“Jumlah penduduk miskin Tanah Datar kembali turun di tahun 2023 menjadi 14.560 jiwa,” kata Chardiman.

Senada dengan hal tersebut, kata Chardiman, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar juga menyusut. Persentase tahun 2021 tercatat sebanyak 4,54 persen, kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 4,26 persen, persentase angka penduduk miskin Tanah Datar kembali menyusut di tahun 2023 menjadi 4,16 persen.

“Persentase angka penduduk miskin Tanah Datar berada di urutan ke-4 terendah dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Paling rendah ada Kota Sawahlunto dengan 2,27 persen, menyusul Kota Solok 3,05 persen dan Kota Bukittinggi di urutan ke-3 sebesar 4,11 persen,” terangnya.

BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Sementara persentase penduduk miskin didefinisikan sebagai persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

“Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp.515.587 per kapita per bulan,” ujar Chardiman. (Eym)

The post Jumlah Penduduk Miskin di Tanah Datar Terus Menyusut Tiga Tahun Terakhir appeared first on Prokabar.

Program ini muncul setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan I Tahun 2021 melaporkan 19,10 juta jiwa penduduk usia kerja menganggur karena terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan Indonesia butuh empat juta wirausaha baru untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha ini bisa menjadi solusi dari banyaknya pengangguran dan mengatasi permasalahan lainnya.

Pada tahun 2020, sebanyak 915 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sudah menyelenggarakan program tersebut.

Jumlah peserta LKP ketika itu mencapai 16.676 orang.

Sementara untuk Pelatihan Kecakapan Wirausahaa atau (PKW) di tahun 2021 ini, Wikan mengaku sudah menjaringkan dan mencocokkan dengan potensi pengembangan usaha daerah.

Bahkan, kata Wikan, sudah mendapatkan dukungan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Perbankan atau lembaga permodalan serta lembaga pemasaran.

“Sumber Daya Manusia (SDM) kitadi bawah beberapa negara Asia, kita harus memperbaiki ini,” kara Wikan.

Wikan berharap PKW dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menampung SDM yang lebih banyak dan ungul.

“Program PKW merupakan misi Ditjen Pendidikan Vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ungkapnya.

Lapangan Pekerjaan Minim

Direktur Kursus dan Pelatihan Wartanto menambahkan selama pandemi banyak karyawan yang tidak bekerja lagi.

Hal ini juga menunjukkan lapangan pekerjaan semakin terbatas.

Mengingat itu, Wartanto mengaku Ditjen Pendidikan Vokasi sangat mendorong tumbuhya wirausaha baru.

Pendidikan vokasi serta pembangunan karakter kewirausahaan ini plus teknologi terbarukan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat.

Wartanto mengharapkan peran industri sangat penting dalam penyelenggaraan PKW untuk menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan industri.

“Kalau lulusan ini membuat sebuah bisnis dan usaha kemudian berhasil, maka akan menjadi awaban mereka untuk membuka peluang kerja baru dan mengurangi angka pengangguran,” kata Wartanto lagi.

The post Pengangguran Meningkat, Pemerintah Bikin Program PKW appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto saat konferensi pers virtual Rabu (2/6) mengatakan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.

“Yaitu kelompok transportasi sebesar 0,71 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,52 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,44 persen,” kata Setianto.

Lanjutnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,12 persen.

Lalu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan masing-masing sebesar 0,01 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2021 sebesar 0,90 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020) sebesar 1,68 persen.

Komponen inti pada Mei 2021 mengalami inflasi sebesar 0,24 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Mei) 2021 sebesar 0,61 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020) sebesar 1,37 persen. (rel)

The post Bulan Mei, 78 Kota Alami Inflasi appeared first on Prokabar.

Setianto Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15 persen dan terendah di Bima sebesar 0,01 persen.

“Inflasi terjadi karena adanya keniakan harga pada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen,” kata Setianto Selasa (1/12).

Kemudian, lanjut Setianto terjadi juga pada kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen, kelompok transportasi 0,30 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen.

Kelompok yang mengalami penurunan harga yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-November) 2020 sebesar 1,23 persen. Lalu tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2020 terhadap November 2019) sebesar 1,59 persen. (*)

The post November, 83 Kota Alami Inflasi appeared first on Prokabar.

“Sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan mengatakan Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan kerja mereka,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto, Rabu (25/11).

Suhariyanto juga mengungkapkan sejumlah temuan menarik tentang Program Kartu Prakerja dalam Sakernas tersebut. Pertama, mayoritas penerima Kartu Prakerja adalah laki-laki (58 persen), tinggal di perkotaan (76 persen), usia muda, dan berpendidikan SMA ke atas (91 persen).

Selanjutnya,  sebanyak 45 persen penganggur pada bulan Agustus, atau 5 bulan sejak program diluncurkan, menyatakan tahu tentang Program Kartu Prakerja. Alasan utama peserta untuk ikut program tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja atau skill (48 persen) dan mencari insentif (27 persen) dari penduduk usia 18 tahun ke atas.

Temuan lainnya, insentif Kartu Prakerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (81 persen), ditabung (33 persen), dan modal usaha (23 persen).

Penerima Kartu Prakerja berasal dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan penerima terbanyak ada di Jawa Barat (16 persen), disusul DKI Jakarta (10 persen), dan Jawa Timur (9,8 persen). Sedangkan provinsi dengan penerima paling sedikit adalah Papua Barat (0,08 persen), disusul Gorontalo (0,37 persen), dan Papua (0,46 persen).

Suhariyanto mengungkapkan, Sakernas Agustus 2020 mempunyai jumlah sampel 30 ribu blok sensus atau sekitar 300 ribu rumah tangga yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berbeda dengan survei sebelumnya, dalam survei kali ini dimasukkan beberapa pertanyaan terkait dampak pandemi COVID-19 dan program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

“Sakernas 2020 ini berbeda dengan survei sebelumnya, kali pertama kami tambahkan beberapa pertanyaan terkait dampak COVID-19, program Kartu Prakerja, dan persepsi mengenai program pemerintah terkait bantuan sosial.

Ditambahkannya, selain memberikan informasi keberhasilan Program Kartu Prakerja, survei ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya penyebaran informasi yang lebih masif di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kartu Prakerja adalah program yang masih sangat muda. Saat Sakernas dilaksanakan pada Agustus 2020, program tersebut baru berjalan efektif 2 bulan dengan jumlah penerima kurang dari 50 persen.

“Hasil Sakernas ini sangat penting sebagai bahan evaluasi program, melengkapi tiga survei yang diadakan oleh Manajemen Pelaksana, dan Sakernas ini mengkonfirmasi dampak positif Program Prakerja dalam meningkatkan keterampilan kerja,” ujarnya.

Merespons hasil temuan Sakernas, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menegaskan Manajemen Pelaksana serius menjaga kualitas pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja, agar betul-betul membekali keterampilan peserta.

“Untuk bisa diterima, sebuah pelatihan harus lolos asesmen berlapis dari platform digital, Manajemen Pelaksana, dan Tim Ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya, dan Indonesia Mengajar. Sesudah masuk ke dalam ekosistem pun akan dievaluasi lagi oleh Manajemen Pelaksana, Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dan oleh peserta melalui ulasan dan rating,” ujarnya.

Seperti diketahui, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah melakukan tiga survei evaluasi. Survei evaluasi pertama diikuti oleh 2,4 juta peserta dan survei kedua dengan 293 ribu peserta, sementara survei ketiga masih berlangsung saat ini. Hasil survei mencatat bahwa 81 persen peserta belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus sebelumnya. Lebih dari 84 persen menyatakan bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan kompetensi, baik skilling, reskilling, maupun upskilling.

“Jadi hasil survei ini sejalan dengan temuan BPS bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan keterampilan kerja peserta,” pungkas Denni.

Sejak digulirkan 11 April 2020, Program Kartu Prakerja menarik minat 43 juta pendaftar dan telah menerima 5,6 juta orang peserta. Mempertimbangkan animo masyarakat yang tinggi dan hasil yang cukup memuaskan di tahun 2020, Program Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan pada tahun 2021. (*)

The post Kartu Prakerja Diklaim Tingkatkan Keterampilan Penerima appeared first on Prokabar.

Sementara inflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 1,00 persen dengan IHK sebesar 104,96 dan terendah terjadi di Pekanbaru dan Pontianak masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 103,44 dan 105,50.

“Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen,” kata Suhariyanto Kepala Badan Pusat Statistik, dilansir Jumat (2/10).

Selain itu, panjut Suhariyanto kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen, kelompok transportasi sebesar 0,33 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen.

Selanjutnya kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,62 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2020 sebesar 0,89 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) sebesar 1,42 persen. (*)

The post September, 56 Kota Alami Deflasi dan 34 Inflasi appeared first on Prokabar.

Gubernur yang hadir dalam pencanangan tersebut menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan yang semangatnya telah didengungkan semenjak 22 tahun silam, tepat ketika dimulainya era reformasi.

“Tidak ada istilah terlambat, tertunda, reformasi birokrasi adalah semangat antitesa dari Orde Baru, yang pelaksanaannya terus dilakukan secara bertahap,” sebut Gubernur Irwan di Kantor BPS Sumbar, Rabu (17/6).

Sebagai suatu perubahan yang mendasar Gubernur Irwan menuturkan bahwa perubahan mesti diawali dengan mindset dan prilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Gubernur, pihaknya telah menerapkan beberapa area perubahan tersebut diantaranya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tata laksana, peningkatan SDM, SOP pelayanan publik dan sebagainya.

“Hal ini masuk dalam visi misi saya nomor dua yaitu reformasi birokrasi, itu sudah dari tahun 2010 yang lalu,” terangnya.

Terakhir Gubernur Irwan mengucapkan selamat kepada BPS Sumbar, dengan semangat zona integritas menuju WBK/WBBM
diharapkan pelayanan kedepan menjadi semakin membaik.

“Harapan kami zona integritas merupakan wujud modal pelayanan publik yang baik kedepannya,” pungkas Gubernur Irwan.

Sementara Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Pitono mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal mendukung program pemerintah.

Salah satunya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment.

Disamping itu ia menegaskan bahwa ASN semestinya dituntut agar bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“ASN harus memberikan pelayanan prima, meningkatkan kapasitas dan akutabilitas kinerjanya,” tegas Pitono.

Selanjutnya Pitono mengatakan bahwa tantangan kedepan adalah bagaimana membangun kolaborasi dan elaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Pencanangan WBK/ WBBM di BPS Sumbar turut dihadiri Kepala Kajati Sumbar, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, pimpinan OJK, Bank Indonesia, Komisi Informasi, Ombudsman beserta unsur Forkopimda lainnya. (rel)

The post BPS Canangkan Zona Integritas, Gubernur Sumbar beri Apresiasi appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Suhariyanto, mengatakan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran dan terbesar pada kelompok transportasi sebesar 0,87 persen.

“Selain itu kelompok pengeluaran lainnya, kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen,” kata Suhariyanto.

Lanjut Suhariyanto, tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2020 sebesar 0,90 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 2,19 persen.

Komponen inti pada Mei 2020 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari– Mei) 2020 sebesar 0,84 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 2,65 persen. (*)

The post Inflasi Mei Tahun Ini Sebesar 0,07 Persen, Ini Faktornya appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, dilansir Kamis (2/4).

”Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 Kota inflasi, pada bulan Maret 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,10%. Dengan demikian inflasi per kalender adalah sebesar 0,76% dan inflasi tahunan dari Maret 2020 ke Maret 2019 adalah sebesar 2,96%, berarti ada di bawah 3%,” ujar Suhariyanto seraya memberikan penekanan bahwa dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 cukup terkendali.

Lebih lanjut, Kepala BPS menyampaikan bahwa dari 90 kota ada 43 kota yang mengalami inflasi dan ada 47 kota yang mengalami inflasi.

”Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe di mana inflasi bulan Maret adalah sebesar 0,64% dan kalau kita telusuri lebih dalam penyebab utamanya adalah kenaikan berbagai harga jenis ikan dan kemudian juga sumbangan kenaikan harga emas perhiasan,” imbuh Kepala BPS.

Deflasi tertinggi, menurut Kepala BPS, terjadi di Timika, yaitu minus 1, 91% dan penyebab utamanya adalah turunnya tiket angkutan udara sehingga sumbangannya kepada deflasi adalah sebesar 0,77%.

”Kalau kita bandingkan inflasi bulan Maret 2020 dengan inflasi pada bulan Februari 2020.  bisa dilihat di sana bahwa inflasi bulan Maret adalah 0,10% lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Februari 2020 yang sebesar 0,28%,” ujarnya.

Hal ini, menurut Kepala BPS, akan sama juga dengan inflasi tahunan dimana pada bulan Maret adalah 2, 96%, bulan Februari 2,98%, jadi inflasi pada bulan Maret ini lebih rendah dibandingkan bulan yang lalu.

”Satu catatan yaang perlu digarisbawahi, bahwa pada akhir minggu di bulan April kita akan mulai memasuki bulan puasa. Karena itu, kita semua perlu siap-siap untuk betul-betul menjaga ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi supaya harga-harga tetap terjangkau,” kata Kepala BPS.

Dengan memperhatikan apa yang sudah dicapai pemerintah pada tahun lalu, sambung Kepala BPS, tentu diharapkan bahwa inflasi selama bulan Ramadan dan Lebaran tetap akan terkendali.

”Inflasi bulan Maret adalah 0,10% dan dari 11 kelompok pengeluaran yang ada. Ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi 0,43% dan kemudian kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,09%,” imbuhnya.

Sementara kelompok pengeluaran yang lain, tambah Suhariyanto, mengalami inflasi meskipun tidak terlalu tinggi dan inflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

”Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya adalah sebesar 0,10%, andil inflasinya adalah sebesar 0,03%,” katanya.

Ada beberapa komoditas, lanjut Kepala BPS, yang dominan memberikan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada kelompok ini, yaitu:

Pertama, adalah kenaikan telor ayam ras itu menyumbang andil inflasi sebesar 0,03%.

Kedua, adanya kenaikan bawang bombay sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,03%.

Ketiga, kenaikan gula pasir di mana sumbangan atau andil inflasinya adalah sebesar 0,02%.

Keempat, kenaikan rokok kretek filter dan rokok putih masing-masing juga memberikan andil sebesar 0,01%.

”Di sisi lain ada komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga, sehingga memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini, diantaranya adalah hargai cabai merah sudah turun drastis sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,09%. Cabai rawit menyumbang andil inflasi sebesar 0,04%,” jelas Kepala BPS menguraikan komoditas-komoditas dominan yang memberikan andil inflasi dan deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kemudian berikutnya, sambung Kepala BPS, yang mempunyai andil terbesar adalah kelompok transportasi pada bulan Maret 2020 ini mengalami deflasi sebesar 0,43% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,05%.

”Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini adalah adanya penurunan tarif angkutan udara dimana andil terhadap deflasinya adalah sebesar 0,26%,” sambungnya.

Untuk kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran, Kepala BPS menyampaikan bahwa terjadi inflasi 0,36% dengan dengan andil 0,03%, komoditas yang memberikan andil kepada inflasi adalah kenaikan harga untuk nasi dengan lauk pauk sebesar 0,01%.

”Berikutnya adalah kelompok pengeluaran nomor 11 yang mengalami inflasi paling tinggi, yaitu 0,99% sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,06%. Di sana komoditas yang paling dominan memberikan sumbangan kepada inflasi adalah kenaikan emas perhiasan, sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,05%. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Maret sebesar 0,10%,” jelasnya.

Dari 3 komponen yang mengalami inflasi, lanjut Kepala BPS, yaitu komponen inti, dimana inflasinya adalah sebesar 0,29% dan andilnya kepada inflasi adalah 0,19%.

”Untuk inflasi inti ini yang menyumbang besar kepada inflasi adalah emas perhiasan 0,05%, bawang bombay 0,03%, dan kemudian juga gula pasir 0,02%. Kita tahu bahwa pergerakan harga emas dipengaruhi pergerakan internasional,” urai Suhariyanto.

Sementara untuk harga yang diatur pemerintah atau administrative price, menurut Suhariyanto, mengalami deflasi 0,19% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,03%.

”Di sana seperti saya sampaikan tadi ada penurunan tarif angkutan udara dengan andil deflasi 0,06%, meskipun masih ada kenaikan rokok kretek dan rokok filter yang masing-masing menyumbang kepada inflasi sebesar 0,01%,” tutur Kepala BPS.

Sementara untuk kelompok floating price, menurut Kepala BPS, mengalami deflasi dengan berbagai penurunan harga seperti cabai merah dan cabai rawit.

”Jadi dari angka inflasi bulan Maret 2020 ini sekali lagi bisa saya simpulkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 0, 10%. Penyebab utama inflasi pada bulan Maret 2020 adalah kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan telur ayam ras, kenaikan bawang bombay, dan gula pasir,” tandasnya.

Sebaliknya, tambah Kepala BPS, penghambat utama inflasi akan menyebabkan deflasi kareda ada turunnya harga cabai merah, tarif angkutan udara, dan harga cabai rawit.

”Sementara dari sisi komponen inflasi pada bulan Maret ini didorong oleh inflasi inti yang utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan,” tuturnya menyelesaikan penjelasan terkait inflasi di bulan Maret 2020. (*)

The post Inflasi Maret 2020 Cukup Terkendali appeared first on Prokabar.

Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel, Yudi Yos Elvin mengatakan, penyebabnya seiring melambatnya kinerja sektor primer (pertanian, kehutanan dan perkebunan) di daerah ini.

“Selain itu ditambah lagi dengan sektor industri pengolahan tumbuh negatif,” ujarnya pada Prokabar.com Kamis (12/3) di Painan.

Berdasarkan Pesisir Dalam Angka (PSDA) 2020 yang dirilis BPS, laju pertumbuhan ekonomi Pessel pada 2019 hanya 4,81 persen. Capaian kinerja pertumbuhan itu merupakan paling rendah sejak 2015.

Ketika itu, laju pertumbuhan 5.73 persen, turun menjadi 5,33 persen di 2016. Angka itu kembali naik 5,41 persen di 2017. Kemudian pada 2018-2019, masing-masingnya 5,35 persen dan 4,81 persen.

Pada 2019, lanjutnya, sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan hanya mampu tumbuh 2.82 persen atau turun dari tahun lalu yang mencapai 3.43 persen.

Bahkan, industri pengolahan tumbuh minus 5.30 persen, dari 2018 yang sempat tumbuh positif 3.13 persen. “Padahal kedua sektor tersebut merupakan sektor unggulan daerah,” terangnya.

Seiring itu, dirinya meminta Pemkab Pessel fokus pada sektor primer. Sebab, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan penyumbang tertinggi dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), mencapai 38.27 persen.

Apalagi, sektor primer menyangkut hajat hidup orang banyak. Serapan tenaga kerjanya lebih dari 40 persen. Lebih dari itu, meningkatkan peranan sektor pariwisata.

Maraknya pariwisata daerah, katanya, belum mampu memberikan nilai tambah terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Selama ini, geliat paiwisata Pessel hanya dinikmati Kota Padang.

“Seperti perhotelan dan oleh-oleh, misalnya. Pessel belum memiliki produk unggulan yang dapat dijadikan sebagai ciri,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Jamalus Yatim menegaskan, pihanya mempertanyakan faktor penyebabnya pada bupati sebagai pimpinan daerah.

“Nanti akan kami tanyakan solusinya pada bupati. Bupati harus segera menyikapi trend perlambatan pertumbuhan ini,” tutupnya,(min)

The post Aduh! Dua Tahun Terakhir Pertumbuhan Ekonomi Pessel Menurun, Ini Penyebabnya appeared first on Prokabar.

Rakor tersebut, dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020), sekaligus pengukuhan secara resmi mahasiswa sebagai “sahabat sensus”, yang digelar di Aula Fakultas MIPA UNP, kemarin (10/3).

Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno dalam arahannya memberikan apresiasi kepada mahasiswa UNP yang ikut serta secara aktif dalam mensosialisasikan program SP 2020.

Dijelaskan bahwa mahasiswa sebagai sahabat sensus memiliki peran yang begitu besar dengan mengajak dan membimbing orang-orang di lingkungan perguruan tinggi masing-masing, serta keluarga dan masyarakat sekitar untuk melakukan sensus online.

Menurut Irwan, kegiatan sensus penduduk ini sangat penting dan manfaatnya luar biasa.

Ini merupakan bentuk ajakan untuk bergandengan tangan membangun indonesia melalui data, karna data kependudukan merupakan data dasar untuk membuat perencanaan di berbagai bidang.

“Oleh karena itu sangatlah penting untuk dapat memiliki data kependudukan yang akurat,” jelasnya.

Rakorpus dilakukan dalam bentuk diskusi panel dengan sejumlah narasumber, diantaranya Kepala BPS Sumbar Pitono, Krido Saptono dan Imam Teguh Raharto yang juga berasal dari BPS Sumbar.

Di sela pelaksanaan Rakorpus, dimeriahkan dengan BPS Bend dan kuis SP 2020 yang membuat acara semakin meriah, di akhir acara dilakukan foto bersama dengan salam sahabat sensus “Saya Sahabat Sensus Siap Mencatat Indonesia”. (*)

The post BPS Gandeng Mahasiswa UNP untuk Sukseskan Sensus Penduduk 2020 appeared first on Prokabar.

Gubernur Irwan menyambut baik pelaksanaan SP kali ini dilaksanakan dengan dua cara. Selain melalui pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan dengan wawancara langsung.

“Pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan, dan penyelenggaraan SP secara online merupakan suatu bentuk kemajuan,” paparnya.

Menurut Gubernur Irwan, pihaknya optimis pelaksanaan SP secara online akan menjadi sangat efektif, cepat, mudah dan efisien.

“Hanya dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kita bisa mengikuti sensus penduduk secara online dengan mengisi data-data kependudukan pada website yang telah disediakan,” tutur Irwan.

Sensus penduduk secara online dimulai pada tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020, sedangkan tahapan wawancara akan dilangsungkan pada bulan 1-31 Juli 2020.

Lebih lanjut Gubernur Irwan mengajak kepada seluruh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait di Provinsi Sumatera Barat untuk ikut melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan SP tahun 2020.

“Hanya butuh waktu kurang lebih lima menit, masukkan data yang benar dan akurat, karena data inilah yang akan dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan nantinya,” pungkas Irwan.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Pitono mengatakan SP Online ini merupakan upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan data kependudukan.

“SP online telah dimulai pada tanggal 15 Februari yang lalu, namun partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Sumbar masih rendah, masih sekitar 0,16 persen dari jumlah penduduk,” sebutnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada seluruh aparatur pada instansi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan SP online ini agar data-data kependudukan yang akurat bisa didapat.

Turut hadir unsur pimpinan dari Forkompimda Sumbar, perwakilan instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemprov Sumbar serta awak media cetak dan elektronik. (mbb)

The post Gubernur Sumbar Canangkan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 appeared first on Prokabar.

Indeks angka kemiskinan tersebut tidak saja mengalami penurunan dari tahun 2018, tetapi juga merupakan pencapaian terendah dengan persentase penurunan tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman telah merilis data tahun 2019 yang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Pariaman pada tahun 2019, turun menjadi 4,76%, dimana pada tahun 2018 berada pada besaran 5,03% dan 5,23% di tahun 2017.

BPS Kota Pariaman juga merilis bahwa perkembangan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan diangka 5,42%, dimana pada tahun 2018 berada pada persentase 5,72% dan 5,97% ditahun 2017.

Sedangkan perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio) juga mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 0.300, tahun 2018 sebesar 0.316 sedangkan pada tahun 2017 berada pada angka 0.301.

“Dari capaian Indikator Makro daerah tahun 2019, dapat terlihat bahwa capaian tingkat kemiskinan 4,76%, melampaui target RPJMD yang telah dicanangkan yaitu sebesar 4,80 %,” ucapnya dilansir dari MC Pariaman, Selasa (4/2).

Sementara itu, tingkat pengganguran tahun 2019 sebesar 5,42% juga melampaui target yang telah dipatok sebesar 5,47%. “Sedangkan Indeks Gini Ratio tahun 2019 sebesar 0.300 juga melampaui target 0.285,” ungkapnya lebih lanjut

Genius Umar juga menjelaskan, target angka pengangguran bisa tercapai salah satunya adalah berkat perkembangan pariwisata pariaman yang tumbuh pesat, yang telah mampu menjadi lokomotif untuk menggerakan ekonomi pariaman.

Dalam penurunan angka kemiskinan, pihaknya menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai data sasaran dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan bantuan akses permodalan.

“Kita di Pemerintah Kota Pariaman, terus mensinergikan seluruh program yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai ke Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Wali Kota Pariaman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD dan pihak terkait yang telah bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan.

Serta penurunan angka pengangguran di Kota Pariaman, dengan harapan kinerja tersebut dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya. (*)

The post Dalam Tujuh Tahun Terakhir, Pariaman Catat Angka Kemiskinan Terendah appeared first on Prokabar.

The post Kemendagri Serahkan Data Kependudukan Ke BPS, Ini Tujuannya appeared first on Prokabar.

“Bagaimana membuat program kalau tidak punya data dari waktu ke waktu?,” kata Suhariyanto pada Forum Tematik Bakohumas “Peran Sentral Bakohumas dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020”, yang diselenggarakan di Hotel Best Western, Mangga Dua, Jakarta, Rabu (4/12).

Kepala BPS itu mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019, bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi.

Kondisi saat ini, lanjut Kepala BPS Suhariyanto, sulit mencari data pemerintah, karena adanya perbedaan data statistik antarinstansi, perbedaan data geospasial antarinstansi. Untuk itu dibuat Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Menurut Kepala BPS, data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi syarat: 1. Memenuhi standar data; 2. Memiliki metadata;  3. Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan 4. Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Terkait hal itu, Suhariyanto mengemukakan, BPS akan melakukan Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk yang digelar 10 tahun sekali ini merupakan sensus penduduk yang ke-7 dilakukan pemerintah.

Sensus Penduduk 2020, lanjut Kepala BPS, dilakukan dengan tujuan: 1. Menyediakan data dan jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia (De Facto De Jure); dan 2. Menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk.

“Manfaat Sensus Penduduk 2020 adalah dapat mengetahui proyeksi penduduk; mengetahui jumlah penduduk, mengetahui jumlah masyarakat produktif pada bonus demografi, mengetahui jumlah lansia,” terang Suhariyanto.

Sensus Penduduk 2020 akan dilaksanakan mulai 15 Februari 2020, dimulai sensus penduduk online. Untuk daerah-daerah yang sulit internet petugas akan datang pada Juli 2020.

“BPS ingin, rekan-rekan dari K/L turut membantu penyebarluasan informasi mengenai Sensus Penduduk dan mengajak kerabatnya untuk melakukan Sensus Penduduk,” pinta Suhariyanto. (*/hdp)

The post BPS Sosialisasi Sensus Penduduk Tahun 2020 appeared first on Prokabar.