Aplikasi yang digagas pertama kali oleh Diskominfo Sumbar, tidak bisa dipungkiri memiliki peran yang sangat penting saat pandemi seperti sekarang. Aplikasi Absensi Online merupakan aplikasi yang berfungsi untuk merekap absensi kehadiran dari pegawai di lingkup Pemprov Sumbar.

“Dengan adanya Abon ini, pimpinan bisa mengecek riwayat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), jadi kita bisa tahu persentase kehadiran ASN tanpa bisa direkayasa,” ujar Lizda Handayani Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dilansir dari Diskominfo Sumbar, Minggu (31/1)

Selain itu aplikasi Absebsi Online juga bisa meminimalisir penularan Covid-19. Pada pengambilan absen yang lama yaitu dengan meggunakan mesin Fingert Print, beresiko terjadinya penularan Covid-19 melalui melalui tangan. Dengan adanya Aplikasi Absensi Online ini, pegawai cukup menggunakan Gadgetnya masing-masing untuk mengambil absen.

Hal inilah yang membuat pihak manajemen rumah sakit Dr. M. Djamil Padang tertarik untuk menggunakan Aplikasi Absensi Online untuk semua karyawannya.

“Saat Pandemi seperti inilah yang membuat kami tertarik untuk menggunakan Aplikasi Absensi Online, dimana pelayanan bisa kita maksimalkan, protokol kesehatan bisa tetap dijalankan,” kata dr. Dovi Djonas selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUP Dr. M. Djamil.

Aplikasi Online ini akan diujicoba dilingkungan RSUP Dr. M. Djamil selama beberapa bulan kedepan.

“Alhamdulilah ini sesuatu yang baik, saya berharap semua kita bekerja sama bisa saling membantu, agar aplikasi ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” ucap dr. Dovi Djonas mengakhiri. (*)

The post RSUP Dr. M. Djamil Akan Gunakan Abesensi Online Buatan Diskominfo Sumbar appeared first on Prokabar.

Teknologi informasi yang berkembang pesat juga mempengaruhi penyebaran data. Nagari sebagai unit pemerintahan terkecil turut mempermudah dalam memperoleh data yang valid.

Apalagi dengan adanya sistim informasi nagari, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cepat. SDM masyarakat lokal pun dapat diberdayakan dalam pengelolaannya, sebab data yang didapat langsung berasal dari sumber pertama.

Demikian dikatakan Kepala Diskominfo Sumbar, Jasman Rizal saat memberi pengarahan dalam kunjungannya ke calon nagari statistik Anduring Padang Pariaman, kemarin (2/9).

Setelah dicanangkan 2019 lalu merujuk Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan diperlukan data yang akurat, mutakhir dan terpadu.

Kesuksesan Sungai Duo Dharmasraya sebagai nagari statistik pertama di Indonesia membuka mata bupati walikota lainnya untuk menciptakan hal serupa didaerah masing-masing.

Keinginan pengelola wilayah untuk menguasai data wilayahnya terbukti manjur mempermudah perencanaan dan pengawasan.

“Sebab itu, mereka berusaha menggenjot nagari unggulan didaerah tersebut agar bisa menjadi nagari statistik,” jelas Jaman panjang lebar.

Hasil rakor statistik se-Sumbar medio November 2019 lalu didapat kesimpulan, tahun ini minimal terdapat satu nagari statistik disetiap kabupaten kota.

Ternyata sampai sekarang telah masuk 37 usulan nagari statistik dari 18 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Khusus Kabupaten Padang Pariaman sendiri ada 3 usulan setelah sebelumnya Nagari Seiulayat Ulakan dan Batu Kalang.

Anduring merupakan nagari usulan ketiga di Padang Pariaman yang diajukan menjadi nagari statistik. Mencapai brevet nagari statistik, ada beberapa tahapan yang dilalui.

Pertama, seperti saat ini, kunjungan lapangan. Seterusnya, akan ada penetapan menjadi nagari statistik melalui SK bupati walikota.

“Langkah berikutnya pelatihan-pelatihan bagi petugas nagari statistik juga petugas kabupaten kota. Lalu pembinaan dan pendampingan, dan terakhir monitoring evaluasi,” kata Jasman.

Senada dengan itu, Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika Diskominfo Sumbar, Oni Fajar Syahdi mengatakan, kunjungan kali ini selain peninjauan lapangan juga memberikan pelatihan singkat terkait aplikasi google earth dalam menghitung data potensi nagari.

“Petugas nagari nantinya diharapkan dapat menghitung data secara mandiri dengan kemampuan yang dimiliki. Tak terfokus pada data sekunder saja. Kedepannya, pelatihan yang lebih mendalam bakal digelar kembali oleh Diskominfo Padang Pariaman,” tambah Oni. (*)

The post Anduring Pariaman Jadi Calon Nagari Statistik di Sumbar appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Diskominfo Sumbar, Jasma Rizal dilansir Prokabar dari MC Sumbar, Sabtu (8/8).

Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat komunikasi via daring suatu keniscayaan. Termasuk komunikasi dalam pendidikan. Pembelajaran konvensional tatap muka bergeser menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Untuk menunjang hal tersebut, kebutuhan bandwith untuk sekolah dituntut lebih besar agar proses belajar mengajar tak terganggu. Penyediaan ini musti secepatnya berjalan. “Sumbar ingin jadi pilot project sistem daring di Indonesia,” katanya.

Jasman menyebutkan, biaya membangun suatu tower jaringan memanglah mahal sebab tekstur geografis Sumbar berbukit-bukit. Tetapi, tanggungjawab moral dalam mencerdaskan bangsa lebih besar.

“Amanat undang-undang menyebutkan pendidikan suatu kemestian. Tanggungjawab Kita bersama. Untuk itu, pemerintah, provider dan operator juga diminta beri sumbangsih. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Harus dalam satu komando. Segala sesuatunya musti berdasarkan skala prioritas,” jelasnya.

Tak dipungkiri, pendidikan merupakan hal yang sensitif dan cepat mendapat empati masyarakat. Terbukti dengan viralnya berita ‘Kelok HP’ dan peristiwa sejenis di Kabupaten Solok.

“Umumnya memang daerah tertinggal yang susah akses internet. Terhadap daerah tersebut, sejatinya telah dilakukan asessment dibeberapa lokasi blankspot untuk dibangun new site,” tambahnya.

Situasi extraordinary saat ini tak bisa hanya menunggu bantuan pemerintah pusat saja. Dibutuhkan pula aksi luar biasa pula dari daerah. Salah satunya lewat pemanfaatan dana Corporate Social Responsibilty (CSR).

Jasman mengharapkan, ketika akan menyalurkan dana CSR, provider diminta koordinasi dengan Diskominfo agar bantuan tepat sasaran.”Data ini urgent untuk segera ditindaklanjuti dan bakal dibagikan ke provider, diminta kepedulian sosial provider dan operator yang ada di Sumbar.”katanya.

Menurutnya, Filosofi CSR tak melulu dalam bentuk bantuan umum, tapi bisa juga bantuan jaringan. “Dalam proses, kita bagi-bagi untuk pemenuhannya. Jika kini tidak bisa permanen, cukup adakan akses seperti layanan mobile jaringan,”sebut Jasman.

Untuk mengakselerasikan hal tersebut, dibutuhkan sinergitas dan kekompakan antar provider dan operator. Dalam arti, ada pembagian wilayah yang jelas dalam pemenuhan jaringan sehingga tak terjadi julid antar sesama provider.

Jasman juga mengharapkan provider dan operator melakukan inovasi-inovasi yang meringankan rakyat.”Kita sama-sama tau, akibat pandemi ekonomi jatuh, masyarakat menjerit.”katanya

Karenanya, inovasi provider seperti paket diskon data bagi pendidikan dan pembangunan wifi corner sangat dibutuhkan. “Walaupun hanya SMTA yang jadi kewenangan provinsi, kita tak akan lupa lembaga pendidikan yang lain, asal masih diwilayah Sumbar juga. Nanti Kita akan survey titik koordinat sekolah yang valid,” ujarnya.

Terakhir Jasman mengungkapkan, hasil rapat hari ini segera dilaporkan ke pimpinan. Dia mengharapkan minggu depan akan diadakan rapat serupa dengan mengundang general manager masing-masing provider dan operator.

“Kita akan undang kembali pimpinan provider dan operator sebagai tindak lanjut hasil hari ini. Kita akan minta arahan pimpinan, sebab diperlukan gerak cepat agar permasalahan ini dapat teratasi dan pendidikan anak bangsa terjamin,” pungkasnya. (*)

The post Diskominfo Ingin Jadikan Sumbar Pilot Project Sistem Daring di Indonesia appeared first on Prokabar.

Terlebih pimpinan daerah segera merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 360/189/Covid-19-SBR/VIII-2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Kewajiban Pemeriksaan SWAB Aparatur Pemerintahan di Lingkup Pemprov Sumbar yang Melakukan Perjalanan Dari Luar Provinsi.

Demikian disampaikan Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal dilansir Prokabar dari MC Sumbar, Rabu (5/8).

Karenanya, seluruh ASN baik pejabat pemerintah provinsi, kabupaten kota yang masuk ke Sumatera Barat wajib tes PCR, wajib SWAB. Sebab ditenggarai, saat ini datangnya virus banyak dari luar daerah (importad case) dan berkembang di Sumbar (local transmission).

“Contoh di Sawahlunto, ada yang datang dari Kalimantan. Sekarang sudah merebak dan terkonfirmasi lebih dari 6 (enam) orang positif. Masih ada kemungkinan bertambah, sebab proses tracking dan tracing masih dilakukan.

Kepala Diskominfo Sumbar ini menambahkan, gubernur telah mewanti-wanti, siapapun yang masuk Sumbar, baik itu lewat darat, udara maupun laut harus tes PCR.

“Kenapa PCR? Karena kita tau keakuratannya hampir 99%. Lebih dari rapid. Kita tak ingin lagi terjadi seperti dulu. Ada yang masuk lewat Bandara Internasional Minangkabau, katanya sudah lolos rapid. Ternyata saat Kita PCR, hasilnya positif. Nah itu yang berbahaya. Makanya gubernur mengambil kebijakan harus PCR, dan biayanya gratis,” sebutnya.

Saat disinggung istilah gelombang satu, dua dan tiga, Jasman menekankan tak ada terminologi tersebut.
“Buat masyarakat, tak ada istilah gelombang satu, dua atau tiga. Saya sudah berkoordinasi dengan pakar epidemiologi, tak ada istilah itu,” tekannya.

Kondisi terakhir positif Covid-19 di Sumbar per Selasa (4/8), jumlah terpapar mencapai 987, setalah terjadi penambahan sebanyak 14 orang.

“Empat belas yang positif rata-rata dari luar. Seperti satu keluarga di Agam yang kena setelah balik dari Bengkulu. Makanya, ini yang perlu diwaspadai, penyebaran dari luar daerah,” tutup Jasman. (rel)

The post Jubir Penanganan Covid-19 Sumbar: Waspadai Imported Case!!! appeared first on Prokabar.

Untuk menghadapi iven besar ini, dilaksanakan Training Center (TC) angkatan ke 5 untuk meningkatkan kualitas para calon kafilah Sumatera Barat selama empat hari, dari tanggal 13 sampai 16 Juli 2020 di Hotel Pangeran City.

Gubernur Sumatera Barat didampingi Kepala Biro Mental Setda Sumbar, Kakanwil Kemenang, LPTQ Sumatera Barat memberikan pembekalan dan semangat kepada 90 kafilah yang akan mengikuti training center di Hotel Pangeran City, Selasa (14/7).

“Pelaksanaan training center ini diharapkan kepada kafilah harus diikuti dengan betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Semua kebutuhan telah dicukupkan sehingga kafilah bisa mengikuti training center ini dengan konsentrasi,” kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno mengingkatkan, jika tahapan seleksi kafilah menjadi utusan Sumatera di MTQ Nasional ke-XXVIII tahun 2020, nantinya juga akan diseleksi kembali, maka diminta untuk para kafilah perlihatkan kemampuan terbaiknya.

Dengan memberikan pembekalan atau training center kepada Qori dan Qoriah terbaik untuk MTQ Nasional XXVIII nanti, sehingga kita mampu mendapatkan prestasi yang lebih baik untuk Sumatera Barat. (rel)

The post 90 Kafilah Sumbar Jalani Training Center appeared first on Prokabar.

Hal ini dikemukakan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Jasman di ruang kerjanya, Senin (22/06).

Menurutnya berbagai upaya strategis telah dan akan terus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

“Banyak hal yang telah dilakukan, penguatan sistem kesehatan, upaya tracing secara masif serta penambahan alokasi anggaran penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Namun demikian dia mengakui, tanpa kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat, langkah-langkah tersebut tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

“Jangan menganggap pada masa normal baru seakan virusnya telah tak ada lagi. Justru harusnya lebih diperketat lagi proteksi diri dengan berpedoman protokol covid-19. Karena dengan tatatanan normal baru, aktivitas telah seperti biasa. Silahkanlah beraktivitas normal, namun jangan lupakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya,” jelas Jasman.

Dia juga meyakini seluruh pihak tentu sepakat tidak menginginkan adanya istilah gelombang kedua setelah penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC).

Jasman mencontohkan, masih ditemui pelaku usaha yang tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan Covid-19, khususnya pada usaha kuliner.

“Kepada pengusaha kuliner, terutama rumah makan, gunakanlah masker, kita tentu tidak ingin droplet yang bertebaran hinggap pada makanan yang akan disantap banyak orang,” imbau mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar ini.

Tidak hanya itu, kepada masyarakat Jasman juga berharap agar mempertimbangkan manfaat dan mudharat jika tetap berbelanja pada tempat-tempat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, terutama berbelanja kuliner yang makanannya terbuka.

“Kalau ada pelayan rumah makan yang saat mengambil makanannya berbicara dan tidak pakai masker, sebaiknya ditegur. Bayangkan droplet yang keluar saat bicara didepan makanan dan tidak pakai masker. Kan berbahaya untuk orang lain jika droplet (air ludah) itu muncrat di depan makanan. Makanya pakailah masker dan jangan berbicara saat mengambil makanan. Kalau ada seperti itu, tegur saja dan ingatkan agar patuhi protokol covid-19, kalau perlu jika kita ada masker, berikan yang bersangkutan masker. Biar sama-sama aman” ujar Jasman

“Tujuan kami hanya satu, putus rantai penularan Covid-19 di Sumbar, ayo wujudkan Gerakan Patuh Protokol Kesehatan Covid-19,” tutupnya. (rel)

The post Upaya Pemprov Sumbar Wujudkan Gerakan Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 appeared first on Prokabar.

Masker, disinfektan hingga sarana cuci tangan atau wastafel portabel telah sampai di Dinas Kominfo Sumbar, kemarin (12/6).

“BPBD telah mulai mendistribusikan perlengkapan kesehatan ke dinas-dinas, sebagai perlindungan awal agar aman dari covid-19,” ucap Kasi Logistik BPBD Sumbar, Antorizon dilansir dari MC Sumbar, Sabtu (13/6).

Sementara itu, Kadis Kominfo Sumbar, Jasman, mengapresiasi bantuan ini. Dia menuturkan, tatanan normal baru mengharuskan ASN bekerja offline di kantor, sehingga rentan terpapar covid.

Untuk itu, sebagai tindak pencegahan, sudah semestinya dibekali perangkat kesehatan sesuai standar WHO.

“Terima kasih atas bantuan ini. Sekarang kita punya proteksi awal agar tidak terpapar covid. Nanti kita inventarisir, mana perlengkapan yang masih kurang, akan dipenuhi secepatnya,” katanya.

Semuanya untuk kenyamanan pegawai supaya bisa bekerja optimal tanpa diliputi kecemasan akan terkena virus berbahaya ini.

Walaupun telah dibekali dengan perlengkapan kesehatan, Jasman terus mengimbau pegawai Diskominfo Sumbar untul selalu mematuhi protokol kesehatan.

Alat-alat ini hanya proteksi awal saja. Pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan lebih utama.

“Jangan hanya menggantungkan harapan pada alat ini, cuci tangan serta physical distancing terbukti paling efektif mencegah penyebaran covid,” tutur Juru bicara Penanganan Covid-19 Sumatera Barat tersebut. (*)

The post BPBD Sumbar Distribusikan Perlengkapan Kesehatan appeared first on Prokabar.

Hal ini dikemukakan Gubernur dalam arahannya pada rapat via video conference dengan seluruh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Sumbar di Kantor Gubernur, Selasa (9/6).

“Kita akan mempromosikan pariwisata bebas Covid-19, kita akan buat paket-paket wisata,” ungkap Gubernur yang didampingi oleh utusan BNPB dan Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar.

Menurutnya sebagian besar masyarakat tentu jenuh setelah hampir tiga bulan berdiam dirumah, apalagi bagi kalangan menengah keatas yang menjadikan “traveling” sebagai suatu kebutuhan.

“Ini pasar yang mesti kita raih, tentu dengan jaminan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada setiap destinasi wisata,” jelasnya.

Menurut Irwan, terdapat dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk memulihkan pariwisata pasca penerapan PSBB di Sumatera Barat.

Pertama seluruh pengelola pariwisata yang terlibat harus bebas Covid-19, dimana melalui kebijakan Pemprov Sumbar, seluruh pelaku usaha wisata akan difasilitasi melalui tes Swab secara gratis.

“Termasuk bagi orang yang masuk ke Sumbar melalui jalur udara, wajib Swab dan kita sediakan gratis,” tuturnya.

Sedangkan bagi pendatang yang memasuki Sumbar melalui sembilan titik perbatasan darat, diharuskan untuk menunjukkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari daerah asal.

Persyaratan kedua adalah menjalankan protokol kesehatan Covid-19 pada setiap destinasi wisata yang akan kembali dibuka. Seperti penyediaan thermogun, wastafel, faceshield, penempatan petugas, wajib masker dan lainnya.

“Kalau dua persyaratan ini kita jalankan dengan disiplin, InsyaAllah kita aman dan tetap produktif,” pungkas Gubernur optimis. (rel)

The post Swab Gratis, Pemprov Sumbar Siapkan Paket Wisata Bebas Covid-19 appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPD RI Alirman Sori dalam kunjungannya ke Diskominfo Sumbar, Selasa (2/6).

Menurut Senator asal Kabupaten Pesisir Selatan ini, kedatangannya bertujuan untuk penyerapan aspirasi daerah yang berkaitan dengan peranan Kominfo Sumbar dalam Pelaksanaan New Normal.

“Kominfo itu menjadi sentral, apalagi Sumbar segera akan menerapkan tatanan baru new normal, kesiapan teknologi informasi tentu harus disiapkan seoptimal mungkin,” paparnya.

Disamping itu, dia juga menyoroti bagaimana Diskominfo Sumbar mampu mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat.

“Apakah seluruh protokol kesehatan Covid-19 telah diterapkan oleh masyarakat luas, ini tentu butuh dukungan dari seluruh pihak, termasuk Diskominfo,” ujarnya. Terkait urgenitas Diskominfo, dirinya berkomitmen bakal menfasilitasi urusan dengan kementrian terkait.

“Kita siap fasilitasi kepentingan Diskominfo Sumbar ke pusat. Bikin aja suratnya. Akan kita follow-up,” sebutnya.

Sementara Kepala Diskominfo Sumbar, Jasman menuturkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang “menggodok” regulasi berupa Peraturan Daerah guna implementasi tatanan normal baru.

“Disamping kajian secara medis dan epidemologi, pertimbangan local wisdom juga sedang dikaji dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas Jasman. (*)

The post Senator DPD RI Alirman Sori Pastikan Kesiapan Diskominfo Sumbar Hadapi New Normal appeared first on Prokabar.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Diskominfo Sumbar telah mengadakan satu unit tempat pencuci tangan yang dilengkapi dengan galon air dan sabun terletak disamping jalan masuk kantor.

“Sebagaimana perintah gubernur, seluruh kantor pemerintah telah menyediakan hand sanitizer dan sarana cuci tangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya bersama mencegah penyebaran virus corona,” ujar Sekretaris Diskominfo Sumbar Nofrida Yetti di Padang, dilansir dari MC Sumbar, Kamis (2/4).

Dijelaskannya, setiap pegawai yang akan memasuki kantor diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan, begitupun dengan setiap tamu yang datang ke Diskominfo Sumbar.

“Pemerintah telah menginformasikan berbagai cara pencegahan virus corona, selain social distancing, juga mencuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan sabun. Hal ini tak perlu diragukan lagi, sebab telah terbukti secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Berdasarkan data terakhir dari website corona.sumbarprov.go.id, per 31 Maret 2020, jumlah pasien positif covid-19 mencapai 11 orang dari 51 total pasien dalam pengawasan. “Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan aktivitas kembali normal. Semoga Allah melindungi kita semua,” kata Nofrida. (*)

The post Kominfo Sumbar Sediakan Tempat Cuci Tangan Bagi Pegawai dan Tamu appeared first on Prokabar.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumbar, Indra Sukma mengatakan, Workshop akan diselenggarakan pada Maret 2020.

“Tujuannya untuk menyamakan persepsi seluruh komponen sanggar metra yang ada, baik sutradara, pemain dan pembina metra kab/kota se-Sumatra Barat,” terang Indra dilansir Prokabar dari MC Sumbar, Selasa (25/2).

Melalui workshop nantinya akan dijelaskan kriteria apa saja yang menjdi penilaian pada Pemilihan Metra Terbaik, tingkat pusat maupun provinsi. “Biar semua menjadi jelas dan terang benderang, harapan kami tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukan keputusan juri nantinya,” jelas Indra.

Sementara Kepala Diskominfo Kota Padang Panjang, Ampera Salim mengatakan, pada pemilihan Metra tahun lalu, pihaknya mengaku sempat merasakan kecurigaan dan ketidakadilan terhadap hasil keputusan juri.

“Lebih tepatnya salah paham, karena pada akhirnya terbukti bahwa pemenang memang patut diacungi jempol, di tingkat Nasional pun mereka meraih peringkat pertama,” sebut Ampera.

Selanjutnya Ampera menjelaskan bahwa dengan keterbatasan alokasi APBD, pada tahun ini Diskominfo Kota Padang Panjang akan memilih langsung sanggar potensial untuk mengikuti workshop.

“Sekaligus nantinya akan mewakili Kota Padang Panjang untuk mengikuti Pemilihan Metra Tingkat Provinsi Sumatra Barat,” pungkas Ampera yang merupakan penulis buku berbahasa Minang, Malanca jo Mak Uniang ini. (*)

The post Diskominfo Sumbar akan Gelar Workshop Sebelum Pemilihan Media Tradisional Tingkat Provinsi appeared first on Prokabar.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Nazwir menyampaikan harapannya kepada Dinas Kominfo sebagai penyedia sarana prasarana untuk video conference, agar segala sesuatunya disiapkan secara maksimal.

“Pastikan kesediaan alat, agar ketika pelaksanaan berlangsung nantinya tidak ada kendala teknis atau kesalahan,” sebutnya.

Menurutnya media video conference akan sangat membantu pihak terkait untuk memonitor dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada di Sumatera Barat.

Sementara, Kepala Diskominfo Provinsi Sumbar Yeflin Luandri mengatakan, lahirnya ide untuk melakukan video conference ini terbersit saat Pilpres Tahun 2019 yang lalu.

“Hal ini telah dilakukan ketika Gubernur melakukan video conference dengan Kemendagri terkait informasi terkini penyelenggaraan Pilpres tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu menurut Yeflin, Dinas Kominfo merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi supporting di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

“Melalui video conference ini diharapkan informasi mengenai Pilkada serentak dapat diakses oleh masyarakat serta membangun komunikasi antara pemerintah Provinsi Sumbar dengan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat,” katanya.

Video conference kali ini merupakan tahap pertama yang akan dilakukan dengan empat kabupaten/kota di Sumatera Barat, yakni Kab. Solok, Kota Solok, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Dharmasraya.

“Ini merupakan uji coba, akan ada tahap selanjutnya dengan kabupaten/kota yang akan ditentukan kemudian,” tutur Yeflin mengakhiri.

Turun hadir perwakilan OPD Lingkup Pemprov Sumbar, instansi vertikal dan stakeholder terkait lainnya. (*)

The post Pemprov Sumbar Persiapkan Sarana Video Conference untuk Pilkada appeared first on Prokabar.

“Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Pelaksanaan tugas kian hari semakin dinamis, jika tidak diterapkan secepatnya, kita akan tertinggal jauh,” kata Kepala Diskominfo Provinsi Sumatra Barat, Yeflin Luandri dilansir dari MC Sumbar, Selasa (28/1).

Menurut dia, regulasi terkait yaitu Perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah berhasil diinisiasi dan disahkan pada 2018 yang lalu. “Sekarang kewajiban kita adalah mewujudkan amanat Perda tersebut secara bertahap,” ujar Yeflin.

Ditemui terpisah Kepala Bidang Pengeloaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Goverment Diskominfo Sumbar, Widya Prima Hatta mengutarakan bahwa, pada pasal 27 ayat (1) huruf a Perda SBPE disebutkan layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

“Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dimaksud meliputi banyak hal, baik di bidang perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Sumbar, Lizda Handayani mengatakan, saat ini pihaknya telah membangun secara mandiri beberapa aplikasi untuk menunjang operasional birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar, di antaranya aplikasi E-Office atau aplikasi surat menyurat secara elektronik.

“Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat, mendisposisi hingga mengirim surat secara elektronik, tidak lagi menggunakan kertas atau paperless,” ungkap dia.

Disamping itu konsep smart office juga telah diimplementasikan melalui pembangunan aplikasi E-Sign atau aplikasi Izin Perjalanan Dinas secara Elektronik serta aplikasi Absensi Online.

“Targetnya ke depan ASN Pemprov Sumbar tidak lagi disibukkan oleh urusan internal birokrasi pemerintahan, semua tanpa sekat ruang dan waktu, cepat dan tepat, ASN akan fokus melayani masyarakat,” jelas lulusan Magister Komputer Universitas Putra Indonesia ini. (*)

The post Pemprov Sumbar Segera Terap Smart Office appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Barat, Yeflin Luandri menyatakan bahwa, Sumbar Command Center (SCC) lahir berdasarkan sejumlah kajian dengan berbagai pihak terkait.

“Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan berbagai macam data dan informasi yang dihimpun dari seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi Sumbar, untuk selanjutnya menjadi bahan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pimpinan,” katanya dilansir dari MC Sumbar, Senin (27/1).

Dia mencontohkan, ke depannya melalui SCC Pemprov Sumbar bisa menampilkan informasi secara detail keberadaan infrastruktur jalan di suatu daerah.

“Melalui aplikasi Sistem Informasi Jalan Longsor dan Terban (SISORBAN), nantinya bisa kita tampilkan di SCC, untuk mitigasi bencana, hal ini tentu menjadi salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan,” ucap Yeflin.

Lebih lanjut dikatakan, untuk tahap awal, pihaknya telah mengintegrasikan sejumlah data di SCC.

“Kita sudah bisa tampilkan data terkait pembangunan Sumbar di berbagai sektor, Indeks Kinerja Utama, data Indikator Makro, Data Stastistik PPID, Data Peta Serangan Cyber serta Data Monitoring Jaringan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, SCC juga didukung oleh fasilitas Video Conference, dalam minggu ini secara marathon berhasil di uji coba dengan kabupaten/kota di Sumbar.

Hal ini dipandang penting, mengingat pada tahun 2020, ada 13 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak, termasuk Pemilihan Gubernur Sumbar.

“Tentu akan bermanfaat bagi pimpinan untuk melakukan monitoring secara realtime pada 19 kabupaten/kota di Sumbar termasuk bagi Pemerintah Pusat,” kata Yeflin.

Meski demikian dikatakan sebelum secara resmi diluncurkan, beberapa fitur canggih pada SCC yang berlokasi di Lantai 2 Diskominfo Sumbar ini akan terus disempurnakan. (*)

The post Wujudkan Smart Provice, Sumbar Commad Center Segera Dirampungkan appeared first on Prokabar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya agar pelaksanaan kegiatan Penas berjalan dengan sukses dan seluruh tamu undangan akan merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Yeflin Luandri mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya yang bertugas dibidang Komunikasi dan Informasi akan terus berupaya koordinasi dengan Tim Kepanitiaan lainnya, baik di provinsi maupun Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Sinergi harus dilakukan karena semua unsur saling terkait dan saling mendukung, media center dan akses internet yang menjadi andalan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk fasilitasi para awak berita nasional maupun daerah untuk publikasi kegiatan Penas perlu dipersiapkan secara matang dengan segala fasilitas pendukungnya.” ungkapnya, dilansir Minggu (19/1).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Tim IT akan memastikan keberadaan media center, berapa ruangan yang dibutuhkan dan ukurannya berapa, dan apakah keberadaannya diruangan yang permanen atau tenda.

“Disamping itu kita harus segera koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, apakah Media Center sudah ada disain ruangannya dan peralatan perabotannya, kalau belum tolong segera dikoordinasikan dan persiapkan” ungkapnya.

Terkait publikasi kegiatan Penas, Diskominfo Sumatera Barat akan bekerja sama dengan TVRI, TV Swasta, RRI, Radio LPPL, Radio Swasta, Media cetak dan online, katanya. (*)

The post Ini Upaya Diskominfo Sumbar Untuk Ikut Sukseskan Pekan Nasional Petani dan Nelayan 2020 appeared first on Prokabar.