Salah satunya di Piaman Laweh, wilayah yang mencakup Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Ia, yang juga merupakan anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Gerindra, menyatakan keyakinannya menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) DPD RI pada Sabtu, 13 Juli 2024.

“Sebagai ‘Sumando Urang Pariaman’, saya merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Piaman. Piaman Laweh merupakan daerah yang strategis dengan potensi besar, didukung oleh solidaritas dan kompaknya komunitas untuk memajukan kampung halaman,” kata Desrio pada hari Rabu (10/7/2024).

Dikenal sebagai menantu dari pengusaha properti ternama di Sumatera Barat, H. Amran PPZ, yang berasal dari Padang Bintungan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Desrio menjelaskan keterkaitannya dengan lingkaran keluarga besar.

“Bapak mertua saya memiliki hubungan keluarga dengan H. Anas Malik, bupati legendaris Padang Pariaman, serta keluarga Bu Yes Fachri, istri dari mantan Rektor Unand dan mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Fachri Ahmad. Hal ini menjadikan kami bagian dari keluarga besar H. Anas Malik,” tambah Desrio.

Desrio mengharapkan dukungan dari Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), sebuah organisasi yang dikenal solid di Sumatera Barat, dalam PSU DPD RI yang akan segera digelar.

“Saya optimis bahwa PKDP dan masyarakat Piaman Laweh di Sumatera Barat akan memberikan suaranya pada TPS PSU tanggal 13 Juli 2024. Kami yakin mereka akan memilih calon yang dianggap mampu menjalankan amanah sebagai anggota DPD untuk kepentingan daerah dan masyarakat Piaman Laweh,” ujarnya.

Mengenai peran DPD RI yang sering dianggap memiliki kewenangan terbatas, Desrio menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya.

“Saya optimis bahwa DPD RI, meskipun dengan kewenangan yang tampak terbatas, memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Jika dipercayakan dalam PSU DPD RI Sabtu besok, saya siap mengambil peran dalam memperluas kewenangan DPD, demi dan untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang mempercayakan amanah kepada saya,” tutup Desrio Putra. (*/rel)

The post Sumando Urang Pariaman: Desrio Putra Siap Memimpin Perubahan untuk Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Desrio Putra, yang menempati nomor urut 3, memiliki pemilih loyal di wilayah Padang, Solok Raya, Payakumbuh, dan Padang Pariaman.

Sebagai Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024, pengalamannya dalam bekerja nyata telah memperkaya dirinya untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi masyarakat Sumbar di DPD RI.

Menurut Desrio, orang yang menduduki kursi DPD RI dari Sumbar pada periode 2024-2029 harus memiliki semangat kuat untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pusat.

Kewenangan DPD RI tidak hanya tumpul, melainkan juga tajam, tergantung pada wakil daerah yang dipilih dan amanah yang diberikan oleh pemilih.

“Kewenangan DPD RI itu harus sinergis dengan kepentingan daerah yang diwakilinya, tentunya Anggota DPD RI harus punya jaringan kuat ke pemerintahan pusat,” ujarnya, Minggu (7/7).

Dalam PSU DPD RI pada 13 Juli 2024, Desrio yakin pemilih akan memilih calon DPD yang telah terbukti bekerja nyata.

“Berdasarkan komunikasi dengan simpul dan masyarakat di hampir seluruh Sumbar, kita optimis bahwa nomor 3 akan tetap menjadi pilihan pada surat suara PSU,” sambungnya.

Sementara itu terkait keikutsertaan Irman Gusman sebagai calon DPD pada PSU kali ini, dirinya mengaku sama sekali tidak khawatir.

“Saya yakin bahwa setiap kita memiliki pemilih dengan karakteristik yang berbeda,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sumbar, Desrio Putra berhasil meraih 144.474 suara pada pemilihan lalu, dirinya berada di urutan ke sembilan suara terbanyak. (rel)

The post Desrio Putra Optimis Raih Suara Besar pada PSU DPD RI 2024 appeared first on Prokabar.

Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag Sumatera Barat Yufrizal menyebutkan jemaah haji dari Kabupaten Agam ini diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau ke Jeddah pada pukul 7.00 WIB dengan penerbangan GA 3304.

Dilaporkannya kloter 04 terdiri 386 orang jemaah dimana 246 orang perempuan dan 140 orang laki-laki, 2 orang TPHD dan 5 petugas. Total jumlahnya 393 orang. Diantara yang diberangkatkan ini sebanyak 181 orang diantaranya lansia. Para lansia ini boleh bergabung setelah kegiatan melepas jemaah secara resmi di Aula Asrama Haji Tabing Padang.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH yang melepas secara resmi Kloter 04 Jemaah Calon Haji Embarkasi Padang, pada Kamis dinihari tanggal 8 Juni 2023 menyatakan proses melepas jemaah di Embarkasi Padang telah memenuhi Motto Haji Indonesia Ramah Lansia yang ditetapkan oleh Pemerintah RI. Bahkan sudah sangat ramah lansia.

Terlihat dari pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Jemaah yang lansia diberi kursi roda dan didorong ke lokasi acara, dibantu proses X-ray, lansia dibimbing dan dibawakan kopernya oleh petugas, jemaah lansia dijemput dengan bus dari penginapan ke aula. Bahkan lansia dan jemaah resiko tinggi diperkenankan tidak ikut acara melepas secara resmi ini.

“Jemaah Calon Haji Lansia dan Resiko Tinggi dibebaskan dari kegiatan melepas para jemaah haji secara resmi dan mereka dijemput dari asrama masing-masing ke aula. Ada kemudahan dan ada petugas khusus yang melayani aktifitas mereka. Sangat memuliakan para orang tua kita tersebut,” ungkap Leonardy.

Jemaah yang berasal dari Kabupaten Agam itu diajak Leonardy untuk bersyukur bisa berangkat pada tahun 2023 dalam keadaan sehat wal ‘afiat. Mereka harus menunggu 12 tahun lamanya sampai bisa diberangkatkan tahun ini. Pemerintah saat ini benar-benar memberikan kesempatan kepada lansia sehingga 42 persen dari jemaah haji Indonesia adalah para orang tua.

“Alhamdulillah bapak dan ibu bisa berangkat ke tanah suci. Dan alhamdulillah juga turut melepas Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua Dharmawanita Persatuan Kemenag. Jarang-jarang keduanya bisa bersamaan melepas jemaah calon haji seperti ini,” ungkapnya.

Leonardy mengatakan, lansia menurut undang-undang terbagi dua, yaitu lansia potensial dan yang non potensial. Bapak dan ibu yang berangkat haji termasuk yang potensial karena masih bekerja, bisa menghidupi dirinya dan punya kemampuan untuk berangkat haji.

Kepada para jemaah juga diingatkan Leonardy untuk fokus melaksanakan ibadah namun perlu santai karena prosesnya panjang, lebih kurang 42 hari.

Jemaah diharapkan menjaga kesehatan. Sebab suhu di Mekah sekarang relatif tinggi, tentu akan berdampak pada kelancaran melaksanakan ibadah. Patuhi dan koordinasikanlah dengan para petugas haji yang telah ditunjuk.

“Tersesat, ketinggalan rombongan atau kehilangan sandal di masjid sebaiknya lapor kepada petugas Haji Indonesia. Jangan memberanikan diri berjalan kaki ke penginapan tanpa alas kaki. Aspal panas, kaki melepuh. Panjang lagi urusannya padahal kita mau wukuf dan lainnya,” ujarnya.

Kepada yang muda-muda saat wukuf di Arafah diharapkan untuk membantu dan menjaga jemaah haji yang banyak lansia ini. Membantu menyemprotkan air ke wajah bapak/ibu kita yang lansia ini sudah bernilai ibadah.

Dalam kesempatan itu, Leonardy berpesan kepada para Jemaah untuk mendoakan negara kita ini aman, rakyatnya sejahtera. Doakan daerah kita Sumatera Barat, kampung kita Kabupaten Agam terjauh dari bencana serta doakan anak cucu, sanak saudara kita sehat dan berkesempatan untuk ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji.

“Saya patut mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat Dr. H. Helmi, M.Ag. Layanan dan fasilitas yang diberikan kepada Jemaah calon haji semakin baik dari tahun ke tahun,” tambah Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Leonardy juga memberi kabar gembira bahwa kepulangan Jemaah Haji asal Sumbar dan Bengkulu sudah dapat diterima di Asrama Haji yang baru di Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

“Semoga Asrama Haji yang baru ini bisa dimanfaatkan optimal sesegeranya. Selamat jalan jemaah calon haji Embarkasi Padang, semoga selamat pergi dan selamat pulangnya serta berhasil memperoleh haji yang mabrur. Aamiin,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan melepas jemaah calon haji kloter 04 itu Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Dr. H. Helmi, M.Ag, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenag Sumbar Hj. Nazifah Helmi dan Kepala Kemenag Agam Drs. H. Marjanis, M.Pd. (*)

The post Lepas Keberangkatan Jemaah Haji, Leonardy : Layanan Embarkasi Padang Sangat Ramah Lansia appeared first on Prokabar.

Bahkan gerakan yang telah berjalan sejak bulan Februari 2023 lalu, melalui pelbagai aktifitas, dialog, diskusi kian menderas.

Terakhir, Minggu 11 Juni 2023 diwakili seniman berjumlah 35 orang, mereka diterima dengan terbuka dan penuh keramahan oleh Anggota DPD RI, H Leonardy Harmainy Dt.Bandaro Basa, S.IP, MH. Hadir didampingi aktifis senior H. Syaharman Zanhar.

Dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan di Rumah Makan Sambalado Hj. Zainab Ulak Karang, para seniman dan budayawan itu mengungkapkan alihfungsi bangunan Taman Budaya membuat mereka melakukan berbagai aktifitas seperti dialog, diskusi hingga panggung ekspresi.

Kepada Leonardy, para seniman dan budayawan itu tegas mengatakan Kompleks Taman Budaya Sumbar yang terletak di kawasan jalan Diponegoro, sejak tahun 1974 dikenal sebagai pusat aktifitas dan kreatifitas dari para seniman, pekerja seni, sastrawan maupun budayawan dan lainnya dari seluruh Sumatera Barat.

Namun baru-baru ini, pemerintah provinsi Sumatera Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan FGD yang menjelaskan tentang rencana perubahan fungsi gedung zona C.

Mereka mengungkapkan dari semula sebagai kantor untuk aktifitas kegiatan perkantoran Dinas Kebudayaan dan UPTD Taman Budaya, dialihkan sebagai bangunan hotel bintang lima.

Sementara pembangunan zona B, yang semula direncanakan untuk aktifitas seniman, yang nantinya memuat bangunan teater utama, bioskop, gallery, labor musik, tari, perpustakaan, dan lain-lain tidak berlanjut pembangunannya.

Syarifuddin Arifin, seniman yang dikenal sebagai penyair lintas negara mengatakan alangkah baiknya pembangunan kompleks zona B ini diselesaikan dahulu, agar para seniman bisa kembali beraktifitas normal kembali. Baru kemudian rancangan zona C ini diteruskan.

Ery Mefri koreografer yang diketahui telah malang melintang di panggung-panggung Internasional, melengkapi. “Pada hakekatnya kami para seniman, tidaklah anti pembangunan.”

Ery mengatakan jika pembangunan Zona B selesai, maka para seniman pun dapat kembali bisa beraktifitas seperti semula. Sementara pemerintah maunya merubah rencana menjadi hotel, para seniman tidak akan menghalangi

“Sekarang ini, seolah-olah kami ini para seniman diperlakukan malah jauh lebih buruk daripada sampah. Dibuang tanpa tahu tempatnya. Padahal, sampah saja jika dibuang, ada tempatnya, begitu kira-kira analoginya,” tambah Ery Mefry.

Sementara Khairul Jasmi, tokoh pers Sumatera Barat menyarankan ada baiknya diadakan kembali pertemuan terbuka antara tiga pihak agar bisa diketahui lebih jelas lagi soal rancangan detail bangunan yang akan dilakukan pihak pemerintah Prov. Sumbar. Terutama pertemuan antara pihak PU, Bappeda dan seniman. Penting kemudian, dibuat kesepakatan yang lebih tegas sebagai bentuk hasil dari pertemuan itu.

Syaharman Zanhar, aktifis yang dikenal juga pernah ikut mendirikan Sanggar Seni Paris di Padang Pariaman era 1980an, berharap agar gerakan-gerakan para seniman dan pertemuan dengan senator ini hendaknya dapat menggugah kepedulian pemerintah terhadap iklim kesenian maupun kebudayaan di Sumatera Barat.

“Karena tanpa kehadiran seniman maupun budayawan yang terus berkarya, bagaimana bisa pembangunan dilaksanakan secara humanis dan penuh nilai?” ujar Syaharman.

Setelah mendengarkan keluhan serta usulan dari para seniman dan budayawan, Senator H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengajak seniman dan budayawan itu untuk memahami arti penting budaya, seni, budayawan, seniman dan Taman Budaya bagi masyarakat Sumatera Barat.

Leonardy menjelaskan, budayawan adalah orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang budaya atau berkecimpung dalam bidang budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Sementara seniman adalah kumpulan dari orang-orang yang kreatif dan inovatif yang mahir dalam bidang seni. Sementara Taman Budaya merupakan tempat berkumpulnya para seniman dan budayawan, tempat berdiskusi dan tempat berlatih.

Kata Leonardy, Ketua Badan Kehormatan DPD RI, kita Sumatera Barat yang dikenal dengan budaya. Budayanya yang penuh dengan simbol-simbol yang universal. Sumatera Barat juga terkenal dengan seninya. Bahkan seninya ini telah mengharumkan nama negara dan nama daerah. Jangan sampai seni dan budaya Sumatera Barat tercerabut oleh perkembangan zaman.

“Untuk itu kita harus mengawal para budayawan, mengawal para seniman agar pemikiran-pemikiran tentang seni dan budaya Sumatera Barat ini tetap terjaga. Kita dalam hal ini tidak hanya masyarakat, khususnya pemerintah daerah. Kita harapkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal mengawal budayawan dan seniman. Salah satunya dengan memfasilitasi tempat mereka berkreasi, tempat mereka berinovasi, tempat mereka berdiskusi. Selama ini ya di Taman Budaya, yang ada di Jalan Diponegoro,” ungkapnya.

Jadi perlu perhatian bersama agar Taman Budaya yang sedang dibangun tetap memikirkan fungsi-fungsi yang selama ini telah ada. Ada teater utama, bioskop, gallery, labor musik, tari, perpustakaan. Serta tempat rapat dan diskusi tetap ada di Jalan Diponegoro tersebut. “Aneh rasanya jika Sumatera Barat tidak punya Taman Budaya,” pungkasnya.

Hadir pada pertemuan yang didahului makan siang itu wartawan dan sastrawan senior Khairul Jasmi, penyair Yeyen Kiram yang dikenal sebagai aktifis Cagar Budaya, koreografer tari Internasional Ery Mefri, Angga Djamar, penyair Syarifuddin Arifin, Andrea C Tamsin, Nasrul Azwar, Trikora Irianto, Jeffnil St Pandeka, koreografer Deslenda, Filhamzah, Dadang Leona, Hermawan An, teaterwan Rizal Tanjung, Muslim Noer, Fauzul elNurca, Kamal Guci, dan masih banyak lainnya. (*)

The post Leonardy: Aneh Rasanya Jika Sumatera Barat Tidak Punya Taman Budaya appeared first on Prokabar.

“Bismillah, saya yakin doa dan dukungan masyarakat Pessel menyertai pendaftaran ini, hingga jadi satu dari empat anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024,” ujar Arif Yumardi.

Saat pendaftaran, Arif Yumardi disambut Ketua dan Komisioner KPU Sumbar. Arif menyerahkan dukungan masyarakat dalam bentuk KTP yang sudah diupload secara online.

“Dalam persiapan singkat, masyarakat secara sukarela mau menyerahkan KTP sebagai bentuk dukungan, dan melebihi syarat minimal yang disyaratkan,” kata Arif Yumardi yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar.

Bahkan banyak pihak mengatakan jika Arif maju calon DPD RI dan satu-satunya putra Pessel yang menjadi Calon DPD RI, maka tiket ke DPD RI di Senayan Jakarta sudah digenggamnya.

Terbukti Senator DPD RI sejak dilakukan pemilihan langsung, jika satu putra Pessel, dipastikan melenggang ke Senayan, rekam sejarah ini bikin banyak calon lain keder atau harus berjuang lebih keras lagi.

“Kami sangat mendukung Arif  Yumardi sebagai Anggota DPD RI, dan kami siap mengantarkan beliau ke senayan,” kata Hengki, salah satu warga painan.

“Kalau Arif Yumardi, dia bukan oramg baru di politik, saya yakin beliau memiliki kapabilitas, dan Pessel akan bersatu mendukung Arif,” kata Iwan, warga Painan.

Arif Yumardi di dunia aktivis bukan orang baru, dia pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Pesisir Selatan dan aktif di Gapensi. Saat ini Bung Arif, begitu dia sering dipanggil, merupakan sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pesisir Selatan.

“Insya Allah saya siap untuk memajukan Sumatera Barat,” pungkas Arif setelah prosesi pendaftaran.  (rls)

The post Didukung Penuh Warga Pesisir Selatan, Arif Yumardi Siap Rebut Satu Kursi DPD RI appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, MSi menyampaikan ini kali keduanya kunjungan ke Universitas Andalas. Baginya kampus ini merupakan kampus yang ideal karena dari sini bisa melihat laut, melihat pulau, melihat kota, gunung dan juga hutan.

“Dalam hal ini kampus memegang peranan sangat penting seperti diketahui kampus punya tiga peran utama yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan Tri dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya dilansir dari laman Unand, Sabtu (19/6).

Dikatakannya kalau negara ini mau maju, sukses, jaya dan makmur atau sebaliknya tergantung kampus, civitas akademika punya kewajiban dan tangung jawab sejarah terhadap negara yang sama-sama kita cintai. 

Lebih lanjut, Nono Sampono memaparkan terkait perubahan geopolitik kawasan Asean akibat pergeseran arus logistik China melalui Samudra Hindia serta pengaruhnya terhadap arus logistik Indonesia khususnya Sumatera.

Ia mengajak semuanya untuk melihat ada pergeseran perdagangan global di kawasan Asia Pasifik dimana kue ekonomi dunia ada sekitar 74% di kawasan ini.

“74 % ada di kawasan Asia Pasifik, karena sumber daya alam ada di sini, pabrik-pabrik industri ada di sini, tenaga kerja murah akhirnya pabrik-pabrik yang ada di Eropa bergeser ke kawasan Asia Pasifik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nono Sampono didampingi sejumlah Anggota DPD RI yakni Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat Emma Yohana, H. Muslim Yatim dan Leonardy Harmainy, Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Husain Alting Sjah dan Stefi Pasimanjeku, Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara serta Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Djafar Alkatiri.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Prof. Yuliandri menyapa secara virtual melalui zoom meeting mengungkapkan selama ini antara Universitas Andalas dengan DPD RI sudah melakukan berbagai kerjasama, 

Ia mengharapkan kedepan apalagi ketika Universitas Andalas nanti sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).

“Kerjasama dan peningkatan kualitas pembelajaran tergantung dari kolaborasi kita semua,” ujar Rektor.

The post DPD RI Roadshow di Sumatera, Unand Jadi yang Pertama appeared first on Prokabar.

Penanganan Danau Maninjau telah menjadi prioritas dan harus didukung bersama-sama.

“Kita telah mendengar langsung diskusi dengan Wakil Gubernur Sumatra Barat bersama Bupati Agam. Dan kondisi Danau Maninjau memang sudah sangat memprihatinkan. Harus segera dilakukan penanganan yang tepat dan cepat. Tentu ini tugas berat yang harus dilakukan secara terpadu,” tuturnya.

Aktifis Wanita Minang ini juga akan tetap berusaha sesuai perannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Sumatera Barat di Pemerintah Pusat nantinya.

“Ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sejumlah Kementerian RI juga cukup tinggi perhatiannya pada Danau Maninjau. Dan kita harapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat, berperan aktif mensuksekan ini,” ajaknya. (rud)

The post DPD RI : Kita Ikut Dorong Bersama Penanganan KJA Di Danau Maninjau appeared first on Prokabar.

Ini terungkap dalam temu ramah dan sosialisasi antara puluhan awak media bersama anggota DPD/MPR RI, Emma Yohanna.

Selain itu terungkap, dampak terberatnya pandemi corona pada wartawan ialah berkurangnya pemasukan apakah itu dari perusahaan maupun sampingan melalui orderan iklan atau semacamnya.

Menanggapi hal ini, Emma Yohanna menilai, saat pandemi ini, memang membuat kita harus banting setir. Harus punya usaha sampingan.

“Saya mendukung para wartawan ini untuk banting setir tanpa meninggalkan profesinya sebagai wartawan. Buka peluang usaha. Apakah itu di bidang pertanian, dagang atau bidang lain,” kata Emma.

Perihal usaha, tentu butuh modal. Ini masalahnya. “Solusinya ada, buat kelompok usaha atau usaha yang dikelompokan. Ajukan pinjaman modal atau bantuan UMKM ke instansi terkait. Kelola dengan baik,” kata Emma.

Tidak itu saja, pemerintah melalui bank pemerintah atau nagari telah memfasilitasi pelaku usaha melalui kredit usaha rakyat. Sedikit bunganya. Ini sangat membantu.

“Hanya saja regulasinya yang cukup rumit. Pemerintah mengatur untuk tidak ada jaminan dalam realisasi KUR, namun bank tidak mampu sehingga realisasinya butuh jaminan,” kata Emma.

Emma mendorong, para awak media untuk semangat membuka peluang usaha. Manfaatkan program-program pemerintah dalam membesarkan UMKM.

Sisi lain, tidak aja perihal peluang usaha yang harus dikembangkan para wartawan, dalam silaturahmi yang dilaksanakan di Emir Hotel Lubuk Sikaping ini, banyak hal yang dibahas Emma. Mulai dari regulasinya sebagai anggota DPD RI hingga apa usulan dari awak media yang bakal disampaikan ke pemerintah pusat. Salah satunya bantuan pendemi corona khusus wartawan. (Ola)

The post Emma Yohanna Usulkan Bantuan Pendemi Khusus Wartawan appeared first on Prokabar.

Kamis (25/2) hari bersejarah lagi buatnya, meraih doktor bidang pendidikan. Dia adalah Dr. Aprizal Ahmad, S.Ag, M.Pd. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

“Alhamdulillah. Penuh liku-liku. Akhirnya tercapai juga,” ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang ini.

Dunia aktivis adalah dunianya. Aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, Dewan Masjid, Bravo 5 Sumbar, hingga pernah menjadi Ketua Timsel KPU Pessel 2008.

Dihadapan para penguji, Aprizal Ahmad mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah.” Para penguji terdiri dari, Prof. Ganefri, Ph.D, Prof. Dra. Yenni Rozimela, M.Ed.,Ph.D, Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M.Sc, Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd, Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed, Ed.D., Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd, Prof Dr. Sufyarma Marsyidin M.Pd, Prof Dr. Jamaris Jamna M.Pd dan Prof. Dr. Wachidi, M.Pd.

“Terdapat pengaruh secara langsung dan signifikan kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru, hasil penelitiannya berada pada angka 28,7 persen,” ungkap Aprizal.

Pengaruh langsung juga terjadi pada budaya organisasi madrasah, pada angka 4.3 persen. Motivasi kerja pada angka 4.2 persen. “Angka-angka temuan ini menunjukkan kepemimpinan sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena itu, lembaga pendidikan manapun membutuhkan pelatihan dan kependidikan kepemimpinan. Tidak bisa asal tunjuk,” ujar Aprizal selepas acara promosi. []

The post Dr. Aprizal Ahmad, S.Ag, M.Pd, Mantan Calon DPD RI jadi Doktor appeared first on Prokabar.

Selain Gubernur, Muslim M Yatim Anggota DPD RI Dapil Sumbar dan Alirman Sori Anggota DPD RI Dapil Sumbar juga ikut menyambut kedatangan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sumbar.

Saat tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Gubernur Irwan Prayitno tampak menyalami Ketua DPD RI dengan sentuhan sikut tangan sambil mengucap selamat datang di Ranah Minang.

Selanjutnya, mereka berbincang sejenak di VIP Room BIM terakit aspirasi daerah di sumbar.

Ketua DPD RI La Nyalla mengatakan, kunjungan kerja ini adalah merupakan tugas kami untuk mengabdi ke daerah dengan menyerap seluruh aspirasi dari Daerah.

“Kami DPD RI akan membantu memperjuangkan perkembangan Provinsi Sumbar, terkait otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dan bicara lainnya” jelasnya. (*)

The post Serap Aspirasi, Ketua DPD Berkunjung ke Sumbar appeared first on Prokabar.

“Terhitung sejak September 2019 hingga Juli 2020 telah dihasilkan sembilan RUU usul inisatif DPD RI. Pada saat ini ada beberapa pembahasan RUU yang masih berproses untuk diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2020,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dilansir dari keterangan tertulis, Sabtu (15/8)

Menurut Senator asal Jawa Timur ini, pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilaksanakan DPD RI merupakan bagian pelaksanaan fungsi check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan ini untuk menjaga arah dan tujuan regulasi benar-benar dilaksanakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi di lapangan.

“Pada tahun sidang 2019-2020, DPD RI telah melaksanakan 18 kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilakukan oleh masing-masing Komite DPD RI,” kata LaNyalla.

LaNyalla menambahkan pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD RI juga telah memberikan pertimbangan anggaran berkaitan dengan RUU APBN Tahun 2020. Selain itu DPD RI juga memberikan pertimbangan atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan UU APBN 2019.

“DPD RI juga telah memberikan Pertimbangan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019,” terangnya.

Selanjutnya untuk kepentingan penyusunan RUU APBN 2021, DPD RI telah menyampaikan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah. Hal tersebut, tentunya mengacu pada situasi dan kondisi extraordinary akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan yang out of the box dalam upaya mengatasi dan mencari upaya keluar dari krisis yang dihadapi negara kita,” papar LaNyalla.

Ketua DPD RI ini juga mengatakan bahwa dalam hal memberikan pandangan atau pendapat dan pertimbangan atas RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, sesuai kewenangan yang dimiliki DPD RI. Hal ini telah dihasilkan beberapa Putusan DPD RI terkait Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan Pemilihan Anggota BPK RI.

“Pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD RI telah memberikan pandangan atau pendapat terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar LaNyalla. (rel)

The post Tahun Ini DPD RI Optimis Rampungkan Empat RUU appeared first on Prokabar.

“Terus terang saya sampaikan di sini, temuan paling sedikit tahun ini adalah di DPD RI. Dibanding lembaga dan instansi lain. Cuma ada tiga temuan. Itu pun administratif semua. Soal-soal kecil, seperti kelebihan bayar dan lain-lain. Tidak ada yang pidana. Dan itu pun sudah ditindaklanjuti oleh sekjen. Memang kalau sekjen jebolan kemendagri itu pasti mantap kerjanya,” ungkap Achsanul.

Keberhasilan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin Sekjen DPD RI, Redonnyzar Moenek.

Kedatangan pimpinan BPK dan para Pejabat Eselon I BPK RI memang dijadwalkan dalam rangka penyerahan tiga buku laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang meliputi Laporan Keuangan yang berisi Opini BPK dan Laporan Audited DPD RI. LHP sistem pengendalian internal dan LHP kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan Achsanul, BPK juga sedang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana penanggulangan bencana non alam Covid-19. Mulai dari pemeriksaan awal pada Juli lalu, hingga pemeriksaan mendalam pada Agustus ini. BPK siap memberikan hasil tersebut kepada DPD sebagai bahan bagi DPD dalam fungsi pengawasan.

“Terus terang dana Covid-19 sangat besar, Rp 695 trilyun, dan kita semua tahu dana itu bersumber dari penerbitan surat utang. Sehingga harus benar-benar kita jaga. Dan yang paling rawan adalah di sektor bantuan sosial. Terutama dari sisi distribusi. Ini yang mungkin perlu dilakukan pengawasan oleh para Senator di 34 provinsi,” tandas tokoh asal Madura, Jawa Timur tersebut.

Atas penyerahan LHP BPK, Ketua DPD menyampaikan terima kasih, dan berharap ke depan kinerja keuangan DPD RI tetap pada performa yang sekarang telah dicapai. LaNyalla juga siap menerima update pemeriksaan dana Covid-19 sebagai materi bagi para Senator dalam melakukan pengawasan di daerah masing-masing. “Terima kasih, pasti kami gunakan sebagai bahan pengawasan, tentu dengan tujuan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran,” tukasnya.

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek menyatakan, predikat WTP 14 kali berturut-turut tidak boleh membuat DPD RI berpuas diri.

“Tahun 2019 DPD RI hanya ada 3 temuan minor dari BPK RI dan paling sedikit di antara K/L lainnya sesuai Pak Achsanul Qosasi sampaikan, dan itupun hanya masalah administrasi saja dan sudah ditindaklanjuti oleh DPD RI, tahun depan sesuai arahan Pak Ketua DPD RI ditargetkan zero temuan,’’ katanya.

Lanjut pria yang kerap disapa Donny tersebut, predikat yang diberikan kepada DPD RI tidak lepas dari amanah dan komitmen serta bimbingan dan arahan Pimpinan DPD RI di bawah Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.

Dalam kesempatan tersebut Reydonnyzar mengungkapkan bahwa Ketua DPD RI LaNyalla selalu memintanya agar sekjen patuh dan taat pada aturan.

“Beliau berpesan kepada saya, ‘Sekjen, pokoknya, apapun, harus sesuai dengan aturan!” tutur Reydonnyzar Moenek mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Pj Gubernur Sumbar.

Selain itu, terkait kemandirian gedung, Reydonnyzar berharap, hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah agar DPD RI bisa memiliki aset gedung mandiri.

“Pak Achsanul tadi juga menyatakan dan akan menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan DPD RI untuk mempunyai aset gedung sendiri,” ujarnya.

Dalam acara penyerahan LHP tersebut, selain Achsanul Qosasi, hadir pula Auditor Utama III Bambang Pamungkas, Kepala Auditor III Ahmad Adib Susilo, dan beberapa pejabat lainnya. Sementara dari DPD RI hadir juga Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Sekjend DPD RI Reydonnyzar Moenek, Deputi Administrasi Adam Bachtiar dan Deputi Persidangan Sefty Ramsiaty. (rls)

The post DPD Raih WTP Ke 14, BPK RI Puji Donny Moenek appeared first on Prokabar.

Dicontohkan Hasan, tentang pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian perizinan berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK dan norma (tenggat) waktu yang ditetapkan, pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Serta pelaksanaan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Prioritas Pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat. “Jadi daerah nanti hanya penonton dari investasi-investasi besar yang masuk. Sama sekali bukan regulator,” ungkap Senator asal Kalimantan Utara ini.

Belum lagi, lanjut Hasan, pasal-pasal krusial mengenai pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintahan dan lainnya. “RUU Ciptakerja dengan metode Omnibus Law ini sangat sangat jauh dari kata sempurna. Karena sangat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi,” tandasnya.

Untuk itu wakil ketua Komite II itu meminta unsur masyarakat dan pemerintah di daerah proaktif menyuarakan dan memberikan masukan kepada Timja DPD RI sebagai landasan acuan dalam penyempurnaan usulan yang akan disampaikan oleh DPD RI. “Selama ini DPD RI sebagai wakil daerah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi pemerintah daerah masih banyak yang pasif dalam menanggapi RUU ini,” pungkasnya. (*)

The post Ada 174 Pasal Di RUU Cipta Kerja yang Dapat Perhatian DPD RI appeared first on Prokabar.

Ditambahkan LaNyalla, DPD sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian DIM atas RUU tersebut. Hal itu diwujudkan dengan membentuk Tim Kerja DPD RI, yang beranggotakan 20 Senator. “Dan saya tekankan agar fokus mengawal kepentingan daerah. Ingat kita di sini adalah wakil daerah,” tandas LaNyalla.

Pernyataan LaNyalla tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPD RI dengan para Senator pimpinan Alat Kelengkapan yang tergabung dalam Tim Kerja RUU Ciptakerja. Rakor tersebut memang dimaksudkan untuk menyatukan persepsi tentang standing position DPD RI dalam pembahasan RUU tersebut. Dengan rujukan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan UU sektoral lainnya, terutama UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain LaNyalla, dari unsur pimpinan hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin berhalangan hadir. Sedangkan 20 Senator pimpinan Alat Kelengkapan DPD tampak hadir lengkap, baik fisik di Senayan, maupun virtual dari daerah masing-masing.

Anggota Timja terdiri dari Agustin Teras Narang, Yorrys Raweyai, Bambang Sutrisno, Novita Anakotta, Asyera Respati, Abdul Kholik, Badikenita BR Sitepu, Habib Ali Alwi, Abdul Rachman Thaha, Bustami Zainudin, Hasan Basri, Edwin Pratama Putra, Angelius Wake Kako, Evi Apita Maya, Evi Zainal Abidin, Sylviana Murni, Casytha A. Kathmandu, Misharti, Arniza Nilawati, dan Eni Sumarni. (rel)

The post Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD minta Senator fokus di kepentingan daerah appeared first on Prokabar.

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” ungkap wapres.

Ditambahkan Makruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja. “Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada keberatan dari MUI. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis Syariah, Makruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius. Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” cetus wapres.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi. DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, kata wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.

Dalam dialog di penghujung rapat, Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukasnya. Atas hal itu, wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” pungkasnya. (*)

BERITA TERKAIT:
—————–

Nono Sampono soal pemekaran wilayah: Kalimantan sama pentingnya dengan Papua

JAKARTA-Wacana pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas hanya untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Mengingat hal itu dapat menimbukan dikotomi. Karena permasalahan Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan juga sama strategisnya dengan Papua.

Hal itu disampaikan Nono dalam forum rapat konsultasi antara pimpinan DPD RI dengan Wakil Presiden Makruf Amin yang berlangsung virtual, Rabu (5/8/2020). Selain Nono, hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin, berhalangan hadir.

“Kami di DPD sudah mengusulkan RUU Wilayah Perbatasan. Tetapi kami dahulukan RUU Daerah Kepulauan untuk masa bakti ini. Artinya wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan juga merupakan isu strategis. Karena wilayah perbatasan itu bukan lagi punggung, tetapi wajah dan etalase negara ini. Jadi kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat,” tandas Nono.

Menangapi hal itu, Makruf mengatakan yang sudah menjadi keputusan pemerintah sementara ini memang masih terbatas untuk Papua dan Papua Barat. Hal itu menyusul pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 61 tokoh setempat. “Saat itu para tokoh Papua dan Papua Barat minta pemekaran menjadi 7 provinsi baru. Namun presiden menyatakan tidak mungkin sebanyak itu. Yang mungkin 2 atau 3 provinsi,” ungkap Makruf.

Ditambahkan, bagi pemerintah, pemekaran harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari kemampuan fiskal daerah, pertimbangan isu strategis nasional dan kemampuan keuangan negara. “Sehingga kita moratorium dulu. Karena bagi pemerintah, pemekaran bukan satu-satunya solusi. Penguatan daerah bisa ditopang dengan banyak cara. Termasuk dana desa dan bantuan pemerintah lainnya. Itu poinnya,” ujar Makruf. Namun mengenai wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan, wapres menyanggupi akan membicarakan dengan presiden.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD juga menagih rekomendasi yang telah diajukan DPD sejak tahun 2017 lalu. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Yang hingga kini belum juga ada. Padahal PP tersebut dinilai cukup penting. DPD juga melaporkan adanya 173 aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Terdiri dari 16 calon DOB provinsi, 130 calon DOB kabupaten dan 27 calon DOB kota. (*)

The post DPD Diminta mediasi MUI dengan BPJPH Terkait UU Jaminan Produk Halal appeared first on Prokabar.