Eko mengungkapkan hal ini ketika membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa angkatan keempat, di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Selasa (03/10/2023).

Pelatihan ini bagian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

“Mari buat kemajuan. Program 4 hari ini jadi pemicu, tapi selanjutnya terserah bapak dan ibu, bagaimana dan ke arah mana kemajuan ini akan dibawa,” katanya.

Menurutnya, transfer dana yang besar ke desa bisa digunakan untuk membuat kemajuan di desa. Kondisi saat ini, kata Eko, berbeda dengan di masa lalu, dimana dana desa yang minim. Di masa lalu, anggaran desa hanya sekitar Rp 50 juta. Sementara saat ini, desa mendapatkan anggaran yang cukup besar.

Selain itu, teknologi digital yang ada saat ini juga mempermudah para aparatur desa untuk mendapatkan berbagai informasi yang berguna guna mendorong kemajuan di desa masing-masing.

“Teknologi sudah memungkinkan. Lihat desa-desa yang maju. Kunjungi, studi banding, ATM. Dulu tidak ada anggaran, sekarang kurang apa? Jadi tinggal komitmen kita saja, ” paparnya.

Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Chaerul Dwi Sapta menambahkan, pelatihan ini dilaksanakan selama 8 minggu di 33 provinsi, sejak minggu ke-3 bulan September hingga minggu ke-2 bulan November 2023.

“Dan saat ini telah memasuki angkatan keempat,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan data National Management Concultant (NMC), sampai saat ini 21.190 peserta telah dilatih dari target 133.832 (16%) secara nasional. Sedangkan, jumlah desa yang telah dilatih mencapai 5.576 desa dari target 33.458 desa (17%). (rls)

The post Dirjen Bina Pemdes Ajak Aparatur Desa Bikin Kemajuan di Desa-Desa dengan P3PD appeared first on Prokabar.

Membantu nagari dengan peningkatan kreatif terutama bidang usaha dan kesejahteraan masyarakat.

“Objek kesepakatan kita adalah pengembangan kegiatan desa kreatif terpadu pada masyarakat Agam. Untuk mendampingi, melatih dan membina masyarakat lebih kreatif dalam mengembangkan usaha mereka,” ungkap Deni.

Selain itu, kesepakatan bersama itu juga tertuang, dukungan kebijakan, program dan kegiatan untuk desa atau nagari yang didampingi.

Penyediaan sistem dan fasilitas penunjang kreatif serta promosi dan pemasaran produk-produk kreatif masyarakat nagari ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.

“Waktu pelaksanaan program kita berlangsung selama 12 bulan. Dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa breakup atas persetujuan para pihak. Kita fokus pada ekonomi kreatif sehingga nagari mampu berkembang mandiri di Kabupaten Agam. Mou ADKI Sumbar ini pertama dengan Pemda Agam,” ujarnya.

Sementara itu, Popi Mailani Rajo Bintang selaku Sekretaris ADKI Pusat sekaligus salah satu fasilitator terjalinya kerjasama tersebut menjelaskan, telah banyak kesepakatan dan kesepahaman antara ADKI Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten Agam.

“Langkah awal kita adalah melakukan pendataan dari delapan puluh dua nagari di Kabupaten Agam. Kemudian berlanjut kepada pemetaan potensi ekonomi kreatif tiap nagari,” terang Popi.

Setelah tuntas pada pendataan dan pemetaan potensi ekonomi kreatif, akan lebih dikerucutkan pada skala prioritas.

Dari hasil pengembangan dan pendampingan itu kemudian diserahkan berupa data dan peta potensi sehingga menjadi roadmap Pemerintah Daerah untuk dilanjutkan pada pengembangan lebih intensif. Karena kewenangan penuh berada pada Pemerintah Kabupaten Agam itu sendiri.

“Sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa Danau Maninjau paling menonjol dan menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat saat ini. Bukan berarti potensi lainnya tidak menonjol, namun kebetulan pada hari ini semua mata memandang pada potensi besar keindahan Danau ini,” terangnya.

Pada kesempatan emas ini lanjutnya, kita dapat menggali kembali potensi yang sesungguhnya Danau Maninjau sudah terkenal sejak dahulu kala.

Dan ketika Pemerintah Pusat sedang fokus melakukan rehabilitasi pelestarian Danau Maninjau, namun dari kita juga harus tertuju pada sisi lain.

Membantu Pemerintah Kabupaten Agam yang tidak hanya pendataan dan pemetaan potensi saja. Melainkan langkah-langkah menolong masyarakat dalam pendampingan.

Membiasakan masyarakat terbiasa menggali potensi sektor selain yang dulunya sudah sangat baik, namun mungkin terlupakan.

“Nah ini yang kita kembali dan sebenarnya memiliki potensi dengan beragam impact luar biasa ke segala sektor bahkan ke sektor pertanian sekaligus. Dari Tanjung Raya berlanjut ke daerah lain bahkan sampai ke Tiku,” tutup Sekretaris ADKI Pusat tersebut. (rud)

The post ADKI Sumbar Tancap Gas Wujudkan Desa Kreatif di Agam appeared first on Prokabar.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, Wahyu Bestari mengatakan hal tersebut berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Agam Tahun 2020.

Dijelaskan, IDM merupakan perhitungan komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan.

Artinya, indikator dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.

“Di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan nagari untuk mensejahterakan nagari,” jelas Wahyu Bestari dilansir dari MC Agam, Jumat (17/7).

Berdasarkan IDM tahun 2020, tercatat tiga nagari berstatus nagari mandiri. Tiga nagari tersebut antara lain Nagari Tiku Selatan, Nagari Lubuk Basung, dan Nagari Panampuang.

“Status mandiri adalah status IDM tertinggi. Kabar baiknya Nagari Tiku Selatan masuk 3 desa terbaik se Indonesia dengan poin 0,8957,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari harus menghasilkan pemerataan dan keadilan.

Didasarkan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

“Dalam hal ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari,” ulasnya.

Sementara itu, 47 nagari di Kabupaten Agam berstatus nagari maju. 31 nagari masih berstatus nagari berkembang.

“Dengan berubah status Nagari Pagadih dari tertinggal menjadi berkembang, artinya tidak ada lagi nagari tertinggal di Agam,” tuturnya.

Dikatakan untuk alasan Nagari Pagadih berubah status karena kantor wali nagari dan Pelayanan Kesehatan sudah berdekatan, serta mudah diakses. Kemudian indikator evakuasi, seperti irigasi juga sudah tersedia.

“Untuk penurunan status tidak ada skemanya, karena saat ini tiap tahunnya nagari lancar menerima pendanaan, yang ada berubah status menjadi lebih baik,” terangnya lagi.

Pihaknya berharap, nagari saat ini yang statusnya masih berkembang untuk bisa menaikan status menjadi nagari maju. Dikatakan, nagari mandiri dan maju tidak begitu memiliki perbedaan mencolok.

“Bedanya di poin saja yang lebih tinggi. Semoga nagari-nagari yang berkembang dapat meningkatkan IDM-nya,” ujarnya berharap. (*)

The post Kini Tak Ada Lagi Nagari Tertinggal di Agam appeared first on Prokabar.

Kepala DPMN Agam, melalui Kabid Bina Permberdayaan Nagari, Zulkarnaini di ruangan kerjanya, mengatakan, perbup ini tentang peta, penegasan dan penetapan batas desa atau nagari, yang sudah diajukan kepada Biro Hukum Pemprov Sumbar pada September 2019.

“Kedua nagari persiapan yang sudah masuk tahap perbup yaitu Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso dan Nagari Persiapan Nan Limo Kecamatan Palupuah. Perbub dibentuk jika batas nagari sudah ditentukan dan dimuat dalam berita acara,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Kamis (3/10)

Dijelaskan, apabila perbup sudah diverifikasi langsung disahkan dengan ditandatangani oleh Bupati Agam. Kemudian diminta nomor registernya kepada pemerintah pusat melalui Pemprov Sumbar.

“Setelah memiliki nomor register, baru kita bentuk perda terkait pembentukan nagari definitif,” sebutnya.

Saat ini Agam memiliki 16 nagari persiapan dan dua diantaranya sudah masuk tahap pembentukan perbup. Keduanya dibentuk sebagai nagari persiapan pada 2017. Sedangkan 14 nagari persiapan lainnya ada yang dibentuk 2017 dan 2018.

“Pada umumnya semua terkendala dengan batas nagari yang menjadi syarat pokok dalam pembentukan nagari definitif. Sehingga prosesnya menjadi lama dan membutuhkan waktu yang panjang,” imbuh Zulkarnaini.

Namun pihaknya mengharapkan Wali Nagari Persiapan bisa dengan cepat menyelesaikan batas nagari, sebab status sebagai nagari persiapan maksimal hanya tiga tahun. Apabila melebihi waktu yang ditetapkan, maka nagari persiapan kembali bergabung dengan nagari induk. (*/hdp)

The post Ini Dia Calon Dua Kenagarian Baru di Kabupaten Agam appeared first on Prokabar.

BPS menegaskan, Desa Wisata yang tercatat ini dengan barometer perekonomiannya ditopang oleh sektor pariwisata. Dari persebarannya, desa wisata paling banyak berada di Jawa dan Bali, yaitu 857 desa, Sumatera 355 desa, Nusa Tenggara 189 desa, Sulawesi 119 desa, Kalimantan 117 desa, Papua 74 desa, dan Maluku 23 desa.

“Ini sesuai keinginan presiden. Ke depan pertumbuhan ekonomi tidak didasarkan pada sektor yang bergantung pada sumber daya alam, karena akan habis. Banyak potensi desa, yang saya highlight pariwisata,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (11/12) kemarin.

Dari jumlah 1.734 Desa Wisata, lanjut Suhariyanto, adalah yang sudah dimasukkan ke dalam peraturan daerah (Perda). Di luar itu masih banyak desa dengan potensi wisatanya yang tersebar di berbagai daerah.

“Kita mengetahui banyam Desa yang memiliki spot-spot wisata yang Instagramable. Mereka terus berkembang. Namun mereka belum mendapat pengakuan dari pemerintah,” papar Suhariyanto.

Suhariyanto berharap, ke depan Indonesia tidak lagi sekadar mengandalkan sektor berbasis sumber daya alam (SDA). Namun pertumbuhan ekonomi juga bisa ditopang dengan sektor pariwisata.

“Betapa kayanya kita dengan potensi pariwisata. Dan ke depan harapan kita pariwisata dan ekonomi kreatif semakin bagus. Itu yang ingin kita tunjukkan,” cetus Suhariyanto.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pengembangan Desa Wisata akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apalagi, dana desa boleh dipergunakan untuk pariwisata sejak September 2018 hingga tahun depan.

“Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah setuju dana desa digunakan untuk kegiatan pariwisata. Kemendes mensyaratkan penggunaan dana desa untuk sektor wisata harus melalui badan usaha milik desa (bumdes). Tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” jelas Menpar Arief Yahya.

Selain dana desa, Menpar Arief Yahya juga menyebut pembiayaan untuk pengembangan obyek wisata bisa dari skema lain yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata, Dana Reksa terutama untuk investasi besar, program kemintraan bina lingkungan BUMN, dan kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Kredit FLPP bisa digunakan para pengelola obyek wisata untuk membangun homestay dengan bunga flat 5 persen dan masa pinjaman hingga 20 tahun. Saya sangat berharap pengunaan kredit dalam pengembangan obyek wisata ini tidak berorientasi pada profit, melainkan pada peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkas Menpar. (*/hdp)

The post Indonesia Punya 1.734 Desa Wisata appeared first on Prokabar.

“Upaya pembangunan desa bersih dari narkoba merupakan langkah strategis yang harus direalisasikan dalam rangka melindungi desa dari ancaman narkoba,” kata Heru

Untuk itu, Heru mengingatkan bahwa narkoba tidak hanya menyerang wilayah yang sedang konflik, melainkan desa yang makmur pun menjadi ancaman peredaran narkoba.

Menurut Heru, para sindikat narkoba akan memanfaatkan tingkat pendapatan dan daya beli yang tinggi pada desa yang makmur untuk memasok narkoba. “Bahkan sindikat narkoba telah mampu mengendalikan aparat desa untuk membantu peredaran narkoba. Hal ini dapat dilihat dari kasus sabu di Sumut di mana salah satu Kepala desanya turut terlibat dalam jaringan narkoba,” papar dia.

Mengingat ancaman ini, ia berharap agar ketahanan desa bisa diperkuat untuk menolak peredaran narkoba agar sebuah daerah bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Sebagai langkah antisipasi, Kepala BNN mengatakan masyarakat desa juga harus diberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Selain itu, BNN juga mengajak berbagai sektor terkait untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat pada pelabuhan tikus yang ada di kawasan pesisir.

“Karena itulah kerja sama dengan Kementerian Desa ini menjadi hal yang sangat penting ,”tegas dia. (*/hdp)

The post Ini Langkah BNN Lindungi Pedesaan dari Peredaran Narkoba appeared first on Prokabar.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masarakat, pemerintah setempat menggelar bursa inovasi desa atau nagari di Pasaman, Rabu (10/10).

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menjelaskan di Pasaman, kapasitas nagari menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif nagari membangunan masih memiliki keterbatasan.
Keterbatasan itu tampak dalam dalam kapasitas aparatur pemerintah nagari dan masyarakat, kualitas tata kelola nagari, maupun sistem pendukung yang mewujudkan regulisasi dan kebijakan pemerintah daerah.

“Kita tidak ingin hal ini berlarut-larut. Maka dari itu, bursa inovasi ini sangat perlu dilakukan. Biar pemerintahan nagari lebih mantap, tau apa yang bisa memajukan nagarinya dengan menggandeng masyarakat,” kata Bupati Yusuf.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman M Ikhsan mengatakan, kegiatan ini tak lain bertujuan untuk membantu nagari dalam meningkatkan pembangunan. Apakah itu segi pembangunan SDM hingga ekonomi kerakyatan. (Ola)

The post Keren, Bursa Inovasi Desa Hadir Di Pasaman appeared first on Prokabar.

“Dalam sejarah anggaran di negara kita,  187 triliun dalam 4 tahun, gede sekali. Oleh sebab itu, penggunaannya harus tepat sasaran. Apa yang diperlukan desa itu, kerjakan dengan dana desa ini,” 

Ungkap Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7).

Ia juga memberikan contoh seperti pekerjaan irigasi, jalan maupun keperluan produktif lainnya. Selain itu Kepala Negara juga menyampaikan agar setelah desa mendapatkan anggaran, pembelian barang-barang material itu tetap dibeli di desa atau sekitarnya dan jangan di kota.

“Untuk apa? agar uang itu beredar di situ terus, perputaran uangnya ada di desa, perputarannya ada di lingkup Kecamatan. Jangan dilarikan ke kota lagi, ke kota nanti lari ke Jakarta uangnya, lari ke Jakarta lagi,” tegas Presiden meski ada keuntungan atau lebih murah jika dibeli di kota.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh aparat desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan juga aparat TNI/Polri yang juga ikut menjaga suasana kondusif saat pilkada serentak lalu. (*/hdp)

The post Presiden : Sejak 2015 Telah Dikucurkan Dana Desa Rp187 Triliun appeared first on Prokabar.

Kegiatan selama tiga hari berturut-turut tersebut menargetkan BUMNag model menjadi percontohan nasional.

Staf Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Febby Dt. Bangso menyebutkan, seluruh peserta yang hadir agar serius dan bersungguh-sungguh untuk mengelola dan membangun BUMNag yang dikelola.

Saat ini tercatat 140 BUMNag dan diundang hadir dalam kegiatan Bimtek dan akan mendapatkan dana stimulan yang lebih besar dari Kementrian Desa nantinya.

“Kami harapkan BUMNag di Sumbar ini menjadi percontohan. Dengan itu BUMNag akan menjadi perhatian dari pemilik modal, terutama bank,”kata Febby.

Untuk memajukan BUMNag lanjutnya, diperlukan ide yang kreatif. Terutama menjadikan masalah di nagari tersebut menjadi peluang. Menjalin kerjasama dengan Akademisi seperti Unand, Media Masa, atau mencari informasi di Jaringan Internet terkait pengelolaan sebuah BUMNag atau BUMDes di Web Kementerian Desa dan PDTT RI.

“Selain itu, kita sudah digandeng Bank Nagari Indonesia (BNI) untuk membantu modal maupun hal lainnya,” lanjutnya.

Produk-produk bank yang dapat dimanfaatkan untuk usaha BUMNag adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena pemanfaatan KUR masih sangat minim. Secara keseluruhan baru mencapai 38 persen.

Disisi lain, masyarakat petani khususnya enggan mengurus KUR. Alasannya sulit dan tidak ada waktu.

Pemanfaatan dana desa jangan hanya untuk pembangunan jalan semata. Hendaknya juga mengembangkan BUMNag sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Majunya BUMNag tidak hanya mengutamakan untung rugi, tapi juga pada dampak sosial.

“Sosial benefitnya akan ada jika BUMNag maju. Contohnya usaha keuangan perbankan, dengan mempermudah masyarakat adalah sosial benefit,” tutup Staf Ahli Menteri Desa dan PDTT tersebut. (rud)

The post Febby Dt. Bangso Berharap BUMNag di Sumbar jadi Model Percontohan Nasional appeared first on Prokabar.