Kamis (25/2) hari bersejarah lagi buatnya, meraih doktor bidang pendidikan. Dia adalah Dr. Aprizal Ahmad, S.Ag, M.Pd. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

“Alhamdulillah. Penuh liku-liku. Akhirnya tercapai juga,” ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang ini.

Dunia aktivis adalah dunianya. Aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, Dewan Masjid, Bravo 5 Sumbar, hingga pernah menjadi Ketua Timsel KPU Pessel 2008.

Dihadapan para penguji, Aprizal Ahmad mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah.” Para penguji terdiri dari, Prof. Ganefri, Ph.D, Prof. Dra. Yenni Rozimela, M.Ed.,Ph.D, Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M.Sc, Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd, Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed, Ed.D., Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd, Prof Dr. Sufyarma Marsyidin M.Pd, Prof Dr. Jamaris Jamna M.Pd dan Prof. Dr. Wachidi, M.Pd.

“Terdapat pengaruh secara langsung dan signifikan kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru, hasil penelitiannya berada pada angka 28,7 persen,” ungkap Aprizal.

Pengaruh langsung juga terjadi pada budaya organisasi madrasah, pada angka 4.3 persen. Motivasi kerja pada angka 4.2 persen. “Angka-angka temuan ini menunjukkan kepemimpinan sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena itu, lembaga pendidikan manapun membutuhkan pelatihan dan kependidikan kepemimpinan. Tidak bisa asal tunjuk,” ujar Aprizal selepas acara promosi. []

The post Dr. Aprizal Ahmad, S.Ag, M.Pd, Mantan Calon DPD RI jadi Doktor appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Arskal Salim. “Dengan diundurnya jadwal pendaftaran Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri hingga 9 Juni 2019, diharapkan akan lebih banyak lagi menampung calon peserta dan proses seleksi akan lebih kompetetitif, selektif serta mendapatkan input calon peserta yang benar-benar siap untuk studi S3,” terang Arskal di Jakarta, dari keterangan tertulis, Senin (3/6).

“Selain itu, perpanjangan pendaftaran diharapkan akan meminimalisir peserta yang hanya coba-coba, apalagi sekedar mengharapkan beasiswa saja,” ungkapnya.

Kasubdit Ketenagaan Diktis, Syafii menambahkan bahwa target pendaftar program ini belum mencukupi. “Masih banyak calon pendaftar yang merasa tertinggal dan jumlah pendaftar masih belum mencapai target yang diinginkan. Maka pendataran diperpanjang. Kesempatan ini diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh calon peserta,” ucapnya.

Leading Sector Program M Adib Abdushomad mengungkapkan bahwa di samping Beasiswa Doktor Dalam Negeri (full scholarship) ada juga Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP). Namun tahun ini  akan diprioritaskan kepada mereka yang sedang S3 dan segera akan selesai dengan dibuktikan persyaratan dokumen.

“Untuk BPP tahun 2019 ini akan ada affirmasi bagi peserta beasiswa full scholarship yangstrongly recommended untuk dibantu. Ketentuan dan syarat dapat dilihat dari website https://info.5000doktor.diktis.id/. Pada tahun ini quota BPP sekitar 150 orang dan  pendaftaran akan dimulai sekitar pertengahan bulan Juni 2019,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Pendaftaran Beasiswa 5.000 Doktor Dalam Negeri Diperpanjang, Ini Batas Akhirnya appeared first on Prokabar.

Amanat untuk meningkatkan kualitas bagi dosen secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
Untuk itu, mulai tahun 2013 istilah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dan Beasiswa Unggulan disatukan dalam istilah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) yang terbagi dalam tiga kategori yaitu Kategori Dosen, Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen.

Sesuai dengan tujuannya, beasiswa ini diperuntukan bagi dosen tetap yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Secara rinci persyaratan calon penerima BPPDN untuk dosen adalah sebagai berikut:

a) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempunyai NIDN/NIDK;

b) Tidak sedang mendapatkan tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi, Ketua Program Studi, Wakil/Pembantu Dekan, Dekan, Wakil/Pembantu Rektor, Rektor;

c) Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi/LL DIKTI yang mengirimnya.

Ketentuan khusus lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Pelamar BPP-DN hanya diperbolehkan melamar di satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPP-DN

2. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang sudah bergelar doktor di bidang lain dengan pembiayaan melalui sumber pendanaan dari Kemenristekdikti;

3. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang sedang mendapatkan beasiswa yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia;

4. Batas usia pelamar BPP-DN adalah 50 tahun terhitung pada tanggal 30 September di tahun pemberian beasiswa;

5. Persyaratan akademik mengikuti aturan dan ketentuan PPs Penyelenggara.

6. Jangka waktu pemberian BPP-DN adalah maksimum 36 bulan;

7. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPP-DN diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi tempat bekerja selama 1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BPP-DN dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009;

8. Penerima BPP-DN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

9. Penerima BPP-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPP-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku (sesuaikan dengan pernyataan yang tertera di permendiknas).

Beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pelamar di antaranya:

a. mendaftarkan diri sebagai pelamar BPP-DN melalui laman http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn dengan memenuhi seluruh persyaratan;
b. mengunggah dokumen yang dipersyaratkan BPP-DN pada laman http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn sebagai berikut :

– Surat pernyataan penugasan mengikuti seleksi program pascasarjana untuk memperoleh dana beasiswa (format terlampir pada tautan pedoman di atas);

– Salinan (scan) ijasah S2;

– Salinan (scan) transkrip nilai S2;

– Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;

– Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c. mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;

d. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;

e. melihat hasil Penetapan Penerima BPP-DN yang diumumkan oleh PPs tempat studi.

Para penerima beasiswa nantinya akan mendapatkan beberapa fasilitas sebagai berikut:

Di akhir pengumuman tersebut, disampaikan tiga tahapan penting dalam kegiatan BPP-DN yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah sebagai berikut:

1) Seluruh berkas persyaratan BPP-DN untuk dosen dikirim ke PPs Penyelenggara yang dituju;

2) Penetapan status calon penerima BPP-DN oleh PPs Penyelenggara melalui laman http://beasiswa. ristekdikti.go.id/bppdn paling lambat Juli 2019;

3) Proses penetapan daftar calon penerima BPP-DN menjadi penerima BPP-DN akan ditetapkan oleh Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, pada bulan Agustus 2019. (*/hdp)

The post Pemerintah Buka Beasiswa Pasca Sarjana Bagi 1000 Orang, Ini Syarat dan Caranya appeared first on Prokabar.