Menurut Syamsul Bahri, Kabupaten Agam harus kreatif, inovatrif dan produkif. Sebab itulah DPC PKB Kabupaten Agam menyusun program kerja yang bisa mendorong pembangunan ekonomi,  pendidikan dan sinergitas generasi milenial dengan Ninik Mamak.

Sinergi tersebut, kata Syamsul Bahri, untuk menjaga nilai-nilai religius dan budaya Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.

“Kami menyebut program ini sebagai empat pilar program pokok,” ungkap Syamsul Bahri.

Syamsul Bahri yakin masyarakat akan menerima program DPC PKB Agam. Bahkan ampu bersaing dalam pesta demokrasi tahun 2024.

“Kami hadir dengan solusi untuk masyarakat Agam, kami optimistis akan mendapatkan kursi di pesta demokrasi nanti,” pria yang lahir dari Kabupaten Agam tersebut.

Syamsul Bahri membeberkan, DPC Agam menargetkan empat kursi pada Pilkada 2024. Target tersebut realistis dengan basis massa PKB di beberapa dapil.

“Sebab itulah kami optimistis mendapatkan suara di dapil tersebut,” ungkap pria yang sedang menamatkan program Doktoran di Universitas Andalas tersebut.

Sebelumya DPP PKB mengukuhkan Syamsul Bahri sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Agam dengan masa bhaktis 2021-2026.

Pengukuhan itu setelah Musyawarah Cabang (Muscab) PAC se-Kabupaten Agam di Hotel Truntum Padang, Jumat (27/10).

The post Ketua DPC PKB Agam Syamsul Bahri Luncurkan Program 4 Pilar appeared first on Prokabar.

“Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori “sedang”,” kata Kepala BPS Dr. Suhariyanto kepada wartawan di Gedung 3 lantai 1 BPS, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, Senin (29/7).

Menurut Kepala BPS itu, perubahan angka IDI pada periode 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79), dan peningkatan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25).

Jika dilihat lebih mendalam, lanjut Kepala BPS,  pada periode tahun 2017–2018, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan.

Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat 4,41 poin, dan variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang meningkat 3,19 poin.

“Sementara dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang menurun 1,88 poin, dan variabel Kebebasan Berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin,” terang Suhariyanto.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009–2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2014–2018, angka IDI berada di kisaran angka 70an.

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Hal ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu.

Mengenai IDI di tingkat provinsi, Kepala BPS Dr. Suhariyanto mengemukakan, pada periode 2017–2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi.

“Namun begitu, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”,” jelas Suhariyanto.

Provinsi DKI Jakarta, menurut Kepala BPS, berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08; diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37. Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara dengan nilai IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82, setelah tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun 2017, menurut Suhariyanto terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini.

“Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur, masingmasing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin.  Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin,” pungkas Suhariyanto. (*/hdp)

The post Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Meningkat Jadi 72,39 appeared first on Prokabar.

Sebagai salah satu Negara Demokrasi Terbesar Di Dunia, Indonesia dianggap mampu melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi.

“Kita harus bangga, Indonesia menjadi teladan Bagi  negara-negara di seluruh dunia dalam membangun peradaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena mampu menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara serentak,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (14/4).

Sebagai negara demokrasi yang mampu menyenggarakan salah satu Pemilu terbesar di dunia, harus didorong dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator kesuksesan Pemilu. Untuk itu, Tjahjo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

“Mari Kita Semua Saling mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan santun kepada seluruh warga masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing, ajak keluarga,  saudara, kerabat dan tetangga dengan penuh kekeluargaan, bersuka ria, gembira, ceria dan bahagia. Ayo berbondong-bondong datanglah ke TPS pada Rabu 17 April 2019. Luangkanlah Waktunya Sejenak untuk NKRI tercinta ini. Gunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab konsitusional kita mendukung pembangunan peradaban demokrasi Indonesia yang berkualitas,” ajak Tjahjo.

Tjahjo juga mengajak masyarakat untuk membantu penyelenggara Pemilu dengan menggunakan hak suara secara tertib sehingga Pemilu berjalan lancar dan damai.

“Mari kita dengan penuh kerelaaan gotong royong bantu penyelenggara Pemilu yang telah bekerja keras sukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019 dengan tertib, aman, lancar dan damai,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Pemilu Indonesia Jadi Teladan Dunia dalam Demokrasi appeared first on Prokabar.