Salah satu alasan penundaan adalah faktor keamanan dan kondisi yang kurang kondusif di lapangan, khususnya terkait imbas aksi demo di Jakarta.

Dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu, operator kompetisi BRI Super League 2025/2026 mengeluarkan surat resmi dengan nomor: 1280/LI-COR/VIII/2025, mengenai penundaan pertandingan ini.

I.League menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk pada akhirnya menunda pertandingan ini dimulai dari regulasi Kompetisi BRI Super League 2025/2026 Pasal 23 ayat 6 tentang jadwal pertandingan.

Selanjutnya penundaan ini juga tidak terlepas dari rekomendasi Kepolisian Daerah Banten terkait pelaksanaan laga Persita vs Semen Padang FC dan ditambah permohonan resmi dari Persita Tangerang untuk penundaan pertandingan.

Berdasarkan hasil kajian dan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif, I.League secara resmi menunda pertandingan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Sehubungan dengan keputusan ini, I.League mengimbau kepada klub tuan rumah, Persita Tangerang, untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

I.League menuliskan mereka berkomitmen untuk selalu mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya kompetisi. Jadwal terbaru pertandingan akan diumumkan setelah koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

Selain pertandingan Persita Tangerang vs Semen Padang, pertandingan pekan keempat BRI Super League yang turut mendapatkan penundaan adalah PSM Makassar ve Persebaya Surabaya dan Persib Bandung vs Borneo FC.(*)

The post Imbas Demo Jakarta, Laga Persita vs Semen Padang FC Resmi Ditunda appeared first on Prokabar.

Selain bapak-bapak, juga terlihat seorang ibu yang menggendong balitanya berusia 3 tahun.

“Anak saya ini demam kemarin malam, dan karena tadi kehujanan, serta panasnya naik turun, saya coba periksakan. Mudah-mudahan membaik,” sebut Annisa, menceritakan kondisi anaknya, khaira yang masih demam.

“Apa keluhannya pak,” sebut seorang petugas medis di dalam ambulan milik Dinas Kesehatan Kota Padang, saat memeriksa salah satu warga.

Sementara itu, Maidestal Hari Mahesa yang juga Tokoh Masyarakat Pasaman Barat, menyebut, bahwa dia telah menghubungi wakil walikota Padang Ekos Albar.

Sementara salah satu pewarta, Lia, terlihat sibuk menginformasikan ke salah satu grup whassap kesehatan, terkait tingginya kebutuhan mobil kesehatan, dimana dalam grup whassap tersebut juga terdapat gubernur dan biddokkes polda sumbar, hingga Kadinkes Sumbar.(adh)

The post Dinkes Padang Kerahkan Ambulan ke Mesjid Raya Sumbar appeared first on Prokabar.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa mengkritik beberapa kebijakan seperti sulitnya perizinan menggunakan fasilitas kampus, kewajiban pemindahan faskes ke klinik kampus, kurangnya tenaga pendidik dan kurikulum kampus yang tidak berkesinambungan.

“Hari ini kita berkumpul untuk mengkritik dan mempertanyakan kampus yang tidak rasional, kebijakan yang ujungnya adalah bisnis kampus dan tentu saja kebijakan yang merugikan mahasiswa,” teriak salah satu orator pada saat aksi.

Mahasiswa juga menuntut rektor dan pimpinan kampus untuk menemui mahasiswa, namun hal tersebut tidak direspon.

Akibatnya sempat terjadi aksi bakar bakaran di depan rektorat kampus UIN tersebut.

“Sebenarnya kita sudah berulang kali untuk meminta dialog dengan rektor, namun tidak pernah terlaksana, karena berbagai alasan, hari ini mahasiswa berkumpul dan berunjuk rasa sebagai puncak kekecewaan atas kebijakan kampus,” kata Presiden Mahasiswa, Zaki di depan peserta aksi.

Akibat aksi mahasiwa tersebut, membuat proses perkuliahan terganggu, karena hampir seluruh mahasiswa di berbagai fakultas ikut dalam aksi unjuk rasa ini.(laf)

The post Ratusan Mahasiswa UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi Demo Rektor appeared first on Prokabar.

Mengambil titik kumpul di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat (PWI Sumbar) Jalan Bagindo Azis Chan, Kota Padang, sekitar pukul 14.00 WIB, ratusan wartawan itu melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor dan dikawal pihak kepolisian.

Sesampai di kantor Gubernur Sumatera Barat, para jurnalis pun berorasi, menabur bunga hingga melepas kartu pers sebagai bentuk aksi protes terhadap pengusiran itu.

“Kami menuntut keadilan atas insiden pengusiran wartawan saat peliputan pelantikan wakil wali kota Padang di auditorium Gubernur Sumbar kemarin,” kata Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas dalam orasinya

Aidil menyebutkan aksi demo wartawan dari seluruh daerah di Sumbar itu adalah bentuk kemarahan wartawan atas tindakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini.

“Sudah banyak insiden yang melecehkan wartawan. Ingat kita dulu dilarang wawancara oleh ajudan gubernur. Lalu berita kita dibilang hoaks oleh gubernur dan sekarang kita diusir dalam peliputan,” kata Aidil.

Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar Novrianto menyebut tindakan pengusiran wartawan adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang Pers Pasal 18 yang bisa dipidana 2 tahun penjara.

“Hari ini kita datang untuk menuntut keadilan. Selesai aksi demo ini kita akan membuat laporan polisi terhadap dugaan pidana pelanggaran UU Pers,” kata Novrianto.

Dalam aksi itu, para jurnalis juga membubuhkan tandatangan pada spanduk bertuliskan Pers Sumbar Melawan sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik. (mbb)

The post Meliput Pelantikan Wawako Diusir, Ratusan Wartawan Demo di Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

Aksi itu rencananya akan digelar di dua titik lokasi, yaitu Kantor Gubernur Sumatera Barat dan Mapolda Sumbar dengan titik kumpul kantor PWI Sumbar.

Demikian seryan aksi tersebut oleh Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) dengan tema “Lawan Upaya Menghalangi Menghalangi Kerja Jurnalis”.

Mengambil titik kumpul : Kantor PWI Sumbar, wartawan akan bergerak ke Kantor Gubernur Sumatera Barat dilanjutkan ke Polda Sumbar mulai pukul 14.00 WIB (berkumpul 13.00 WIB).

Dress code :  Baju Hitam,” demikian seruan aksi tersebut yang beredar di sejumlah Group WhatsApp Selasa pagi.

Seruan itu juga menyertakan list nama yang akan diisi para jurnalis yang akan ikut aksi tersebut.

Sebelumnya, empat organisasi jurnalis di Sumbar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk protes pengusiran wartawan saat prosesi pelantikan Wakil Walikota Padang.

Kempat organisasi itu adalah AJI Padang, PFI Padang, IJTI Sumbar dan PWI Sumbar.

Tak hanya itu, LBH Pers Padang juga mengecam pengusiran wartawan itu dengan menyebut sebagai tindak pidana. (Mbb)

The post Buntut Pengusiran Pelantikan Wawako Padang, Insan Pers Gelar Aksi ke Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

Kedatangan kaum ibu para pendemo tersebut, disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya H. Adlisman, S. Sos, M. Si., Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, Waka Polres Kompol Alwi Haskar, Kepala Dinas PMD Dharmasraya Hasto, Camat Pulau Punjung Julius Monti Labiah, serta gabungan personil Polri, TNI, Pol PP.

Koordinator lapangan (Korlap) pendemo, Eriandus Tuanku Rajo Nan Sati, juga merupakan Rajo Pulau Punjung, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, pada umumnya tidak puas dan tidak menerima hasil penghitungan suara dalam pemilihan wali Nagari serentak dilaksanakan 20 Oktober 2022 silam, karena diduga sarat dengan kecurangan.

“Kami atas nama masyarakat tidak Terima dengan hasil perhitungan suara dilakukan panitia pemilihan wali Nagari, karena diduga banyak kecurangan, serta penuh dengan intrik yang merugikan Demokrasi masyarakat Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, ” Tegas Eriandus.

Dalam kesempatan itu, Ia berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, untuk dapat menyelesaikan sengketa Demokrasi pemilihan wali nagari di Kenagarian IV Koto Pulau PunjungPunjung secepatnya, sehingga jadwal pelantikan Wali Nagari yang direncanakan akan berlangsung tanggal 8 Desember 2022 akan datang.

Sesuai dengan temuan kami dilapangan, bahwasanya dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari, terkusus di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung terdapat banyak kecurangan dilakun panitia, sehingga minciderai Demokrasi negara yang kita cintai ini.

‘Kami berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, untuk menunda pelantikan kususnya Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, sebelum sengketa diselesaikan dengan baik sesuai aturan. Karena kami disini menuntut keadilan, sehingga benar-benar melahirkan pemimpin yang bersih, jauh dari intrik kecurangan, ” Tegas Eriandus.

Sebagai warga taat aturan, kami telah mengikuti tahapan-tahapan serta prosedural dalam menuntut keadilan. Namun belum mendapatkan titik temu yang jelas dan relefan. Hingga, hari ini, kami secara bersama menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah, dan penegak hukum, agar meluruskan dan menindak pelaku kecurangan Demokrasi yang berada di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung.

Dalam pertemuan antara pemerintah Daerah,, dipimpin Sekda H. Adlisman, S. Sos, M. Si., dengan pihak perwakilan pendemo, menghasilkan bahwasanya aspirasi yang disampaikan perwakilan pendemo akan disampaikan ke Bupati Dharmasraya sebagai pucuk pimpinan daerah. (fatafza)

The post Ratusan Induak-induak Warga Nagari IV Koto Pulau Punjung Geruduk kantor Bupati Dharmasraya appeared first on Prokabar.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Cinta TNI – Polri menggelar aksi tersebut karena merasa tersinggung dengan pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai “gerombolan lebih-lebih ormas”.

Salah seorang perwakilan massa aksi, Nofrizal mengatakan, pihaknya menuntut agar Simbolon meminta maaf secara tertulis kepada institusi TNI.

“Effendi Simbolon harus menemui Bapak Panglima TNI dan Bapak KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) secara berhadapan,” ujarnya.

Jadi, tegas dia, permintaan maaf Simbolon disampaikan tidak melalui ucapan saja seperti yang disampaikan yang bersangkutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9) kemarin. 

Permintaan maaf harus disampaikan secara tatap muka kepada Panglima TNI dan KSAD.

“Effendi Simbolon juga harus mencabut (pernyataannya) dan meminta maaf tentang ormas yang mengatakan ormas itu gerombolan,” sebut Nofrizal.

“Kami ormas merupakan organisasi yang terdaftar di Kesbangpol, terdaftar di Kemenkumham. Kami punya aturan masing-masing, punya AD/ART masing-masing. Jadi, kami bukan gerombolan preman yang bikin onar di Indonesia ini,” imbuhnya.

Pihaknya juga menuntut anggota dewan baik yang di pusat maupun yang di daerah agar bisa berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Jangan sampai bikin gaduh.

Aksi dilakukan sekitar pukul 09.30 WIB hingga sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam aksi, massa membawa spanduk yang bertuliskan aspirasi mereka. 

Ada juga spanduk yang menampilkan foto Simbolon yang diberi tanda silang. Massa aksi datang dengan menggunakan seragam dan atribut Ormas atau LSM masing-masing.

Massa aksi ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Padang. Hanya saja anggota dewan saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa. Kantor DPRD Padang juga terpantau sepi dari aktivitas.

Jadi, perwakilan massa aksi akan menyampaikan tuntutan mereka kepada pimpinan DPRD Padang pada Senin (19/9) mendatang.

Informasi yang dihimpun, massa aksi yang mengikuti demo kali ini berasal dari Ormas dan LSM, seperti Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, LSM Lumbung Informasi Rakyat, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri, dan sebagainya. (mbb)

The post Ormas Demo di Kantor DPRD Padang Tuntut Effendi Simbolon Minta Maaf Secara Langsung appeared first on Prokabar.

Dari 30 orang anggota DPRD Dharmasraya, hanya 7 orang bersedia menemui ratusan masa pendemo. Diantaranya Pariyanto, S. H, (PDI Perjuangan) Ir. H. Adi Gunawan, M. M, (Golkar) Sasmi Erli, S. Pd. I, (Golkar) Irmon, S. Hut, (PKS) Yulindo Sari Muhtar, S. E (PAN) Ampera Dt Labuan (Nasdem) Salman, S. Sos, (Demokrat). 1 orang izin sakit, sedangkan 22 orang lagi entah dimana rimbanya.

Menurut Plt Sekwan Dharmasraya Syamsuardi, ketika dikonfirmasi awak media menyebutkan, pihak sekretraiat telah menyampaikan kepada seluruh anggota dewan. Selain itu, juga telah menghubungi mereka melalui telpon seluler.

Muhammad Hasbih, koordinator aksi, dari tiga perguruan tinggi berada di Kabupaten Dharmasraya, meliputi Univiersitas Dharmas Indonesia (Undhari) , Universitas Andalas (Unand), dan STITNU, dalam orasinya menyampaikan 10 poin tuntutan. Diantaranya mendesak pemerintah agar menstabilkan kembali harga minyak goreng (Migor) sesuai dengan kemampuan masyarakat. Serta mendesak pihak pemerintah mengusut tuntas pelaku penimbun Migor.

Menuntut, agar transparan mengenai data bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan daerah. Mendesak DPRD agar mendorong Bupati Dharmasraya untuk membentuk team supervisi, dengan melibatkan mahasiswa Dharmasraya, agar terang benderang pelaku kecurangan dalam perdagangan Migor.

Selanjutnya, supaya mengawasi secara merata kebutuhan BBM di Kabupaten Dharmasraya, dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan BBM jenis Solar.

Mahasiswa tersebut juga dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Terpenting lagi, para wali nagari agar tidak ikut serta mendeklarasikan Jokowi 3 Periode. Mendesak Presiden Jokowi, agar memecat 4 menteri yang telah membuat propaganda presiden tiga periode. Terakhir, menuntut pembentukan team pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.

Miris benar rasanya, tuntutan masa unjuk rasa, mewakili suara rakyat, namun di tandatangani oleh 7 orang nggota DPRD dari 30 jumlah anggota dewan terhormat di pilih oleh rakyat itu.

“Inilah cermin wakil rakyat yang sudah duduk di kursi empuk, lupa akan rakyatnya. Saat mencalonkan diri, mengemis dan memohon kepada masyarakat untuk mendapatkan suara. Setelah duduk, tidak memikirkan lagi kesulitan rakyat yang diwakili,” sebut Hasbih sedikit geram.

Ia juga menambahkan, pada prinsipnya kami datang kekantor DPRD, untuk menyampaikan keluhan masyarakat yang diwakili. Namun, ketika warga ingin mengadukan nasibnya, malah “Cigin,” alias kabur.

Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, didampingi wakil Ketua Adi Gunawan, bersama 5 orang rekannya yang lain, memberikan apreasiasi kepada mahasiswa yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat Dharmasraya, umumnya rakyat Indonesia.

“Adapun tuntutan mahasiswa secara tertulis dan telah ditandatangani ini, secepatnya akan disampaikan ke tingkat Provinsi, dan Pusat. Sedangkan tuntutan tertuang dalam poin nomor 4, 5,dan 6, akan disampaikan ke pihak pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya,” jelas Pariyanto.

Sebagai “saluang asok, ” Penyambung lidah masyarakat, lembaga DPRD Dharmasraya, akan sesegera mungkin menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke tingkat lebih tinggi , tukuk Adi Gunawan, mengakhiri.

Masa pendemo juga dikawal ketat oleh pasukan Polri, TNI, Pol PP, BPBD, dan Perhubungan. Walaupun sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan pasukan pengamanan, namun tidak berselang lama, tanpa ada kericuhan. Setelah tuntutan diterima oleh pihak DPRD Dharmasraya, maka para pendemo membubarkan diri dengan tertib, dan aman. (fatafza)

The post Aliansi Mahasiswa Dharmasraya Unjuk Rasa, 75 Persen Anggota Dewan Menghilang appeared first on Prokabar.

Jhon Kanedi, melihat perbedaan suatu aksi atau unjuk rasa bila ditinjau dari sifat dan tujuan demo kemaren ada kepentingan politik kelompok. Apalagi, mereka datang ke Kejati kemaren hanya 10 orang tidak ada antusias masyarakat dan yang datang itu bukan masyarakat yang berdomisili di Pessel.

“Saya kemaren melihat dari jumlahnya, hanya 10 orang saja yang datang di situ, dan masyarakat yang datang itu bukan masyarakat yang berdomisili di Pessel, artinya mereka diduga dibayar sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan politik, kalaupun dilihat dari gerak geriknya mereka tidak paham persolan,” ujarnya pada Prokabar.com Jumat (8/10).

Jhon Kanedi menjelaskan, pendemo yang dimaksud ialah apabila demo itu dalam skala kecil yakni berkisar puluhan orang, bisa ditebak itu pesanan atau bayaran dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik.” Jumlah orangnya kemaren hanya 10 orang dan dilihat tidak ada antusiasnya, karena sebagian mereka tidak paham persoalan dan hanya ikut-ikutan,” ulasnya.

Ia menambahkan, bisanya kalau orang demo atau menuntut konflik politik atau konflik hukum dengan jumlah orang yang banyak, ini hanya 10 orang dan orasinya kemaren juga tidak berkualitas yang lain hanya ikut-ikutan.

“Kalau saya lihat kemaren tuntutan mereka tidak menguasai konteks persoalan dan banyak yang menoton pasti kecenderungannya mereka hanya ikut-ikutan karena tidak paham substansi tuntutan dan diduga mereka dibayar oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perbedaannya sangat jelas. Mereka yang datang ke Kejati kemaren bukan murni mementingkan daerah, tapi lebih mementingkan kepentingan pribadi, mereka tidak murni gerakan idealis.

Jika gerakan itu idealis, maka tidak bisa diukur dengan uang, gerakan mereka di Kejati kemaren itu bisa diukur karena jumlahnya sedikit dan konteks ditanya juga tidak dikuasainya.

Demokrasi memang membolehkan adanya perbedaan ide, cara pandang dan sikap, termasuk pro dan kontra. Namun para pendemo yang menuntut Kejati kemaren diduga bayaran.

Menurutnya, penegak hukum itu penuh tantangan karena dituntut adil, tidak mudah tergoda, dan tegas dalam menentukan keputusan. Penegak hukum sangat paham soal kasus mana yang dipolitis dan mana yang lebih merusak. Penegak hukum juga lebih melihat azaz manfaat kestabilan daerah, tutupnya. (min)

The post Demo di Kejati Sumbar, Diduga Dibayar oleh Orang Punya Kepentingan Politik appeared first on Prokabar.

Kapolres Pessel, AKBP Sri Wibowo, saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagia tersangka dan pelaku sudah ditahan.

“Sudah kami ditetapkan tersangka dan pelaku sudah ditahan,” ujarnya kepada wartawan di Painan Selasa (23/3).

Kapolres menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang mendalam.

“Kepemilikan sajam kita profesional, apabila terbukti melanggar tetap kita proses,” terangnya.

Ia diamankan Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa sebilah pisau. Benda tajam itu ia selipkan dalam tas kecil yang disandangnya.

Polisi mengamankan yang bersangkutan di Jalan dua lajur H. Ilyas Yakub atau di sekitar salah satu hotel di Painan. (min)

The post Polisi Tetapkan Tersangka kepada Pendemo di Kejari Painan  appeared first on Prokabar.

Sebelum tiba ke kantor DPRD Tanah Datar, masa terlebih dahulu melakukan longmarch dari depan istano Pagaruyung ke kantor DPRD. Sesampai di DPRD, masa lansung dihadang oleh puluhan personil kepolisian resort Tanah Datar.

Unjuk rasa yang dilakukan gabungan mahasiswa dari berbagai Universitas ini, dalam orasinya menyuarakan revolusi. Bekali kali mahasiswa berteriak revolusi jelang diperbolehkan masuk kehalaman kantor DPRD setempat.

Dihalaman kantor DPRD, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban sambil berorasi dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk wakil rakyat di parlemen.

Selain itu, dalam orasinya mahasiswa juga mempertanyakan kinerja pemerintah, dan 1 tahun DPRD Tanah Datar.

“Bagaimana janji dan bujuk rayu DPRD saat kampanye untuk masyarakat Tanah Datar. Kami kesini mempertanyakan hak hak dari rakyat Tanah Datar,” ujar salah seorang orator.

Tampak menyambut aksi mahasiswa ini ketua DPRD Tanah Datar, Roni Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Anton Yodra, dan beberapa anggota DPRD lainnya. Sampai berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlansung di DPRD Tanah Datar.(eym)

The post Gabungan Mahasiswa Tanah Datar Kembali Berunjuk Rasa ke DPRD appeared first on Prokabar.

Tak lama berselang, mulai terjadi pergesekan antara massa dengan pihak keamanan. Para peserta aksi yang juga terdiri dari para siswa mulai melempari petugas dengan dalih bahwa teman mereka diamankan petugas.

Akibat gesekan tersebut, petugas terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Akibatnya kerumunan massa terpecah dan bubar.

Meskipun begitu saat ini para petugas masih terus berjaga di gedung DPRD Sumbar untuk mengantisipasi gelombang aksi yang berikutnya. (hdp/gas)

The post Demo di DPRD Sumbar Ricuh, Polisi Terpaksa Bubarkan Massa appeared first on Prokabar.

Berseragam pakaian putih hitam, guru SMA dan SMK swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar sebelum gerudug kantor Gubernur, mereka melakukab aksi longmarch ke sejumlah jalan di pusat Kota Padang. Seraya berjalan mereka membentangkan sejumlah spanduk, guru itu juga menyampaikan orasi melalui pengeras suara.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan non zonasi oleh Disdik Sumbar serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada sekolah swasta.

“Pemprov Sumbar sangat diskriminatif dan oligarkis dalam melakukan perekrutan siswa. Sekolah swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah,” tutur Zamril, salah seorang guru di Bukittinggi.

Sejak SMA dan SMK diurus langsung oleh Pemprov, semakin banyak kekacauan di SMA dan SMK swasta di Sumbar. Sekolah swasta tidak lagi diperhatikan seperti saat bersama pemerintah kabupaten kota.

“Dulu kita dapat bantuan, sekarang tidak ada lagi dapat. Jangankan bantuan, beasiswa juga tidak dapat. Bahkan uang Baznas juga tidak dapat padahal itu uang rakyat,” katanya.

Padahal, pemerintah seharusnya memperhatikan juga sekolah swasta agar dapat berlaku adil. Jangan terus-terusan membuka pendaftaran kuota sekolah negeri hinga bertahap-tahap. Mereka meminta pemerintah seharusnya ikuti saja peraturan yang ada, dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik.

Zamril mengungkapkan, tuntutan secara garis besar adalah agar pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai arahan pusat. Hapus sistem optimalisasi PPDB. Hapus sistem PPDB  tahap 2 tahap 3. “Dalam Permendikbud diatur isi kelas hanya 36 siswa, namun Pemda justru menambah hingga 40 siswa. Akibatnya, murid kami berkurang. Dari 250 lebih, setelah adanya optimalisasi daya tampung ini hanya 105 siswa,” ungkapnya.

Usai berkeliling, aksi demo dipusatkan di halaman kantor Gubernur Sumbar. Mereka kembali berorasi dan bernyanyi. Tuntutan agar Pemprov Sumbar bertindak adil dan menjalankan aturan pemerintah pusat kembali diteriakan para guru.

Tak lama berorasi, 10 orang guru perwakilan BMPS Sumbar masuk ke dalam Kantor Gubernur Sumbar untuk melakukan pertemuan.(*)

The post Protes PPDB Non Zonasi, Ratusan Guru SMA Swasta Serbu Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut diawali dengan mendatangi rumah dinas Walikota Padang Mahyeldi di jalan A. Yani dengan membawa bermacam spanduk yang tertulis berbagai tuntutan agar tidak ada pembedaan dan menuntut janji walikota membagikan bantuan sesuai perwako.

Tak berlangsung lama di rumah dinas Mahyeldi, sekitar pukul 09.30 WIB, peserta aksi kemudian bergerak pindah ke gedung DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi yang sama.

Belasan warga yang mengatakan berasal dari keluarga nelayan tersebut menyampaikan aspirasi karena mengaku tidak menerima BLT sama sekali, begitu juga bantuan sembako lainnya padahal mereka termasuk keluarga yang berdampak ditengah pandemi covid-19.

Koordinator aksi M. Rafid mengatakan kepada wartawan, meskipun mereka datang secara beramai-ramai, namun aksi yang mereka lakukan tersebut bukanlah aksi demonsrasi melainkan aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembagian BLT yang dinilai tidak adil dan merata.

“Sejak pemberitahuan adanya bantuan untuk warga yang berdampak covid-19, kami tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah sama sekali. Memang pengurusan ini melalui RT setempat dan telah Kami urus namun sampai sekarang nama Kami tidak terdaftar, justru nama orang yang telah meninggal keluar dan mendapatkan bantuan,” ujar M. Rafid.

Sementara itu, terkait bergeraknya rombongan aksi dari rumah dinas Walikota Padang ke gedung DPRD Kota Padang, M. Rafid mengaku karena mengangap anggota dewan bisa mewakili aspirasi mereka dan berharap bantuan bagi warga terdampak covid-19 diberikan secara merata.

“Karena bapak ibu anggota dewan orang tua kita dan wakil kita di pemerintahan, makanya Kami mengadu kepada yang bisa mewakili suara kami. Kami ingin mendapatkan bantuan, berikan sama rata,” harapnya.

Namun aksi mereka di depan gedung DPRD tersebut tidak berlangsung lama karena personel kepolisian yang datang kelokasi meminta rombongan untuk masuak kedalam ruangan melakukan audiensi bersama anggota dewan yang ada. Kemudian, mereka melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani dan anggota dewan lainnya.

Dengan mendatangi kantor DPRD Padang tersebut, masyarakat berharap para legislator dapat menyampaikan aspirasi mereka pada OPD terkait.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyayangkan adanya warga Kota Padang dari Kecamatan Koto Tangah yang tidak terdaftar dalam BLT COVID-19.

“Kami sudah mendengarkan aspirasi dari warga Kecamatan Koto Tangah, hal ini akan kita bicarakan dengan pihak terkait,” ungkap dia.

Ia menyebutkan akan segera melakukan pertemuan dengan tim gugus tugas COVID-19 Kota Padang. Kemudian terkait BLT tersebut juga akan dibahas pada rapat tersebut.

“Kita akan tetap perjuangan aspirasi rakyat termasuk keluhan warga Kecamatan Koto Tangah tersebut,” kata dia. (mbb)

The post Pertanyakan BLT, Belasan Warga Gerudug Rumah Walikota dan DPRD Padang appeared first on Prokabar.

Ini adalah kali kedua mahasiswa mendatangi gedung rakyat tersebut. Sayangnya kali pertama ketua DPRD dan anggota lainnya sedang melakukan tugas kedewanan ke luar provinsi Sumatera Barat.

Namun kali ini, tanpa sungkan Supardi dalam menemui mahasiswa awalnya didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan Irsyad Safar, serta Wakil Ketua Komisi 1 Eviyandri Rajo Budiman dan Ketua Komisi V Yusuf Abit, sampai di depan kawat berduri yang berada didepan pintu gerbang utara tersebut.

Setelah mendengarkan orasi dari mahasiswa yang disampaikan korlap Rizji dari salah satilu universitas negri di kita Padang, dengan pembawa acara Riki dari salah satu perguruan tinggi swasta didaerah ini, sekitar 10 menit, ketua DPRD Sumbar Supardi meminta izin pada aparat keamanan untuk mendatangi para pengunjuk rasa dan menerima draft tuntutan mahasiswa.

Diminta untuk menanda tangani tuntutan mahasiswa, ketua DPRD SuPardi dan wakil ketua Suwirpen Suub, Irsayad Syafar serta pimpinan komisi Eviyandri Rajo Budiman dan Yusuf Abit menganbil berkas tuntutan untuk dicermati sekitar 30 menit, selanjutnya membuat surat pengantar untuk dilanjutkan pada Presiden, DPR-Ri Serta kementrian, dengan nomor 265/FPP/DPRD-2020, yang ditamda tangani ketua DPRD.

Ketika menemui mahasiswa, ketua DPRD Sumbar berterimakasih pada aktifis yang mau berjuang untuk kepentingan rakyat, pada dasarnya DPRD tetap akan memfasilitasi dan melanjutkan tuntutan mahsiswa,karena kebijakan ada pada pemerintah pusat

“Kami pasti akan menerima dan melanjutkan aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan langsung maupun yang disampaikan mahasiswa, karena itu sudah merupakan kewajiban kani sebagai wakil rakyat,” tutur Supardi.

Ditambahkannya, DPRD Sumbar tidak punya kewenangan dalam memutuskan atau membatalkan produck undang-undang, karena itu nerupakan kewenanagan pemerintah pusat.

“Kami tau apa yang adek-adek sampaikan saat ini akan kami dukung, namun kita memiliki kewenangan masing-masing, nanun apa yang disampaikan tetap kepada instansi terkait, namun secara pribadi-pribadi untuk menolak omnbus law,” tegas Supardi.

Ketika Supardi memberikan surat pengantar dihadapan mahasiswa, semua pesert demo merasa senang dan terharu.

Aksi ditutup dengan fotto bersama para mahasiswa dengan pimpinan DPRD Sumbar, namun mahasiswa tetap menunjukkan kuarang puas.(*/mbb)

The post Ketua DPRD Sumbar Datangi Aksi Mahasiswa Tolak Omnibus Law appeared first on Prokabar.