Kabupaten Tanah Datar bakal mendapatkan alokasi sebanyak 40 Sabodam dari 56 Sabodam yang akan dibangun pemerintah pusat di Sumatera Barat.

Kepala Bidang (Kabid) PSDA dinas PUPR Tanah Datar, Jon Kennedi mengatakan untuk Pembangunan Sabodam di Tanah Datar tahun ini sesuai informasi dari BWSS V dan Balai Sabo Jogjakarta di rencanakan di tiga aliran sungai.

Yaitunya, Batang Malana yang berlokasi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan sebanyak tiga unit, Batang Anai di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto dan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak dua Unit, Batang Pagu-pagu Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto satu unit.

Pembangunan mulai dikerjakan pada September mendatang sesuai kontrak.

“Sesuai Informasi BWSS V Kontrak bulan Ssptember 2024, saat ini Tim Balai Sabo sdg mengklirkan perencanaan, karena baru siap pelaksanaan pengukurannya 15 haari kebelakangan,” kata Jon Kennedi. (eym)

The post Sabodam Dibangun di Tiga Aliran Sungai di Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkannya dalam desiminasi informasi di Media Center Bali Kota PAdang, Rabu (28/11) mendampingi Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Padang, Badri Ahmad.

“Di Padang, curah hujan mencapai 250 meliliter selama durasi hujan, jika lima jam itu bisa mencapai 2.500 meter kubik. Kalau hujannya mulai dari hulu, dari kawasan Indarung, tentu air makin menumpuk. Bisa mencapai 5.000 meetr kubik. Sampai di Indarung dan Lubukbegalung, badan sungai melimpah. Terjadilah banjir kanal. Melampaui tanggulnya,” terangnya.

Dengan kondisi ini, tidak ada pilihan lain selain pencegahan mulai dari hulu DAS sampai hilir DAS. “Pada bagian hulu DAS, harus dipelihara hutannya. Di Padang sendiri, ada 6 DAS yakni Timbalun, Bungus, Arau, Kuranji, Air DIngin dan Kandis, semua hulunya terletak di hutan Bukit Barisan.” terangnya.

Sedangkan di bagian tengah DAS Kota Padang, menurut Isril Berd, air sungai mesti dipanen. Dibuat waduk kecil atau embung. “Kita sudah teliti. Pada tahap pertama ini, ada 24 buah waduk yang mesti dibuat di bagian tengah DAS Kota Padang. Hasil penelitian in sudah kita serahkan ke Dinas Pertanian. Dan Pak Wali Kota juga sudah tahu,” sebutnya.

Dia menyebut, dari 6 DAS yang ada di Kota Padang, mesti dibuat rata-rata tiga dan empat embung di setiap bagian tengah dasnya. Sehingga kelebihan air dari hulu DAS, bisa di-taming. “Kalau luas setiap embung itu 3.000 meter atau 2.00 meter, dia bisa menampung air 3.000 meter. Berarti air d dari hulu ini sudah terinduksi ke waduk,” kata Isril Berd.

Selain membangun waduk, menurut Isril Berd, di bagian tengah DAS Kota Padang, juga mesti diperbaiki saluran sungai. “Pinggir sungai harus dibenahi. Kalau kemarin itu ada longsoran di Bukit Barisan, badan sungai dan pinggir sungai juga tergerus. Sampai-sampai jembatan bisa dihanyutkan. Nah, ini harus dibenahi juga,” paparnya.

Sedangkan di bagian hilir sungai, terutama di daerah permukiman penduduk, seperti di kawasan Bypass, pemerintah daerah harus membenahi drainase sebanyak-banyaknya. “Pemerintah daerah bilang sudah bikin drainase, tapi itu belum cukup.” katanya. (hdp)

The post Pengelolaan DAS Terpadu, Langkah Pencegahan Banjir di Padang appeared first on Prokabar.

“Tiap tahun bencana ini terus meningkat, kondisi ini menandakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sudah banyak yang kritis, yang jumlahnya tiap tahun juga meningkat,” kata Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian LHK, Dra. Siti Meiningsih Msc pada Forum Tematik Bakohumas, di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (12/11).

Berdasarkan data dari Kementerian LHK 2018, menurut Siti, dari total 17 ribu DAS yang ada di Indonesia sebanyak 114 ribu di antaranya harus dipulihkan, di antaranya termasuk 108 DAS dalam posisi kritis.

Dalam RPJM 2015 – 2019, lanjut Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian LHK itu, pemerintah memprioritaskan memulihkan 15   DAS dari 108 DAS kritis itu.

Ke-15 DAS yang diprioritaskan itu adalah: DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Waisekampu, Waiseputi, Moyo, Kapuas, Jenebberang, dan Sapdana.

“Litbang Kementerian LHK menyadari kompleksnya dampak dari dehidrasi lahan ini dan luas lahan kritis  di indonesia yang diperkirakan 11,24 juta ha,” jelas Siti.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memulihkan DAS sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomot 37  tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

“Pemulihan DAS tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola DAS,” tegas Siti.

Sebelumnya Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian LHK Siti Meiningsih menjelaskan, kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja, sejak tahun 2005 lalu telah mencapai sebesar 400 juta dollar AS per tahun.

Ia menyebutkan, meskipun total kuantitas air seluruh pulau di Indonesia terjadi surplus sebersar 449,05 juta meter, sebagaimana disampaikan Bappenas 2015. Namun untuk Jawa dan Bali terjadi defisit sebesar 100 miliar meter dan di Nusa Tenggara mengalami defisit sebesar 2,3 miliar meter.

“Hal ini menyebabkan  jumlah orang yang beresiko berdampak bencan Hydrometerorology akan meningkat dari 1,2 miliar saat ini ke 1,6 miliar pada tahun 2018,” ungkap Siti.

Forum tematik Bakohumas yang mengangkat tema “Pemulihan Daerah Alisan Sungai”itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LH Bambang Hendroyono, Humas Kementerian LHK Ir. Djati Widjaksono Hadi, dan Dirjen Pengendalian DAS Kementerian LHK Ida Bagus Putra Prathama. (*/hdp)

The post Kerap Terjadi Banjir Bandang, 114 Ribu DAS Harus Dipulihkan appeared first on Prokabar.