Pembangunan sumur bor sedalam 120 meter ini bertujuan sebagai sumber air cadangan, terutama saat terjadi gangguan pasokan PDAM atau bencana, guna memastikan layanan rumah sakit rujukan utama ini tetap berjalan.

Pembangunan sumur bor ini direalisasikan atas sinergi Kementerian PU, BWS Sumatra V, dan dukungan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre rosiade.

Menteri PU Dody Hanggodo yang melakukan peresmian pengeboran menyampaikan penyediaan air bersih untuk fasilitas kesehatan merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak boleh menambah beban masyarakat, terutama pada sektor vital seperti layanan kesehatan. Karena itu, melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang, sumur bor dibangun di RSUP M Jamil padang,

Selanjutnya, Andre menjelaskan pembangunan sumur bor sedalam 120 meter ini merupakan respons atas kondisi RSUP M Djamil yang kerap terdampak gangguan pasokan air, terutama saat terjadi bencana. Padahal, rumah sakit tersebut melayani pasien rujukan dari Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, hingga sebagian Sumatera.

RSUP M Djamil menangani lebih dari 20 operasi besar setiap hari. Kalau air terganggu, layanan medis bisa terancam. Karena itu, hari ini Pak Menteri mengakomodasi permintaan rumah sakit dengan membangun sumur bor sebagai sumber air cadangan,” kata Andre.

Selain sumur bor, Andre menyebut Kementerian PU juga akan menyiapkan dukungan infrastruktur lain berupa tangki reservoir, sistem pompa, serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna memastikan pasokan air tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.

Andre juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan dan pemulihan Sumatera Barat. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat sebesar Rp 18,9 triliun melalui Kementerian PU. (Fky)

The post Andre Rosiade-Menteri PU Resmikan Pengeboran Sumur Bor RSUP M Djamil Padang appeared first on Prokabar.

Menteri PU menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kembali daerah terdampak bencana, termasuk Bendungan Batang Kuranji. Ia menyebut program rehab rekon dengan nilai sekitar Rp2 hingga 2,4 triliun saat ini masih dalam proses administrasi di Bappenas dan Kementerian Keuangan, namun pekerjaan di lapangan tetap berjalan.

“Saya komit, dan ini juga arahan Bapak Presiden, daerah yang terdampak bencana harus secepat-cepatnya dibangun kembali dengan lebih baik. Pekerjaan tetap jalan, sambil proses administrasi APBN kita selesaikan,” tegas Dody Hanggodo.

Selain infrastruktur bendungan, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dari total rencana 212 titik, tahap awal akan direalisasikan 53 titik, dengan prioritas di permukiman serta masjid dan musala.

Kementerian PU siap membangun sumur bor, mau 200, 500 pun siap, tergantung data dari pemerintah kota. Sementara ini kita support penuh dengan mobil tangki air dan PDAM,” ujarnya.

Sementara itu, wakil ketua komisi VI DPR RI Andre rosiade menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun untuk penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) di Provinsi Sumatera Barat pasca-galodo.

menegaskan bahwa dana tersebut merupakan anggaran tambahan dan tidak memotong anggaran rutin yang sudah ada.

Andre yang juga merupakan Ketua DPD partai Gerindra Sumbar ini juga menjelaskan bahwa seluruh anggaran rutin tetap dilaksanakan seperti perencanaan awal dan tidak dimasukkan ke dalam pos penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa pagu reguler, termasuk irigasi, tidak ada yang berubah.

“Anggaran rutin tetap berjalan seperti biasa. Misalnya, anggaran irigasi Sumbar tahun 2026 sebesar Rp 500 miliar tetap dilaksanakan dan tidak termasuk anggaran penanganan bencana,” ujarnya. (Fky)

The post Menteri PU : Pemerintah Pusat Percepat Lakukan Pembangunan Daerah Terdampak Bencana appeared first on Prokabar.

Dalam peninjauan ini, Menteri PU bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Padang, Fadly Amran dan unsur terkait mendengarkan pemaparan terkait kondisi intake dan jaringan perpipaan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, sekaligus mengevaluasi penanganan darurat serta rencana penguatan sistem penyediaan air bersih Kota Padang ke depan.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih di Kota Padang.

Ia menjelaskan, pascabencana hidrometeorologi akhir November 2025, perbaikan intake dan jaringan perpipaan Perumda AM telah mencapai 98,9 persen dan ditargetkan rampung awal Februari 2026. Namun, distribusi air belum optimal karena masih menggunakan pipa sementara sehingga tekanan ke pelanggan belum maksimal.

Menyikapi krisis air bersih, Pemko Padang telah menggratiskan tagihan PDAM dan retribusi sampah bulan Februari bagi sekitar 1.382 pelanggan terdampak. Selain itu, kita juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa usulan pembangunan sekitar 200 sumur bor komunal gratis di wilayah rawan kekeringan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran juga memaparkan kondisi IPA Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan solusi permanen melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru sebagai bagian dari mitigasi bencana.

“Kami mengusulkan dua SPAM baru berkapasitas 200 liter per detik dan 500 liter per detik. Alhamdulillah, salah satunya telah disetujui pemerintah pusat, yakni SPAM Palukahan dengan tambahan kapasitas 300 liter per detik,” tandasnya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pemulihan sekaligus penguatan sistem air bersih di Kota Padang.

“Kami memastikan penanganan krisis air bersih berjalan optimal pascabencana di Kota Padang. Sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar sistem penyediaan air minum lebih aman, andal, dan tangguh terhadap bencana,” tegasnya.

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengungkapkan bahwa IPA Gunung Pangilun berkapasitas 500 liter per detik akan digantikan instalasi baru berteknologi modern karena instalasi lama peninggalan Grémont Prancis yang dibangun pada 1957 dinilai tidak lagi layak pascagempa 2009.

“Instalasi baru akan dibangun di dekat intake Kampung Koto Gunung Pangilun di atas lahan sekitar 13.100 meter persegi dengan dukungan anggaran pusat Rp400 miliar. Proyek ini ditargetkan rampung akhir 2027 dan akan melayani sekitar 40.730 pelanggan atau 31 persen pelanggan Perumda AM Kota Padang,” jelasnya.

Selain meninjau IPA Gunung Pangilun, Menteri PU bersama Wali Kota Padang dan rombongan juga meninjau Irigasi Gunung Nago dan Intake Palukahan Lubuk Minturun sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh sistem penyediaan air minum di Kota Padang. (Fky)

The post Sambangi IPA PDAM, Kementrian PU Siapkan Penanganan Kriris Air Bersih untuk Kota Padang appeared first on Prokabar.