Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar itu diikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri atas pengurus BUMDESMA se-Sumatera Barat. Rakor bertema “Evaluasi Kinerja, Strategi Pembangunan Usaha, serta Penguatan BUMDESMA untuk Kesejahteraan Rakyat” tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi antar pelaku usaha desa.

Dalam forum tersebut, Staf Unit Produksi BIP & Aplikasi PT Semen Padang, Zulfikar, memaparkan bahwa SEPABLOCK merupakan wujud nyata inovasi perusahaan dalam menghadapi tantangan industri semen nasional yang semakin kompetitif. Produk ini, kata dia, tidak hanya memperluas lini bisnis PT Semen Padang, tetapi juga menjadi solusi material bangunan yang efisien, cepat, dan ramah lingkungan.

“SEPABLOCK menggabungkan efisiensi konstruksi dengan estetika bangunan. Kami yakin produk ini akan diterima masyarakat karena lebih ekonomis, presisi, dan memiliki tampilan yang rapi serta modern,” ujar Zulfikar di hadapan peserta rakor.

Menurutnya, SEPABLOCK adalah sistem bata interlock yang dirancang agar setiap unit bata saling mengikat tanpa memerlukan plester atau acian tambahan. Sistem ini membuat proses pembangunan lebih cepat dan hemat biaya, sekaligus menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan tahan gempa.

“Untuk rumah tipe 36, biasanya pembangunan dengan bata merah membutuhkan waktu 30–45 hari. Namun dengan SEPABLOCK, hanya sekitar 21–30 hari. Bahkan rumah contoh kami rampung dalam 16 hari dengan enam pekerja saja,” ungkap Zulfikar.

Ia menambahkan, penggunaan SEPABLOCK dapat menekan biaya pembangunan hingga 10 persen dibandingkan material konvensional. Dari hasil uji siklik atau uji dorong-tarik di Kementerian PUPR, produk ini juga dikategorikan ramah gempa karena sistem interlock-nya membuat struktur tetap kokoh saat terjadi guncangan.

“Setiap bata diproduksi dengan standar mutu tinggi menggunakan campuran semen khusus, menghasilkan presisi dan kekuatan tekan yang lebih baik. Karena itu, SEPABLOCK cocok untuk berbagai jenis bangunan, mulai dari rumah tinggal hingga fasilitas publik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, menegaskan bahwa perusahaan siap mendukung pembangunan nagari, terutama dalam menjawab amanat Permendes Nomor 2 Tahun 2025 terkait pemanfaatan Dana Desa. Fokusnya antara lain pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur berbasis bahan baku lokal, serta penguatan ketahanan ekonomi desa.

“PT Semen Padang menjamin ketersediaan produk berkualitas tinggi berstandar nasional dengan harga kompetitif. Kami percaya, pembangunan infrastruktur yang kuat berawal dari material yang terpercaya,” ujarnya.

Selain produk semen, PT Semen Padang juga menawarkan berbagai solusi material inovatif seperti SEPABLOCK yang dapat mendukung pengembangan usaha BUMNAG maupun BUMDESMA di berbagai daerah.

Paparan inovasi tersebut disambut antusias para peserta rakor. Direktur BUMNAG Bersama Kecamatan Enam Lingkung, Zaiful Lahmi, menyatakan ketertarikan untuk menjajaki kerja sama langsung dengan PT Semen Padang agar produk SEPABLOCK dapat dipasarkan ke masyarakat di wilayahnya.

“Kami melihat peluang besar bagi BUMNAG untuk ikut memasarkan produk ini. Namun tentu kami membutuhkan kerja sama yang jelas agar bisa menjual ke masyarakat dengan margin keuntungan yang pasti,” kata Zaiful.

Sementara itu, Direktur BUMNAG Bersama Kecamatan Harau, Witrawati, yang telah memulai usaha penyaluran berbagai produk PT Semen Padang, turut memberikan motivasi kepada peserta rakor lainnya.

“Inovasi seperti SEPABLOCK dapat menjadi peluang baru bagi BUMDESMA dalam mengembangkan unit usaha berbasis kebutuhan masyarakat di sektor perumahan dan konstruksi,” ujarnya.

Melalui inovasi SEPABLOCK, PT Semen Padang tidak hanya memperkuat posisinya di industri semen nasional, tetapi juga menegaskan perannya dalam mendorong transformasi hijau di sektor konstruksi. Produk ini membuktikan bahwa efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan kemitraan bersama BUMDESMA, SEPABLOCK berpotensi menjadi produk unggulan yang mendorong percepatan pembangunan desa dari Sumatera Barat hingga ke pelosok Indonesia, sejalan dengan semangat kemandirian dan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari SIG Group, PT Semen Padang terus memperkuat peran dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya pada poin “Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Inklusif” serta “Transformasi Industri dan Ekonomi Hijau”. Melalui inovasi produk seperti SEPABLOCK, perusahaan berkomitmen menghadirkan solusi konstruksi berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat luas. (*/Eym)

The post SEPABLOCK PT Semen Padang Jadi Peluang Usaha Baru Desa/Nagari appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diasampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian saat membuka Gathering Ekosistem Desa oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama Pemerintah kabupaten Tanah Datar di Ballroom Emersia Batusangkar, Rabu ( 12/1).

Richi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BRI Wilayah Sumbar yang telah melaksanakan kegiatan Gathering Ekosistem Desa dalam rangka mendukung program pemerintah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

“Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut membuka peluang bagi pemerintahan nagari untuk mendirikan BUMNag dalam mengembangkan unit-unit usahanya, dengan berkembangnya BUMNag tentu akan berdampak pada kemandirian nagari secara ekonomi dan menjadi penunjang ekonomi masyarakat,” ungkap wabup.

Melalui kegiatan ini harap Richi, walinagari selaku pengelola BUMNag untuk menambah wawasan tentang potensi keuangan nagari dan alokasinya, tata kelola keuangan nagari serta strategi perencanaan dan pengembangan nagari.

”Setelah dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan prioritas penggunaan dana desa berfokus kepada pemberdayaan sumber daya manusia dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari,” kata wabup.

Diakhir sambutan wabup juga sampaikan terimakasih kepada BUMNag yang sudah mendapatkan sertifikat badan hukum diantaranya BUMNag Baringin Saiyo Nagari Baringin, BUMNag Tunas Mekar Nagari Simpuruik, BUMNag Bungo Setangkai Nagari Sungai Tarab dan BUMNag Saiyo Sakato Nagari Gurun.

Sementara itu, Wapinwil BRI Sumbar Bambang widiasmoro mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk bisa berkolaborasi dengan Pemkab dalam membantu membangkitkan ekonomi masyarakat.

“ BRI tidak hanya mengemban tugas pemasaran namun juga turut andil tugas mulia dalam memberdayakan masyarakat dengan mendampingi para pelaku UMKM, yang merupakan ujung tombak dari program – program BRI yang berhadapan langsung masyarakat dengan berbagai karakter”, kata Bambang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pimpinan Cabang BRI Batusangkar M. Ismail Fahmi, Kepala Dinas PMDPPKB Nofenril, Kepala Dinas Koperindag Dafrizal, Mantri dari BRI Batusangkar, Walinagari dan pengurus BUMNag se Tanah Datar. (eym)

The post Walinagari Dituntut Mampu Jadikan BUMNag Sebagai Penunjang Ekonomi Masyarakat appeared first on Prokabar.

“Bumnag punya potensi untuk itu karena Bumnag mengusung semangat kemandirian, kegotong-royongan, dan kebersamaan antara pemerintah nagari dan masyarakat setempat, jadikan Bumnag di Tanah Datar sebagai kekuatan ekonomi baru,” ucap Bupati Eka Putra, Rabu (28/7).

Dia mengatakan itu saat membuka Sosialisasi PP Nomor 11/2021 tentang Bumdes dan Permendes PDTT Nomor 3/2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa, di Aula Kantor Bupati setempat.

Dia sampaikan, tujuan pendirian Bumnag untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nagari dan masyarakat melalui pengembangan aset-aset lokal dan potensi nagari lainnya.

“Dengan terbitnya peraturan baru ini merupakan angin segar bagi Bumnag bisa lebih berkembang dan memiliki payung hukum yang jelas, peraturan ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi Bumnag dalam mengembangkan unit-unit usahanya. dengan berkembangnya Bumnag tentu akan berdampak pada kemandirian nagari secara ekonomi. Impilikasinya, Bumnag maju, nagari kuat, kabupaten juga kuat,” ujar bupati lagi.

Bupati juga berharap Walinagari dan pengurus Bumnag jeli melihat peluang usaha yang menguntungkan salah satunya saat ini usaha Pertashop.

“Saya lihat usaha Pertashop belum semua ada di nagari. Bisa menjadi salah satu pilihan, peluang usaha ini bisa diambil. Tentunya dengan kebutuhan modal yang lebih besar, bisa memanfaatkan keberadaan Bank Nagari,” ucap bupati.

Sebelumnya, Kadis PMDPPKB Nofenril menyebutkan saat ini sudah berdiri 75 Bumnag di Kabupaten Tanah Datar.

“Seluruh nagari sudah ada Bumnag di Tanah Datar, namun memang belum semua menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang diharapkan,” sebut Nofenril.

Nofenril mengatakan akumulasi penyertaan modal dari Dana Desa untuk Bumnag se-Tanah Datar sekitar Rp12 Miliar, dimana masing-masing nagari bervariasi.

Tercatat 40 Bumnag penyertaan modalnya kurang dari Rp200 juta dan 25 Bumnag penyertaan modalnya Rp200 juta sampai Rp650 juta.

Sementara 10 Bumnag belum aktif karena belum adanya usaha dan penyertaan modal dari nagari. (eym)

The post Bumnag Kekuatan Ekonomi Baru Nagari di Tanah Datar appeared first on Prokabar.

“Seleksi ini terbuka untuk seluruh warga Nagari Durian Tinggi,” kata Wali Nagari Durian Tinggi, Richa Afandy, Senin (17/5).

Diakui Richa, untuk penyeleksian ini dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia ini terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Pasaman, pihak Kecamatan Lubuk Sikaping dan dari unsur PA P3MD. Masyarakat yang ingin bergabung bisa mendaftarkan diri mulai 27 Mei hingga 4 Juni mendatang.

“Ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi pendaftar. Formulir ini ada di kantor wali,” kata Richa.

Perihal persyaratan, Richa menjabarkan, paling penting, pendaftar harus memiliki jiwa usaha yang tinggi. Berdomisili di Durian Tinggi minimal dua tahun, tamatan SLTA sederajat, usia maksimal 40 tahun, jujur dan tidak rangkap jabatan di lembaga kenagarian, tidak anggota partai politik serta tidak pernah dipidana penjara.

“Nantinya kita bakal melakukan seleksi adminitrasi dan melakukan tes wawancara hingga tertulis. Kita butuh tiga orang pengurus,” pungkas Richa. (Ola)

The post Seleksi Pengurus Bumnag, Nagari Durian Tinggi Butuh Tiga Orang Berjiwa Usaha appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Ir. Deswita dilansir Prokabar dari MC Agam, Rabu (12/8).

“Secara keseluruhan, memasuki fase new normal, BUMNag di Agam sudah kembali menunjukkan geliat usaha,” ujarnya.

Secara garis besar, BUMNag di Kabupaten Agam bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa, dikatakan, pandemi Covid-19 cukup berdampak bagi jenis usaha tersebut.

“Seperti usaha di bidang perdagangan ATK, pandemi Covid-19 tentu memberi dampak kepada sirkulasi transaksi, namun saat new normal ini kami melihat sudah kembali menujukan tren positif,” jelasnya.

Dikatakan, untuk sektor yang lebih luas pandemi Covid-19 membuat sejumlah aktivitas masyarakat mengalami keterbatasan. Hal tersebut membawa dampak bagi bidang usaha yang dijalani BUMNag di Kabupaten Agam.

Sementara itu, pihaknya juga menemukan sejumlah bidang usaha yang tidak mengalami pengaruhi signifikan saat pandemi Covid-19, seperti bidang usaha pertanian dan perikanan.

Menurutnya, hal tersebut karena tidak adanya dampak secara langsung Covid-19 dengan mekanisme usaha yang dilakukan.

“Kalau BUMNag di bidang pertanian yang tetap eksis di masa pandemi, salah satunya BUMNag Lubuk Basung, mereka masih tetap menyediakan bibit bagi masyarakat,” ulasnya.

Dirinci, dari 82 nagari di Kabupaten Agam, 74 nagari sudah memiliki BUMNag, 45 diantaranya sudah memiliki Perna.

“Kita berharap BUMNag di Agam terus menunjukan perkembangan yang positif, sehingga dapat mempertahankan eksistensi BUMNag itu sendiri,” ujarnya berharap. (*)

The post BUMNag di Agam Kembali Bergeliat Pasca New Normal appeared first on Prokabar.

Kini, areal kebun tebu masih luas. Semuanya milik masyarakat di Nagari Lawang, Nagari Tigo Balai, Palembayan, dan nagari sekitarnya hingga ke lereng bukit di sekitar Danau Maninjau. Hasil dari perasan air tebu ini tidak hanya gula saka, tetapi juga dalam bentuk serbuk yang bernama gula semut.

“Rencana kedepan melalui Badan Usaha Milik Nagari yang bernama Pamako, kami merencanakan memproduksi Natadetebu, yaitu minuman jelly khas air tebu. Tapi kami masih terkendala untuk pembelian mesin teknologi pengolahan Natadetebu,” kata Wali Nagari Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam, Jamal Muchtar Datuk Lelo Ameh kepada Rombongan Komisi I DPRD Sumbar yang berkunjung ke Lawang, Sabtu (6/6) siang.

Komisi I DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua Syamsul Bahri (PDIP) ini melakukan Kunjungan Kerja mengawasi Dana Desa, penyaluran BLT, Padat Karya Tunai Desa, dan aktifitas Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag). Dalam rombongan ini Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM Nurnas, Drs. Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M. Nur (PAN), Jempol (Gerindra) dan Muhammad Ridwan (PKS).

Dari Pemprov Sumbar mendampingi wakil rakyat ini adalah Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., Sekretaris PMD Drs. Armen, Korprov Pendamping Profesional Dana Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan Khairul Anwar, S.Ag.,MH alias Tan Rajo.

Menurut Wali Nagari Lawang Jamal Muchtar, Bumnag Pamako (Palembayan, Matur Ampek Koto) adalah Bumnag Bersama yang didirikan oleh 7 nagari yaitu Nagari Lawang, Tigo Balai, Koto Hilir, Baringin, Sipinang, Sungai Landia dan Nagari Balingka. Masing-masing nagari diproyeksikan untuk setor modal sebesar Rp15 juta sebagai modal awal Bumnag.

Bumnag Pamako direncanakan mendapatkan bantuan Kemendesa PDTT sebesar Rp300 juta untuk bangunan dan modal kerja. Sayang, karena Covid-19, bantuan itu sampai kini belum terealisasi. “Kami sangat mengharapkan hibah dari Pemprov untuk membeli alat pembuat Natadetebu. Mohon kami Pak Dewan,” kata Jamal Muchtar yang didampingi Ketua KAN Lawang D. Datuak Rajo Endah.

Dalam sesi dialog, Anggota Komisi I DPRD Sumbar sangat antusias terhadap Bumnag Pamako. Sebab, pasca PSBB, Bumnag diharapkan menggairahkan kegiatan perekonomian masyarakat melalui UMKM yang ada. “Bumnag bisa berperan membangkitkan perekonomian di nagari sesuai potensi yang ada, seperti di Lawang ini kerajinan, pertanian dan gula saka,” kata Anggota DPRD Bakri Bakar, mantan pejabat di Pesisir Selatan.

Apresiasi yang positif terhadap pendirian Bumnag Bersama Pamako ini juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM. Nurnas dan Ketua Komisi I DPRD Syamsul Bahri. “Kami jadikan catatan khusus dari hasil Kunjungan Kerja ke Lawang ini, yaitu bantuan hibah untuk Bumnag Pamako pada APBD tahun 2021 mendatang,” kata Syamsul Bahri, yang juga putra Pasaman Barat ini.

Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok menyambut gembira dengan dukungan yang diberikan DPRD Sumbar kepada Bumnag, khususnya Bumnag Pamako di Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam ini. Kedepan Dinas PMD akan terus bersama-sama dengan DPRD Sumbar dalam menggairahkan Bumnag dan Bumdes di provinsi ini.

“Bumnag di Sumbar sudah banyak yang beraktifitas yaitu memanfaatkan potensi nagari. Bumnag harus kita dorong untuk berkembang, karena bisa menambah pendapatan asli nagari,” kata Kadis PMD Syafrizal Ucok. (rls)

The post Produksi Nata de Tebu, Bumnag Pamako Lawang Butuh Dana Hibah Pemprov Sumbar appeared first on Prokabar.

“Satu hal yang mampu dijadikan kesimpulan besar pada penyerapan DIM itu adalah masyarakat di daerah membutuhkan kepastian hukum yang mengatur BUMDes,” ucap Wakil Ketua PPUU Eni Sumarni saat RDPU di Ruang Rapat Majapahit, Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, PPUU DPD RI menyadari bahwa sifat usaha, jenis usaha, dan permodalan BUMDes berkorelasi dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Penentuan sifat usaha dan jenis usaha merupakan langkah awal yang berfungsi untuk memetakan potensi desa yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. ” Penentuan sifat usaha dan jenis usaha BUMDes adalah langkah awal yang berupaya mengimajinasikan bentuk kelembagaan usaha BUMDes yang beririsan dengan sumber-sumber permodalan dan upaya pengelolaannya,” cetusnya.

Senator asal Jawa Barat itu juga menilai bahwa kehadiran kepastian hukum pengaturan BUMDes akan berbeda dengan Koperasi, Yayasan, maupun Perseroan Terbatas. Prinsip BUMDes yang menjalankan usaha di bidang ekonomi, atau pelayanan publik membutuhkan justifikasi perlakuan pengembangan bisnis yang berbeda.

“Pengelolaannya menuntut penciptaan profitabilitas sosial yang lebih besar dibandingkan profitabilitas ekonomi karena Pasal 87 ayat (2) UU Desa memberikan prinsip dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” kata Eni.

Sementara itu, Ketua PPUU Alirman Sori menyampaikan perlunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan. “PPUU berkeyakinan bahwa pengaturan BUMDes yang terpisah dari UU Desa dan berfungsi sebagai pelengkap UU Desa akan lebih efektif dan efisien untuk memberikan kepastian hukum dan pengembangan BUMDes,” papar Alirman.

Ekonom Senior Indonesia, Aviliani yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan dengan adanya dana desa dan BUMDes seharusnya kemiskinan itu tidak ditemukan lagi. “Apabila kepala desanya itu benar-benar menggunakan dana desa dan BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat, maka saya menilai angka kemiskinan cenderung turun. Disisi lain pendapatan perkapita masyarakat di desa itu naik. Tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang badan hukum BUMDes. Karena di Indonesia hanya mengenal badan hukum itu adalah PT, Firma, CV, Koperasi”, terangnya.

Menurut Aviliani apabila tidak ada peraturan yang mengatur tentang badan hukum BUMDes, maka akan terjadi permasalahan mengenai asset.  “Jadi kalau BUMDes makin besar, asetnya nanti milik siapa karena dia tidak punya badan hukum yang diakui di Indonesia. Menurut saya mungkin dikembalikan saja pilihan badan hukum kepada mereka. Jenis badan hukumnya boleh koperasi, boleh PT, Firma, pokoknya yang diakui di Indonesia. Saya sarankan kembali ke sana” ungkapnya.

Lebih lanjut Aviliani menyampaikan BUMDes harus bersinergi dengan bupati, perusahaan, dan kelompok tani. “BUMDes akan sukses kalau ada business model yang berkaitan dengan pihak-pihak ini” katanya.

Di sisi lain, Senator asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menyarankan Rancangan Undang-Undang BUMDes sebaiknya dibentuk BUMDes kawasan. “Jadi membentuk BUMDes kawasan, apakah itu kawasan ekonomi yang sama-sama daerah itu, sehingga bisa saling berintegrasi” tutupnya. (rel)

The post PPUU DPD RI Yakin RUU BUMDes Rampung Tahun Ini appeared first on Prokabar.

Revitalisasi BUMDes sangat diperlukan melalui pembentukan Rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua PPUU, Ajbar dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin dalam rangka Pengayaan Materi RUU BUMDes di Ruang Rapat PPUU, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (22/1).

Lebih lanjut Ajbar menambahkan masih banyak daerah yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari pembentukan BUMDes, hal ini karena belum ada aturan tersendiri tentang BUMDes.

Sementara itu, anggota PPUU asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen mengatakan aturan dalam RUU BUMDes harus melindungi para pelaku ekonomi di desa dan mempersiapkan para pelaku usaha mulai dari pembinaan pelaku usaha, pengembangan BUMDes dan pengawasannya.

RUU BUMDes perlu secara rinci mengatur tentang manajemen tata kelola BUMDes. Terlebih lagi di era digital saat ini, perlu adanya aturan manajemen BUMDes yang berbasis IT. “RUU ini harus mampu menyiapkan sumber daya yang baik dan mumpuni agar implementasinya berjalan dengan tepat sasaran. Harus mampu melindungi pelaku usaha di desa, karena kurangnya pengetahuan mereka atas usaha yang dijalankan sehingga banyak dibohongi orang luar, harus ada pendampingan dan pembinaan,” katanya.

Senada dengan Lukky, anggota PPUU daerah pemilihan Riau, Instiawaty Ayus menilai pengembangan BUMDes membutuhkan kepastian hukum sehingga berbagai inovasi yang diusung oleh BUMDes memiliki payung hukum yang jelas.

“Inovasi yang diusung oleh pemerintah Provinsi sebagai pendamping dari BUMDes belum diiringi oleh regulasi. Pertumbuhan BUMDes di masing-masing daerah tidak sama, bisa saja menimbulkan kesenjangan. Hanya daerah yang memiliki potensi yang dapat berkembang pesat dan memajukan perekonomian daerah,” tukasnya.

Anggota PPUU daerah pemilihan Sumatera Utara, Badikenita Sitepu  menilai dana desa belum banyak menyentuh BUMDes. “Untuk Provinsi Jawa Timur yang BUMDesnya berkembang pesat, 85% dari dana desa digunakan untuk infrastruktur. Kalaupun ada yang diperuntukkan untuk BUMDes itu hanya sebatas pembangunan gedung BUMDes, belum kepada penguatan modal BUMDes,” jelasnya.

Sementara itu, anggota PPUU daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang mengatakan  RUU BUMDes hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan hanya dapat diimplementasikan di daerah-daerah tertentu saja, karena dikhawatirkan kehadiran RUU ini akan menimbulkan kesenjangan. Untuk itu PPUU harus mampu mendesain aturan bagi BUMDes yang dapat mengakomodir kepentingan seluru masyarakat.

“Yang paling saya khawatirkan adalah gampang untuk membuat undang-undang, tetapi implementasinya harus paham daya serap masyarakat kita. Keberhasilan BUMDes dari satu daerah, harus dibuatkan komparasi dengan daerah lain yang yang BUMDesnya tidak berkembang dengan baik,” jelasnya.

Menanggapi tentang pengembangan BUMDes, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah  BUMDes yang ada di Jawa Timur sebanyak 5.432 atau mencapai 70,3 % dari jumlah desa yang ada.

Meski tergolong pesat, namun Yasin tak memungkiri masih banyak persoalan yang ada dalam pengembangan BUMDes di Provinsi Jawa Timur.

M. Yasin mengusulkan adanya aturan yang secara tegas menyatakan status BUMDes sebagai badan hukum yang dibuat secara spesifik bercirikan desa. Selain itu, diperlukan juga penyusunan dasar hukum yang berkelanjutan (blue print) yang ditetapkan dalam peraturan desa.

“Perlu adanya identifikasi dan pendataan BUMDes, fasilitasi pembentukan BUMDes, peningkatan kapasita pengelola BUMDes, membangun jejaring dan memfasilitasi permodalan melalui optimalisasi dana desa,” terangnya. (rel)

The post RUU BUMDes Perlu Perhitungkan Daerah Yang Minim Potensi appeared first on Prokabar.

Ketua PPUU, Alirman Sori menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat parsial dan tidak ada ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang keberadaan BUMDes. RUU ini diharapkan memberikan penguatan bagi daerah untuk membangun desa melalui pengembangan BUMDes. “Peraturan Pemerintah (PP) yang lahir sebagai turunan dari UU itupun, justru membuat kepala daerah semakin pusing karena aturan yang saling tumpang tindih,” ujar Alirman.

Anggota PPUU asal Sumatera Utara, Badikenita Boru Sitepu mengatakan perlu diatur regulasi yang mengklasifikan BUMDes sesuai dengan potensi dari masing-masing desa. Selain itu, juga harus disiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola BUMDes dengan baik. ” RUU ini harus punya standar dan tujuan yang pas, bagaimana dengan kapasitas desa, kepemimpinan dan sumber daya, semuanya mempengaruhi output,” katanya.

Sementara itu, anggota PPUU asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang menilai perlunya kajian tentang perlunya pengaturan BUMDes dibuatkan dalam sebuah payung hukum baru atau cukup untuk memperkuat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, perlu ditentukan desa-desa yang memiliki BUMDes dengan kualitas yang baik sebagai percontohan. “Desa yang berhasil dalam mengembangkan BUMDes dapat menjadi contoh kajian dalam menentukan kerangka aturan dalam RUU ini,” ungkapnya.

Sementara itu dalam pemaparannya, praktisi Sosiologi Pedesaan dan Ekonomi Politik Lokal, Sofyan Syaf menjelaskan bahwa BUMDes  belum menjadi fokus bagi gerakan ekonomi kerakyatan dikarenakan beberapa hal seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan, tidak didukung dengan perencanaan bisnis berbasis data presisi dan keberadaan BUMDes yang belum mampu mengubah mindset generasi muda.

“Akibatnya BUMDes tidak mampu membuat desa menjadi berdaya, karena kehadirannya tidak berpijak pada kekuatan livelihood warga desa. Yang terjadi justru laju pembangunan pertanian dan desa melambat,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB ini menilai fokus yang seharusnya didorong oleh DPD RI dalam pembahasan RUU BUMDes adalah mendorong pengembangan BUMDes ke arah ekonomi produktif, dimulai dengan pembenahan dari sektor hulu, onfarm hingga hilir. Memanfaatkan pemuda desa untuk manajerial juga merupakan kebutuhan yang mendesak.

“Pendidikan vokasi sangat dibutuhkan guna membangun kemampuan teknis mengelola usaha, mengetahui nilai ekonomi desa dan peluang bisnis serta kemampuan membangun kerjasama antar desa, dan transfer pengetahuan kepada pemuda desa,” tambahnya.

Sementara itu, Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Sukasmanto menilai problem yang harus disikapi dalam pengembangan BUMDes adalah ketidakjelasan kewenangan desa atas aset-aset desa. Aset dan potensi desa belum mampu ditata dan dikelola dengan baik karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap aset desa dan aset yang ada di desa.

“Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk menyelaraskan kebijakan antar kementerian yang berkepentingan pada aset-aset yang ada di desa agar dapat dikelola dan dimanfaatkan desa, dan pemerintah daerah mempercepat proses inventarisasi aset agar bisa dikelola desa, sehingga perlu dilakukan pemisahan kekayaan desa,” jelasnya. (Rel)

The post RUU BUMDes Diharapkan Mampu Tingkatkan Kualitas BUMDes appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usai mengunjungi objek ekowisata Boon Pring Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, BUMDes yang sehat akan diberikan support agar dapat terus berkembang karena dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan desa untuk terus berkembang dan masyarakat menjadi sejahtera. Oleh karena itu, Abdul Halim meminta sekaligus mengajak para kepala desa bersama-sama dengan masyarakat masyarakat untuk menyehatkan BUMDes. 

“Karena memang prinsipnya, barang (BUMDes) yang sudah bagus harus terus disupport agar semakin lebih baik. Yang belum, akan terus diupayakan agar dapat berkembang menjadi lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan bahwa BUMDes yang tidak aktif maupun BUMDes yang sakit atau aktif tapi belum memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat desa harus dievaluasi dan diambil keputusan guna memastikan langkah lebih lanjut. Caranya dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan kondisinya.

“Itu pasti ada suatu yang menjadi problem. Di-support drop, di-supportlagi droplagi, sudah jangan dipaksa-paksa, dievaluasi semuanya. Pengelolanya dievaluasi, dasar perencanaannya dievaluasi, target capaiannya dievaluasi, karena di-supportberapa pun sulit berkembang kalau tidak dievaluasi total,” ungkapnya.

Terkait dengan kunjungan ke objek wisata Boon Pring, Menteri Halim mengapresiasi objek ekowisata Boon Pring yang dikelola oleh BUMDes Sanankerto. Kehadirannya sendiri sebagai bagian dari verifikasi atas ikon unggulan BUMDes yang terus diberikan dukungan oleh Kemendes PDTT.

Objek wisata Boon Pring berkonsep ekowisata berupa hutan bambu yang semula oleh penduduk sekitar hanya dimanfaatkan bahan bangunan rumah dan kayu bakar. Beragam jenis bambu dengan rindang mengelilingi telaga yang saat ini dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Ekowisata Boon Pring memiliki luas 36,8 hektar terdiri dari hutan bambu dan telaga. Sebelum bernama Boon Pring, warga menyebut objek wisata ini dengan Sumber Andeman atau Taman Wisata Andeman karena hamparan danau hijau dan pepohonan yang menjadi sumber menyejukkan bagi pengunjung.

Enam mata air menjadi sumber bagi Taman Wisata Andeman yakni Sumber Adem, Sumber Towo, Sumber Gatel, Sumber Maron, Sumber Krecek, dan Sumber Seger. Sumber Adem dan Sumber Towo menjadi mata air terbesar.

Boon Pring dilengkapi flying fox, sepeda perahu, kolam renang, aneka spot berfoto, gazebo tempat istirahat dan taman bunga. Wisatawan dapat menyewa perahu motor, rakit bambu atau sepeda air untuk berkeliling pulau Putri Sekarsari, di tengah telaga. Pulau ini dilengkapi fasilitas yang disewakan untuk pernikahan, meeting atau pertemuan lainnya.

Kepala Desa Sanankerto, Subur menceritakan ekowisata Boon Pring tahun 2014 hanya sebuah ladang yang hanya dikunjungi para pencari rumput. Namun saat ini sekitar 200 ribu orang per tahun yang telah mengunjunginya.

“Tahun 2014 omzetnya Rp0. Namun, setelah terus diberikan dukungan, tahun 2019 sudah 5 Miliar dan menyumbangkan PAD Rp700 Juta ke desa,” jelasnya.

Subur mengakui bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan proses panjang agar dapat terwujud. Sampai saat ini BUMDes dinilai sebagai sebuah badan usaha strategis bagi desa. (*)

The post Kemendes PDTT Beri Dukungan Penuh Pada BumDes Aktif dan Inovatif appeared first on Prokabar.

Walinagari Batu Hampar Rino, lmengungkapkan, dengan menggunakan dana nagari Batu Hampar akan mengembangkan Bumnag untuk mengelola potensi perternakan, dan ini bergandengan dengan pemerintah nagari untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.

“Bila BUMNag sejalan dengan pemerintah nagari, BUMNag akan berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui usaha ekonomi produktif,” katanya dilansir Prokabar dari MC Pessel.

Ditambahkan beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan dengan Dinas Pertenakan untuk mewujudkan rencana ini.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pesisir Selatan (Pessel) Hamdi mengungkapkan, sesuai arahan bupati, pihaknya tetap fokus melakukan pembinaan, sekaligus pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada di Pesisir Selatan untuk mengembangkan usaha ekonomi.

“Dengan demikian, BUMNag dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta berupaya mencarikan solusi atas persoalan yang muncul,” ucapnya.

Di samping itu, BUMNag didorong mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai potensi yang dimiliki nagari. Kemudian melalui pembinaan dan pendampingan nantinya ada BUMNag yang menjadi andalan di Pessel.

Selain bersinergi dengan stakeholder lainnya, BUMNag diharapkan ke depan semakin eksis, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nagari. Di sisi lain, DPMDP2KB juga diminta terus mendorong pemerintah nagari membentuk BUMNag.

Sebab, BUMNag merupakan sebuah lembaga yang dapat mengelola potensi nagari secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menciptakan kemandirian nagari.

Selanjutnya, pengurus BUMNag yang telah terbentuk segera melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Dalam artian mengembangkan usaha ekonomi sesuai potensi yang tersedia.

“BUMNag harus dikelola sesuai aturan yang ada, jangan ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akan tetapi adalah kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Sementara pengelolaan BUMNag tentunya sesuai potensi yang ada di nagari masing-masing,” pungkas dia. (*/hdp)

The post Bumnag Batu Hampar Kembangkan Potensi Peternakan appeared first on Prokabar.

“Hasil produksi pakan ini setidaknya telah mampu memenuhi kebutuhan tambak-tambak ikan milik anggota BUMNag,” kata Direktur BUMNag Wira Muda, Julda Eka Putra di Painan, dilansir dari MC Pessel, Senin (2/9).

Lebih lanjut dirinya menceritakan, saat ini pihaknya belum mampu memproduksi pakan dalam jumlah besar disebabkan mesin yang dimiliki baru mampu memproduksi skala kecil.

Selanjutnya belum ada mesin pengaduk bahan, pembuat tepung dan lainnya, sehingga seluruh kegiatan itu dilaksanakan secara manual.

“Jika mesin-mesin kami lengkap kami optimis mampu memproduksi pakan ikan lebih banyak, sehingga tidak hanya akan memenuhi pakan ikan di tambak para anggota, namun juga bisa dijual ke pasaran,” katanya.

Untuk usaha yang lebih besar setidaknya dibutuhkan dana Rp250 juta untuk membeli mesin pencetak pakan ikan, mesin pembuat tepung basah, mesin pembuat tepung kering, mesin pengaduk bahan, dan juga mesin pengering pakan ikan.

Ia menyebutkan pakan ikan yang diproduksi memang tidak sebaik pakan pabrikan, namun dari sisi harga konsumen tidak akan rugi membelinya.

“Setiap kilogram pakan ikan mengandung 28%-32% protein, dan pabrikan 30%-32%. Namun kami menjual lebih murah hanya Rp9.000 per kilogram, sementara pakan pabrikan mencapai Rp12.000 per kilogram,” kata dia.

Saat ini pihaknya sedang menyiapkan proposal pengembangan usaha pembuatan pakan ikan yang ditujukan ke kementerian terkait dengan harapan adanya kucuran dana segar.

Selain pembuatan pakan ikan, BUMNag Wira Muda juga mengembang usaha fotografi, advertising, dan sejak 2017 mendapat sokongan modal dari pemerintah nagari sebanyak Rp160 juta. (*/hdp)

The post BUMag di Pessel Ini Rintis Usaha Pakan Ikan Dengan Produksi 1,5 Ton per Bulan appeared first on Prokabar.

Bagaimana tidak, dana BUMNag ini, dikelola tak beraturan. Diminta laporan oleh Pemerintahan Nagari, pengurus tak mampu mempertanggungjawabkan. Alasannya banyak.

Tidak sampai di situ saja, setelah ditindaklanjuti, banyak permasalahan lainnya yang dialami puluhan BUMNag yang ada di Pasaman.

“Mulai dari minimnya modal usaha, kualitas SDM yang rendah, kisruh kepengurusan, minim inovasi, usaha mengalami kerugian serta sederet persoalan lainnya,” kata Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman, Jufrianto Gultom, Senin (20/5).

Jufrianto mengatakan, sebetulnya tak ada alasan suatu BUMNag dianggap gagal berkembang jika jajaran pengurus bersama walinagari mau belajar. “Harus banyak-banyak melakukan inovasi, jika ingin cepat berkembang pesat. Namun, pada kenyataannya, usaha BUMNag di daerah ini hanya jalan ditempat,” terang Jufrianto.

Tidak itu saja, minimnya peran pengawasan dari para walinagari terhadap operasional BUMNag juga menjadi satu persoalan mengaoa BUMNag gagal.
Bahkan banyak diantara walinagari tidak tahu menahu apa yang dikerjakan oleh BUMNag yang notabene dibentuk berdasarkan SK walinagari.

“Pengawasan kurang. Padahal dana yang ada pada BUMNag itu bersumber dari dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pembinaan teknis secara menyeluruh kepada seluruh BUMNag di daerah ini,” tegas Jufrianti.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pasaman akhir tahun anggaran 2018 lalu.

Dilanjutkan Kasi Bantuan Pembangunan dan Perkreditan DPM, Benhard, ada faktor lainnya sehingga menyebabkan BUMNag di Pasaman kesulitan untuk berkembang.

Diantaranya, alokasi anggaran untuk BUMNag masih rendah, sementara Alokasi Dana Desa (ADD) di nagari itu lumayan besar.

“Kucuran dana kurang besar dari walinagari. Alokasi dana berkisar Rp50 juta sampai Rp100 juta, sementara ADD di nagari lumayan besar jumlahnya. Selain itu, gaji tetap bagi pengurus BUMNag ini tidak ada, pengawasan walinagari juga kurang,” katanya.

Tercatat, dari total 37 BUMNag di Pasaman, persoalan paling banyak itu dari kepengurusanny yang mundur, kabur, ganti pengurus baru, BUMNag ada, tapi pengurusnya masih kosong serta tutup tanpa sebab. (Ola)

The post Badan Usaha Milik Nagari di Pasaman Jalan di Tempat, Ada Apa appeared first on Prokabar.

“Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Anwar Sanusi saat menyampaikan sambutan Forum Tematik Bakohumas yang mengusung tema ” BUMDesa Sebagai Penggerak Perekonomian Desa” di Savana Hotel and Convention, Malang, Jawa Timur, Rabu (24/4) malam.

Penjelasan ini penting, menurut Sekjen Kemendesa PDTT itu, untuk mempersiapkan pendirian BUMDesa karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Perdaturan Desa (Perdes).

Dengan BUMDes, lanjut Sekjen Kemendesa PDTT, masyarakat di seluruh penjuru negeri ini, mendapat keleluasaan penuh untuk mengekspresikan diri, membuat gagasan-gagasan untuk mewujudkan pembangunan dan harapan-harapannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasa Kemendesa PDTT, Bonivasius Prasetya Ichiarto, sebagai lembaga ekonomi masyaraat, BUMDes memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Sementara Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Selmatta Sembiring mengatakan, bahwa pembentukan BUMDes merupakan salah satu cara Kemendesa PDTT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

“BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga kunci penggerak ekonomi desa, yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depannya,” kata Selamatta Sembiring.

Di dalamnya, lanjut Selamatta, terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Ir. RR. Aisyah Gamawanti, MM, Prof.Dr.Ir.Sugiyanto, MS selaku Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang, Kepala Bidang Desa dan Pendamping Desa Pujon Kidul.

Forum Bakohumas ini adalah forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas kementerian/lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Forum ini ditujukan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi serta untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah dan lembaga. (*/hdp)

The post BUMDes Boleh Ajukan Pinjaman Kepihak Luar appeared first on Prokabar.

Dalam forum internasional ini, salah satunya akan fokus pada tema inovasi pedesaan dan kewirausahaan. IFAD dengan mandat khusus untuk memungkinkan transformasi pedesaan memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi untuk inovasi dan kewirausahaan agar berkembang di daerah pedesaan.

Mendes PDTT Eko Putro Sanjojo menjadi pembicara pada Sesi interaktif yang akan fokus pada dukungan International Fund for Agricultural Development (IFAD) atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural yang salah satunya untuk program inovasi dan kewirausahaan dan keterlibatannya dalam proses inovatif.

Dalam sesi ini Mendes berbagi pengalaman soal dana desa dan model pembagunan pedesaan di Indonesia serta berbagai capaian yang telah di capai dengan dana desa. Presiden The International Fund for Agricultural Development (IFAD) Gilbert Houngbo mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait program dana desa yang dinilai merupakan sebuah transformasi untuk wilayah perdesaan yang memiliki banyak manfaat untuk semua pihak dan sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui bidang pertanian.

“Apa yang paling mengesankan bagi saya adalah dalam program dana desa ini, pembangunan dilakukan terintegrasi  antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi,” katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/2).

Dalam forum IFAD Governing Council ke 42 ini para delegasi mengeksplorasi bagaimana IFAD bekerja untuk memastikan pengembangan rantai usaha pertanian yang memiliki peran penting terhadap gender dan gizi. Selain itu juga terkait peran kewirausahaan sosial dan inovasi dalam mempromosikan ketahanan dan mengatasi tantangan global serta dampak teknologi baru pada masa depan pertanian telah mengalami perkembangan.

Dalam forum internasional ini juga akan dilakukan peluncuran Agribusiness Capital Fund (ABC Fund), panel pemuda dan briefing tentang G20. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa sejak 2015-2018 sebesar Rp187 triliun dan tahun 2018 ditambah menjadi Rp70 triliun sehingga dalam lima tahun, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp257 triliun.

Adanya dana desa dipastikan bahwa setiap desa mendapatkan anggaran pembangunan dari pusat. Karena dana desa itu rumusnya 72 persen dibagi rata kesemua desa. 25 persen ditambahkan ke desa-desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah org miskin dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan sisanya ditambahkan untuk desa-desa yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal.

Dalam tata kelola dana desa setiap tahun terus mengalami perkembangan karena komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan pendampingan dari pendamping desa yang tersebar di seluruh nusantara, serta dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK.

Hal yang sangat membanggakan yakni capaian dana desa selama 4 tahun yang telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa  sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

“Kalau kita melihat, selama 4 tahun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari dana desa,” kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. (*/hdp)

The post Cerita Kesuksesan Dana Desa Sampai ke Roma appeared first on Prokabar.