Menyusul, dengan dikucurkannya anggaran senilai Rp18 miliar untuk memperlebar akses jalan menuju kawasan wisata tebing curam dan air terjun tersebut.

“Iya, sudah tender. Tahun ini insyaallah dikerjakan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Limapuluh Kota Hj Yunire Yunirman, beberapa waktu lalu.

Jauh hari, Kepala Kepolisian Resor 50 Kota AKBP Haris Hadis mendorong Pemerintah Kabupaten di bawah pimpinan Bupati Irfendi Arbi, dalam penguatan dan pengembangan kawasan wisata.

Haris berlasan, setiap pekan, sejak dua tahun terakhir, akses jalan ke Lembah Harau kerap membeludak dan bikin macet. “Volume pengunjung sangat meningkat,” sebut Kapolres, yang terus menerjunkan anak buahnya memberi kenyamanan di kawasan wisata.

Pantauan Prokabar di lpse.limapuluhkotakab.go.id , tender ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Pesertanya pun telah lebih 20 perusahaan. Dalam tayangan tender disebut, ruang lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Kapasitas Jalan ke Lembah Harau.

Rinciannya, pelebaran sebanyak 2 segmen. Yaitu, segmen I ruas Akabarayun Harau -dan Segmen II ruas cagar alam Sarasah Murai Medan Nan Bapaneh.

Nilai pagu paket pelaksanaan kegiatan, Rp 18.000.000.000,00 dengan nilai HPS paket Rp 17.999.750.791,00. (vbm)

The post Jalan ke Lembah Harau Diperlebar, Bupati Kucurkan Rp18 Miliar appeared first on Prokabar.

“Jika sampai hari Kamis, Somasi yang sudah dilayangkan klien kami tidak ditanggapi bupati, maka kami akan membawa persialan ini ke ranah pengadilan,” kata Ali Mukti alias Boy London.

Somasi ini dilayangkan oleh Wakil Bupati pada jumat (3/11) lalu. Gara garanya karena Wakil Bupati dianggap tidak ada, berdasarkan Perbup 50 nomor 31 Tahun 2016. Perbup itu berisi tentang perjalanan dinas harus seizin bupati atau sekretaris daerah. 

Ferizal Ridwan menganggap peraturan ini mengkebiri haknya sebagai wakil bupati. “Wakil Bupati adalah pengawas dan pembina seluruh OPD, dengan perbup ini, jelas jelas mengkebiri hak wabup,”terang Buya, panggilan akrab Ferizal Ridwan.

Sebelum somasi ini dilayangkan, Wabup mengaku sudah membuat nota dinas atas keberatan keluarnya Perbup tersebut. Namun tidak ada tanggapan dari bupati. 

“Jika somasi ini ditanggapi kami siap untuk islah, ini demi kepentingan masyarakat 50 Kota,” ujar Wabup melalui kuasa hukumnya. 

Sementara itu, kuasa hukum pemkab 50 Kota Hengky Matondang, seperti yamg dikutip Singgalang, menyebutkan saat ini bupati telah merapon somasi tersebut. Pihaknya tengah mencarikan solusi agar persoalan ini bisa diselesaikan. 

Konflik Bupati dan Wabup Limapuluh Kota ini tidak pernah reda. Sebelumnya Wabup melantik sejumlah pejabat ketika Bupati melaksanakan ibadah haji. Pemprov Sumbar melalui sudah melakukan langkah mediasi, namun usaha tersebut masih gagal. (laf)

The post ​Wabup Limapuluh Kota : Kamis Tidak Ada Jawaban, Pengadilan Menanti appeared first on Prokabar.