Bangun Pagar Laut Tangerang, Alex Indra Lukman Nilai Ganjil : “Perlu Keterbukaan Pemerintah” appeared first on Prokabar.

“Otonomi daerah kita sebenarnya berada di tingkat kabupaten dan kota, atau sejak dari level provinsi. Soal ketatanegaraan inilah yang mesti kita dudukkan kembali agar perdebatan kita soal mahalnya biaya Pilkada menjadi lebih fokus dan terarah,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulisnya, Selasa.

Alex menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi perintis dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2005 ketika pemilihan gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wali kota.

“Pada 2005 itu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar digelar berbarengan dengan pemilihan 11 bupati dan wakil bupati serta 2 wali kota dan wakil wali kota,” ungkap Alex.

Saat ini, Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota. Pada Pilkada serentak 2005 tersebut, daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan meliputi Kabupaten Solok, Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, Tanah Datar, serta Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Sejak 2005 hingga sekarang, Alex menjelaskan bahwa Pilkada di Sumatera Barat selalu digelar serentak antara kepala daerah di level provinsi dengan kabupaten dan kota. Menurutnya, dari sisi teknis, hal ini memberikan efisiensi biaya.

“Secara teknis, ada penghematan, seperti biaya pemutakhiran data pemilih yang hanya dilakukan sekali. Begitu juga honor panitia adhoc Pilkada hingga pembiayaan-pembiayaan di TPS yang dialokasikan sekali saja, seperti honor KPPS, Linmas, dan biaya pembuatan TPS, termasuk sewa tenda, kursi, dan sebagainya,” urai Alex, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2024-2029.

Alex juga merespons wacana Pilkada berbiaya mahal yang sebelumnya disampaikan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, pada perayaan hari jadi ke-60 Partai Golkar. Menurutnya, wacana tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh menteri terkait di Kabinet Merah Putih agar tidak melebar ke arah yang tidak perlu.

“Perlu kita cermati bersama, di tingkat desa saja, pemilihan pemimpin sudah dilakukan secara langsung. Bahkan, ada yang sudah melaksanakannya secara e-voting, seperti pemilihan wali nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2021 lalu,” jelas Alex, yang berasal dari daerah pemilihan Sumbar I.

Ia juga menyoroti potensi dampak jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui sistem perwakilan, yakni melalui pemilihan di lembaga legislatif provinsi dan kabupaten/kota.

“Jika gubernur dan bupati serta wali kota dipilih melalui konsep perwakilan, tentunya ini akan mendelegitimasi status kepala daerah,” terang Alex, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Di sisi lain, Alex menghargai wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo sebagai ide untuk memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar ide tersebut tidak menjadi langkah mundur dalam pelaksanaan demokrasi.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2015, dan UU Nomor 11 Tahun 2020,” tutup Alex. (*)

The post Ketua PDI Perjuangan Sumbar Tegaskan Perlunya Redefinisi Otonomi Daerah untuk Efisiensi Biaya Pilkada appeared first on Prokabar.

“Investasi Jepang di Indonesia harus memperkuat peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Jadi poinnya bukan mempekerjakan orang tapi memanusiakan manusia,” katanya, Kamis, 28 Juli 2022.

Hal itu ia sampaikan menanggapi hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang dua hari ini. Presiden diterima Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako.

Selain itu, Presiden juga bertemu 10 CEO perusahaan-perusahaan di Jepang seperti Toyota, Mitsubishi, Denso, Sharp, Sojitz, Inpex, dan Kansai. Ia juga bertemu Presiden Asosiasi Persahabatan Jepang-Indonesia Fukuda Yasuo dan Ketua Liga Persahabatan Parlemen Jepang-Indonesia Nikai Toshihiro.

Presiden menyatakan, PM Jepang berkomitmen memperkokoh investasi Jepang di Indonesia di bidang otomotif dan pangan serta kerja sama dalam pengembangan wirausaha dan lingkungan hidup.

Sedangkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan sejumlah perusahaan Jepang akan memperluas investasinya di Indonesia dengan nilai total 5,2 miliar dollar AS atau Rp 75,4 triliun.

Jepang adalah investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Selain itu, investasi Jepang di Indonesia juga meningkatkan ekspor Indonesia keluar negeri.

“Ini karena Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor untuk produk-produknya seperti otomotif, elektronika, baterai, dan alat kesehatan. Jadi ini membantu devisa Indonesia,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, investasi Jepang tak banyak membawa tenaga kerja dari negara asalnya.

“Jepang selalu memberdayakan tenaga kerja dari negara setempat. Dengan demikian terjadi transfer of skill dan transfer of knowledge, sehingga kualitas sumberdaya setempat mengalami peningkatan. Ini penting sebagai bagian dari tahapan transfer of technology dan penguasaan proses industri,” katanya.

Menurutnya, Jepang tidak begitu menghadapi problem kependudukan sehingga tidak membutuhkan pengerahan tenaga kerjanya ke negara yang menjadi tujuan investasinya.

Hal ini, katanya, dibuktikan pada proyek-proyek infrastruktur, pertambangan, dan industri yang dibangun Jepang seperti pelabuhan Patimban maupun pembangunan MRT di Jakarta.

“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia tentu berkepentingan terhadap penyerapan angkatan kerjanya. Jadi terjadi simbiosis yang sangat menguntungkan bagi Indonesia,” katanya.

Untuk mengoperasikan industri dan pabrik yang dibangunnya di Indonesia, kata Gobel, Jepang memanfaatkan sumberdaya manusia Indonesia.

“Untuk bisa mengoperasikan itu tentu membutuhkan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Ini poin yang sangat penting,” kata Gobel, yang juga ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Jepang tersebut.

Di dalam industri Jepang, kata Gobel, dikenal konsep monozukuri dan hitozukuri, yaitu mencipta barang dan membangun sumberdaya manusia.

“Konsepnya adalah sebelum membuat barang yang berkualitas maka dimulai dengan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas terlebih dahulu. Jadi tak asal bikin barang. Karena itu, dalam setiap melakukan investasi selalu diiringi dengan mendirikan training center. Justru di sini kekuatannya dan ini sangat menguntungkan bagi negara yang menerima investasi dari Jepang,” katanya.

Karena itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya melihat perbedaan antara membuat pabrik dan membangun industri.

“Membuat pabrik itu orientasinya pada barang, sedangkan membangun industri orientasinya pada terciptanya sebuah ekosistem. Karena itu membangun industri itu bersifat berkelanjutan, berporos pada kualitas sumberdaya manusia, dan ramah lingkungan. Ada keseimbangan antara produk, sumberdaya manusia, dan lingkungan hidup. Ada efisiensi, sekaligus juga ada produktivitas,” katanya.

Gobel juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengajak Jepang untuk ikut berinvestasi di sektor yang berkontribusi bagi capaian net-zero emission (NZE). Saat ini, katanya, untuk mewujudkan Paris Agreement untuk menurunkan suhu bumi maka tiap negara memiliki mandat yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Jika dengan usaha sendiri, Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29%, namun jika dibantu dunia internasional bisa menurunkan emisi GRK sebesar 41%. Sehingga pada 2030 bisa terjadi NZE.

“Ada sejumlah sektor yang bertanggung jawab yaitu kehutanan, energi, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah. Ada banyak skema untuk berinvestasi di sektor-sektor itu sehingga terjadi penyerapan karbon maupun bisa mengurangi pelepasan karbon. Indonesia dan Jepang memiliki komitmen yang sama dalam penyelamatan planet ini,” katanya.

“Investasi Jepang selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu ajakan Presiden Jokowi kepada Jepang untuk investasi yang bersifat dekarbonisasi dan carbon sink sangat tepat,” kata Gobel. (*)

The post Gobel: Investasi Jepang Harus Perkuat SDM Indonesia appeared first on Prokabar.

“Ketakutan” serupa kini dialami kini para suami di seluruh Indonesia sejak kelangkaan minyak goreng terjadi. Para kepala rumah tangga stres tidak bisa tenang hidupnya, menghadapi istri-istri yang “merepet” sepanjang hari mengutuki ironi kelangkaan minyak goreng.

Para suami juga khawatir kondisi itu bakal lebih runyam, merembet bikin imunitas ibu-ibu merosot, padahal itu lebih berbahaya di masa pandemi yang juga tiada ujung.

Ironi Indonesia

Kelangkaan (mahalnya minyak nabati) memang merupakan ironi di Indonesia. Negara ini produsen sawit terbesar di dunia. Kita tahu pemerintah memang sudah turun tangan mencoba mengatasi. Sudah menggunakan segala jurus namun belum membuahkan hasil. Sudah empat bulan keadaan runyam ini berlangsung.

Tiada janji Lutfi yang terbukti

Saya beberapa kali menonton Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bicara di layar televisi, menjanjikan solusi (akan membanjiri pasar minyak goreng dengan harga normal). Meyakinkan. Ibaratnya omong hari ini, esok paling telat keadaan sudah berubah baik.

Namun, hasilnya tiap kali itu hanya bikin ibu- ibu rumah tangga tambah meradang. Hanya memperburuk keadaan. Saya malu pada istri. Tidak ada janji Lutfi yang terbukti.

Pedagang di pasar tradisional maupun warung-warung mengaku tak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah dan janji Menteri Perdangangan di televisi. “Beli saja di televisi,” kata pedagang ketus.

Kalaupun ada stok minyak goreng di pasar tapi harga yang ditawarkan masih dengan harga yang sudah melonjak. Ini bukan kata saya. Tapi begitu berita wartawan di media di seluruh daerah di Tanah Air. Berita sudah terkonfirmasi dengan mudah karena itu tadi: hasil “berburu” ibu-ibu di banyak pasar.

Selebihnya, media banyak menyajikan polemik panjang para pakar kebijakan publik dan stakeholder terkait minyak goreng itu.

Para produsen berdalih, kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri menyesuaikan dengan patokan harga minyak sawit (CPO) global.

Di pasaran, harga minyak goreng berada di kisaran Rp 20.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Kementerian Perdagangan sebesar Rp 11.500 per liter.

Subsidi pemerintah triliunan rupiah, seperti cuma mengalir ke laut. Hingga pun kebijakan berubah yang menetapkan “domestic market obligation” (DMO) dan “domestic price obligation” (DPO) yang efektif 1 Februari. Tetap saja tak memperbaiki keadaan.

DMO adalah kewajiban produsen yang melakukan ekspor CPO untuk memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sedangkan DPO aturan yang menerapkan harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp9.300 per kilogram dan Rp10.300 per liter.

Dalam keterangannya, tanggal 6 Februari lalu Muhammad Lutfi, mengatakan aturan DMO dan DPO CPO solusi untuk mengamankan stock minyak goreng di dalam negeri.

Dia menjamin tidak akan mengganggu kegiatan ekspor CPO ke luar negeri. Sudah lebih dua minggu setelah DMO dan DPO CPO tak menghentikan ibu-ibu rumah tangga merepet.

Tidak ada itu minyak goreng murah.
Program minyak murah pemerintah justru menambah kelangkaan.

Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Di ritel modern, rak-rak komoditas lebih sering terlihat kosong. Sejurus dengan keadaan pedagang pasar tradisional maupun warung-warung.

Situasi tetap sama sejak bulan November tahun lalu, awal minyak goreng hilang di pasar. Akhir November, kita catat harga minyak goreng sudah berada di level Rp 17.000 per liter. Harga itu terus melonjak hingga akhir tahun 2021 yang dipatok dengan harga Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per liter.

Tren itu berlanjut hingga masuk tahun 2022. Di beberapa daerah, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 25.000 per liter. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sampai mencurigai ada praktik kartel di balik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng. Kita pun menduga sama. Banyak pihak yang menduga begitu.

“Keadaan itulah yang kita pantau dan awasi ketat sekarang. Mulai hari ini, semua pejabat Kemendag turun ke lapangan untuk mengetahui masalah di masing-masing wilayah dan mengambil langkah,” kata Suhanto, Sekjen Kementerian Perdagangan, Kamis( 17/2) malam.

Suhanto berada di Surabaya untuk tugas itu ketika saya hubungi semalam. Sedangkan Mendag Muhammad Lutfi berada di Makassar untuk tugas sama. Konfirmasi Suhanto mengenai keberadaan Mendag sekaligus menjadi alasan mengapa Muhammad Lutfi berhalangan hadiri rapat gabungan di DPR kemarin.

“DPR kirim undangan satu hari sebelum rapat, sementara pak Mendag sudah punya agenda yang harus beliau hadiri di Makasar dan di Surabaya. Secara formal. Kami sdh berkirim surat untuk di re schedule,” tambah Sekjen Kemendag itu.

Mendag tak hadir, DPR kecewa

Sebetulnya, tidak hanya minyak goreng, tetapi hampir semua kebutuhan sembilan bahan pokok mengalami lonjakan harga belakangan ini.

Mencemaskan banyak kalangan karena solusi belum ditemukan sementara bulan Ramadhan semakin dekat, yang pada bulan puasa itu biasanya konsumsi sembilan bahan pokok justru semakin meningkat.

Rapat gabungan DPR RI Kamis (17/2) kemarin terpaksa ditunda. Padahal, rapat itu melibatkan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII. Melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah hadir.

Hadir pula Ketua Komisi IV Sudin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, dan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Para anggota dari tiga komisi dan para pejabat eselon I dari tiga kementerian tersebut juga sudah hadir.

Rapat seyogyanya membahas masalah kelangkaan pangan, harga pangan, dan hal-ihwal tentang pangan secara keseluruhan. Siaran Pers DPR-RI yang diterima redaksi media semalam, menyesalkan dan menyatakan kekecewaan atas ketidakhadiran Mendag.

“Rapat terpaksa kita undur karena Mendag tidak hadir padahal menteri-menteri yang lain sudah hadir semua. Para menteri itu juga ada acara dan membatalkannya untuk hadir demi rapat yang sangat penting ini. Ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Sikap menteri perdagangan jelas mengecewakan dan kami sesalkan,” kata Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang memimpin rapat tersebut.

Masih kata Rahmat, soal pangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga tapi harus lintas sektoral.

“Karena itu kita membuat rapat gabungan. Soal kedelai, dulu Indonesia pernah swasembada. Mengapa sekarang 80 persen impor? Mengapa petani bisa kapok menanam kedelai? Pasti ada sebabnya,” katanya.

Soal minyak goreng, hingga kini masih belum selesai, masih langka dan masih mahal padahal sudah ada subsidi. “Ini semua butuh penjelasan dari pemerintah, terutama Menteri Perdagangan. Kita bahas, kita cari solusinya bersama. Tapi ini malah tidak hadir. Tentu saja mengecewakan,” kata Gobel lagi.

Sejauh catatan kita, ada beberapa persoalan yang pernah membebani masyarakat, hanya bisa diatasi oleh Presiden Jokowi. Tidak cukup hanya menteri maupun anggota parlemen. Tetapi entah kenapa kita belum mendengar Jokowi terusik. Tak sepatah kata pun yang pernah kita dengar terlontar dari Presiden merespons kelangkaan minyak goreng dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Padahal, urusan begitu Jokowi lah jagonya.

Sudah dibuktikan beberapa kali menurunkan alat-alat kesehatan, seperti tes swab, vaksin, dan lain sebagainya. Bikin pedagangnya yang orang-orang kuat, kabarnya malah ada lingkaran Istana, gigit jari. Ayolah Presiden, “maturoh” (bicara) supaya kelangkaan dan lonjakan harga sembilan bahan pokok, khususnya minyak goreng, cepat menemukan ujung. Tidak seperti nasib Isa, guru di dalam novel “Jalan Tidak Ada Ujung” Mochtar Lubis. (*)

The post Kelangkaan Minyak Goreng Seperti Jalan Tiada Ujung appeared first on Prokabar.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya.

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan.

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki. RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (*)

The post Ketua DPR RI Puan Maharani Persilakan Masyarakat Beri Masukan dan Kawal RUU TPKS appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan,” ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (*)

The post Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif, Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU appeared first on Prokabar.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman menjelaskan Puan Maharani memakai baju adat Bundo Kanduang karena ayahnya Taufiq Kiemas adalah orang Tanah Datar.

“Bapaknya Taufiq Kiemas adalah orang Tanah Datar dan yang dipakai Puan adalah baju adat dari sana sehingga auranya memancar,” kata Alex.

Menurut Alex, pemilihan baju adat Bundo Kanduang merupakan penghargaan bagi warga Tanah Datar.

Bahkan Puan menunjukkan kebangaan sebagai anak dari Taufiq Kiemas yang bergelar Datuak Basa Batuah.

“Bangga sebagai anak dari Almarhum Taufiq Kiemas dan penghargaan untuk kampung dalam semangat kebinekaan,” ungkap Alex.

Alex menegaskan Puan Maharani tidak memiliki maksud lain saat mengenakan pakaian adat Bundo Kanduang.

Puan Maharani dan ibunya Megawati Soekarnoputri memang sangat perhatian pada Sumatera Barat.

Alex mencontohkan, saat Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia, pembangunan kelok 9 terwujud, Bandara Internasional Minangkabau, sampai pada perluasan Teluk Bayur.

Sayangnya saat itu anggaran terbatas sehingga pembangunan tersebut berlanjut pada Presiden setelahnya.

“Semua program itu sangat bermanfaat bagi rakyat. Karena keuangan saat itu, maka semuanya berjangka panjang dan berlanjut pada pemerintahan berikutnya,” jelas Alex.

The post Alasan Puan Maharani Pakai Baju Adat Bundo Kanduang appeared first on Prokabar.

Gugatan MAKI tersebut masuk ke PTUN dan terkait dengan surat hasil seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami terperangah, ini prosesnya baru mulai. Tiba-tiba ada ancaman gugatan ketua DPR RI,” kata Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno pada Selasa (10/8).

Menurut Hendrawan, Maki seperti melakukan serangan dini dengan target interupsi atau bahkan aborsi proses.

Menpora RI Umumkan kick off Liga 1 2021/22 bergeser ke 27 Agustus

Hendrawan menduga, MAKI menggugat karena khawatir DPR RI tak menganggap serius masukannya.

“Harapan kami, jangan belum apa-apa sudah politisasi dan main ancam. Lembaga BPK yang bebas dan mandiri merupakan amanat konstitusi,” kata Hendrawan.

Proses seleksi anggota BPK masih belum final. Komisi XI DPR saat ini sedang melakukan uji kepatutan dan kelayanan anggota BPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebenarnya sudah menyampaikan rencana menggugat Puan Maharani terkait penerbitan surat Ketua DPR RI pada 15 Juli 2021 pada pimpinan DPD RI.

Surat tersebut berisikan 16 nama calon anggota BPK yang dua di antaranya Noyamn Adhi Suryadnyana dan Harry Z diduga tak memenuhi persyaratan.

The post Puan Maharani Digugat, Politisi PDIP Terperangah appeared first on Prokabar.

Pencabutan retribusi pedagang passar itu merupakan janji kampanye Erman Syafar saat Pemilihan Walikota Bukittinggi beberapa waktu lalu.

“Secara resmi Perwako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur retribusi pedagang pasar dan selama ini memberatkan pedagang sudah dicabut,” kata erman Syafar, Minggu (8/8).

“Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan untuk diundangkan sejak Jumat 6 Agustus 2018,” lanjutnya.

Erman Syafar mengaku banyak pedagang yang berterimakasih atas pencabutan perwako tersebut.

Politisi asal Gerindra ini menjelaskan dalam beberapa bulan menjabat banyak proses yang harus terlewati agar Perwako tersebut dicabut.

Proses itu bermula sejak pertamakali menjabat. Berkat bantuan dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat perwako itu akhirnya berganti dengan yang baru.

Perwako baru tersebut memang jauh menguntungkan pedagang pasar Bukittinggi.

Para pedagang tetap harus membayar retribusi, namun berkurang 20 sampai 30 persen di tiap objek dari Perwako sebelumnya.

Pengurangan retribusi ini jelas akan mengurangi pendapatan Kota Bukittinggi.

Tapi, Erman Syafar tidak khawatir karena baginya sumber pendapatan tidak hanya dari pasar.

Baginya, kesejahteraan masyarakat yang mayoritas pedagang bisa terbantu.

“Pendapatan itu kan tidak hanya dari pasar, masih banyak sumber dan potensi lain.”

“Kalaupun hilang, jumlahnya tidak seberapa dan masih bisa subsidi silang. Paling penting masyarakat yang sebagian besar pedagang bisa terbantu,” ungkapnya.

Janji Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang terlibat dalam janji pencabutan Perwako tersebut sangat mengapresiasi Erman Syafar.

Menurutnya, pencabutan itu merupakan imbal balik dari kepercayaan masyarakat Bukittinggi pada Gerindra.

“Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat Bukittinggi. Wajib bagi Gerindra bekerja keras dan cepat untuk mewujudkan janji ini dan menyejahterakan masyarakat.”

“Pencabutan ini merupakan janji yang memang harus terwujud,” kata Andre Rosiade.

Pencabutan Perwako tersebut memang sudah menjadi janji politik Partai Gerindra.

Saat kampanye Erman Syafar, Andre Rosiade turut menandatangani matera janji politik.

Kala itu Andre berjanji kalau gagal dalam pencabutan Perwako itu maka dia siap untuk mengundurkan diri.

“Kalau tidak kami akan mundur sebagai Ketua DPD Gerindra. Janji politik harus terpenuhi. Kami anak mudah yang mendapat kepercayaan memimpin partai, kami tak ingin disebut pendusta. Ini penting bagi kami Gerindra,” jelasnya.

Andre berharap Walikota Bukittinggi tetap konsisten dalam menuntaskan masalah Bukittinggi.

The post Perwako Dicabut, Retribusi Pedagang di Bukittinggi Berkurang appeared first on Prokabar.

Melalui unggahan Instagramnya, Fadlizon, menganggap yang pasang baliho tersebut tidak percaya diri.

“Mereka yang pasang baliho atau billboard ke pelosok negeri di tengah pandemi sebenarnya tak percaya diri,” kata Fadlizon dalam akun Instagramnya, Sabtu (7/8).

Memang banyak terpasang baliho para politisi di sejumlah daerah. Paling menjadi perbincangan adalah baliho politisi partai PDI Perjuangan Puan Maharani.

Tak hanya Puan Maharani, baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga terpasang di sejumlah daerah.

Pemasangan ini baliho ini menjadi sorotan banyak orang lantaran pemilihan presiden masih jauh dan Indonesia masih terendala pandemi Covid-19.

Fadlizon mengatakan pemasangan baliho ini telah memulai kampanye dengan memulai start lebih dulu.

“Curi start kampanye perkenalan diri,” kata Fadli.

Menurut politisi Partai Gerindra ini momen pemasangan baliho tidak tepat saat Indonesia masih dalam pandemi Covid-19.

Masyarakat Indonesia saat ini masih kesulitan mencari sesuap nasi, sementara para politisi tebar Baliho di jalanan.

“Padahal rakyat sedang susah mencari sesuap nasi,” katanya lagi.

Fadlizon berpesan masyarakat tidak tertipu dengan janji yang mungkin saja tidak terwujud oleh sejumlah politisi.

The post Fadlizon Buka Suara soal Baliho Politisi saat Pandemi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti hal ini dengan menyebut Kementerian BUMN seharusnya mengedapankan jargon Akhlak.

Jargon tersebut adalah milik BUMN yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Harusnya jargon Akhlak ini dikedepankan secara konsisten,” tegas Herman Khaeron, Jumat (6/8).

Herman menegaskan penunjukkan Komisaris harusnya melalui pertimbangan yang profesional.

PT Pupuk Iskandar Muda bukanlah perusahaan yang untung sehingga menurutnya tak perlu ada tambahan komisaris.

Apalagi yang menjadi komisaris adalah mantan narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis.

Herman melanjutkan perlu ada aturan penunjukkan direksi dan komsirais dalam revisi undang-undang BUMN untuk menjaga profesionalitas yang menjabat.

Emir Moeis yang merupakan eks koruptor PLTU Tarahan itu menjadi komisrais PT Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari 2021

Penunjukkan itu oleh pemegang saham di PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM.

Jauh sebelum ini, Emir membuih di penjara selama tiga tahun karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2014.

Hukuman itu lantaran Emir terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung Selatan, tahun 2004.

Hakim menjatuhkan hukuman karena saat itu menjabat di Komisi VIII DPR dan menerima suap sebesar 357 ribu Dollar Amerika dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc.

The post Eks Koruptor Jadi Komisaris, Herman Khaeron Kritik BUMN appeared first on Prokabar.

Koordinator Sekber Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tomy Tampatty mengakui harga tes swab PCR menjadi pertimbangan penumpang pesawat.

Tingginya harganya ini membuat penumpang pesawat Garuda Indonesia menurun. Belum lagi ada rute penerbangan lain yang lebih murah dari harga tes swab.

“Ini jadi penyebab turunnya tingkat isian penumpang pesawat secara signifikan,” kata Tomy, Kamis (5/8).

Tomy menegaskan kebijakan PCR bagi penumpang pesawat merupakan aturan diskriminatif.

Alasannya, kata Tomy, pengguna transportasi udara memiliki waktu tempuh yang lebih singkat dari transportasi darat.

Selain itu, pesawat Garuda Indonesia juga menerapkan layanan protokol kesehatan dan HEPA Filter.

Tomy meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau ulang aturan soal penumang pesawar wajib membawa tes swab PCR.

“Minimal dokumen kesehatan yang dibawa penumpang adalah tes negatif antigen yang sampelnya sehari sebelum keberangkatan,” kata Tomy.

Penumpang Garuda Indonesia Menurun

Penumpang Garuda Indonesia menurun, pada Mei 2021 penumpang pesawat andalan Indonesia itu hanya 299.212 orang.

Angkat ini turun 16,28 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai 24.824 orang.

Pada penerbangan domestik penumpang garuda 291.091 orang, sementara itu untuk internasional hanya 8.121 orang.

Penurunan ini membuat PT Garuda Indonesia sempat digugat Pailit oleh perusahaan penyewaaan pesawat, Aercap Ireland Limited (Aercap).

Beruntung saja gugatan tersebut dicabut setelah menandatangani Global Side Letter Agreement sebagai tanda kesepakatan.

Pencabutan gugatan ini memberikan harapan untuk Garuad Indonesia meskin masih membawa kerugian bersih 284,25 Dollar Amerika atau Rp 5,57 trilun dengan kurs Rp 14.500 Dollar Amerika.

Tes PCR Tuai Kritikan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie meminta pemerintah pusat mengkaji ulang aturan Swab PCR sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat atau kereta api.

Abdullah meminta pengkajian ini lantaran laboratorium untuk uji PCR belum merata di Indonesia.

Selain jumlah labor uji PCR yang belum merata, Abdullah juga melihat dari sisi harga PCR yang mahal.

Tingginya harga PCR ini membuat harga perjalanan semakin tinggi. Belum lagi untuk uji PCR memakan waktu yang lama.

Durasi dari pengambilan sampel hingga keluar hasil untuk PCR bisa mencapai 12 jam bahkan 26 jam.

Risikonya adalah penumpang bisa saja terpapara Covid-19 setelah pengambilan sampel kemudian tetap berangkat karena hasil PCR sudah keluar.

Abdullah menyarankan syarat untuk bepergian jarak jauh menggunakan pesawat atau kereta api sebisanya menggunana swab antigen saja.

Menurutnya swab antigen lebih efisien ketimbang PCR karena harga yang murah dan sudah bisa dilakukan di semua daerah.

The post Karyawan Garuda: Tes PCR Lebih Mahal dari Tiket Pesawat appeared first on Prokabar.

Politisi Gerindra ini menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris Utama salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memalukan.

Baca Juga: 

Dorong Masyarakat Konsumsi Makanan Sehat, Apical Group Tebar Hewan Kurban

Penilaian ini muncul karena perubahan Statuta tersebut melegitimasi rangkap jabatan oleh Rektor UI.

“Sungguh memalukan,  Statuta UI berubah untuk meligitamsi jabatan komisaris BUMN,” kata Fadli Zon, Rabu (21/7).

Menurut pria 50 tahun ini, perubahan statuta UI akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada dunia akademik.

Fadli Zon berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah keputusan tersebut.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta.

Jokowi meneken peraturan yang mengubah PP Nomor 68 Tahun 2013 tersebut pada 2 Juli 2021.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Syarief Hasan juga menyoroti hal ini.

Syarief Hasan berpendapat perubahan statuta UI ini menunjukkan oligarki kekuasaan.

Apalagi Rektor UI Ari Kuncoro pernah mendapatkan sorotan publik yang memanggil BEM UI usai mengkritik Presiden Joko Widodo.

Syarief Hasan mengatakan Statuta UI sebelumnya melarang Rektor dan Wakil Rektor menjadi pejabat BUMN, BUMD maupun swasta.

Sementara BRI adalah bagian dari BUMN yang memastikan Rektor ataupun wakilnya tidak boleh menduduki jabatan di BRI.

Sayangnya, Statuta kampus ternama Indonesia ini diubah redaksinya pada PP nomor 75 Tahun 2021 dengan menyebut dilarang rangkap jabatan Direksi BUMN.

Menurut Syarief, keputusan ini tidak tepat karena akan menjadi preseden buruk bagi hubungan kampus dan pemerintah.

Kampus selama ini mendapat pandangan positif karena terbebas atatu tidak terikat kepentingan tertentu.

Jika pola ini ada, maka kampus lain akan mencontoh sehingga merusak independensi kampus.

“Kita berharap selama ini dosen di kampus negeri fokus menjadi pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang jauh dari kepentingan praktis,” kata Syarief Hasan.

The post Perubahan Statuta UI Dianggap Memalukan appeared first on Prokabar.

Kiyai kita ini menuju Pariaman untuk meresmikan pasar rakyat. Tanpa sarung dan memang itu sudah menjadi kesehariannya sejak jadi wapres.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dan anggota DPR RI Andre Rosiade menemani kedangan  Maaruf Amin ke Pariaman, tentu saja juga Wako Pariaman, Genius Umar.

Baca Juga: 

• Fisioterapi. Layanan Pengobatan yang Kembalikan Fungsi Gerak Tubuh
• Besok, FE Unand Gelar Openday Secara Virtual
• Ini Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri dari Kemenag

Wapres pernah datang ke Sumbar dalam kapasitasnya sebagai cawapres, untuk kampanye. Waktu itu datang dengan memakai kupiah, jas dan sarungan.

Karena jabatannya Wapres maka Ma’ruf tak lagi pakai sarung.

Pakai sarung adalah keseharian ulama-ulama Indonesia, di NU banyak yang menyebut kyai sarungan.

Baca Juga Milenialisme.com

• 11 Aturan untuk Umat Islam Jalani Ibadah Ramadan
• Besok, Hendri Septa Dilantik sebagai Wali Kota Padang
• Harga Sembako Merangkak Naik Jelang Ramadan

Ma’ruf ke Sumbar untuk kampanya pada 7 Februari 2019. Kegiatannya antara lain meluncurkan bukunya di Inna Muara. Kemudian Wapres yang kala itu juga ketua MUI datang ke Canduang. Ziarah ke makam ulama Inyiak Canduang.

Setelahnya dengan terus bersarung menuju Diniyah Puteri. Kini Wapres ada di Pariaman. (rud)

The post Berkunjung Ke Sumbar, Wapres Lepas Sarung appeared first on Prokabar.