Laporan tersebut menuding Marullah memanfaatkan jabatannya untuk menempatkan anggota keluarganya dalam posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan diduga terlibat dalam praktik koruptif lainnya.

Berdasarkan surat laporan yang ditujukan kepada KPK dan dikutip pada Kamis (15/5), beberapa nama yang diduga diuntungkan dari praktik ini antara lain Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, yang merupakan anak Marullah, dan Faisal Syafruddin, menantu dari keponakan Marullah.

Dalam laporan tersebut, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky disebut diangkat sebagai Tenaga Ahli Sekda DKI Jakarta. Selama Marullah menjabat sebagai Sekda, Kiky diduga diberikan fasilitas istimewa berupa ruangan khusus yang letaknya berdampingan dengan ruang kerja ayahnya.

Pelapor mengungkapkan bahwa dari ruangan tersebut, Kiky diduga melakukan intimidasi kepada para direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan tujuan pengumpulan dana untuk kepentingan pribadi.

“Sejak Marullah Matali menjabat Sekda peran kiky menjadi makelar proyek Pemprov DKI maupun BUMD, dengan memanfaatkan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sekda Kiky memaksa Kepala BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus seizin Kiki,” demikian bunyi kutipan dalam laporan tersebut.

Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa jika ada proyek yang telah dilelang namun pemenangnya tidak mendapat “restu” dari Kiky, maka hasil lelang tersebut harus dibatalkan atau pemenang tender diwajibkan untuk menghadap Kiky.

Sementara itu, Faisal Syafruddin, yang dilaporkan sebagai menantu keponakan Marullah, diangkat menjadi Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Setelah menjabat, Faisal disebut oleh pelapor memanfaatkan posisinya untuk memerintahkan bawahannya agar menyetorkan sejumlah uang secara periodik kepada dirinya.

Alasan yang dikemukakan untuk setoran tersebut adalah untuk kepentingan “pengamanan” dari pihak kepolisian dan kejaksaan.

Pelapor juga menyoroti gaya hidup Faisal terkait fasilitas negara. “Bapak Ketua KPK, saya sampaikan juga bahwa setelah Saudara Faisal menjabat, yang bersangkutan menguasai empat kendaraan dinas. Sesuai ketentuan internal Pemprov DKI, jatah Kepala OPD atas kendaraan dinas operasional adalah satu unit kendaraan,” tutur pelapor dalam suratnya.

Selain dugaan nepotisme terhadap anak dan menantu keponakannya, Marullah Matali juga dilaporkan terkait pengangkatan Chaidir sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Chaidir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.

Laporan tersebut mengindikasikan adanya praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh Chaidir. Untuk posisi eselon III, pelapor menyebut Chaidir diduga mematok tarif sebesar Rp300 juta.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membenarkan penerimaan laporan terkait dugaan yang melibatkan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa laporan tersebut diterima pada pekan lalu dan saat ini sedang dalam proses penelaahan.

“KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Budi menambahkan bahwa setelah tahap telaah, KPK akan melakukan verifikasi lebih lanjut. “KPK kemudian akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut substansinya, termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan jadi kewenangan KPK atau tidak,” jelasnya.

Publik kini menantikan tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan nepotisme yang menyeret nama Sekretaris Daerah DKI Jakarta tersebut. Proses verifikasi dan telaah oleh KPK akan menjadi penentu apakah kasus ini akan naik ke tahap penyelidikan. (*/pk)

The post Sekda DKI Jakarta Marullah Matali Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme dan Penyalahgunaan Wewenang appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023.

Anies dipilih sebagai Ketua Umum APPSI dalam kegiatan Musyawarah Nasional VI APPSI tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

The post Selamat, Gubenur DKI Terpilih Jadi Ketua APPSI yang Baru appeared first on Prokabar.

Dilansir dari Republika, Zahrul menjelaskan selama delapan bulan menjabat, diperkirakan Sandiaga telah mendonasikan sebesar Rp800 juta.

“Benar didonasikan ke Bazis DKI. Kurang lebih sekitar segitu (Rp 800 juta), tapi saya kurang pasti berapanya,” ungkapnya, Senin (22/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, usai dilantik menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, pada saat itu Sandiaga langsung mendatangi Bazis dan membuat semacam surat pernyataan bahwa gajinya bersedia dipotong. Sandiaga tidak menyebutkan secara spesifik kepada siapa saja bantuan akan diberikan karena ia mempercayakan semua dikelola oleh Bazis DKI.

“Oh tidak disebutkan spesifik, yang pasti diberikan kepada yang berhak menerima berdasarkan Alquran saja. Secara khusus sihsetahu saya tidak ada. Yang jelas sudah ikhlas ya diberikan ke Bazis, dan Bazis yang mengelola penyalurannya sudah diserahkan kepada yang membutuhkan,” papar Wildan.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Wagub DKI, ia belum mengecek lagi apakah Sandiaga tetap mendonasikan uang miliknya ke Bazis DKI atau tidak. Karena, dikatakan Wildan, mungkin saja Sandiaga masih sibuk dan fokus dengan Pilpres 2019 ini dulu. (*/hdp)

The post Selama Jadi Wagub DKI, Ternyata Sandiaga Uno Donasikan Gajinya appeared first on Prokabar.