Tercatat saat ini tidak kurang sebesar Rp 468,9T telah disalurkan oleh pemerintah kepada desa untuk kepentingan Pembangunan di Desa. Adanya Dana Desa ini tentu perlu diimbangi dengan penguatan tata Kelola pemerintahan desa dengan penguatan manajemen.

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan yang baik dan benar dari dana Desa tersebut. Penguatan fungsi manajemen pengelolan pemrintahan desa dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan skill dan pengetahuan yang akan memampukan pemerintah desa dapat mengelola dana desa dan sumber pendapatan lainnya menjadi pelayanan publik yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan di Desa.

Dalam upaya peningkatan kapaitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, pada Tahun 2023 malaksanakan pelatihan tatap muka secara massif yang diikuti sebanyak 131.610 orang terdiri dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa (Sekretaris Desa/Kepala Urusan), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT), dari 33.458 Desa di 33 Provinsi.

Pelaksanaan pelatihan akan memakan durasi waktu kurang lebih 8 Minggu dimulai dari akhir bulan September dan akan berakhir di bulan Nopember 2023.

Peserta pelatihan akan mendapatkan materi pelatihan antara lain materi kepemimpinan, kewirausahaan, perencanaan, pengelolaan keuangan asset, penyusunan produk hukum Desa, dan materi pengeolaan administrasi pemerintahan desa seperti materi tentang batas desa dan juga materi tematik lainnya yatiu terkait denga perencanaan program 10 Program Pokok PKK, pelayanan Posyandu, Kerjasama desa dan juga materi tentang pelaksanaan fungsi fungsi Badan Permusyawaratan Desa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat desa.

Pembukaan pelatihan sekaligus untuk Angkatan 1, dilaksanakan Kamis tanggal 21 september 2023 secara serentak oleh  Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Hotel el Royal Bandung Jawa Barat. Dalam hal ini peserta untuk angkatan pertama di Provinsi Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa yang terbagi dalam 12 kelas, dan diikuti peserta secara daring sebanyak 13.114 orang dari 3.202 Desa di 32 Provinsi.

Dalam sambutan pembukaan Inspektur Jenderal menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa untuk dapat mengelola dana Desa menjadi belanja desa yang berkualitas, yang diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat desa.

DATA JUMLAH PESERTA DAERAH ANGKATAN 1

• Provinsi Aceh sebanyak 672 orang dari 163 Desa, dalam 21 kelas.

• Provinsi Sumatera Utara sebanyak 832 orang dari 208 Desa, dalam 26 kelas

• Provinsi Sumatera Barat sebanyak 640 orang dari 160 Desa, dalam 20 kelas.

• Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 640 orang dari 160 Desa, dalam 20 kelas.

• Provinsi Riau sebanyak 480 orang dari 120 Desa, dalam 15 kelas.

• Provinsi Kepuluan Riau sebanyak 192 orang dari 48 Desa, dalam 6 kelas.

• Provinsi Jambi sebanyak 576 orang dari 144 Desa, dalam 18 kelas

• Provinsi Bangka Belitung sebanyak 184 orang dari 46 Desa, dalam 6 kelas.
• Provinsi Bengkulu sebanyak 224 orang dari 56 Desa, dalam 7 kelas.

• Provinsi Lampung sebanyak 320 orang dari 80 Desa, dalam 10 kelas.

• Provinsi Banten sebanyak 698 orang dari 145 Desa, dalam 19 kelas.

• Provinsi Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 Desa, dalam 12 kelas.

• Provinsi Jawa Tengah sebanyak 640 orang dari 151 Desa, dalam 19 kelas.

• Provinsi Jawa Timur sebanyak 768 orang dari 192 Desa, dalam 24 kelas.

• Provinsi DIY sebanyak 112 orang dari 28 Desa, dalam 4 kelas.
• Kalimantan Utara sebanyak 32 orang dari 8 Desa, dalam 1 kelas.

• Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 320 orang dari 80 Desa, dalam 10 kelas

• Provinsi Gorontalo sebanyak 340 orang dari 96 Desa, dalam 12kelas.

• Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 504 orang dari 126 Desa, dalam 16 kelas

• Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 608 orang dari 152 Desa, dalam 19 kelas.

• Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 64 orang dari 16 Desa, dalam 2 kelas.

• Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 448 orang dari 112 Desa, dalam 14 kelas.

• Provinsi Maluku sebanyak 416 orang dari 52 Desa, dalam 13 kelas.

• Provinsi Maluku Utara sebanyak 544 orang dari 136 Desa, dalam 17 kelas di 5 hotel

• Provinsi Papua sebanyak 64 orang dari 16 Desa, dalam 2 kelas.

• Provinsi Papua Barat sebanyak 160 orang dari 40 Desa, dalam 5 kelas.

Pelatihan ini juga di dampingi oleh Tenaga Ahli Regional Management Consultan (RMC) Wilayah Sumatera Barat. Sembilan orang tenaga ahli ini, berjibaku mendampingi training yang di laksanakan oleh kementerian dalam negeri melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

“Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk pemerintahan, kelembagaan desa dan nagari di Sumatera Barat,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Barat, Amasrul.

Kegiatan ini sudah dinanti-nanti sejak tahun 2021, namun belum bisa direalisasikan karena pandemi covid-19 yang melanda dunia. Alhamdulillah program strategis ini bisa terealisasi tahun 2023 ini.(rls)

The post Perangkat Desa se Indonesia Dilatih Mengelola Dana Desa appeared first on Prokabar.

Pencairan ini secara simbolis diberikan oleh Wakil Bupati (Wabub) Pasaman Barat, Risnawanto di aula kantor wali Nagari Sinuruik didampingi oleh Kepala DPMN Pasbar Etris Dsem, Forkopimca Talamau dan Pj Wali Nagari Sinuruik Farid, Muhammad Ali.

Risnawanto mengatakan, semenjak pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat di segala sektor sangat terganggu. Begitu juga di sektor pemerintah, saat ini mengalami pergeseran, baik pergeseran anggaran hingga berpengaruh pada pembangunan fisik.

“Pemerintah bekerja mulai dari pusat hingga ke daerah untuk mengambil langkah membangkitkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pemberian BLT agar ekonomi masyarakat terutama untuk bertahan hidup tetap berjalan,” ujar Risnawanto.

Ia mengungkapkan, ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat karena telah memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya Pasbar untuk memberikan BLT dari Dana Desa. Jumlah BLT dari Dana Desa saat ini adalah sebanyak Rp 300 ribu per bulan dan diberikan selama 12 bulan.

“Jumlahnya setiap bulan sebanyak Rp300 ribu selama 12 bulan. Ini baru diberikan untuk bulan pertama, secara bertahap akan diberikan karena itu adalah hak masyarakat penerima. Selanjutnya bantuan akan disalurkan melalui rekening Bank Nagari dan bisa diambil melalui ATM atau buku tabungan,” ungkapnya.

Dengan adanya BLT ini, Wabup Risnawanto berharap masyarakat dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami berharap penyaluran BLT dapat berjalan lancar ke depan,” sebutnya. (Ola)

The post Mulai Dicairkan, 239 KPM Nagari Sinuruik Bakal Terima BLT Dana Desa appeared first on Prokabar.

Pasalanya, BLT senilai Rp300 ribu per KPM itu berhasil direalisasikan pemerintah nagari.

Penyerahan itu secara simbolis langsung diserahkan Wali Nagari Durian Tinggi, Richa Afandy S, didampingi pihak Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, Bamus Nagari Durian Tinggi, P3MD, Sekretaris Nagari Ekie Noprismond serta TA TPP Kemendesa diantaranya Fety Anggreini Dewi Cs.

Richa Afandy S mengatakan, penyerahan BLT Dana Desa ini melalui hasil musyawarah nagari yang telah disepakati. Bahkan daftar keluarga penerima manfaat BLT diperkuat dengan Peraturan Nagari Durian Tinggi Nomor : 01 Tahun 2021 tentang kriteria penetapan keluarga penerima manfaat.

“Alhamdulillah, BLT yang kami realisasikan insyallah tepat sasaran. Kami terbuka saja perihal data penerima BLT ini yang dimulai dari usulan masyarakat kejorongan. Kami tegaskan perihal isu pengurangan dan semacamnya, tidak ada pengurangan masyarakat penerima BLT. Melainkan yang adanya ditambah,” pungkas Richa. (Ola)

The post Tahap Pertama Tahun 2021, Nagari Durian Tinggi Realisasikan BLT Dana Desa Pada 183 Warga appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 dengan tema “Tangguh Hadapi Bencana” yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemarin (9/3).

Mendes PDTT menilai, penanganan COVID-19 di tingkat desa cukup efektif. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memonitor perkembangan Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan tersebut.

“Alhamdulillah terus kita pantau, berjalan dengan bagus. Seluruh pendanaan di tingkat desa sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan oleh Satgas COVID-19 bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Desa. Ini terus kita monitor,” ujarnya.

Abdul Halim mengungkapkan, hingga 8 Maret 2021 penyerapan Dana Desa secara nasional sudah mencapai pada 31 persen atau 23.096 desa. Sementara itu, di lokasi PPKM Mikro, per 8 Maret dari Rp24 triliun sudah tersalur Rp3,2 triliun atau 13 persen. Total dari seluruh dana yang sudah tersalur tersebut digunakan untuk berbagai hal, seperti pembiayaan operasional posko tanggap COVID-19.

“Kita memberikan ruang yang seluas-luasnya dari desa untuk memberikan nama [posko] sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Karena pada hakikatnya, desa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan dan ini terus kita pertahankan,” ujarnya.

Lebih jauh, Mendes PDTT berharap, dengan dilanjutkannya penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19, yang di dalamnya terdapat bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa serta relawan desa lawan COVID-19, bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 serta menguatkan ekonomi masyarakat di desa. (*)

The post Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan COVID-19 Dilanjutkan appeared first on Prokabar.

Dibanding tahun 2020 lalu, ADD Pasaman Barat bertengger di angka Rp.48 miliar lebih. Sekarang, Rp.49 miliar lebih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Pasaman Barat, Etris Dsem mengatakan, hal ini bakal membuat desa atau nagari yang ada di Pasaman Barat tersenyum sumringah. Sebab, bertambahnya anggaran ini, bakal memberikan dampak yang signifikan bagi nagari.

“ADD ini bakal kita bagi pada 19 nagari yang ada di Pasaman Barat. Besarannya beda-beda, sebab ada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat lainnya,” kata Etris. (Ola)

The post Tahun Ini, ADD Pasaman Barat Tambah Besar appeared first on Prokabar.

Kabid Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari DPMN Agam, Bustanul Arifin mengatakan, BLT dialokasikan untuk 12 bulan, dengan nominal Rp300.000 per KK setiap bulannya.

Hal ini, katanya, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222 tahun 2020, tentang Pengelolaan DD.

Dikatakannya, tidak ada penetapan persentase dalam pengalokasian DD untuk bantuan sosial ini, karena semuanya diserahkan kepada nagari masing-masing.

“Jika tahun lalu ada penetapan sesuai besaran alokasi DD, tapi tahun ini tidak lagi,” sebutnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Minggu (31/1).

Sementara itu, jumlah penerima bantuan sosial ini juga diserahkan kepada wali nagari, yang ditetapkan melalui musyawarah nagari (musna) bersama lembaga nagari masing -masing.

“Penerima BLT ini sudah ada kriterianya yang diatur dalam PMK nomor 222 tahun 2020 di antaranya, keluarga miskin yang berdomisili di nagari bersangkutan, tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu pra kerja dan bantuan sosial lainnya,” terang Bustanul.

Ia menjelaskan, DD untuk Agam tahun ini sebesar Rp79.977.047.000 dan ADN Rp78.547.904.000. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp76.923.808.000 untuk DD dan ADN sebesar Rp77.977.352.800.

Untuk pencairan, ulasnya, masih dalam proses fasilitasi perbup di provinsi, sedangkan untuk persyaratan seperti APB nagari dan jumlah penerima BLT, sudah diterimanya meski baru sebagian nagari yang menyerahkan.

“Persyaratan itu sudah mulai kita input ke aplikasi omspan yang merupakan aplikasi Kementerian Keuangan,” jelasnya. (*)

The post BLT Dana Desa 2021 Di Agam Dialokasikan untuk Setahun appeared first on Prokabar.

“Sebelum berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang, tersangka terpaksa dititipkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II B Painan,” kata Kasusbsi Ekonomi dan Keuangan, Kejari Pessel, Rahmat Syarief, pada Prokabar.com, Kamis (14/1), di Painan.

Penahanan dilakukan setelah penyidik dari Kejari Pessel pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi dana nagari tahun 2019 itu terbukti melakukan perbuatan kerugian negara kurang lebih Rp250 juta.

“Wali Nagari ini setelah dilakukan penyidikan beberapa kali oleh penyidik Pidsus Kejari Pessel. Sang Wali Nagari ini ditetapkan tersangkanya pada 7 Januari 2021 dan dilakukan penahanan pada Rabu 13 Januari 2021. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lainnya,” ujarnya lagi.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari ini terkait soal dugaan penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2019 tentang pembangunan jalan Pinang Baliriak, dan ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp250 juta, ungkapnya.

Dia menjelaskan, sebelum ditetapkan jadi tersangka, tim penyidik Pidsus Kejari Pessel telah melakukan penyelidikan, terhadap penggunaan anggaran DD dan ADD yang dikelola Nagari Taratak tahun 2019, dengan nilai anggarannya kurang lebih Rp464 juta.

Ia menambahkan, dalam pengelolaannya terhadap pengerjaan jalan Pinang Baliriak ditemukan proyek tersebut banyak keganjalan.

Tersangka, kata Rahmat, di duga melanggar primer, pasal 2 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHPidana, Subsidiair, pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 KUHP.

Salah satu alasan penyidik melakukan penahanan terhadap Wali Nagari ini adalah hanya alasan subjektif yang menginginkan tersangka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

“Salah satu alasan penahanan tersangka, ya sesuai dengan undang-undang boleh kami tahan. Kalau subjektifnya sebagai penyidik, kami khawatir jangan sampai tersangka mengulangi perbuatannya, sehingga kami tahan, “ungkapnya dengan tegas.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Jalan Pinang Baliriak di Nagari Taratak dinilai tidak sesuai spesifikasi. Hal itu terungkap dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pembangunan jalan nagari senilai Rp464 juta itu tidak sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan diduga tidak direalisasikan seluruhnya.

Diantaranya, terjadi kebocoran anggaran sekitar Rp181 juta. Adapun item kegiatan yang tidak tampak terlaksana adalah penimbunan sirtu dengan nilai Rp105 juta.

Lalu, untuk pemasangan batu kali jembatan, Rp32 juta. Plesteran jembatan Rp1,2 juta dan perkerasan rabat beton dengan nilai Rp42 juta.

Sebelumnya, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Sutera, Jumaidi membenarkan adanya beberapa item kegiatan yang tidak terlaksana dari kegiatan pembangunan Jalan Pinang Baririk itu.
‌
“Sampai kini, pembangunan fisik di Nagari Taratak dinilai belum selesai dan, kami sudah melakukan langkah dan upaya tegura,” ujarnya.

PDTI, katanya sudah melakukan pendampingan sesuai perundang-undangan. Namun, saat ditegur wali nagari setempat tidak menggubris.

“Peringatan dan teguran kami tidak digubris, mau bagaimana lagi, kewenangan kami selaku pendamping batasannya hanya sampai disitu,” terangnya. (min)

The post Dugaan Korupsi, Walnag Taratak, Sutera, Ditahan Jaksa appeared first on Prokabar.

Mendes PDTT menyampaikan, dari pagu tahun 2020 sebesar Rp71,190 triliun, total Dana Desa yang sudah terserap hingga tanggal 15 Desember adalah Rp47,255 triliun. Sehingga masih tersisa Dana Desa sebesar Rp23,934 triliun yang belum dipergunakan oleh desa.

“Kita akan terus genjot kepala desa untuk segera mempercepat penggunaannya. Rencananya, sisa anggaran Dana Desa tersebut akan digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berasal dari Dana Desa untuk bulan Desember dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bulan Desember,” tegas Abdul Halim.

Lebih lanjut, Mendes PDTT menjelaskan, dalam merespons pandemi COVID-19 pihaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Desa Tanggap COVID-19, dan BLT Dana Desa.

“Seluruh kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT dalam merespon pandemi COVID-19, yang pertama kebijakan menjaga kesempatan kerja di masa pandemi COVID-19 yang kita sebut dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, dan kebijakan BLT Dana Desa atas arahan Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Adapun rincian penggunaan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 47,255 triliun hingga 15 Desember yaitu untuk Desa Tanggap COVID-19 sebesar Rp3,170 triliun, PKTD sebesar Rp15,233 triliun, pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp8,435 triliun, dan BLT Dana Desa sebesar Rp20,415 triliun.

“Pagu APBN pada 2020 sebesar Rp71,190 triliun. Sampai 15 Desember yang sudah disalurkan dari rekening kas negara 98 persen atau masih sisa 2 persen yang masih dalam proses. Kalau di total keseluruhan masih ada Rp23,934 triliun yang akan digunakan sampai Desember,” ujarnya.

Dana tersebut, imbuh Abdul Halim, akan digunakan untuk BLT Dana Desa Desember sebesar Rp8,045 triliun dan masih ada peluang untuk PKTD sebesar Rp15,889 triliun. “Nah ini yang kita terus tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar,” tegasnya.

Diungkapkan Mendes PDTT, jika Rp15,889 triliun dipakai untuk PKTD dengan asumsi upah minimal 55 persen maka akan menghasilkan jumlah 87.389.963 Hari Orang Kerja (HOK).

“Kalau satu orang bekerja selama 10 hari karena waktunya tinggal 2 minggu, kemudian 10 hari digunakan dipakai untuk PKTD akan menyerap 8.738.996 pekerja,” terangnya.

Pelaksanaan PKTD ini, tambah Abdul Halim, ada dua model, yaitu infrastruktur produktif dan ekonomi produktif. “Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal, yaitu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di level desa,” pungkasnya. (*)

The post Baru Terserap Rp47,255 triliun, Mendes PDTT Minta Penggunaan Dana Desa Dipercepat appeared first on Prokabar.

Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha milik desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama (BUMDesma).

“Nanti BUMDes ini akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa, apalagi sudah berbadan hukum,” jelas Mendes PDTT dalam rilis yang dilansir kemdesa.go.id, Jumat (11/12).

Dalam upaya pemulihan ekonomi, Kemendes PDTT juga akan fokus pada penyediaan listrik desa karena banyak desa yang belum mendapatkan listrik, utamanya di daerah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma,” ujarnya.

Fokus kedua, pelaksanaan program prioritas nasional, berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Mendes PDTT menginginkan ada percepatan di bidang digitalisasi ekonomi supaya produk unggulan desa dapat diekspos dan terkoneksi dengan offtaker, dan desa mendapat fasilitas penjualan secara daring.

“Masih pada program prioritas nasional, ada juga mengembangkan desa wisata, desa inklusi, dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa,” imbuhnya.

Fokus ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru atau desa aman COVID-19.

Selain membeberkan prioritas penggunaan Dana Desa, Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Dana Desa.

Pertama, harus sesuai dengan kewenangan desa. Kedua, dikerjakan secara swakelola, tidak boleh dana desa dipihak-ketigakan. Ketiga, harus dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD), baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif.

“Infrastruktur produktif bisa dilakukan oleh pemerintah desa, tapi kalau sudah bicara ekonomi produktif maka PKTD hanya boleh dilakukan oleh BUMDes,” pungkasnya. (*)

The post Ini Dia Tiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Depan appeared first on Prokabar.

Hal ini dilakukan tak lain agar dana desa dapat tersalurkan dengan baik. Pemerintah setempat pun juga telah menghimbau Pemerintah Nagari untuk memanfaatkan papan informasi, media cetak maupun media elektronik sebagai informasi transparansi pengelolaan dana tersebut.

Hal itu disampaikan Pjs. Bupati Tanah Datar diwakili Asisten Pemerintahan Suhermen dalam eksposnya di hadapan tim penilai kompetensi transparansi pelaksanaan dana desa dan pembina terbaik tahun 2020 Tingkat Propinsi Sumatera Barat, di gedung Indo jolito, Batusangkar, Rabu (18/11).

Lebih lanjut Suhermen mengatakan, pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk  mempercepat kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah. Sedangkan ditahun berjalan atau 2020, realisasi dana desa difokuskan untuk pencegahan dan penanganan covid-19 berskala nagari.

“Berdasarkan Peraturan Bupati atau Surat Edaran terkait penanggulangan Covid-19 di nagari, beberapa regulasi telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan langsung tunai (BLT), gerakan setengah miliar masker”, kata Suhermen.

“Dalam bentuk pengawasan Pemerintah telah melakukan kinerja antara lain pengawasan secara berkala oleh Inspektorat, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Nagari,” lanjut Suhermen.

Nagari Kumango kecamatan Sungai Tarab, yang mewakili Kabupaten Tanah Datar dalam penilaian kompetensi transparansi pelaksanaan dana desa dan pembina terbaik tahun 2020, telah melakukan kegiatan inovasi seperti sistem pelayanan antar jemput kerumah masyarakat kumango (silat kumango), bank sampah dan kegiatan inovasi anak nagari.

Sementara itu, Ketua Tim Penillai Azwar selaku Kabid PDN Dinas PMD Sumbar mengatakan, ekspose Bupati l telah menjadi pertimbangan tim penilai untuk memberikan gambaran pada penilaian kompetensi transparansi pelaksanaan dana desa dan pembina terbaik tahun 2020 yang akan bersaing pada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Untuk penilaian dilakukan kepada pembina pelaksanaan dana desa yaitu kepala daerah sedangkan pelaksanaan transparansi dana desa, kepada Nagari Kumango kecamatan Sungai Tarab.

“Kami menilai kebijakan Kepala Daerah yang telah dijelaskan Bupati dalam eksposnya, kebijakan tersebut menyangkut pada pengelolaan serta mengendalikan dana desa untuk mencapai desa sejahtera dan mandiri. Pelaksanaan pun nantinya kami nilai dengan turun langsung ke Nagari yang telah ditunjuk,” pungkas Anwar.

Usai ekspos Bupati, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab untuk melihat langsung program yang dilakukan nagari tersebut. (eym)

The post Transparansi Pelaksanaan Dana Desa, Bupati Tanah Datar dan Nagari Kumango Dinilai appeared first on Prokabar.

“Dana desa berkah bagi Pariaman yang tidak mengganti status desa menjadi kelurahan, karena pemanfaatanya sangat luar biasa, termasuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pariaman,”ujar Asisten I Sekda Kota Pariaman Yaminu Rizal dihadapan Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Senin 16 November 2020.

Dana Desa diserahkan itu pertama sekali di Sumbar untuk BLT, bahkan diapresiasi langsung Menteri Desa. Kini pembayaran BLT tahap III juga sudah berlangsung di Pariaman.

“Pariaman menjadi pioner di Indonesia penyaluran BLT pada April lalu untuk masyarakat terdampak covid-19, kini penyaluran BLT posisi penyalurannya sudah di November,”ujarnya.

Tak hanya itu dropping dana desa di Pariaman untuk bantu masyarakat terdampak covid-19 nol gejolak dan tak ada komplain.

“Karena dilakukan secara transparan dan ada semua berita acara siapa yang terima dan siapa yang tidak ada verifikasinya. Semua dapat kecuali ASN, TNI dan Polri serta pekerja BUMN/BUMD di Pariaman,”ujarnya.

Inovasi Pariaman terus berinovasi di dana desa seperti membentuk pendamping desa berdikari yang membackup pemanfaatan dana desa tepat sasaran.

“Kini setiap desa di Pariaman ada satu orang pendampingnya,”ujarnya.

TPKTDD Sumbar Rusdi Lubis terkejut pembagian uang BLT di Pariaman tak ada komplain

“Masak nggak ada komplain, kok bisa Pariaman no komplein BLT Dana Desa, setahu saya di negeri kita ini, kertas aja dibagi yang nggak dapat pasti ribu. Ini BLT dari dana desa, uang tidak ribut, atau ada ribut tapi diredam oleh Pemkonya,”ujar Rusdi Lubis.

TPKTDD Sumbar 2020 sudah dua kota kabupaten melakukan kunjungan, tim ke Pariaman terdiri dari Azwar, Rusdi Lubis, Basril Basyar, Gusfen Khairul, Adrian Tuswandi, Eko Yance dan Edi Jarot dan Tan Feri.

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi sebagai TPKTDD mengatakan adanya ketransparansiann dna ketaatan azaz terjadap regulasi menjadi kunci tak ada riak bagi BLT DD di Pariaman.

“Kunci ada transparan dan tak ada duata di antara kita soal pembagian BLT DD, terutama dalam mengungkapkan by name by adress dalam pemberian BLT,”ujar Adrian. (*/mbb)

The post Dana Desa Mengalir Jauh untuk Rakyat, Pembagian BLTDD No Komplain di Pariaman appeared first on Prokabar.

Walinagari Mandeh Musliadi mengatakan pembangunan jalan nagari ini akan menelan dana yang cukup besar hingga ratusan juta sehingga dalam pelaksanaan pekerjaaanya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan di nagari.

Selain pembangunan jalan nagari berbagai pekerjaaan pembangunan lain juga dilaksanakan seperti, pembangunan insfrasruktur berupa jalan usaha tani, pembangunan pemberdayaan masyarakat nagari seperti menggerakan peran aktif berbagai oraganisasi kemasyarakat dan pemuda nagari dalam mendukung percepatan pembangunan di nagari.

Dikatakan, pembangunan jalan nagari merupakan keinginan masyarakat nagari yang sudah lama direncanakan, keberadaan jalan nagari ini akan memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

“Terlaksananya pembangunan nagari tidak terlepas dari kepedulian dan perhatian serta partisipasi semua element masyarakat nagari, semua pembangunan yang dilaksanakan melalui azas musyawarah nagari dengan Badan Musyawarah ( Bamus) nagari,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Pessel, Rabu (11/11).

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari,Pengendalian Pendudukan dan KB  Wendi mengungkapkan dengan besarnya aliran dana ke nagari-nagari, terutama dari anggaran dana desa, perangkat nagari dituntut lebih profesional dalam mengelola keuangan nagari.

Alokasi dana desa untuk Kabupaten Pessel tahun anggaran 2020 naik dari tahun sebelumnya artinya pertambahan jumlah tersebut harus dibarengi dengan kinerja keuangan yang lebih baik lagi.

“Gunakan dana desa sesuai denganperuntukannya.Dan hendaknya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhanmasyarakat,”  ujarnya. (*)

The post Dengan Dana Desa, Nagari Mandeh Rehab Jalan Agar Tunjang Perekonomian appeared first on Prokabar.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Bustanul Arifin mengatakan, pencairan dana desa itu sudah terealisasi sejak beberapa minggu lalu.

Menurutnya, dana sebanyak itu digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19 dengan total 11.349 Kepala Keluarga (KK). Selain itu, untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

“Semuanya sudah terealisasi sesuai aturan dan prosedurnya,” tegas Bustanul dilansir dari MC Agam, Senin (26/10).

Bustanul menambahkan, realisasi penggunaan dana nagari di 82 nagari baru mencapai Rp 47 miliar lebih atau sekitar 77 persen.

Data itu berdasarkan laporan yang dihimpun pihaknya dari nagari melalui aplikasi pada Oktober 2020.

Ia berharap, seluruh nagari segera merealisasikannya hingga tuntas. Karena, akan berdampak bagi percepatan pembangunan nagari.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan evaluasi penggunaan dana nagari melalui monitoring ke lapangan.

“Kita memberikan pembekalan bagi perangkat nagari dalam pelaporan penggunaan dana nagari,” katanya. (*)

The post Di Agam, Penyaluran Dana Desa Capai 100 Persen appeared first on Prokabar.

“Penggunaan alokasi dana desa mohon dicermati dalam masa pandemi. Untuk sementara kurangi dulu pembangunan fisik, tapi utamakan anggaran perawatan. Ingat, 50 persen dari dana desa itu untuk padat karya atau upah, ” ujar Pjs Bupati Erman Rahman saat melantik Penjabat Sementara (Pjs) Wali Nagari Tigo Jangko, Kamis (8/10) di kantor wali setempat.

Terkait persoalan penanganan Covid 19, Pjs Erman Rahman tetap mengimbau agar masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan dan menjaga kesehatan.

“Terkait persoalan percepatan penanganan masalah Covid 19, sudah menjadi prioritas oleh pemerintah pusat hingga kabupaten kota. Beberapa diantaranya akan diterapkannya sanksi bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi tujuannya itu untuk mengatasi persoalan Covid yang kita tentu belum tahu kapan berakhirnya. Artinya, disini kita lihat, disiplin menjaga kebersihan adalah kuncinya. Untuk mendisiplikan itu, diatur oleh pemerintah dengan perda dan perbup, ” terang Erman Rahman.

Kepala BPBD Sumatera Barat ini juga mengingatkan kepada masyarakat jika Tanahdatar merupakan daerah yang tidak terlepas dari bencana. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati.

“Kita sama-sama tahu jika Sumatera Barat merupakan supermaket bencana. Jadi semua bentuk bencana berpotensi terjadi, termasuk Tanah Datar sendiri, ” bebernya.

Pjs Erman Rahman mengatakan, jika pemerintah nagari harus lebih dahulu membahas pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Selain membahas anggaran dana desa, Pjs Bupati juga meminta masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada Desember nanti.

“Mari kita wujudkan Pilkada aman damai dan badunsanak, ” imbaunya.

Dalam kesempatan itu, Pjs Erman Rahman melantik Nita Jandru yang juga menjabat Sekretaris Camat Lintau Buo sebagai Pjs Wali Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo menggantikan Wali Nagari lama yang sebelumnya dijabat Indra Gunalan.

“Tentunya kepada Pjs Wali Nagari kita berharap agar dapat melanjutkan roda pemerintahan di nagari Tigo Jangko ini. Tetap perhatikan tugas berat yang diemban, termasuk mempersiapkan nantinya panitia pemilihan wali nagari. Oleh karena itu, berkoordinasilah dengan semua unsur yang ada, ” pesannya. (eym)

The post Pjs Bupati Erman Rahman : Tolong Cermati Penggunaan Dana Desa Saat Pandemi Covid 19 appeared first on Prokabar.

“Dari total Dana Desa yang sudah salur ke RKDes (Rekening Kas Desa) itu ada Rp52 triliun dan sudah digunakan untuk Desa Tanggap Covid, Padat Karya Tunai Desa, dan pembangunan infrastruktur lainnya Rp11,9 triliun kemudian  yang lain untuk BLT sudah digunakan Rp15,4 triliun, sehingga dana yang sudah terserap itu total Rp27,345 triliun,” kata Mendes PDTT melalui keterangan pers, yang diterima Jumat (25/9).

Anggaran tersisa, menurut Mendes PDTT, masih ada Rp43 triliun itu dibagi 2 yakni Rp13,06 triliun untuk melanjutkan BLT sampai dengan Desember 2020 sehingga tidak bisa diutak-atik sedangkan yang masih bisa digerakkan untuk peningkatan percepatan peningkatan ekonomi ada Rp30,793 triliun.

“Rp30,793 triliun inilah yang kemudian sejak Juli yang lalu sudah kita keluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020, di mana dana Rp30,793 triliun hari ini posisinya, itu digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa dengan syarat untuk upah kerja harus di atas 50%,” imbuh Mendes PDTT.

Artinya, sambung Mendes PDTT, PKTD bulan Oktober-November-Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan-bahan yang tinggi atau kebutuhan bahannya banyak, sehingga minimal 50%, di atas 50% untuk upah.

Hal ini, menurut Mendes PDTT, agar penyerapan tenaga kerjanya banyak, kemudian dana yang bergulir dari masyarakat juga banyak dan akan meningkatkan daya beli warga masyarakat.

“Kalau Rp30,793 triliun ini nanti digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa sampai dengan Desember, dengan asumsi setiap PKTD itu 8 hari per bulan, maka ketemu 7.056.751 pekerja yang akan terserap dengan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) atas Rp30 koma sekian triliun Dana Desa yang masih ada,” ujarnya.

Dri Rp30-an triliun Dana Desa yang masih ada itu, menurut Mendes PDTT, dibagi dia yakni masuk di RKDes (Rekening Kas Desa) Rp11,752 triliun, kemudian yang masih di RKUM dalam proses pencairan itu ada Rp19,40 triliun yang nanti pada Desember semua sudah tercairkan dan tersalurkan ke RKDes.

“Di samping itu, untuk percepatan peningkatan ekonomi desa kita juga melakukan penguatan BUMDes atau BUMDESMA dengan melakukan registrasi. Jadi BUMDes ini saya minta untuk melakukan registrasi,” jelas Halim.

Menurut Mendes PDTT hal ini agar bisa melakukan pendampingan, perbaikan tata kelola BUMDes, dan memberikan fasilitasi kemudahan kerja sama dengan pihak ketiga, serta mengetahui profil BUMdes dan BUMDESMA sehingga nanti diketahui BUMdes yang bagus, masih menengah tahu sangat detail karena Pemerintah tidak ingin data-data tidak detail.

“Dari pelaksanaan registrasi mulai Juli, di bulan Juli kita berhasil meregistrasi 10.629 BUMDes dengan total omset Rp938 miliar. Kemudian di bulan Agustus tambahan lagi yang bisa diregistrasi atau diregister 20.046 BUMDes dengan omset Rp1,173 triliun,” imbuhnya.

Bulan ini, Mendes PDTT sampaikan bahwa September-Oktober sedang dilakukan verifikasi terhadap 10.159 BUMDes dan verifikasi ini dalam rangka memastikan unit usahanya karena ditemukan banyak BUMDes yang berdiri tapi tidak memiliki unit usahanya.

Selain itu, Mendes PDTT juga sampaikan sudah memfasilitasi 14.045 BUMDes dengan perbankan, misalnya kegiatan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor), bisnis matching? pelatihan pendampingan bisnis.

“Kita juga melakukan fasilitasi 126 BUMDes dengan market place. Titik pengambilan barang, toko online pelatihan hari ini misalnya sistem berjalan juga beberapa titik pelatihan dengan, market place yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan ada dana UPK BNBM yang harus ditransformasi BUMDESMA karena basisnya kecamatan yang dulu UPK PNPM itu sekitar 12,7 trilun dengan aset Rp594 miliar, ada di 5.328 kecamatan, 404 kabupaten, dan 33 provinsi.

Para penerima BLT Dana Desa yang sudah tersalurkan, lanjut Mendes PDTT, dengan jumlah sekitar 8 juta itu, kalau dilihat dari pekerjaannya itu ada 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, 2% buruh pabrik, 1% guru, dan 5% pedagang UMKM.

“Ini bisa menggambarkan sebaran sasaran BLT Dana Desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan dan juga ada yang menarik dari penerima BLT Desa, yaitu 2,47 juta atau sekitar hampir 2,5 juta penerima BLT Dana Desa adalah PK, perempuan kepala keluarga yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapatkan jaring pengaman sosial tapi belum ter-cover, belum terdaftar sehingga dapat terdeteksi melalui BLT Dana Desa,” imbuhnya.

Tekait dengan kebijakan Dana Desa untuk masa-masa yang akan datang, Mendes PDTT sampaikan merujuk pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017, supaya harapan atau arahan  Presiden agar Dana Desa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa terutama golongan terbawah, juga Dana desa berdampak pada peningkatan ekonomi dengan SDM di desa.

“Maka arah pembangunan penggunaan Dana Desa di masa akan datang itu kita pertegas diksinya, kita gunakan diksi yang operasional. Misalnya, menggunakan merujuk pada dampak yang kita harapkan, misalnya Dana Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan,” imbuhnya.

Pencapaian dari seluruh ini, seluruh dampak yang diharapkan kalau dampak ini bisa tercapai semua terpenuhi, menurut Mendes PDTT, akan berkontribusi terhadap 70-74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan digariskan di Perpres Nomor 59 Tahun 2017. (*)

The post Ini Dia 3 Fokus Dana Desa Pada Tahun 2020 appeared first on Prokabar.