Selama hampir satu jam memberikan arahan, gubernur juga menyampaikan pentingnya melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Apalagi dengan adanya momentum memasuki awal tahun, evaluasi memang hal yang mesti dilakukan.

“Dengan pergantian tahun ini, kita harus evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Kita harus menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Saya tidak mau ASN provinsi ini lambat, saya tidak mau orangnya berlambat-lambat, saya juga tidak mau ASN provinsi ini orangnya menghambat dan memperlambat,” tegas gubernur.

Buya kemudian mengajak agar ASN Pemprov Sumbar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar dan melakukan hal-hal baik, dengan menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menegaskan untuk tidak melayani siapapun oknum yang berurusan dengan membawa nama gubernur.

“Pada hari ini saya sampaikan melalui semuanya, kepada para kepala OPD, tidak ada satupun orang yang berurusan dengan bapak ibu yang membawa nama saya, kalau ada, ndak usah dilayani. Tidak ada satupun orang yang saya tugaskan untuk mengurus proyek-proyek. Ikuti saja aturan yang ada dan laksanakan dengan profesional,” tegas Buya.

Ditambahkan bahwa di masa sekarang ini, yang menjadi ukuran kinerja adalah outcome, bukan hanya sekedar output. Buya ingin kehadiran ASN di tengah masyarakat dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Artinya, tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dari sisi administrasi, tapi juga bisa memberi solusi.

Selain itu, dalam arahan apel perdana tersebut, gubernur juga mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk membuat surat edaran pelaksanaan “absen subuh” bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Dalam edaran itu akan diinstruksikan bagi seluruh ASN Pemprov Sumbar yang beragama Islam, wajib melapor pada pimpinannya masing-masing setiap usai shalat subuh.

Menurut gubernur edaran tersebut merupakan salah satu kebijakan gubernur sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kedisplinan dan produktifitas para ASN, dengan memulai membiasakan bangun di waktu Subuh.

Selain absen subuh, mulai tanggal 9 Januari mendatang, juga akan memulai kembali kajian bulanan ASN Pemprov yang diganti harinya menjadi hari minggu pagi, bersamaan dengan program Subuh Mubarokah di Masjid Raya Sumbar.

Kajian bulanan tersebut akan dilaksanakan sekali dalam sebulan di minggu pertama dengan ceramah-ceramah khusus dengan ustad yang ahli di bidangnya masing-masing dan sekaligus diperdalam lagi dengan sesi tanya jawab.(rls)

The post Gubernur Mahyeldi : Jangan Layani Oknum Peminta Proyek yang Mengaku Orang Dekat Gubernur appeared first on Prokabar.

Festival yang mengusung tema “Kearifan Lokal untuk Ketahanan Budaya” ini merupakan kali pertama setelah penyelenggaraan terakhir delapan tahun lalu. Gelaran kali ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar dengan puluhan seniman dan budayawan lintas generasi dari berbagai bidang seni, serta etnik dan budaya yang ada di Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi mengutarakan kebanggaannya atas pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang telah vakum sejak 2013 lalu ini. Menurut Buya, festival ini merupakan upaya strategis dalam merawat budaya daerah melalui tangan kreatif para seniman.

“Kita patut bangga dengan penyelenggaraan PKD ini. Kita berharap momen ini bisa menjadi pengingat bagi generasi muda akan Budaya dan nilai luhur kita,” ujarnya membuka festival (1/10).

Mengingat pandemi COVID-19 yang berdampak pada jauh berkurangnya penampilan seni dan budaya, Gubernur menyampaikan bahwa karya yang dihadirkan dalam Festival akan memiliki nilai luhur yang memberikan andil dan kontribusi untuk perkembangan seni budaya di Sumatera Barat.

Lebih lanjut Buya berharap, festival ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi, sesuai tema HUT ke-76 Sumbar.

“Semoga Festival Merawat Ingatan ini menjadi momentum peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tema HUT ke-76 Sumbar, tentunya melalui sektor seni dan budaya,” harap Buya Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti menyampaikan, Pekan Kebudayaan Daerah ini melibatkan  ratusan seniman dan budayawan yang ada di Sumbar. Meski begitu, festival yang digelar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam rangkaian kegiatan festival, pihaknya juga menyediakan pelayanan vaksin.

“Menyikapi pandemi, rangkaian kegiatan  diadakan tetap dengan protokol kesehatan, kita juga menyediakan vaksin secara gratis bagi peserta dan pengunjung,” Gemala menjelaskan.

Festival ini nantinya akan menggelar 7 instalasi budaya, 16 pameran kuliner, 5 pertunjukan seni kontemporer, 5 pertunjukan etnis multikultur, 8 pertunjukan musik lokal, diskusi kelompok terarah, 32 karya rupa dan rempah, serta berbagai festival dan lomba.(rls)

The post Delapan Tahun Terhenti, Pekan Budaya Sumatera Barat Hadir Lagi appeared first on Prokabar.

Rabab Babiola adalah satu diantara kebudayaan di Minangkabau yang saat ini perlu perhatian pemerintah agar tidak hilang ditelan zaman.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Kebudayaan telah berhasil mencatatkan kesenian tradisi Rabab Babiola yang berkembang di Pesisir Selatan, Solok Selatan dan Padang Pariaman ini sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) bersama 40 karya budaya Sumatera Barat lainnya. Rabab ditetapkan pada tahun 2015 dan Babiola pada tahun 2019.

Warisan ini tentu perlu dijaga. Perlu pendampingan -pendampingan hingga festival seni dan kegiatan kebudayaan lainnya.

Gubernur Sumbar, Buya mahyeldi punya cara unik untuk menjaga warisan itu. Rabab babiola akan diajak tampil di Kompleks Gubernuran Sumbar dalam acara-acara khusus.

“Seni musik tradisi rabab-babiola merupakan hasil kebudayaan yang jadi identitas kita, Minangkabau, Provinsi Sumatra Barat. Salah satu upaya agar hasil kebudayaan terus tumbuh dan berkembang ialah pelestarian. Saya minta, yang terbaik tampil pada acara ini saya undang untuk main rabab-babiola di Gubernuran,” kata Buya Mahyeldi, disela pembukaan kegiatan pertunjukan hasil pendampingan Rabab/Babiola di Kanagarian Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 26 September 2021, lalu.

Keinginan gubernur ini pun disambut gembira para perabab-pabiola. Terdapat Lima (5) kelompok Rabab/Babiola yang merupakan generasi muda yang ikut dalam kegiatan pendampingan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti, pelatihan dilakukan sebayak 20 kali pertemuan diikuti 5 kelompok dengan perincian 1 kelompok di Kabupaten Padang Pariaman, 3 kelompok di Kabupaten Pesisir Selatan dan 1 kelompok di Kabupaten Solok Selatan, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dengan pembekalan dari Narasumber berkompeten.

Selain pelatihan langsung, juga akan dibuatkan buku ajar (buku saku) & program tutorial serta publikasi di media. Kegiatan pengembangan dan pembinaan seni dan budaya ini diusulkan melalui pokok pikiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi.

Gubernur berharap, kegiatan pendampingan dengan platform pemanfaatan dana pokir anggota dewan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kesenian tradisional Minangkabau.

“Jika ini berhasil, dampaknya sangat besar. Pertama pelestarian kekayaan seni kita. Terbuka pula peluang untuk mendatangkan wisatawan,” ujar Buya.

Selain masyarakat Kanagarian Sungai Liku Palangai, Festival Barabab-Babiola ini juga dihadiri puluhan pengajar ISI Padang Panjang, jajaran Pemkab Padang Pariaman, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan.

Puncak dari rangkaian Festival Rabab-Babiola yang diikuti 3 kabupaten ini menampilkan kemahiran masing-masing kelompok silih berganti tampil di panggung utama dan di pondok-pondok. Usai tampil, para peserta mengabadikan momen penting ini dengan foto bersama Gubernur Mahyeldi, anggota DPRD Sumatera Barat Muchlis Yusuf Abit, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar Gemala Ranti, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.

“Sungguh Gubernur kita ini Buya Mahyeldi memberi apresiasi dan respek kepada seniman tradisi dan semua pihak yang telah bekerja keras melaksanakan iven budaya ini. Kendati hujan beliau masih bertahan memberi sambutan dan ini sangat menyemangati para seniman rabab-babiola dan semua masyarakat yang hadir. Juga panitia. Hilang rasa penat rasanya,” kata Rafiloza, salah seorang pengajar seni rabab di ISI Padang Panjang yang ikut menyaksikan.

Hal serupa juga disampaikan Rahmawati. “Sangat senang kami melihat Buya Gubernur ikut hujan-hujanan menyaksikan acara rabab babiola ini sampai selesai. Jarang pejabat yang seperti ini,” kata Rahmawati.(rls)

The post Mahyeldi Akan Tampilkan Rabab Babiola di Gubernuran appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Terus berupaya tingkatkan capaian vaksinasi di Sumbar, hari ini Rabu (29/9), Pemerintah Provinsi Sumbar bersama dengan beberapa kepala daerah, seluruh Dinas Kesehatan se-Sumatera Barat, Biddokes Polda Sumbar, dan Denkesyah TNI, melaksanakan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan vaksinasi di Sumbar via zoom meeting.

Dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, monitoring dan evaluasi ini memaparkan data capaian vaksinasi di setiap kabupaten kota di Sumbar, serta merumuskan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian realisasi vaksinasi pada masyarakat Sumbar.

Dijelaskan Wagub, walaupun capaian vaksinasi di Sumbar secara nasional masih berada di level bawah, namun hal itu sudah disikapi melalui strategi percepatan vaksinasi oleh Pemprov Sumbar. Dan dijelaskan bahwa strategi percepatan vaksinasi di Sumbar ini sudah mulai menunjukan hasil.

Strategi percepatan vaksinasi ini antara lain melaksanakan gebyar vaksin serentak di setiap kabupaten kota melalui Instruksi Gubernur nomor 3/2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Walikota se-Sumbar. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang melibatkan berbagai pihak, launching Gebyar Vaksin Remaja yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sumbar dan dibuka langsung oleh Presiden RI, melakukan promosi kesehatan, mendekatkan akses vaksinasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kertelibatan organisasi profesi.

“Secara nasional kita memang masih berada di level bawah, namun itu bukan semata karena vaksinasi kita lambat. Karena kemarin kami juga temukan bahwa vaksinasi yang kita laksanakan di Sumbar, banyak yang belum terinput datanya ke Kemenkes RI. Alhamdulillah kendala itu sudah teratasi, dan tingkat vaksinasi di Sumbar sudah meningkat. Sekarang kendalanya tinggal bagaimana meningkatkan keinginan masyarakat untuk vaksinasi melalui sosialisasi yang efektif, sekaligus sebagai penangkal hoax tentang vaksinasi ini,” jelasnya.

Pada monitoring dan evaluasi kali ini, Wagub juga memberikan highlight kepada kabupaten dan kota di Sumbar yang dinilai berhasil melaksanakan vaksinasi, juga daerah-daerah yang berhasil mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan cara-cara kreatif.

“Padang Panjang itu bagus. Walaupun secara teorinya melaksanakan vaksinasi di kota memang lebih mudah dibandingkan dengan di kabupaten, karena scoop nya kecil. Tapi capaian di atas 50% penduduk itu sudah cukup bagus. Semoga bisa ditingkatkan lagi,” ujar Wagub memberi contoh.

“Sijunjung juga mulai baik melalui ide-ide kreatif dalam mensosialisasikan vaksinasi, terutama di kalangan remaja. Salah satu SMA di Sijunjung malah sudah mencapai 100% vaksinasinya. Metode-metode kreatif ini agar dibagi kepada seluruh peserta rapat, agar peningkatan vaksinasi di Sumbar bisa merata. Kita akan berjibaku terus,” tambahnya.

Secara keseluruhan tingkat capaian vaksinasi di Sumatera Barat masih didominasi oleh pemerintah kota. Kota Padang Panjang memimpin dengan capaian sebesar 56,14%, disusul Kota Bukittinggi dengan 51,44% dan Kota Solok sebesar 43,72%.

Kabupaten Dharmasraya menjadi kabupaten dengan capaian vaksinasi tertinggi dengan 39,47% dan menduduki peringkat empat untuk Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu Kabupaten Agam, Pasaman Barat dan Padang Pariaman berada di posisi 3 terbawah dengan capaian vaksinasi di bawah 11%.

Menyikapi data di atas, Staf Ahli Menteri Kesehatan RI, yang juga Kepala Laboratorium Unand, Dr. Andani, yang juga turut bergabung pada zoom meeting kali ini, menegaskan pentingnya sosialisasi vaksinasi masyarakat. Terutama kepada masyarakat yang berada di nagari-nagari, di setiap kabupaten di Sumbar.

“Data yang tersaji ini menunjukan bahwa sosialisasi vaksinasi ini perlu dilakukan lebih intens lagi, terutama kepada masyarakat di nagari. Dinkes Provinsi, kabupaten dan kota, juga harus pro aktif meluruskan berita-berita hoax tentang vaksinasi ini, sehingga masyarakat bisa menyadari arti penting vaksinasi ini dengan utuh,” sarannya.

Sepakat dengan apa yang disampaikan Andani, Vensya Sitohang, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, menjelaskan bahwa saat ini capaian vaksinasi nasional berada di kisaran 40-42%. Dan angka itu diharapkan menjadi patokan minimal bagi setiap provinsi dalam melaksanakan vaksinasi.

“Sepakat dengan Pak Andani, minimal Sumbar harus bisa menjadikan capaian vaksinasi nasional yang di kisaran 40% itu sebagai patokan. Caranya tentu dengan terus giat dan menggencarkan vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat Sumbar di berbagai daerah,” tegasnya.

Terakhir, sebagai upaya mencapai capaian tingkat vaksinasi nasional tersebut, baru-baru ini Pemprov Sumbar juga baru saja menggelar Gebyar Vaksinasi Remaja yang sudah berjalan dengan efektif, dan berhasil mencatat angka 168.000 vaksinasi.(rls)

The post Wagub Sumbar Apresiasi Padang Panjang dan Sijunjung untuk Percepatan Vaksinasi appeared first on Prokabar.

Himbauan ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang, di Padang, Rabu (8/9).

Menurut Jasman, himbauan ini menindaklanjuti keinginan Presiden RI Joko Widodo agar 9 daerah termasuk Sumbar mengakselerasi capaian vaksinasinya. Mengingat capaian vaksinasi ke-9 daerah tersebut masih rendah, dibawah rata-rata vaksinasi nasional.

Berdasarkan data terkini vaksinasi Covid-19 Sumbar per tanggal 7 September 2021, total vaksinasi dosis pertama di Sumbar mencapai 17,56 persen. Atau baru 777.780 dari total sasaran vaksinasi 4.408.509 sasaran. Sedangkan untuk vaksinasi kedua, baru mencapai 9,80 persen.

“Maka dari itu, pak Gubernur berharap agar penekanannya pada vaksinasi, sebab untuk jumlah stok vaksin Covid-19 di Sumbar, sangat cukup. Hampir setiap hari datang dari Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Sumbar, per tanggal 7 September 2021, total stok vaksin Covid-19 yang ada di Gudang Vaksin Dinas Kesehatan Sumbar, mencapai 198,588 dosis,” ungkap Jasman.

Stok vaksin tersebut terdiri dari vaksin Sinovac 41.900 dosis, Astrazeneca 2.550 dosis, Moderna 8.568 dosis dan Coronavac 145.570 dosis. Selain stok diatas, juga terdapat 1.705.712 dosis stok vaksin yang telah didistribusikan di Kabupaten dan kota.

“Sebenarnya minat vaksin masyarakat Sumbar sangat tinggi. Terbukti dari hampir setiap lokasi vaksinasi selalu ramai warga yang antusias ingin divaksin, hanya strategi vaksin kita saja yang kurang tepat dan sesuai arahan Gubernur Sumbar, kiranya kabupaten kota agar segera mengebut pencapaian vaksinasi di daerah masing-masing,” ungkap Jasman

Jasman juga menambahkan, untuk mempertegas himbauan peningkatan vaksinasi di daerah, dalam waktu dekat Gubernur secara resmi akan menerbitkan surat edaran tentang akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sumbar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, dihubungi terpisah mengatakan juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis akselerasi, yakni menggiatkan vaksinasi di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang sudah mulai menerapkan sekolah tatap muka.

“Selain vaksinasi ke sekolah-sekolah, langkah lainnya adalah distribusi vaksin. Saya sudah sampaikan ke dinas kesehatan agar sisa vaksin yang ada didistribusikan segera ke kabupaten kota, terutama ke puskesmas- puskesmas. Jadi dengan begitu kita harapkan terjadi percepatan vaksinasi di Sumbar,” harap Wagub.

Terkait 1.705.712 stok vaksin yang telah disebar ke dinas kesehatan kabupaten dan kota, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumbar tercatat, per tanggal 7 September, besarannya adalah sebagai berikut; Kota Padang 261.910 dosis, Bukittinggi 30.170 dosis, Pariaman 14.520 dosis, Kota Solok 24.340 dosis, Padang Panjang 34.430 dosis, Payakumbuh 41.070 dosis, Sawahlunto 10.040 dosis, Kabupaten 50 Kota 36.540 dosis.

Kabupaten Pasaman 33.770 dosis, Pasaman Barat 23.360, Agam 32.230, Padang Pariaman 35.030, Tanah Datar 43.810, Kabupaten Solok 38.870, Solok Selatan 30.760, Sijunjung 31.150, Dharmasraya 85.700, Pesisir Selatan 35.390, dan di Kepulauan Mentawai 27.820 dosis.

Selain itu, stok vaksin juga terdapat di Denkesyah 01.04.04 sebanyak 62.300 dosis, Bidokkes 70.900, KKP kelas II 2.600, RSUP M.Djamil 20.900, RS. Otak M.Hatta 7.200 dosis.

Berikut persentase capaian Vaksinasi Dosis I per 7 September 2021 :
1. Kota Padang Panjang 48,15
2. Kota Bukittinggi 41,43
3. Kota Solok 34,63
4. Kabupaten Dharmasraya 32,69
5. Kota Padang 30,60
6. Kota Payakumbuh 25,48
7. Kota Sawahlunto 25,38
8. Kota Pariaman 19,62
9. Kabupaten Solok Selatan 19,32
10. Kabupaten Sijunjung 17,43
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai 16,64
12. Kabupaten Tanah Datar 14,81
13. Kabupaten Lima Puluh Kota 14,04
14. Kabupaten Solok 12,53
15. Kabupaten Pasaman 11,44
16. Kabupaten Padang Pariaman 9,99
17. Kabupaten Pesisir Selatan 9,51
18. Kabupaten Pasaman Barat, 7,58
19. Kabupaten Agam 6,98

Persentase Capaian Vaksinasi Dosis II per 7 September 2021 :
1. Kota Padang Panjang 32,29
2. Kota Bukittinggi 20,75
3. Kota Solok 19,94
4. Kota Padang 19,10
5. Kota Sawahlunto 18,67
6. Kota Payakumbuh 17,78
7. Kabupaten Dharmasraya 16,12
8. Kota Pariaman 10,88
9. Kabupaten Sijunjung 9,49
10. Kabupaten Kepulauan Mentawai 8,49
11. Kabupaten Tanah Datar 7,80
12. Kabupaten Solok Selatan 7,79
13. Kabupaten Lima Puluh Kota 7,23
14. Kabupaten Pasaman 5,51
15. Kabupaten Padang Pariaman 5,24
16. Kabupaten Agam 4,73
17. Kabupaten Solok 4,70
18. Kabupaten Pasaman Barat 4,60
19. Kabupaten Pesisir Selatan 4,28

“Secara umum disimpulkan, bahwa stok vaksin di Sumbar masih cukup dan banyak, terutama diberbagai puskesmas, rumah sakit di daerah kabupaten kota. Sesuai harapan dan himbauan Gubernur Sumbar, diharapkan kabupaten kota segera melakukan berbagai upaya, agar stok vaksin yang ada diberbagai puskesmas dan rumah sakit daerah agar segera dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, takutnya nanti kadaluarsa” ujar Jasman menutup perbincangan. (rls)

The post Gubernur Sumbar Imbau Bupati dan Wako Kebut Vaksinasi appeared first on Prokabar.

“Kami selaku perwakilan dari Komnas LP-KPK melihat maraknya TV kabel ilegal ini sudah semakin meresahkan. Jika ditotal mungkin sudah lebih dari seratusan TV kabel ilegal yang beroperasi di Sumbar. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada dan sangat merugikan pendatapan negara karena mereka tidak membayar pajak,” kata Komnas Lembaga Pengawas dan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, Zul Hakim.

Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal dan Ketua KPID Sumbar Afriendi, Selasa (31/8).

Kadis Kominfotik Sumbar sendiri menyambut baik perihal laporan dari Komnas LP-KPK ini dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar TV Kabel ilegal ini bisa ditertibkan.

“Kita berterima kasih atas laporan dari LP-KPK ini. Tentunya hal ini menjadi masukan yang berharga bagi kami di Diskominfotik dan KPID Sumbar. Ke depannya kami akan coba tertibkan bersama pihak-pihak terkait lainnya dan kami akan segera berkoordinasi dengan Polda Sumbar dan juga tentunya KPID Sumbar,” jelas Jasman.

Sementara itu Ketua KPID Sumbar, Afriendi, mengutarakan bahwa hingga saat ini, TV Kabel yang terdaftar dan memiliki izin di Sumatera Barat adalah sebanyak 7 TV kabel. Di luar itu bisa dikatakan ilegal.

“Kami mendorong para pengusaha TV kabel ini untuk melengkapi perizinannya. Sehingga tidak dikategorikan sebagai TV kabel ilegal lagi. Kami dari KPID pun siap memfasilitasi TV kabel yang ingin mengurus perizinannya,” tutupnya.(rls)

The post Awas, TV Kabel Ilegal di Sumbar Akan Ditertibkan appeared first on Prokabar.