Arfian juga menambahkan, karena kota Padang masih dal level 4 dan tentunya masih dalam penerapan protokol kesehatan covid 19, ujian akan dibagi kedalam 4 sesi setiap harinya, Dimana setiap sesi di ikuti oleh 50 orang peserta.

Untuk formasi sendiri, pemerintah kota Padang mendapat jatah hingga 600 orang CPNS, dimana 400 orang untuk tenaga pendidik, dan 200 orang untuk formasi umum.

Lebih lanjut, Arfian mengemukakan peserta SKD CPNS 2021 diwajibkan melakukan tes PCR Swab atau swab anti gen sebelum mengikuti ujian. mengemukakan, karena hal tersebut merupakan aturan baru baku dari Badan Kepegawaian Negara.

“Untuk PCR swab dan swab antigen ini kan merupakan aturan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi tahun ini,” katanya.

Dia juga menegaskan, persyaratan tersebut wajib dipenuhi bagi peserta, jika tidak dipenuhi maka dilarang mengikuti seleksi.

Tes Swab tidak boleh membawa hasil yang lama karena dalam aturan tersebut tercantum untuk hasil PCR swab, waktunya dua hari dan untuk antigen satu hari sebelum SKD CPNS.

Sementara untuk yang calon peserta tes SKD CPNS yang dinyatakan positif Covid-19, panitia seleksi akan menyediakan waktu dan tempat yang berbeda nantinya dengan peserta lainnya.(rls)

The post 1885 CPNS berebut kursi PNS di Padang appeared first on Prokabar.

Standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas atau passing grade dalam seleksi pegawai negeri sipil (PNS) diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar setiap PNS.

Nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi calon PNS.

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian PANRB, Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, para pelamar yang mendaftar pada penetapan kebutuhan umum harus memenuhi passing grade 65 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), 80 untuk tes intelegensia umum (TIU), dan 166 untuk tes karakteristik pribadi (TKP). Passing grade TKP tahun ini meningkat dari passing grade tahun sebelumnya, yaitu 126.

Dijelaskan, perubahan nilai ambang batas juga dipengaruhi karena di tahun ini terdapat penambahan butir soal pada TKP yang semula 35 menjadi 45 soal. Sementara jumlah soal TWK sama dengan tahun sebelumnya yaitu 30 soal dan TIU 35 soal.

“Jadi secara nilai mutlaknya, passing grade-nya kita naikkan. Namun jika kita lihat dari penambahan jumlah sepuluh butir soal, maka secara proporsi ada kenaikan tapi hanya sedikit dibandingkan tahun 2019,” terang Ari, dikutip dalam laman Kementerian PANRB, Sabtu (31/7).

Namun, Ari menerangkan bahwa ketentuan nilai ambang batas ini dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus.

Adapun bagi putra/putri lulusan terbaik berpredikat (cumlaude) dan diaspora, nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 311 dan nilai TIU paling rendah 85.

Bagi penyandang disabilitas harus mencapai nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dengan TIU paling rendah 60. Sementara, bagi putra/putri Papua dan Papua Barat harus mencapai nilai kumulatif paling rendah 286 dan TIU paling rendah 60.

Pengecualian lainnya juga diberikan untuk jabatan-jabatan tertentu pada penetapan kebutuhan umum. Pada jabatan Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Pendidik Klinis, ditetapkan nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 80.

Jabatan lain yang diberi pengecualian adalah ABK, Rescuer, dan Pengamat Gunung Api. Pada jabatan tersebut nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU 70.

Terkait pembobotan nilai, disampaikan bahwa untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah/tidak menjawab bernilai 0.

Sementara untuk materi soal TKP, bobot penilaian ada lima tingkatan. Untuk jawaban paling sesuai bernilai 5 dan paling rendah 1, serta tidak menjawab bernilai 0.

Sementara itu, pelaksanaan SKD CPNS 2021 dilaksanakan dalam durasi 100 menit.

Namun, khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, diberikan durasi waktu tes selama 130 menit.

“Namun perlu kami sampaikan bahwa, penambahan waktu tes 130 menit tidak berlaku bagi pelamar yang mengidap buta warna maupun low vision,” tandas Ari. (*)

The post Ini Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS 2021 appeared first on Prokabar.

Sebanyak 570 instansi pemerintah turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa.

“570 instansi pemerintah tersebut terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo.

Ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khusus bagi instansi daerah, juga akan merekrut PPPK Guru.

Ari mengingatkan agar calon pelamar dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Terkait jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen)PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2021tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar.

“Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” ungkap Ari.

Pendaftaran Seleksi CASN dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 serentak untuk CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Nonguru. Pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.

The post Seleksi CASN 2021, Ada 570 Instansi Pemerintah Buka Rekrutmen appeared first on Prokabar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Arfian mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengusahakan pada akhir bulan Juni ini pendaftaran sudah mulai dibuka.

“Rencananya akan dibuka akhir Juni ini. Tapi tanggalnya belum pasti,” kata Arfian, kemarin.

Meski belum ada kepastian tanggal, namun Arfian mengimbau kepada calon peserta agar menyiapkan diri sebaik mungkin.

“Kalau sudah ada jadwalnya akan segera kita umumkan. Menurut informasi BKN, pendaftaran dibuka sebelum tanggal 30 Juni,” tutur Arfian.

Untuk persiapan sendiri, Arfian mengungkapkan sudah 100 persen. Baik itu panitia seleksi, ruangan penyelenggaraan ujian, protokol kesehatan dan lainnya.

Arfian menyebutkan, meski ditunda namun formasi untuk Kota Padang tidak berubah. Yakni sebanyak 130 formasi CPNS dan PPPK. Dengan rincian 118 formasi CPNS dan 12 formasi PPPK.

Seleksi CPNS ini nantinya meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang.

Menurut Arfian, belum dibukanya penerimaan CPNS ini dikarenakan panitia seleksi nasional masih mematangkan persiapan seleksi CPNS. (*)

The post Pendaftaran Dibuka Akhir Juni, Segini Kuota CPNS dan PPPK 2021 di Padang appeared first on Prokabar.

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub.

Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dilansir Minggu (20/6).

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak  pandemi COVID-19.

Menaker pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili.

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Menaker.

Ida mengungkapkan, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning.

“Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu, lanjut Ida, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja.

“Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,”  katanya.

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker.

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut:

1. Masukan Nomor KTP/Nomor HP/email beserta password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian klik “Masuk Sekarang
2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja”
3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati.
Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota.

The post Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Begini Caranya appeared first on Prokabar.

Pendaftaran sekolah kedinasan ini secara daring melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Peserta yang mendaftar dapat memilih menu Dikdin atau melalui tautan dikdin.bkn.go.id.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan calon pelamar harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi.

Tjahjo meminta calon pelamar untuk segera mempersiapkan berkas-berkas pendaftaran.

“Calon pelamar segera mempersiapkan diri dan berkas untuk mendaftari Sekolah Kedinasan 2021 mulai dari sekarang,” kata Tjahjo, Rabu (7/4).

Dokumen persyaratan:

1. Pas foto
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus
4. Dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan instansi.

Sementara itu, informasi tentang syarat pendaftaran lainnya pelamar bisa mengecek di laman instansi atau sekolah kedinasan (SSCASN).

Baca Juga: 

• Majelis Ta’lim XL Axiata Gelar Pelatihan Bagi Petani Sumsel
• ‘Para Pencari Tuhan Jilid 14’ Siap Tayang, Temani Pemirsa SCTV Selama Ramadan
• Hanya Empat di Indonesia, Salah Satu Nagari Penerima Penghargaan Dari Kemendes PDTT Ada di Pasaman

Tjahjo menambahkan, sekolah kedinasan akan membuka rangkaian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021,

Masyarakat yang mendaftar hanya dapat memilih satu saja.

“Calon pelamar hanya dapat memilih satu sekolah kedinasan,” tegasnya.

Tjahjo menjamin proses seleksi sekolah kedinasan akan adil, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).

Baca Juga Milenialisme.com

• 11 Aturan untuk Umat Islam Jalani Ibadah Ramadan
• Maaruf Amin: Pasar Pariaman Harus Bermanfaat
• Sebesar 76 Persen Pasar Rakyat di Sumbar Tidak Layak

Tjhajo mengingatkan, masyarakat harus waspada pada praktik penipuan atau pencaloan yang kerap muncul saat penerimaan.

“Jangan mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan.”

“Proses seleksi secara online dan tes menggunakan sistem CAT yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Instansi yang Membuka Sekolah Kedinasan:

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) : Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN);

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) : Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim);

4.  Kementerian Perhubungan:

• Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD)
• Politeknikpelyaran Banten
• Perkeretaapian Indonesia Madiun
• Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
• Poltek Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang
• Penerbangan Indonesia Curug
• Pelayaran Malahayati Aceh
• Poltek Transportasi Darat (Poltrada) Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
• Pelayaran Barombong
• Ilmu Pelayaran Makassar
• Penerbangan Medan
• Pelayaran Surabaya
• Ilmu Pelayaran Semarang
• Penerbangan Surabaya
• Politeknik Pelayaran Sumatra Barat
• Pelayaran Sulawesi Utara
• Pelayaran Sorong
• Penerbangan Makassar
• Penerbangan Jayapura
• dan Politeknik Penerbangan Palembang;

5. Badan Pusat Statistik (BPS) : Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS);

6. Badan Intelijen Negara (BIN) : Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN);

7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) : Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG);

8. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) : Sekolah Tinggi Sandi Negara (Politeknik Siber dan Sandi Negara). (*)

The post Mulai 9 April, Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan appeared first on Prokabar.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Padang Suardi Junir mengatakan nantinya pemerintah pusat yang akan menentukan berapa jumlah formasi bagi Kota Padang.

“Kita cuma mengajukan, yang menentukan berapa nanti pemerintah pusat, kita belum tahu berapa yang disetujui,” katanya, kemarin.

Suardi mengatakan formasi yang diajukan antara lain seperti tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

“Jenis formasinya cukup banyak. Diantaranya ada bagian kesehatan, guru dan teknis,” ungkapnya.

Suardi belum bisa memastikan kapan pengumuman persetujuan formasi dari pemerintah pusat.

“Belum tahu, kita sudah ajukan sejak setahun yang lalu, kapannya belum pasti,” ungkapnya.

Suardi mengatakan untuk pelamar, saat ini sudah dapat menyiapkan pemberkasan seperti syarat-syarat CPNS tahun sebelumnya. (*/gas)

The post Tahun Ini, Pemko Padang Ajukan 200 Formasi CPNS appeared first on Prokabar.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan, jumlah formasi tersebut disediakan untuk perekrutan 1 Juta Guru PPPK, serta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK non-guru untuk pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Jumlah formasi CPNS 2021 dan PPPK tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah pada Kamis, 4 Maret 2021 kemarin.

“Untuk jadwal pelaksanaannya, saat ini tengah disusun oleh Tim Panselnas CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) 2021,” tulis Kementerian PANRB melalui akun Instagram resminya, dikutip Jumat (5/3/2021).

Adapun perekrutan 1 juta formasi untuk Guru PPPK mengambil porsi terbanyak pada seleksi ASN tahun ini. Kebutuhan formasi ini bisa diisi oleh tenaga honorer yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, guru honorer eks THK-2, dan lulusan PPG yang tidak mengajar.

Sedangkan untuk jumlah kebutuhan CPNS 2021 dan PPPK bagi pemerintah daerah disediakan 189 ribu formasi, yang ditempatkan untuk mengisi jabatan selain guru.

Sementara bagi instansi pusat (kementerian/lembaga) bakal dipersiapkan sekitar 83 ribu formasi untuk CPNS 2021 dan PPPK.

Meski jumlah formasi CPNS 2021 dan PPPK telah diumumkan, Kementerian PANRB belum merinci secara detail itu akan dialokasikan untuk jabatan dan instansi mana saja.

CPNS 2021 Bakal Dibuka April, Simak Dulu Cara Daftarnya

Pemerintah akan segera membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Rencananya, proses perekrutan akan dimulai dengan penetapan formasi pada Maret ini.

Pasca penetapan formasi, jadwal CPNS 2021 akan dilanjutkan pada proses pendaftaran yang dibuka pada April-Mei 2021. Setelah dilakukan pendaftaran, tahap seleksi akan dimulai pada Juni 2021.

Meski sedang dalam masa kritis akibat pandemi Covid-19, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan proses pendaftaran akan berlangsung sama seperti seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya.

“Kemungkinan sama, pendaftaran lewat portal sscn.bkn.go.id,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono kepada Liputan6.com, Selasa (2/3/2021).

BKN sendiri telah menetapkan tata cara pendaftaran CPNS secara digital sejak 3 tahun lalu. Itu dilampirkan dalam Buku Petunjuk Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018.

Tahapan

Berikut tahapannya:

1. Buat akun di portal https://sscn.bkn.go.id- – Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga- Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman- Upload Pas Photo minimal 120 Kb, maksimal 200 Kb- Cetak Kartu Informasi Akun

2. Log in ke https://sscn.bkn.go.id- Gunakan NIK dan password yang telah didaftarkan

The post Siap-siap, Pemerintah Buka 1,27 Juta Formasi CPNS dan PPPK, Ini Jadwalnya appeared first on Prokabar.

Menindaklanjuti hal tersebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mengembangkan platform pendaftaran terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) untuk mengakomodir rangkaian pendaftaran seluruh seleksi ASN.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi virtual yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dilansir Prokabar, Jumat (5/3).

Bima menguraikan, pendaftaran daring untuk seleksi ASN yang disediakan dalam portal SSCASN dibagi menjadi 3 (tiga) platform utama, yang terdiri dari Sistem Seleksi CPNS (SSCN), Sistem Seleksi CPNS melalui Pendidikan Kedinasan (SSCN DIKDIN), dan Sistem Seleksi PPPK (SSP3K).

Selain itu, pengolahan nilai hasil seleksi juga diintegrasikan ke dalam portal. “Portal SSCASN juga akan menyediakan fitur pengolahan hasil seleksi seperti SKD dan SKB. Proses pengolahan nilai yang masuk akan diproses tanpa campur tangan pihak mana pun dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan,” ujar Bima.

Selanjutnya SSCASN juga diintegrasikan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dukcapil sebagai data awal pendaftaran.

“Begitu pula dengan pelamar formasi Guru, SSCASN akan terintegrasi dengan pengecekan data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk validasi yang terdata pada Dapodik yang dikelola Kemdikbud,” terangnya.

Sama halnya dengan pendaftaran sebelumnya, SSCASN juga akan terintegrasi dengan akreditasi program studi maupun akreditasi Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi, termasuk validasi nomor ijazah yang dikelola Kemristekdikti.

“Untuk pelamar formasi Tenaga Kesehatan, SSCASN akan terintegrasi dengan data Surat Tanda Registrasi (STR) atas kerja sama BKN dengan Kemenkes,” ujarnya.

Menyikapi masa pandemi yang masih bergulir, Bima mengatakan, BKN masih tetap menyediakan sistem CAT berbasis daring secara keseluruhan yang diikuti dengan penggunaan video conference sebagai sarana dalam pengawasan.

Begitu juga dengan penerapan protokol kesehatan, Bima menyebutkan BKN akan melibatkan sejumlah pihak untuk menghindari adanya kerumunan di lokasi ujian nantinya, termasuk juga untuk pelaksanaan seleksi di titik lokasi luar negeri.

Ditambahkannya, pada seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, BKN bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan ujian di 15 Negara.

Dari aspek persiapan penyusunan soal ujian, Bima meminta agar penyusunan soal-soal ujian khususnya soal SKB segera dimutakhirkan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan kewenangannya, termasuk soal ujian untuk calon PPPK dengan menerapkan tingkat kesulitan soal sesuai standar pada level jabatan maupun antar wilayah. Sementara untuk penyusunan soal SKD saat ini sedang difinalisasi oleh Konsorsium Perguruan Tinggi.

“Adapun untuk pelaksanaan seleksinya sistem CAT BKN akan memfasilitasi SKD dan SKB bagi CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK non-Guru, sedangkan untuk 1 Juta Guru PPPK akan difasilitasi dengan UNBK Kemdikbud,” tukasnya.

Terakhir Bima menguraikan gambaran rencana pelaksanaan seleksi ASN 2021, di antaranya pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan 2021 diperkirakan akan dimulai April 2021, seleksi PPPK Guru dengan formasi 1 Juta Guru diperkirakan akan dilaksanakan pada Mei 2021, dan seleksi CPNS 2021 dan PPPK (Non-Guru) diperkirakan dilaksanakan pada Mei 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian PANRB terkait rencana pengadaan calon ASN 2021, untuk guru PPPK jumlah kebutuhannya adalah 1 juta formasi yang dapat diisi oleh tenaga honorer yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, guru honorer eks THK-2, dan lulusan PPG yang tidak mengajar.

Sementara untuk ASN di pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota jumlah kebutuhan sebanyak 189 ribu formasi CPNS dan PPPK, untuk mengisi jabatan selain guru. Kemudian, untuk ASN pemerintah pusat jumlah kebutuhan sebanyak 83 ribu formasi CPNS dan PPPK. (*)

The post BKN Siapkan Satu Portal Terintegras Terkait Seleksi ASN 2021 appeared first on Prokabar.

“Surat tersebut dipastikan palsu dan tidak benar. Mohon masyarakat mengabaikan surat tersebut,” jelas Andi, dikutip dari laman menpan.go.id, Kamis (18/02).

Surat palsu bernomor B/977/S.KP.01.00/2020 yang mencatut nama Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji tersebut mengesankan seolah Kementerian PANRB telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2013/2014 melalui Jalur Khusus. Keputusan tersebut seolah-olah dihasilkan berdasarkan Rapat Koordinasi CPNS Jalur Khusus dengan Pejabat Pembina Teknis Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 28 Desember 2020 di Kementerian PANRB.

Disebutkan pula, seluruh peserta CPNS dari jalur khusus tersebut untuk segera melaporkan diri kepada Kepala Biro Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi. Andi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pengangkatan CPNS hanya dilakukan melalui proses seleksi.

“Semua pengangkatan CPNS harus melalui tahapan seleksi. Tidak ada pengangkatan tanpa tes,” terangnya.

Andi mengimbau agar seluruh informasi yang berhubungan dengan CPNS hanya bersumber dari laman www.menpan.go.id dan media sosial resmi Kementerian PANRB. Jika terdapat pertanyaan terkait kebijakan perihal ASN, dapat langsung menghubungi Media Center Kementerian PANRB melalui nomor (+6221) 7398381-89 atau melalui email di halomenpan@menpan.go.id.

Masyarakat diminta agar selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi terkait kemudahan pengangkatan CPNS.

“Kami harapkan masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB,” tegasnya. (*)

The post Kemenpan RB: Tidak Ada Pengangkatan CPNS Tanpa Tes appeared first on Prokabar.

“Dari formasi CPNS tahun 2019, rumah sakit dapat 4 orang CPNS yaitu tenaga dokter Spesialis THT, Radiologi, Analis Laboratorium dan Arsip,” ungkap Direktur RSUD dr Muhammad Zein Painan, dr.Sutarman dilansir Prokabar dari MC Pessel, Rabu (20/1).

Dikatakan, empat CPNS itu memang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, sebelum melaksanakan tugas dan fungsi, 4 orang CPNS itu mengikuti masa orientasi. “Sebagaimana biasa, sebelum melaksanakan tugas dan fungsi, maka CPNS terlebih dahulu mengikuti masa orientasi,” katanya.

Dijelaskan, melalui kegiatan orientasi yang dilaksanakan pihak rumah sakit tersebut, CPNS diberikan pengenalan tentang lingkungan rumah sakit.

Selanjutnya, CPNS diberikan pembekalan terkait dengan tugas dan fungsi sebelum ditempatkan.  Pembekalan itu sesuai dengan formasi masing-masing CPNS yang akan bertugas di rumah sakit.

“Kegiatan orientasi bagi CPNS sebelum melaksanakan tugas dan fungsi sangat penting. Kemudian diharapkan CPNS dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Sutarman. (*)

The post RSUD dr MZein Terima Tambahan Empat Tenaga Kesehatan appeared first on Prokabar.

Menurut Bustanul, pemohon SKCK mayoritas peserta yang dinyatakan lolos seleksi CPNS tahun 2020. SKCK adalah salah satu syarat administrasi yang wajib dilengkapi peserta saat pemberkasan.

“Hari biasa rata-ratanya itu 10-hingga15 orang, namun meningkat lebih 200 persen setelah pengumuman CPNS ini. Mayoritas kegunaan SKCK untuk syarat pemberkasan CPNS,” kata dia dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Kamis (5/11).

Tidak ada perbedaan persyaratan pengurusan SKCK untuk keperluan CPNS. Pemohon harus mengisi formulir yang disediakan, melampirkan salinan KTP elektronik, pas foto dan surat pengantar dari pemerintah desa atau nagari. “Syaratnya sama saja, hanya saja keperluan SKCK-nya nanti yang dituliskan untuk syarat CPNS,” jelas dia.

Pelayanan SKCK di Polres Pariamam, kata dia menerapkan standar protokol kesehatan ketat. Saat memasuki Mapolres Pariaman, pemohon SKCK akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. “Wajib pakai masker, dan jaga jarak. Kami juga sediakan handsanitizer untuk masyarakat yang mengurus SKCK,” jelas dia. (*)

The post Pengurusan SKCK di Pariaman Melonjak Drastis, Ini Sebabnya appeared first on Prokabar.

Pernyataan ini berdasarkan surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 nomor K26-30/B5401/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020, yang diumumkan Pemkab Agam melalui website bkpsdm.agamkab.go.id, Jumat (30/10).

Melalui pengumuman itu, Pemkab Agam minta bagi peserta yang dinyatakan lulus agar segera melengkapi berkas lamaran baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.

“Berkas lamar bentuk soft copy diunggah melalui website https://sscn.bkn.go.id menggunakan akun saat pendaftaran dengan format pdf. Sedangkan hard copy nya diserahkan kepada BKPSDM Kabupaten Agam paling lambat 15 November 2020,” ujar Kepala BKPSDM Agam, Budi Perwira Negara melalui pengumuman dilansir dari MC Agam, Senin (2/11).

Dalam pengumuman itu juga menyatakan, apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tapi tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri, kemudian diganti dengan peserta urutan berikutnya disetiap formasi.

“Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses NIP serta memperoleh SK pengangkatan sebagai CPNS,” katanya.

Dijelaskan, peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya.

Sementara itu, yang dinyatakan lulus juga akan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS apabila mengajukan pindah sebelum mengabdi minimal 10 tahun.

“Terkait hasil akhir seleksi CPNS ini, bagi pelamar yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan paling lama tiga hari, mulai 1-3 November 2020, melalui portal https://sscn.bkn.go.id,” sebut Budi.

Apabila sanggahan diterima, kata dia, akan diumumkan ulang hasil akhir seleksi CPNS paling lama tujuh hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. (*)

The post 93 Peserta Lulu Tahap Akhir Seleksi CPNS di Agam appeared first on Prokabar.

Dalam rilis yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu disebutkan, peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNS. Ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan, misalnya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI/Polri, dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik (parpol).

“Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS,” demikian dinyatakan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono dalam rilis tersebut.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memroses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi DocuDigital. Selain itu BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019, selama tiga hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi.

“Lebih lanjut, unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN,” ujar Paryono.

Jika dari hasil seleksi terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade(PG) SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.

“Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas/PG SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik,” lanjutnya.

Ditambahkan Paryono, apabila terdapat nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019.

“Pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital,” pungkasnya. (*)

The post Peserta Lulus Seleksi CPNS Bisa Otomatis Gugur Jika Terlibat Parpol appeared first on Prokabar.

Jelang hari-H, Panitia Seleksi CPNS Kemenag mengimbau peserta untuk terus memantau jadwal dan waktu pelaksanaan SKB secara berkala melalui website maupun akun media sosial resmi Kemenag serta mematuhi protokol kesehatan. Ini penting dilakukan, mengingat SKB CPNS kali ini akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Saefuddin, di Jakarta.

“Meskipun  kemarin sudah melakukan verifikasi domisili, kami imbau peserta SKB untuk tetap memantau update bila ada perubahan jadwal dan lokasi,” kata Saefuddin, dilansir Jumat (11/9).

Perubahan ini menurutnya dimungkinkan terjadi, sehubungan adanya perubahan kondisi status zona penyebaran Covid-19. “Kami akan melakukan perubahan lokasi bilamana di satu daerah tidak memungkinkan dilaksanakan SKB karena termasuk zona berbahaya penyebaran Covid-19,” jelas Saefuddin.

“Untuk itu kami saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh Panitia daerah serta gugus tugas Covid-19.” tutur Saefuddin.

Menurut Saefuddin, kondusifitas lokasi dan protokol kesehatan menjadi pertimbangan penting Pansel CPNS Kemenag saat ini, mengingat peserta SKB tahun ini cukup besar. “Kami perlu memastikan pelaksanaan SKB ini berlangsung aman dan nyaman bagi kesehatan peserta dan panitia. Karena tercatat, jumlah peserta SKB Kemenag mencapai 12 ribu orang,” ujar Saefuddin.

“Bagi para peserta, saya imbau juga untuk tetap menjaga kesehatan diri. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Mari sama-sama kita berdoa agar pelaksanaan SKB Kemenag dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman,” pesan Saefuddin. (*)

The post Peserta SKB CPNS Kemenag Diminta Patuhi Protokol Kesehatan appeared first on Prokabar.