Rapat evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti beberapa keluhan dari masyarakat dan perbaikan pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya.

“Kita benahi dan sempurnakan dimana kekurangan kita, sehingga harapan kita untuk dua atau tiga tahun kedepan semuanya sudah bisa melakukan PPDB secara online. Sekarang orang sudah pakai teknologi, kita kenapa tidak,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar Inhendri Abas Dt. Rajo Tanbasa saat rapat evaluasi bersama Dinas Kominfo di ruang kerjanya Rabu, (17/1/2023).

Inhendri menyampaikan, untuk kedepannya semua sekolah di Kabupaten Tanah Datar bisa melaksanakan pendaftaran secara online.

Namun, mengingat belum semua sekolah di Tanah Datar yang memiliki jaringan internet, Disdik Tanah Datar tetap mengkolaborasikan antara PPDB online dengan offline.

“Kita berkeinginan nanti dua atau tiga tahun kedepan seluruh SD dan SMP di Tanah Datar ini sudah memakai PPDB online setiap tahun. Mungkin untuk pertama ini kita kolaborasikan antara online dan offline karena ada beberapa daerah kita yang terkendala jaringan internet” kata dia.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SMP Devira Purnama, menyampaikan untuk PPDP tahun ajaran 2023/2024 baru tetapkan untuk empat sekolah dalam kota di Kecamatan Lima Kaum.

Pada pelaksanaan PPDB online tersebut, masih terdapat beberapa kendala seperti peta pembagian wilayah terhadap peserta didik dan danya keberatan dari operator untuk mendaftarkan siswanya ke jenjang berikutnya.

“Untuk itu evaluasi ini penting dan perlu kita sosialisasikan kembali tentang apa yang seharusnya di entri oleh sekolah, dan peta pembagian wilayah bagi peserta didik,” kata dia.

Dia menyebut, untuk pelaksanaan penerimaan tahun ini, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kominfo memperluas PPDB online untuk beberapa sekolah di beberapa kecamatan lainnya.

Diantaranya sekolah di Kecamatan Tanjung Emas, Sungayang, Sungai Tarab, dan di Kecamatan Salimpaung.

Kepala Bidang E-Gov pada Dinas Kominfo Tanah Datar Fajri, mengatakan pelaksanaan PPDB online tahun 2023 berjalan cukup aman dan lancar.

Namun dia meminta pada penerimaan PPDB online 2024 perlu dilakukan kembali sosialisasi antara pihak sekolah, wali nagari, dan pihak kecamatan untuk penetapan zonasi.

Terkait dengan penerapan pelaksanaan PPDB online seluruh sekolah di Tanah Datar kata dia, butuh persiapan yang matang dan waktu yang cukup dari Dinas Kominfo sebagai penyedia aplikasi dan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah.

“Karena masih banyak sekolah yang belum melaksanakan PPDB online ini, untuk itu perlu perencanaan dan sosialisasi antara Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah,” kata dia. (eym)

The post Dinas Pendidikan Bersama Kominfo Tanah Datar Evaluasi Sistem PPDB Online appeared first on Prokabar.

dilaksanakan dengan sistem 50% daru jumlah siswa, sesuai petunjuk teknis SKB 4 Menteri.

Dalam edaran itu juga dituangkan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun untuk pencegahan covid-19. Tertulis, orang tua untuk bisa mendampingi proses vaksinasi siswa, dan ketika tidak didampingi maka didampingi oleh guru atau walikelas di sekolah tersebut.

Bagi siswa yang tidak bisa vaksinasi, juga diminta untuk melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit.

“Melihat peningkatan kasus positif Covid-19 beberapa hari terakhir, pembelajaran pada SD dan SMP yang sempat sekolah penuh Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kembali melaksanakan PTM dengan sistem 50% jumlah siswa, sesuai petunjuk teknis SKB 4 Menteri, terhitung kemarin,” kata Riswandi.

Riswandi, menegaskan, pengawas bersama kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi untuk vaksinasi covid-19, sehingga orangtua maupun siswa mengerti tentang manfaat vaksinasi itu.

Menanggapi kerisauan orang tua atas paksaan vaksinasi, Riswandi kembali menegaskan untuk sampai saat ini pihaknya tidak memaksa untuk vaksin.

“Paksaan atau kewajiban dan sanksi atas vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun tidak ada, kalau ada sekolah yang melakukan itu, silahkan lapor dengan bukti cukup sehingga bisa diambil tindakan lebih lanjut,” tegasnya.

Smentara, Kadis Kesehatan Yesrita Zedrianis membenarkan himbauan untuk vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun telah dilaksanakan petugasnya di sekolah-sekolah.

“Benar, kita lakukan sosialisasi agar orang tua dan siswa SD dan SMP sadar dan mau di vaksin, kita anjurkan untuk vaksin, kalau paksaan itu tidak pernah kami lakukan,” katanya.

Yesrita juga membenarkan beberapa hari terakhir kasus terkonfirmasi Covid-19 kembali terjadi di Tanah Datar. Karena itu, Yesrita menghimbau, agar masyarakat kembali meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan (Prokes). (eym)

The post PTM Terbatas Kembali Diberlakukan di Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Hal ini karena sejumlah sekolah mulai abai dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) saat pandemi Covid-19.

“Sekolah yang abai dengan protokol kesehatan akan kita ingatkan lagi, kita akan turun lagi melakukan pengawasan,” kata Habibul Fuadi, kemarin.

Tidak hanya Dinas Pendidikan, semua pihak agar ikut serta melakukan pengawasan, mengingatkan pihak sekolah untuk patuh dengan prokes.

“Soal sarana prasarana sekolah, itu sudah kita lengkapi dari awal, sudah ada itu semua, pencuci tangan, cek suhu,” kata Habibul Fuadi.

Menurutnya, sarana prasana protokol kesehatan di sekolah sudah lengkap, hanya saja perlu penekanannya lagi.

Habibul Fuadi menambahkan, saat ini sistem tatap muka dan online masih dengan menerapkan kelompok dan sift belajar.

“Sistim pembelajaran masih separoh tatap muka dan daring, tidak ada masalah,” ungkapnya.

Habibul Fuadi mengimbau agar pihak sekolah tetap menjaga protokol kesehatan selama di sekolah, agar terhindari dari penularan kasus Covid-19.(*/gas)

The post Protokol Kesehatan Mulai Longgar, Disdik Bakal Turun ke Sekolah appeared first on Prokabar.