Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita Zetrianis dalam laporannya mengatakan Crash Program Polio terlaksana di tanggal 6-13 Maret 2023 dengan sasaran seluruh anak mendapatkan imunisasi Polio.

“Crash Program Polio dimaksudkan untuk seluruh balita di Tanah Datar, walupun telah memenuhi imunisasi lengkap, ini sebagai tambahannya. Dan, bisa didapatkan di seluruh Posyandu,” ujar Yesrita.

Selain itu, layanan imunisasi juga tersedia di puskesmas dan rumah sakit umum daerah Hanafiah Batusangkar.

“Crash Progam Polio diterapkan pada sasaran usia 0-59 bulan. Sedangkan, untuk anak usia 0-4 bulan 2 tetes Oral Polio Vaccine (OPV) dan anak 4-59 bulan 2 tetes OPV serta 1 dosis Inactivated Polio Vaccine (IPV) tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” ungkap Yesrita.

Bupati Tanah Datar Eka Putra, mengatakan bercermin dari Kejadian Luar Biasa (KLB) polio yang terjadi di Provinsi Aceh dengan jumlah 3 kasus, telah menjadi perhatian semua pihak termasuk dunia.

Maka dari itu, berdasarkan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Komite Ahli Nasional Surveilans PD31 merekomendasikan Sumatera Barat (Sumbar) dan dua provinsi lainnya di Sumatera, untuk melaksanakan Crash Program Polio.

“Kita tidak menginginkan penyakit Polio ada di Tanah Datar. Untuk itu, kita mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras mengedukasi dengan cara-cara humanis agar semua anak-anak mendapatkan Imunisasi Polio di egiatan Crash Program Polio ini,” ujar Bupati Eka.

Sementara itu, Ketua Tim Pokja Crash Program Polio Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Ali Akbar,  mengatakan Crash Program Polio guna mempertahankan status Indonesia bebas Polio.

“Apa yang kita lakukan untuk mensukseskan Crash Program Polio di Tanah Datar dapat terealisasi dengan baik. Hal ini ini tentu dibutuhkan dukungan seluruh pihak,” ujar Ali Akbar. (eym)

The post 19.740 Anak Balita di Tanah Datar akan Mendapatkan Imunisasi Polio appeared first on Prokabar.

Jumlah kasus stunting di Tanah Datar, terbaru mengalami penurunan dari angka 21,5 persen pada 2022 menjadi angka 18,9 persen pada awal tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar, Yesrita Zedrianis di Batusangkar mengatakan turunnya kasus stunting tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang telah peduli terhadap penanganan stunting.

Serta juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran orang tua dalam memberikan asupan gizi seimbang pada balita dan ibu hamil.

“Alhamdulillah, hasil Survei SSGI ayang dikeluarkan pada Januari beberapa waktu lalu angka kasus stunting di Tanah Datar menurun dari 21,5 persen menjadi 18,9 persen,” kata Kadinkes Yesrita.

Dijelaskannya, didalam upaya penurunan kasus stunting Pemkab Tanah Datar telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada tahun 2022.

Pemkab Tanah Datar juga menjalin kerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZNas) baik berupa bantuan makanan dalam pemenuhan gizi maupun dengan menjadi bapak asuh.

Pendekatan intensif lainnya juga dilakukan Dinas Kesehatan Tanah Datar melalui puskesmas di masing-masing kecamatan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah berupa aksi bergizi di sekolah, serta mengimbau dan menjadwalkan konsumsi tablet tambah darah untuk remaja putri.

Terkait target penurunan angka penurunan pada 2024, ia optimis target penurunan angka tersebut tercapai 14 persen pada tahun 2024.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra mengatakan sebagai mitra kerja pemerintah pihaknya siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam penurunan stunting. (eym)

The post Dinkes Klaim Angka Stunting di Tanah Datar Turun Awal 2023 appeared first on Prokabar.

“Kami dikambinghitamkan. Mempersulit tenaga kesehatan untuk mendapatkan haknya lah, begini lah, begitu lah pokoknya kami salah, itu tudingan semua mata saat ini. Kami tegaskan, itu tidak benar. Mari kita buka-bukaan data dan informasi, apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kekurangan di tenaga kesehatan atau di manajemen (RSUD Lubuk Sikaping) itu sendiri dalam hal adminitrasi pencarian, kami yang dikambinghitamkan,” kata Rahardian.

Di depan awak media, Rahardian bersama Halimah dan Kabid SDK Dinkes Pasaman, Risno Hendra Putra membuka data adminitrasi setebal gaban. Data dan informasi yang dilengkapi bukti fisik serta rekaman semua koordinasi (antara dinas, keuangan Pemkab Pasaman dan manajemen RSUD Lubuk Sikaping sampai bukti koordinasi dengan BPKP) bahkan percakapan WA ada bukti pihak Dinas Kesehatan.

Diurai Rahardian, kisruh ini terjadi saat adanya dana BOK tambahan 2020 yang berjumlah sekitar Rp1 miliar lebih sedikit dari Kementrian Kesehatan RI. Dana BOK tambahan ini untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19.

Untuk pencairan dana BOK ini, Kementrian Kesehatan mengatur melalui peraturan kementrian yang sampai empat kali keluar peraturan dan juga petunjuk teknis pencarian.

Secara umumnya, peraturan ini mengatur teknis pencairan yang harus melalui tim verifikator yang adminitrasi pemohon pencairan dana BOK tambahan lengkap, sesuai SK, jam dinas, kehadiran, dan surat tugas. Paling penting itu, jumlah pasien yang dilayani serta hitung-hitungan lainnya dalam melakukan pelayanan pasien. Peraturan Kemenkes terbaru nomor 2539 yang disahkan tanggal 7 Oktober 2020.

“Seiring berjalannya waktu, tim verifikator pun dibentuk. Kemudian pada 16 November 2020 datanglah adminitrasi pengkleman dari RSUD untuk proses pencairan dana BOK tambahan bulan Juni dan Juli. Karena kesibukan pembahasan anggaran APBD Pasaman dan tim verifikator terjadilah rapat 30 November 2020 bersama tim verifikasi yang hasilnya notulen ada beberapa adminitrasi yang harus diperbaiki.

Kekurangan yang harus ditambah atau diperbaiki seperti siapa tenaga medis dan bertugas untuk apa, berapa hari kerja, berapa pasien yang ditangani, tanggal berapa, ini banyak yang tidak jelas. Ini dana negara, penjara tantangannya, jangan main-main.

Bukti tanda terima pengkleman oleh dari RSUD pun tanggal berapanya lengkap sama kami ini dia,” kata Rahardian semberi memperlihatkan bukti-bukti tersebut.

Dijelaskan Rahardian, tim verifikator ini berjumlah 12 orang, di dalamnya ada pihak manajemen RSUD satu orang, Dinas Kesehatan hingga pihak Inspektorat Pasaman.

Berjalan waktu, pengkleman ini diperbaiki dan pihak manajemen RSUD kembali datang ke Dinas Kesehatan pada tanggal 23 Desember 2020. Selain adminitrasi perbaikan, pengkelamn bertambah pula untuk bulan Agustus dan September (ada tanda terima di Dinkes).

“Tanggal 23 datang kepada kami perbaikan ini, orang tanggal 24, 25, 26 dan 27 Desember 2020 libur. Lalu rapat tanggal 28 bersama pihak verifikator dan pihak manajemen RSUD, masih ada kekurangan lalu disarankan untuk diperbaiki. Lalu, tanggal 30 Desember 2020 belum juga datang perbaikan ulang,” kata Rahardian.

Dilanjutkan Halimah yang juga sekaligus tim verifikator, pada 30 Desember itu, pukul 15.30 WIB, terjadilah rapat empat sisi antara manajemen RSUD, Dinas Kesehatan Pasaman, Bagian Keuangan Pasaman dan tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 Pasaman 2020.

Dalam rapat itu, karena waktu sudah mendesak, akhirnya terjadi kesepakatan bersama. Dimana dalam kesepakatan itu, tim verifikator bakal ‘membantu’ tenaga medis, lalu ada pula perjanjian manajemen RSUD dalam proses pencairan.

“Poin-point itu, pihak manajemen bersedia membuat dua surat pernyataan. Pertama surat pernyataan kalau pihak RSUD bakal memenuhi perbaikan adminitrasi proses pencarian dua minggu ke depan demi kelancaran proses pencairan, lalu pernyataan kedua ada dua poin yang harus dibuat RSUD, satu pihak RSUD bersedia mengembalikan dana bila terjadi kelebihan pembayaran, poin kedua pihak RSUD saat terjadi kelebihan pembayaran untuk dikembalikan tidak melibatkan tim verifikator. Surat ini ditunggu sampai pukul 23.00 WIB malam tanggal 30 Desember 2020 di bagian keuangan,” kata Halimah.

Waktu berlanjut, jam pun terus berjalan. Pukul 19.15 WIB, pihak pelayanan RSUD datang mengantarkan dokumen perbaikan beserta adminitrasi lainnya. “Lalu pak, hujan-hujan kala itu, saya dan kawan pergi ke bagian keuangan mengantarkan adminitrasi untuk pencairan ini. Apa yang terjadi, setelah diperiksa di bagian keuangan, banyak yang kurang. Rekening tenaga kesehatan penerima tidak ada, surat pernyataan hanya nomor satu yang ada, surat pernyataan kedua tidak ada. Kalau tidak ada surat pernyataan kedua ini, kami yang kena batu jika ada temuan nantinya. Paling parah itu, saat kami memberitaukan kekurangan ini ke pihak manajemen, melalui telpon dan WA, salah seorang manajemen mengaku tidak sanggup lagi untuk mengurus semua itu di waktu yang telah dibatasi hingga pukul 23.00 WIB tanggal 30 Desember 2020. Ini ada bukti rekaman saat saya menelpon. Kalau sudah begini apa lagi, kami pulang pukul 23.05 WIB dan ada bukti fisik foto kami menunggu di bagian keuangan hingga larut malam itu. Kami sudah berjuang melebihi batas, apa lagi kurang kami,” kata Halimah.

Lebih lanjut disimpulkan Risno, sebenarnya polemik ini terjadi karena bukan kesalahan siapa-siapa, hanya kekurangan yang terjadi atas kesibukan masing-masing. Aturan yang membuat semua itu benar-benar akurat untuk dibayarkan. “Kami paham betul banyak tenaga kesehatan yang rugi atas kejadian ini, namun apa dikata lagi, mari kita koreksi di instansi masing-masing, apa yang harus diperbaiki. Jangan saling menyalahkan, karena saling menyalahkan tidak akan ada solusi. Sampai kini, pintu Dinas Kesehatan terbuka lebar untuk semua pihak datang (termasuk pihak RSUD) untuk komunikasi apa benar yang terjadi. Terakhir, kami tegaskan, jangan salahkan kami lagi,” pungkas Risno. (ola)

The post Dinas Kesehatan Pasaman: Jangan Salahkan Kami Atas Polemik Dana BOK Nakes 2020 Tidak Cair appeared first on Prokabar.

Ia menyampaikan, kerjasama kapitasi karena Puskesmas dan RS Pratama Tapan berstatus Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Kerjasama itu bisa dalam bentuk kapitasi dan non-kapitasi,” ujarnya.

Kerjasama kapitasi adalah bentuk kerjasama BPJS Kesehatan dengan FKTP seperti Puskesmas. Rumah Sakit Pratama dan klinik perorangan, minimal 5.000 orang peserta.

Dalam kerjasama ini, BPJS membayar di muka dana kapitasi pada bendahara FKTP, sesuai jumlah peserta yang terdaftar. Pembayaran paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Saat ini, lanjutnya, masih ada satu Puksesmas di Pessel yang belum berkerjasama kapitasi dengan BPJS, dari total Puskesmas 20 dan satu RS Pratama.

Ketika ditanyai soal besaran dana kapitasi yang diterima FKTP di Pesisir Selatan tiap bulan, ia enggan menjawab. “Saya sedang ditunggu. Ada penilaian kabupaten sehat,” ujarnya sambil berlalu.

Secara terpisah, Direktur RS Pratama Tapan, Asrul menyampaikan alokasi dana kapitasi yang dikelola RS Tipe D itu sebesar Rp600 juta setiap tahunnya.

Pembiayaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Ya, besarannya segitu. Itu untuk 1.200 pasien,” jelasnya.

Sedangkan alokasi dari BPJS, ulasnya dana yang diterima setiap bulannya hanya Rp25 juta, untuk 50 orang pasien yang dilayani setiap harinya.

BPJS, menurutnya tidak menyetorkan terlebih dahulu dana tersebut setiap bulannya. Akan tetapi, penyetoran setelah adanya laporan kerja dan tagihan setiap bulannya.

Semenatara, Humas BPJS Kesehatan Padang, Bobi A. Andrean menyebut, besaran alokasi kapitasi berkisar Rp3 ribu-Rp6 ribu per pasien, tergantung jumlah dokter.

Sedangkan sesuai aturan, untuk RS Pratama Rp8 ribu-Rp10 ribu per orang. “Pembayaran dibayarkan terlebih pada FKTP setiap bulan,” terangnya.

Untuk Pessel, ungkapnya dana kapitasi yang dibayar BPJS Kesehatan kurang lebih Rp1.5 miliar setiap bulannya.

“Ya, itu periode Juli untuk 20 Puskesmas dan RS Pratama. Tidak flat. Tapi lebih kurangnya tidak banyak. Bisa kisaran Rp1,48 miliar atau Rp1,52 miliar,” ungkapnya.

Besaran itu, sesuai dengan jumlah penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat di Pesisir Selatan yang mencapai 283.731 jiwa, tutupnya. (Min)

The post Dinkes Pessel Akui Kerjasama Puskesmas dan RS Pratama Tapan masih Kapitasi appeared first on Prokabar.

“Kami mendorong agar puskesmas yang saat ini jumlah pegawai dan tenaga kesehatannya yang telah cukup setelah penerimaan PNS lalu untuk mulai membuka layanan kesehatan hingga malam” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan saat ini baru Puskesmas Andalas yang telah memulai layanan kesehatan hingga malam dan bulan Maret mendatang disusul Puskesmas Pauh. “Sejumlah puskesmas lain yang memadai buka pelayanan sampai malam diantaranya Puskesmas Lubuk Buaya, Padang Pasir, Pengambiran dan Bungus. Selain itu saat ini ada yang buka 24 khusus rawatan yakni Puskesmas Anak Aia dan Air Dingin,” sambungnya.

Saat ini kota Padang memiliki 23 Puskesmas, jumlah tersebut masih dirasa jauh kurang dengan jumlah penduduk kota Padang mencapai satu juta jiwa. “Secara jumlah kurang, hitungannya untuk satu puskesmas melayani 30ribu penduduk. Sehingga dengan pelayanan malam akan meningkatkan kapasitas pelayanan puskesmas.” ungkapnya.

Menurutnya, setidaknya dibutuhkan 7 Puskesmas lagi agar ideal. “Untuk tahun ini belum ada penambahan, mungkin tahun 2020 akan dimulai secara bertahap, selain itu Puskesmas Ulak Karang akan dipindah ke Belanti agar bisa pengembangan (peningkatan kapasitas),” tutupnya. (hdp)

The post Puskesmas di Padang Didorong Buka Layanan Hingga Malam appeared first on Prokabar.

Gerakan tersebut akan diadakan pada 9 Maret ini dan diikuti Serdadu Jentik (pelajar), Bundo Peduli, Saka Bakti Husada (Pramuka), Palang Merah Remaja (PMR), PMI, mahasiswa sekolah kesehatan, seluruh rumah sakit, organisasi profesi, dan pihak kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferimulyani mengatakan, gerakan serentak ini perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD dengan mencegah berkembangnya jentik-jentik nyamuk dan memantau perkembangan kasus DBD, serta melihat tren kasus DBD. Sekaligus melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS).

“Kota Padang merupakan daerah endemis DBD, dimana di semua kecamatan dan kelurahan sudah ada kasus DBD. Hingga Januari ini saja, kita sudah mendapatkan 58 kasus DBD. Sedangkan, di tahun 2018, kita memiliki 699 kasus DBD dengan jumlah angka kematian 3 orang”, ungkap Ferimulyani saat rapat persiapan gerakan serentak antisipasi DBD di Aula Kantor Dinkes Kota Padang, Senin (25/02).

Lebih lanjut dikatakan, upaya antisipasi penyebaran DBD juga telah dilakukan Dinkes Kota Padang dengan melakukan penyuluhan langsung di masyarakat dan di Puskesmas, Pemantauan Jentik Berkala (PJB), pembinaan kelompok masyarakat dengan gerakan Serdadu dan Bundo Peduli DBD (Serbu DBD), Larvasida dan Fogging Kasus DBD, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

“Kasus DBD juga dipengaruhi oleh perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan. Jika lengah terhadap kebersihan lingkungan maka akan mempengaruhi jumlah kasus yang muncul tiap bulannya”, ujar Ferimulyani.

Ditambahkannya, gerakan serentak antisipasi akan diawali dengan apel bersama di RTH Imam Bonjol, senam bersama dan dialog interaktif Wali Kota tentang DBD. Serta, juga akan dilakukan penyebaran informasi DBD melalui leaflet, stiker kepada masyarakat. (Rel/hum/hdp)

The post Ini Langkah Dinkes Padang Cegah Sebaran DBD appeared first on Prokabar.