Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag Sumatera Barat Yufrizal menyebutkan jemaah haji dari Kabupaten Agam ini diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau ke Jeddah pada pukul 7.00 WIB dengan penerbangan GA 3304.

Dilaporkannya kloter 04 terdiri 386 orang jemaah dimana 246 orang perempuan dan 140 orang laki-laki, 2 orang TPHD dan 5 petugas. Total jumlahnya 393 orang. Diantara yang diberangkatkan ini sebanyak 181 orang diantaranya lansia. Para lansia ini boleh bergabung setelah kegiatan melepas jemaah secara resmi di Aula Asrama Haji Tabing Padang.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH yang melepas secara resmi Kloter 04 Jemaah Calon Haji Embarkasi Padang, pada Kamis dinihari tanggal 8 Juni 2023 menyatakan proses melepas jemaah di Embarkasi Padang telah memenuhi Motto Haji Indonesia Ramah Lansia yang ditetapkan oleh Pemerintah RI. Bahkan sudah sangat ramah lansia.

Terlihat dari pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Jemaah yang lansia diberi kursi roda dan didorong ke lokasi acara, dibantu proses X-ray, lansia dibimbing dan dibawakan kopernya oleh petugas, jemaah lansia dijemput dengan bus dari penginapan ke aula. Bahkan lansia dan jemaah resiko tinggi diperkenankan tidak ikut acara melepas secara resmi ini.

“Jemaah Calon Haji Lansia dan Resiko Tinggi dibebaskan dari kegiatan melepas para jemaah haji secara resmi dan mereka dijemput dari asrama masing-masing ke aula. Ada kemudahan dan ada petugas khusus yang melayani aktifitas mereka. Sangat memuliakan para orang tua kita tersebut,” ungkap Leonardy.

Jemaah yang berasal dari Kabupaten Agam itu diajak Leonardy untuk bersyukur bisa berangkat pada tahun 2023 dalam keadaan sehat wal ‘afiat. Mereka harus menunggu 12 tahun lamanya sampai bisa diberangkatkan tahun ini. Pemerintah saat ini benar-benar memberikan kesempatan kepada lansia sehingga 42 persen dari jemaah haji Indonesia adalah para orang tua.

“Alhamdulillah bapak dan ibu bisa berangkat ke tanah suci. Dan alhamdulillah juga turut melepas Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua Dharmawanita Persatuan Kemenag. Jarang-jarang keduanya bisa bersamaan melepas jemaah calon haji seperti ini,” ungkapnya.

Leonardy mengatakan, lansia menurut undang-undang terbagi dua, yaitu lansia potensial dan yang non potensial. Bapak dan ibu yang berangkat haji termasuk yang potensial karena masih bekerja, bisa menghidupi dirinya dan punya kemampuan untuk berangkat haji.

Kepada para jemaah juga diingatkan Leonardy untuk fokus melaksanakan ibadah namun perlu santai karena prosesnya panjang, lebih kurang 42 hari.

Jemaah diharapkan menjaga kesehatan. Sebab suhu di Mekah sekarang relatif tinggi, tentu akan berdampak pada kelancaran melaksanakan ibadah. Patuhi dan koordinasikanlah dengan para petugas haji yang telah ditunjuk.

“Tersesat, ketinggalan rombongan atau kehilangan sandal di masjid sebaiknya lapor kepada petugas Haji Indonesia. Jangan memberanikan diri berjalan kaki ke penginapan tanpa alas kaki. Aspal panas, kaki melepuh. Panjang lagi urusannya padahal kita mau wukuf dan lainnya,” ujarnya.

Kepada yang muda-muda saat wukuf di Arafah diharapkan untuk membantu dan menjaga jemaah haji yang banyak lansia ini. Membantu menyemprotkan air ke wajah bapak/ibu kita yang lansia ini sudah bernilai ibadah.

Dalam kesempatan itu, Leonardy berpesan kepada para Jemaah untuk mendoakan negara kita ini aman, rakyatnya sejahtera. Doakan daerah kita Sumatera Barat, kampung kita Kabupaten Agam terjauh dari bencana serta doakan anak cucu, sanak saudara kita sehat dan berkesempatan untuk ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji.

“Saya patut mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat Dr. H. Helmi, M.Ag. Layanan dan fasilitas yang diberikan kepada Jemaah calon haji semakin baik dari tahun ke tahun,” tambah Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Leonardy juga memberi kabar gembira bahwa kepulangan Jemaah Haji asal Sumbar dan Bengkulu sudah dapat diterima di Asrama Haji yang baru di Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

“Semoga Asrama Haji yang baru ini bisa dimanfaatkan optimal sesegeranya. Selamat jalan jemaah calon haji Embarkasi Padang, semoga selamat pergi dan selamat pulangnya serta berhasil memperoleh haji yang mabrur. Aamiin,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan melepas jemaah calon haji kloter 04 itu Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Dr. H. Helmi, M.Ag, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenag Sumbar Hj. Nazifah Helmi dan Kepala Kemenag Agam Drs. H. Marjanis, M.Pd. (*)

The post Lepas Keberangkatan Jemaah Haji, Leonardy : Layanan Embarkasi Padang Sangat Ramah Lansia appeared first on Prokabar.

Hingga hari terakhir batas waktu pendaftaran calon Ketua Umum PSSI baru ada dua orang yang mendaftar, yakni La Nyalla Mattalitti dan Erick Thohir.

La Nyalla menjadi orang pertama yang menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI, yakni pada Jumat (13/1) siang.

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu menyerahkan berkas-berkas di kantor PSSI didampingi sejumlah pendukung termasuk Presiden Klub Persiba Balikpapan Gede Widiade.

Dua hari setelah La Nyalla, Erick kemudian turut menyambangi kantor PSSI di GBK Arena. Pada hari Minggu (15/1) Erick datang ditemani beberapa sosok tenar di kalangan sepak bola nasional seperti Direktur Persib Bandung Teddy Tjahjono, serta anggota Exco PSSI Hasani Abdulgani.

Kalangan selebritas yang terkait dengan sepak bola dalam negeri turut pula mengiringi langkah Menteri BUMN itu seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, serta Kaesang Pangarep.

Pada hari yang sama dengan kedatangan Erick, Ratu Tisha Destria yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PSSI mengajukan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI.

Mochamad Iriawan yang merupakan Ketua Umum PSSI saat ini tegas menyatakan tak mencalonkan diri lagi sebagai orang nomor satu di federasi sepak bola Indonesia.

Pernyataan sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu diumumkan pada konferensi pers Kongres Biasa PSSI, Minggu (15/1).

Selain itu ada beberapa sosok yang kini mengisi daftar Exco PSSI juga tak berminat kembali masuk dalam daftar pengurus, seperti Iwan Budianto dan Yoyok Sukawi.

Komite Pemilihan (KP) PSSI yang baru terpilih di Kongres Biasa PSSI menegaskan batas akhir pendaftaran calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Exco PSSI akan ditutup pada Senin (16/1) pukul 18.00 WIB.

PSSI akan melaksanakan Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023 yang berisi agenda pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Exco.

Daftar Sementara Calon Ketua Umum PSSI:
1. La Nyalla Mattalitti
2. Erick Thohir

The post Bursa Calon Ketua Umum PSSI Jelang KLB 2023; Pertarungan Ketua DPD-RI vs “Bos” BUMN appeared first on Prokabar.

Rapimpurda ini hanya meminta satu perwakilan darisetiap DPD KNPI Kabupaten dan Kota serta OKP se-Sumatera Barat.

Utusan dari Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sumatera Barat Arif Gumensa menganggap Rapimpurda ini sebagai amanat AD dan ART.

Menurut Arif Gumensa setiap organisasi kepemudaan harus taat pada AD dan ART. Paling penting, kata dia, untuk menentukan OKP mana yang berhak dan boleh ikut dalam Musprov KNPI nanti.

Arif yakin, setelah Rapimpurda selesai pada Jumat (27/8) akan bermunculan figur regenerasi kepemimpinan tiga tahun kedepan.

Berbeda dengan utusan Pemuda Lira Sumatera Barat, Bustanol, paling penting dalam Rapimpurda ini adalah mengakomodir aspirasi pemuda dalam pembangunan Sumatera Barat.

Seluruh pemuda harus bersinergi dengan pemerintahan daerah agar masyarakat bisa merasakan geliat kepemudaan.

Ketua KNPI Solok Selatan Roza Mardani sangat mengapresiasi pemuda Dharmasraya agar selalu berkontribusi secara moril dan materi di ajang berhimpunnya organisasi kepemudaan.

Roza berterima kasih kepada jajaran panitia pelaksana DPD KNPI Sumatera Barat serta tuan rumah DPD Kepulauan Mentawai.

The post Rapimpurda KNPI Ajang Pemanasan Jelang Musprov Sumbar appeared first on Prokabar.

Dalam pidatonya, Jokowi memberi motivasi agar tetap kokoh dan kuat layaknya api  dalam menghadapi pandemi. Pandemi saat ini memang menyakitkan tapi menguatkan.

“Krisis pandemi seperti api. Kalau bisa kita hindari. Jika hal itu tetap terjadi banyak yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tapi sekaligus menerangi kalau terkendali dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tapi sekaligus menguatkan,” kata Jokowi dalam pidatonya di istana kenegaraan.
Ia juga mengatakan, pandemi ini membuat seluruh elemen dan pilar kehidupan merasakannya.

“Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita. Semuanya diuji sekaligus diasah,” jelasnya.

Walaupun pandemi membuat semua elemen tekadang menjadi depresi. Namun, menjadi momentum untuk bermuhasabah diri.
“Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan pada kita. Tapi kesempatan memperbaiki diri juga diajarkan pada kita.”

Jokowi meng-analogikan kondisi Indonesia saat ini ibaratkan sedang dalam sebuah pertandingan.

“Tatkala hujan semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses yang menjadi bangsa yang tahan banting yang kokoh dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengapresiasi perjalanan Indonesia hingga saat ini yang telah melewati banyak ujian dan berhasil melampauinya.
“Bapak ibu dan saudara sebangsa setanah air. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etape ujian yang berat. Alhamdulillah kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan melalui pemberian atau hadiah. Tapi kita rebut melalui perjuangan di semua Medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.”

“Resesi yang datang secara bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik dan ekonomi bangsa Indonesia,” tambah Jokowi.

The post Isi Pidato Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR RI appeared first on Prokabar.

Sidang tahunan tersebut akan berjalan secara minimalis dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Terdapat penyederhanaan signifikan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, 380 undangan yang hadir fisik. Tahun ini, termasuk VIP hanya 60 undangan. Lalu, Pidato Nota APBN yang biasanya siang akan dimajukan pagi setelah sidang dengan selisih waktu antar sidang hanya 10-15 menit,” ujar Indra, dikutip dari laman DPR RI, Senin (16/8).

Sekjen DPR RI memaparkan, rangkaian sidang  akan dilaksanakan secara hybrid (fisik dan virtual) dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan hadir langsung.

“Virtual akan digelar dengan rincian yang menggunakan virtual dengan akses ada sekitar 1.000 [orang] dan kemudian streaming 500 [orang]. Selain itu, berkaitan dengan aspek keamanan juga tidak jauh berbeda akan sangat maksimal sama seperti tahun lalu. Sekali lagi, pelaksanaannya juga telah disepakati secara minimalis dengan peserta yang hadir secara fisik 60 orang,” pungkasnya.

Adapun rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI (5 orang), Pimpinan MPR RI (10 orang), Ketua Fraksi/Kelompok DPD RI (10 orang), Ketua Fraksi di DPR RI (9 orang), Pimpinan DPD RI (4 orang), Perwakilan subwilayah (4 orang), serta Pimpinan lembaga tinggi negara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ketua Komisi Yudisial (KY). (*)

The post Prokes Ketat, Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD Hanya Dihadiri 60 Undangan appeared first on Prokabar.

Pencabutan retribusi pedagang passar itu merupakan janji kampanye Erman Syafar saat Pemilihan Walikota Bukittinggi beberapa waktu lalu.

“Secara resmi Perwako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur retribusi pedagang pasar dan selama ini memberatkan pedagang sudah dicabut,” kata erman Syafar, Minggu (8/8).

“Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan untuk diundangkan sejak Jumat 6 Agustus 2018,” lanjutnya.

Erman Syafar mengaku banyak pedagang yang berterimakasih atas pencabutan perwako tersebut.

Politisi asal Gerindra ini menjelaskan dalam beberapa bulan menjabat banyak proses yang harus terlewati agar Perwako tersebut dicabut.

Proses itu bermula sejak pertamakali menjabat. Berkat bantuan dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat perwako itu akhirnya berganti dengan yang baru.

Perwako baru tersebut memang jauh menguntungkan pedagang pasar Bukittinggi.

Para pedagang tetap harus membayar retribusi, namun berkurang 20 sampai 30 persen di tiap objek dari Perwako sebelumnya.

Pengurangan retribusi ini jelas akan mengurangi pendapatan Kota Bukittinggi.

Tapi, Erman Syafar tidak khawatir karena baginya sumber pendapatan tidak hanya dari pasar.

Baginya, kesejahteraan masyarakat yang mayoritas pedagang bisa terbantu.

“Pendapatan itu kan tidak hanya dari pasar, masih banyak sumber dan potensi lain.”

“Kalaupun hilang, jumlahnya tidak seberapa dan masih bisa subsidi silang. Paling penting masyarakat yang sebagian besar pedagang bisa terbantu,” ungkapnya.

Janji Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang terlibat dalam janji pencabutan Perwako tersebut sangat mengapresiasi Erman Syafar.

Menurutnya, pencabutan itu merupakan imbal balik dari kepercayaan masyarakat Bukittinggi pada Gerindra.

“Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat Bukittinggi. Wajib bagi Gerindra bekerja keras dan cepat untuk mewujudkan janji ini dan menyejahterakan masyarakat.”

“Pencabutan ini merupakan janji yang memang harus terwujud,” kata Andre Rosiade.

Pencabutan Perwako tersebut memang sudah menjadi janji politik Partai Gerindra.

Saat kampanye Erman Syafar, Andre Rosiade turut menandatangani matera janji politik.

Kala itu Andre berjanji kalau gagal dalam pencabutan Perwako itu maka dia siap untuk mengundurkan diri.

“Kalau tidak kami akan mundur sebagai Ketua DPD Gerindra. Janji politik harus terpenuhi. Kami anak mudah yang mendapat kepercayaan memimpin partai, kami tak ingin disebut pendusta. Ini penting bagi kami Gerindra,” jelasnya.

Andre berharap Walikota Bukittinggi tetap konsisten dalam menuntaskan masalah Bukittinggi.

The post Perwako Dicabut, Retribusi Pedagang di Bukittinggi Berkurang appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, MSi menyampaikan ini kali keduanya kunjungan ke Universitas Andalas. Baginya kampus ini merupakan kampus yang ideal karena dari sini bisa melihat laut, melihat pulau, melihat kota, gunung dan juga hutan.

“Dalam hal ini kampus memegang peranan sangat penting seperti diketahui kampus punya tiga peran utama yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan Tri dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya dilansir dari laman Unand, Sabtu (19/6).

Dikatakannya kalau negara ini mau maju, sukses, jaya dan makmur atau sebaliknya tergantung kampus, civitas akademika punya kewajiban dan tangung jawab sejarah terhadap negara yang sama-sama kita cintai. 

Lebih lanjut, Nono Sampono memaparkan terkait perubahan geopolitik kawasan Asean akibat pergeseran arus logistik China melalui Samudra Hindia serta pengaruhnya terhadap arus logistik Indonesia khususnya Sumatera.

Ia mengajak semuanya untuk melihat ada pergeseran perdagangan global di kawasan Asia Pasifik dimana kue ekonomi dunia ada sekitar 74% di kawasan ini.

“74 % ada di kawasan Asia Pasifik, karena sumber daya alam ada di sini, pabrik-pabrik industri ada di sini, tenaga kerja murah akhirnya pabrik-pabrik yang ada di Eropa bergeser ke kawasan Asia Pasifik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nono Sampono didampingi sejumlah Anggota DPD RI yakni Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat Emma Yohana, H. Muslim Yatim dan Leonardy Harmainy, Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Husain Alting Sjah dan Stefi Pasimanjeku, Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara serta Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Djafar Alkatiri.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Prof. Yuliandri menyapa secara virtual melalui zoom meeting mengungkapkan selama ini antara Universitas Andalas dengan DPD RI sudah melakukan berbagai kerjasama, 

Ia mengharapkan kedepan apalagi ketika Universitas Andalas nanti sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).

“Kerjasama dan peningkatan kualitas pembelajaran tergantung dari kolaborasi kita semua,” ujar Rektor.

The post DPD RI Roadshow di Sumatera, Unand Jadi yang Pertama appeared first on Prokabar.

Selain Gubernur, Muslim M Yatim Anggota DPD RI Dapil Sumbar dan Alirman Sori Anggota DPD RI Dapil Sumbar juga ikut menyambut kedatangan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sumbar.

Saat tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Gubernur Irwan Prayitno tampak menyalami Ketua DPD RI dengan sentuhan sikut tangan sambil mengucap selamat datang di Ranah Minang.

Selanjutnya, mereka berbincang sejenak di VIP Room BIM terakit aspirasi daerah di sumbar.

Ketua DPD RI La Nyalla mengatakan, kunjungan kerja ini adalah merupakan tugas kami untuk mengabdi ke daerah dengan menyerap seluruh aspirasi dari Daerah.

“Kami DPD RI akan membantu memperjuangkan perkembangan Provinsi Sumbar, terkait otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dan bicara lainnya” jelasnya. (*)

The post Serap Aspirasi, Ketua DPD Berkunjung ke Sumbar appeared first on Prokabar.

“Bangsa Indonesia bersyukur, sebagai bangsa mayoritas umat Muslim di dunia memiliki seorang ulama karismatik, berwibawa, istiqomah, sederhana dan memiliki ilmu yang luas. Juga santun dan penuh keteladanan. Beliau ulama melegenda di abad modern ini, yang berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,” terangnya.

Djafar Alkatiri juga menjelaskan Buya Hamka merupakan sosok tokoh yang berkontribusi memajukan kesejahteraan umat, termasuk memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. “Beliau menjadi panutan ulama di Indonesia. Dan dengan itulah kami sangat bangga dengan sosok Buya Hamka,” tuturnya.

Senator DPD RI asal Sulawesi Utara tersebut juga sangat kagum dan hormat pada Buya Abdul Malik Karim Amrullah. Sehingga menjadi sosok inspirasi dalam memahami agama dan memahami Indonesia.

“Buya Hamka seorang Nationalism sejati, sekaligus ulama yang betul-betul menjaga agamannya. Berharap akan muncul Buya Hamka lainnya yang betul-betul membangkitkan spiritual Agama dan bangsanya,” pungkas Ir. H. Djafar Alkatiri.

Sementara itu, Kakan Kemenag Kabupaten Agam, Edi Oktaviandi, mendampingi Senator tersebut menambahkan, Buya Hamka sangat harum namanya di masyarakat luar. Dan ini hendaknya menjadi inspirasi semua masyarakat Minangkabau, umumnya di Provinsi Sumatera Barat.

“Penting kiranya kita untuk terus menggerakan perhatian kita pada Tokoh Pahlawan Nasional dan Ulama kita masa lalu. Agar generasi penerus dan kita saat ini dapat meningkatkan kepribadian sebagaimana yang telah mereka titipkan kepada kita saat ini. Dan kunjungan salah satu tokoh nasional ini, membuktikan Buya Hamka adalah sosok inspiratif dan teladan bagi kita semua,” tutupnya. (rud)

The post Kagumi Buya Hamka, Senator Ir. Djafar Alkatiri Berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran appeared first on Prokabar.

“Terhitung sejak September 2019 hingga Juli 2020 telah dihasilkan sembilan RUU usul inisatif DPD RI. Pada saat ini ada beberapa pembahasan RUU yang masih berproses untuk diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2020,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dilansir dari keterangan tertulis, Sabtu (15/8)

Menurut Senator asal Jawa Timur ini, pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilaksanakan DPD RI merupakan bagian pelaksanaan fungsi check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan ini untuk menjaga arah dan tujuan regulasi benar-benar dilaksanakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi di lapangan.

“Pada tahun sidang 2019-2020, DPD RI telah melaksanakan 18 kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilakukan oleh masing-masing Komite DPD RI,” kata LaNyalla.

LaNyalla menambahkan pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD RI juga telah memberikan pertimbangan anggaran berkaitan dengan RUU APBN Tahun 2020. Selain itu DPD RI juga memberikan pertimbangan atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan UU APBN 2019.

“DPD RI juga telah memberikan Pertimbangan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019,” terangnya.

Selanjutnya untuk kepentingan penyusunan RUU APBN 2021, DPD RI telah menyampaikan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah. Hal tersebut, tentunya mengacu pada situasi dan kondisi extraordinary akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan yang out of the box dalam upaya mengatasi dan mencari upaya keluar dari krisis yang dihadapi negara kita,” papar LaNyalla.

Ketua DPD RI ini juga mengatakan bahwa dalam hal memberikan pandangan atau pendapat dan pertimbangan atas RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, sesuai kewenangan yang dimiliki DPD RI. Hal ini telah dihasilkan beberapa Putusan DPD RI terkait Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan Pemilihan Anggota BPK RI.

“Pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD RI telah memberikan pandangan atau pendapat terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar LaNyalla. (rel)

The post Tahun Ini DPD RI Optimis Rampungkan Empat RUU appeared first on Prokabar.

Dicontohkan Hasan, tentang pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian perizinan berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK dan norma (tenggat) waktu yang ditetapkan, pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Serta pelaksanaan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Prioritas Pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat. “Jadi daerah nanti hanya penonton dari investasi-investasi besar yang masuk. Sama sekali bukan regulator,” ungkap Senator asal Kalimantan Utara ini.

Belum lagi, lanjut Hasan, pasal-pasal krusial mengenai pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintahan dan lainnya. “RUU Ciptakerja dengan metode Omnibus Law ini sangat sangat jauh dari kata sempurna. Karena sangat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi,” tandasnya.

Untuk itu wakil ketua Komite II itu meminta unsur masyarakat dan pemerintah di daerah proaktif menyuarakan dan memberikan masukan kepada Timja DPD RI sebagai landasan acuan dalam penyempurnaan usulan yang akan disampaikan oleh DPD RI. “Selama ini DPD RI sebagai wakil daerah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi pemerintah daerah masih banyak yang pasif dalam menanggapi RUU ini,” pungkasnya. (*)

The post Ada 174 Pasal Di RUU Cipta Kerja yang Dapat Perhatian DPD RI appeared first on Prokabar.

Ditambahkan LaNyalla, DPD sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian DIM atas RUU tersebut. Hal itu diwujudkan dengan membentuk Tim Kerja DPD RI, yang beranggotakan 20 Senator. “Dan saya tekankan agar fokus mengawal kepentingan daerah. Ingat kita di sini adalah wakil daerah,” tandas LaNyalla.

Pernyataan LaNyalla tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPD RI dengan para Senator pimpinan Alat Kelengkapan yang tergabung dalam Tim Kerja RUU Ciptakerja. Rakor tersebut memang dimaksudkan untuk menyatukan persepsi tentang standing position DPD RI dalam pembahasan RUU tersebut. Dengan rujukan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan UU sektoral lainnya, terutama UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain LaNyalla, dari unsur pimpinan hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin berhalangan hadir. Sedangkan 20 Senator pimpinan Alat Kelengkapan DPD tampak hadir lengkap, baik fisik di Senayan, maupun virtual dari daerah masing-masing.

Anggota Timja terdiri dari Agustin Teras Narang, Yorrys Raweyai, Bambang Sutrisno, Novita Anakotta, Asyera Respati, Abdul Kholik, Badikenita BR Sitepu, Habib Ali Alwi, Abdul Rachman Thaha, Bustami Zainudin, Hasan Basri, Edwin Pratama Putra, Angelius Wake Kako, Evi Apita Maya, Evi Zainal Abidin, Sylviana Murni, Casytha A. Kathmandu, Misharti, Arniza Nilawati, dan Eni Sumarni. (rel)

The post Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD minta Senator fokus di kepentingan daerah appeared first on Prokabar.

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” ungkap wapres.

Ditambahkan Makruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja. “Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada keberatan dari MUI. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis Syariah, Makruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius. Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” cetus wapres.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi. DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, kata wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.

Dalam dialog di penghujung rapat, Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukasnya. Atas hal itu, wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” pungkasnya. (*)

BERITA TERKAIT:
—————–

Nono Sampono soal pemekaran wilayah: Kalimantan sama pentingnya dengan Papua

JAKARTA-Wacana pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas hanya untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Mengingat hal itu dapat menimbukan dikotomi. Karena permasalahan Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan juga sama strategisnya dengan Papua.

Hal itu disampaikan Nono dalam forum rapat konsultasi antara pimpinan DPD RI dengan Wakil Presiden Makruf Amin yang berlangsung virtual, Rabu (5/8/2020). Selain Nono, hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin, berhalangan hadir.

“Kami di DPD sudah mengusulkan RUU Wilayah Perbatasan. Tetapi kami dahulukan RUU Daerah Kepulauan untuk masa bakti ini. Artinya wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan juga merupakan isu strategis. Karena wilayah perbatasan itu bukan lagi punggung, tetapi wajah dan etalase negara ini. Jadi kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat,” tandas Nono.

Menangapi hal itu, Makruf mengatakan yang sudah menjadi keputusan pemerintah sementara ini memang masih terbatas untuk Papua dan Papua Barat. Hal itu menyusul pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 61 tokoh setempat. “Saat itu para tokoh Papua dan Papua Barat minta pemekaran menjadi 7 provinsi baru. Namun presiden menyatakan tidak mungkin sebanyak itu. Yang mungkin 2 atau 3 provinsi,” ungkap Makruf.

Ditambahkan, bagi pemerintah, pemekaran harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari kemampuan fiskal daerah, pertimbangan isu strategis nasional dan kemampuan keuangan negara. “Sehingga kita moratorium dulu. Karena bagi pemerintah, pemekaran bukan satu-satunya solusi. Penguatan daerah bisa ditopang dengan banyak cara. Termasuk dana desa dan bantuan pemerintah lainnya. Itu poinnya,” ujar Makruf. Namun mengenai wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan, wapres menyanggupi akan membicarakan dengan presiden.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD juga menagih rekomendasi yang telah diajukan DPD sejak tahun 2017 lalu. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Yang hingga kini belum juga ada. Padahal PP tersebut dinilai cukup penting. DPD juga melaporkan adanya 173 aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Terdiri dari 16 calon DOB provinsi, 130 calon DOB kabupaten dan 27 calon DOB kota. (*)

The post DPD Diminta mediasi MUI dengan BPJPH Terkait UU Jaminan Produk Halal appeared first on Prokabar.

Terkait kondisi tersebut, proses ini mendapat apresiasi dari Anggota Komite I DPD RI, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa. Sebab tidak mudah bekerja di tengah pandemi Covid 19, terutama mendata pemilih dengan mendatanginya langsung ke rumahnya.

“Saya mengapresiasi KPU Kota Padang yang bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pesta demokrasi. Harapan kita, pemutakhiran data pemilih harus dilaksanakan dengan mendatangi pemilih itu,” ujar Leonardy dilansir Senin (20/7).

Untuk itu dia mengharapkan, PPDP melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh semangat. Laksanakan protokol kesehatan demi melindungi diri sendiri dan warga yang didatangi dari penyebaran Covid -19.

“Tugas PPDP di era new normal ini sangat berat. Berbeda dengan masa-masa sebelum Covid-19. Jadi PPDP hendaknya tidak melakukan hal-hal yang membuat masyarakat tidak mau membukakan pintu rumahnya,” jelas Leonardy.

Leonardy mencontohkan hal sederhana. Jika PPDP sebelum masuk rumah warga sempat batuk-batuk, maka dipastikan warga enggan menerima kedatangan mereka. Jadi PPDP harus jaga kesehatan dan lakukan tugas saat kondisi sehat.

Di lain pihak, pihaknya juga meminta KPU tetap menjaga hak suara warga saat pemilihan nanti terutama bila warga tersebut berstatus ODP, PDP dan positif Covid-19 yang harus dirawat atau menjalani isolasi mandiri di saat hari-H. (*)

The post Bekerja Di Tengah Pandemi, Leonardy Apresiasi PPDP appeared first on Prokabar.

Namun saat itu orang nomor satu di DPD tidak menyebut nama siapa saja yang ditulis dalam suratnya kepada Presiden. Hanya sempat memberi contoh bahwa Wakil Ketua Nono Sampono pantas untuk membantu Presiden Jokowi. Pernyataan itu dilontarkan saat berada di kantor Media group, sembari menepuk pundak Nono Sampono yang duduk di sampingnya.

Sementara itu, dalam perbincangan santai dengan sejumlah wartawan di Senayan, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sempat membuka nama-nama calon tersebut. Sultan menyebut tiga nama. “Ada tiga nama yang oleh Ketua DPD direkomendasikan ke Presiden. Tetapi tentu semua kembali kepada Pak Jokowi. Kan kita juga belum tahu apa benar ada reshuffle atau tidak. Itu hak prerogatif presiden,” tandasnya, Jumat (17/7).

Lantas siapa ketiga nama itu? Sultan membenarkan ada nama Nono Sampono. Lalu ada nama GKR Hemas dan Agustin Teras Narang. “Setahu saya tiga senior Senator itu yang ditawarkan ketua. Kalau ada yang lain saya belum tahu. Dan saya pikir memang pantas ketiga senior tersebut masuk bursa bila memang presiden menghendaki,” ujarnya.

Namun Sultan menambahkan, di luar tiga nama tersebut, di DPD periode saat ini cukup banyak tokoh yang mumpuni untuk masuk bursa. Selain punya rekam jejak yang bagus, juga memiliki kompetensi yang layak. “DPD periode ini sangat banyak tokoh daerah yang kapabel dan pantas untuk menjadi menteri, karena mereka memang benar-benar besar dari bawah, bukan karbitan,” cetusnya.

Terhadap tiga nama tadi, dikatakan Sultan, Nono Sampono punya pengalaman militer di kelautan dan teritorial yang cukup mumpuni. Nono juga pernah mendapat pendidikan pasukan khusus di Hawaii, AS, dan Korea Selatan. “Jadi Pak Nono pantaslah menurut saya. Apalagi beliau pernah juga dipercaya sebagai Dankormar, Danpaspampres dan Kepala Basarnas. Komplit sudah,” urai Senator asal Bengkulu ini.

Sementara GKR Hemas di mata Sultan juga layak masuk dalam bursa. Mengingat pejuang daerah yang sudah empat periode di DPD RI itu sangat dikenal aktif memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. “Bu Hemas sampai ikut turun ke jalan waktu menentang salah satu pasal di RUU Pornografi yang dinilai melecehkan kaum perempuan,” ungkapnya.

Sedangkan Agustin Teras Narang menurut Sultan juga sangat cakap untuk membantu di pemerintahan. Mengingat legacy Teras Narang saat dua periode menjadi Gubernur Kalimantan Tengah dinilai cukup berhasil melakukan pemerataan pembangunan. “Dan saat beliau menjabat gubernur, mendapat penghargaan Anti-Korupsi tahun 2007. Karena memang latar belakang beliau juga aktivis hukum, HAM dan lingkungan,” pungkasnya.

Sebelumnya memang wacana reshuffle kabinet sudah merambah ke meja para Senator di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejumlah anggota DPD RI sudah menyampaikan perlunya Presiden mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet. Yaitu dari unsur DPD RI. Selain unsur partai politik dan porfesional-pengusaha. (*)

The post DPD Ajukan Nama Calon Menteri, Ini Dia appeared first on Prokabar.