Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang mengatakan, tes swab massal tersebut merupakan upaya untuk memutus penyebaran Covid-19.

Menurutnya, tes swab ini penting dilakukan untuk memastikan para pegawai sebagai pelayan masyarakat terbebas dari Covid-19.

“Tes swab PCR ini memang sengaja kita lakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Sumbar dalam rangka tracing sekaligus memastikan karyawan Diskominfotik, termasuk KPID dan Komisi Informasi, bebas Covid-19,” ujar Jasman.

Dari daftar peserta tes, 116 peserta swab tersebut terdiri dari 46 ASN Diskominfotik, 36 tenaga IT Diskominfotik, 16 karyawan KPID, 6 karyawan KI dan 12 tenaga alih daya (outsourcing).

Sembari menunggu hasil tes swab, aktivitas perkantoran di Dinas Kominfotik akan tetap berjalan seperti biasa dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Informasi Covid-19 Provinsi Sumatera Barat dikutip dari sumbarprov.go.id, per 1 Agustus 2021, total sampai hari ini telah 71.587 orang warga Sumbar terinfeksi covid-19.

Terjadi penambahan 718 orang warga sumbar positif terinfeksi covid-19. Sembuh bertambah 405 orang, sehingga total sembuh 57.225 orang.

Sementara itu, kasus suspek dengan total 502 orang, dirawat sebanyak 119 orang dan isolasi mandiri sebanyak 383 orang. (*)

The post Pegawai Dinas Kominfotik, KPID dan KI Sumbar Jalani Swab appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakannya pada acara Rapat Koordinasi Dinas Kominfo Kab/Kota se Sumatera Barat, di Camping Ground Kandih Kota Sawahlunto, yang berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (19/3) besok.

“Seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini, diperlukan perubahan strategi komunikasi yang relevan agar pesan dan komunikasi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan sinergitas dan menyamakan indikator kinerja antara pemerintah, mulai dari pusat hingga ke daerah,” kata dia

Dijelaskan Indra, diantara Indikatornya adalah persentasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan outputnya adalah persentase komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah dan pemprov yang menyebarkan informasi dan kebijakan
pemerintah.

Indikator lainnya adalah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom), serta persentasi diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strakom dan SOP yang ditetapkan.

“Persoalan kita adalah indikator kedua hal diatas masih beragam di daerah. Jadi harus ada penyesuaian dengan indek kinerja pusat. Jika tidak, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nilainya tidak pernah meningkat sebab jika indikator tidak lengkap tidak bisa dinilai,” ungkap Indra, seperti dilnasir dari facebook Diskominfo Sumbar, Kamis (18/3).

“Kita di daerah juga belum punya strategi komunikasi. Pemprov harus segera menetapkannya. Kita akan mengajak kabupaten kota untuk bersama-sana merumuskan draftnya, mencari bentuk sesungguhnya strategi komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan,” tambah Indra.

Serupa dengan itu, Bidang E-Gov/Infrastruktur Diskominfo Sumbar yang mengelola urusan Aplikasi dan Informatika
(Aptika) juga mengalami kondisi yang sama. (*/gas)

The post Persoalan Komunikasi Pemerintah: Belum Adanya Keseragaman Komunikasi appeared first on Prokabar.

Total anggaran untuk dukungan pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Sumbar adalah sebesar Rp. 20.333.420.559,- yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Untuk belanja tidak langsung realisasi fisik 100 % dan keuangan mencapai 96.92 %. Sedangkan belanja tidak langsung realisasi keuangan sebesar 75 %, rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena anggaran yang disediakan untuk gaji ASN setelah rencana kenaikan Tipelogi Diskominfo dari B menjadi A belum terlaksana,” jelas Jasman.

Kita adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Perda SPBE, ini kepada Diskominfo saya ingatkan agar segera menyiapkan turunan peraturan gubernur yang diamanatkan oleh Perda SPBE tersebut. Ini sangat penting agar Perda SPBE dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD lingkup Pemprov. Sumbar, “Ungkap Devi Kurnia, SH, MM Asisten I Setda Prov. Sumbar.

Kedepan sudah pasti daerah lain akan datang ke Sumbar untuk berkunjung dan belajar terkait Perda SPBE kita,” Ujar Devi Kurnia.

Terkait SDM bidang TIK Diskominfo Sumbar, dimana hampir seluruhnya adalah Tenaga Kontrak/bukan PNS, ini adalah persoalan yang harus segera diselesaikan Kadis Kominfo yang baru. Kemudian terkait persoalan ASN pranata komputer yang tersebar diseluruh OPD, yang sampai saat ini tidak bisa naik pangkat, ini adalah PR bagi Kadis Kominfo,” Ujar Nurnas Sekretaris Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar.

Raker ini diikuti oleh 8 OPD ditambah KI dan KPID Sumatera Barat serta anggota Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar. (rel)

The post Realisasi Anggaran Diskominfo Sumbar Tahun 2019 Capai 96,92 Persen appeared first on Prokabar.