Saat mengejar kepala dinas, para orang tua siswan ini tak hentinya menuntut acara pemerintah kota Padang bertanggung jawab karena anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri.

Awalnya, mereka mendatangi gedung DPRD Kota Padang, untuk menyampaikan keluh kesah terkait permasalahan PPDB online tahap dua tingkat SMP. Para orang tua siswa ini menuntut kondisi kelanjutan pendidikan anak mereka.

Dalam kesempatan tersebut, mereka menilai pemerintah kota Padang tidak mampu menerjemahkan aturan yang telah dibuat oleh Kemendikbud sehingga membuat anak-anak mereka jadi korban.

“Apa karena selisih usia yang sedikit, anak kami tidak bisa diterima di sekolah negeri, padahal nilainya baik dan melalui jalur zonasi.” ungkap salah seorang orang tua murid.

Lebih lanjut, para peserta kasi mengatakan, kondisi ekonomi yang sulit saat ini malah mereka juga dipersulit memasukan anaknya kesekolah negeri.

“Saya terpaksa mengistirahatkan anak sekolah, karena tidak sanggup untuk membiayai sekolah di swasta,” ungkap Dedi salah seorang peserta yang hadir.

Sementata itu, Kadis Pendidikan Kota Padang Habibul menjelaskan bahwa saat ini yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya jumlah sekolah dan pengajar (guru) di tingkat SMP.

Meskipun begitu, hasil PPDB tahap II di Padang tetap akan mengeluarkan hasil akhir melalui zonasi.

“Pada tahun ini saja, jumlah tamatan SD di Padang mencapai 15.836 siswa, sementara itu daya tampung sekolah lanjutan (negeri) yang tersedia di hanya sanggup menampung 8.697 siswa,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tiap tahun, jumlah tamatan sekolah dasar yang dapat diserap SMP Negeri hanya 60 persen, maka sisanya ditampung Kemenag dan pihak swasta.

Selain itu, dirinya menambahkan, yang permasalahan lain yang timbul saat ini adalah faktor usia. Karena dalam Permendiknas No 44, 2019, menjelaskan usia maksimal penerimaan siswa tingkap pertama adalah 15 tahun.

“Jadi, usia anak masuk SD harus tepat 7 tahun, kalau tidak nanyo akan jadi korban dalam penerimaan SMP. Apalagi saat ini jika melalui zonasi alamat saling berdekatan, karena faktor usia, maka siswa tersebut tidak bisa diterima di SMP sesuai area zonasi,” terangnya. (*)

The post Kecewa dengan Sistem Zonasi, Ratusan Orang Tua Siswa sambangi DPRD Padang appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul yang dihubungi Prokabar mengatakan kondisi tersebut masih menunggu keputusan dari Walikota Padang.

“Belum ada keputusan (penambahan) belum bisa dipastikan karena masih didiskusikan,” ungkapnya

Sehingga untuk saat ini masa belajar di rumah bagi pelajar di Kota Padang masih sesuai dengan instruksi awal Wali Kota Padang dari 19 Maret hingga 1 April 2020 mendatang. Belum ada perubahan, maupun perpanjangan masa belajar dari rumah.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kalau pun nanti ada perpanjangan, kemungkinan pihaknya akan umumkan di hari Selasa 31 Maret 2020, dihari terakhir instruksi belajar dirumah pertama kali diterapkan.

Sebelumnya Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu proses belajar di rumah yang telah ditetapkan hingga 1 April 2020.

“Kita akan evaluasi dulu, melihat bagaimana perkembangan Covid-19 ini,” ujarnya kepada awak media, Jumat sore (27/3).

Mahyeldi menambahkan, memang tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang masa belajar di rumah. Sebab sudah ditemukan dua kasus positif Covid-19 di Kota Padang.

“Keputusan resmi memperpanjangnya belum ada, kita akan lihat dulu hasil evaluasinya setiap hari,” sebutnya. (hdp)

The post Terkait Penambahan Masa Belajar Di Rumah, Ternyata Ini Penjelasan Disdik Padang appeared first on Prokabar.

Dilihat dari tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah kuota untuk paket A ada 188, sementara paket B sebanyak 677 dan paket C sebanyak 1.7070.

Sementara pada tahun 2018, Kota Padang mendapat paket A sebanyak 195 kuota, Paket B ada 531 kuota dan 841 untuk paket C.

Kepala Dinas Kota Padang, Barlius mengatakan, jadwal paket C akan diadakan pada April, sedangkan paket B akan diadakan pada Mei mendatang.

“Ini Artinya Pemko Padang serius dalam menanggapi masalah pendidikan. Salah satunya melalui program kesetaraan,” sebutnya.

Dikatakan, selain itu, adanya Pusat Kegiatan Belajan Masyarakat (PKBM) juga membantu menekan angka putus sekolah. UN program kesetaraan dilakukan di PKBM, sehingga masyarakat bisa mengecap pendidikan layaknya anak sekolah.

“Ujian paket ini akan banyak dilakukan di PKBM,”tambahnya. (gas)

The post Ujian Paket Kesetaraan di Padang Meningkat appeared first on Prokabar.