Ade mengungkapkan, bahwa saat ini Komisi IX DPR-RI tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengawasan Obat.

“Ini agar kedepannya tidak ada lagi permainan produsen nakal, pengusaha yang mencari keuntungan lebih dengan cara yang tidak sesuai, yakni memasukkan bahan dengan kualitas rendah serta bahan terlarang dalam obat maupun kosmetik.” ungkapnya.

Anggota DPR RI dua periode itu menyebutkan sosialisasi KIE ini juga bagian upaya Komisi IX DPR-RI dan BPOM untuk memastikan agar kedepannya tidak terjadi lagi obat terlarang beredar di pasaran.

“Lewat sosialisasi ini kita berikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan, sehingga kedepannya tidak ada lagi obat terlarang beredar di pasaran.” ungkapnya Politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia juga mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih dan menggunakan kosmetik dengan cara melakukan pemeriksaan dengan aplikasi termasuk membeli produk yang asli.

“Mari lebih bijak dalam membeli dan menggunakan kosmetik, jangan tergoda  dengan iklan.” pungkasnya.

Baca Juga : Pentingnya Perlindungan Kesehatan, Ade Rezki Pratama Gandeng BPJS Kesehatan Edukasi Masyarakat

Sementara itu Kepala Balai Besar POM Sumbar Abdul Rahim menyebutkan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan serta kosmetik agar kesehatan masyarakat terjamin.

“Pengawasan tidak saja sebelum produk diedarkan, namun juga setelah beredar di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Badan POM juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan kegiatan Sosialisasi KIE, sehingga masyarakat dapat informasi, pengetahuan sehingga nantinya punya kepedulian terhadap kesehatan.

“Kita berikan sosialisasi agar masyarakat dapat informasi, pengetahuan sehingga nantinya punya kepedulian terhadap kesehatan.” pungkasnya.

Sebelumnya kegiatan serupa juga digelar Ade di sejumlah tempat di Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. (*/pk)

The post Melalui KIE, Ade Rezki Pratama Berdayakan Kaum Ibu dan Tokoh Masyarakat  appeared first on Prokabar.

Pengawasan dilakukan mulai terhadap makanan yang ada di ritel-ritel hingga takjil pabukoan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, salah satunya bahan pewarna.

Bahan yang dicurigai kemudian dilakukan pengambilan sampel dan pengujian langsung di tempat menggunakan mobil laboratorium keliling.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan khususnya dalam bulan ramadhan,” kata perwakilan BPOM di Padang Lega Fatman.

Dalam pengawasan Tim BBPOM di Padang juga melakukan edukasi kepada para pedagang takjil dan makanan terkait dengan penerapan keamanan pangan yang aman serta tidak menggunakan bahan berbahaya yang disalahgunakan seperti Rhodamin B, Methanyl yellow, Boraks, Formalin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan bekerjasama dengan Dinas Koperindag, Satpol-PP, Kejaksaan, Polres dalam pemeriksaan makanan di bulan Ramadhan.

Dalam kegiatan tersebut tempat-tempat yang dikunjungi diantaranya ritel-ritel atau toko, kosmetik, rempah, makanan dan minuman di pasar pabukoan Batusangkar. (eym)

The post BPOM Lakukan Pemeriksaan Takjil di Pasa Pabukoan Batusangkar appeared first on Prokabar.

Tanah Datar, Prokabar- Bupati Tanah Datar Eka Putra, bersama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Firdaus Umar, menandatangani nota kesepakatan dalam pengawasan obat dan makanan di Luhak Nan Tuo, Jumat (10/12) kamarin.

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

“Nota kesepakatan ini merupakan bentuk sinergitas dan komitmen pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan,” ujar Bupati Eka.

Bupati mengatakan pengawasan tersebut merupakan program yang melibatkan banyak sektor baik pemerintah dan non pemerintah. Maka dari itu, perlu terjalinnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik.

Dikesempatan yang sama, Kepala BPOM Padang Firdaus Umar, menyampaikan BPOM diamanatkan untuk berkoordinasi dengan pimpinan daerah sebagai penguatan serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

“Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masyarakat Tanah Datar khususnya terlindungi dari bahaya Obat dan Makanan yang dapat merugikan kesehatan,” ujar Firdaus Umar.

Pada acara itu, juga diserahkan sertifikat penghargaan bagi Apotek, Toko Obat Dan Industri Rumah Tangga Pangan terbaik di tahun ini, yang memberikan pelayanan kefarmasian, peningkatan perekonomian, penyediaan pangan yang aman dan bermutu kepada masyarakat. (eym)

The post Awasi Obat dan Makanan, BPOM di Padang Jalin Kerjasama Dengan Pemkab Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyampaikan, pemberian EUA untuk Vaksin Sputnik-V telah melalui pengkajian secara intensif oleh BPOM bersama Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19 dan Indonesia Tenchnical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Penilaian terhadap data mutu vaksin ini juga mengacu pada pedoman evaluasi mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

“Data uji klinik fase 3 menunjukkan Vaksin COVID-19 Sputnik-V memberikan efikasi sebesar 91,6 persen (dengan rentang confidence interval 85,6-95,2 persen),” ujar Penny, dikutip dari laman resmi BPOM, Jumat (27/8).

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping dari penggunaan vaksin ini merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang.

Hasil ini dilaporkan pada uji klinik Vaksin COVID-19 Sputnik-V (Gam-COVID-Vac) dan uji klinik vaksin lainnya dari teknologi platform yang sama.

“Efek samping paling umum yang dirasakan adalah gejala menyerupai flu (a flu-like syndrome), yang ditandai dengan demam, menggigil, nyeri sendi (arthralgia), nyeri otot (myalgia), badan lemas (asthenia), ketidaknyamanan, sakit kepala, hipertermia, atau reaksi lokal pada lokasi injeksi,” ujar Kepala BPOM.

Terhadap sarana produksi vaksin, telah dilakukan dilakukan inspeksi onsite pada fasilitas produksi Vaksin COVID-19 Sputnik-V di Rusia, yaitu Generium dan Biocad sebagai fasilitas produksi bulk vaksin, serta Ufavita sebagai fasilitas fill and finish produk jadi.

Berdasarkan hasil inspeksi, hasilnya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan standar persyaratan mutu vaksin.

Kepala BPOM mengharapkan tambahan jenis vaksin yang telah memperoleh EUA ini dapat semakin membantu mempercepat program vaksinasi yang dijalankan pemerintah untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

“BPOM akan terus mendukung pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan obat agar masyarakat dapat mengakses vaksin COVID-19 yang telah memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan dengan segera,” tegasnya. (*)

The post BPOM Beri Izin Penggunaan Vaksin Sputnik-V appeared first on Prokabar.

Untuk itu lembaga ini tidak memberikan rekomendasinya selama hasil kajian belum diperoleh. Di beberapa negara Uni Eropa juga melakukan hal yang sama, menangguhkan penggunaannya.

Langkah ini diambil BPOM untuk kehati-hatian, dan bersama dengan tim pakar Komisi Nasional Penilai Obat, Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulanan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (PP KIPI), dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) akan melakukan kajian lebih lanjut.

“Maka, selama masih dalam proses kajian, vaksin COVID-19 AstraZeneca direkomendasikan tidak digunakan,” katanya seperti keterangan resminya dilansir Kamis (18/3).

AstraZeneca telah diterima Indonesia melalui COVAX Facility yang diproduksi di Korea Selatan, dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Bets produk vaksin COVID-19 AstraZeneca yang telah masuk ke Indonesia tersebut berbeda dengan bets produk yang diduga menyebabkan pembekuan darah dan diproduksi di fasilitas produksi yang berbeda.

Hingga tanggal 17 Maret 2021, diketahui telah dilakukan penangguhan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca di 15 negara di Eropa. 

Bets tertentu (ABV5300, ABV3025, dan ABV2856) yang menyebabkan dua kasus pembekuan darah pasca penyuntikan di Austria dan Denmark, ditegaskan Badan POM tidak masuk ke Indonesia. (*)

The post Tunda Rekomendasi Penggunaan, BPOM Lakukan Kajian Terhadap Vaksin AstraZeneca appeared first on Prokabar.

“Sekarang kita sedang berproses untuk observasi pengamatan untuk melihat aspek keamanannya, terutama khasiat dan efektivitasnya. Nah, itulah kenapa kita akan keluarkan Emergency Use Authorization(EUA). Untuk mendapatkannya, efikasi hanya cukup 50 persen, kalau vaksin itu umumnya, biasanya adalah 70 persen,” jelas Penny dalam dialog yang dipandu Juru Bicara Pemerintah Reisa Brotoasmoro, Selasa (8/12) yang dilansir Prokabar dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet

Dalam menerbitkan perizinan, BPOM kata Penny mengikuti standar internasional berdasarkan referensi dari World Health Organization (WHO) dan merujuk Food and Drug Administration (FDA) atau juga disebut regulator di negara lain yang bagus juga evaluasinya seperti di Indonesia

Sebelumnya terkait izin penggunaan darurat, kata Penny, Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Sudah ada beberapa obat yang mendapat izin dari Badan POM. Yaitu favipiravir, obat untuk kondisi pasien COVID-19 ringan sampai sedang dan remdesivir obat untuk pasien dengan kondisi yang berat.

Selain itu, Badan POM bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan telah melakukan inspeksi langsung ke Cina, salah satu negara asal vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Gunanya, untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik, ya. Tidak ada efek samping yang kritikal. Dari aspek keamanan sudah baik, sekarang aspek efektivitas, dan khasiat yang kita tunggu,” ujarnya.

Dala uji klinis, para ilmuwan katanya mengambil sampel darah para relawan dan dianalisis di laboratorium. Untuk melihat seberapa besar vaksin itu memberikan peningkatan antibodi pada manusia. Karena ada standar yang harus dicapai agar vaksin itu efektif. Dan juga kemampuan vaksin untuk menetralisir virus yang menyerang tubuh manusia.

Penny meyakinkan, bahwa pemerintah hanya akan memberikan vaksin yang bermutu, berkhasiat, dan aman. Untuk itu memang dibutuhkan waktu agar pemerintah mendapatkan data yang cukup dan BPOM baru akan mengeluarkan EUA . “Dan kami juga tentunya akan menganalisa dengan para expert (ahli) dan dokter-dokter ahlinya,” tegas Penny.

Pada kesempatan yang sama Juru Bicara Pemerintah Reisa Brotoasmoro, berharap masyarakat sabar menunggu. Namun, sembari datangnya vaksin, masyarakat bisa melakukan cara sederhana, yaitu dengan terus disiplin menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. “Agar upaya pencegahan kita dapat optimal,” pesan Reisa menutup dialog. (*)

The post BPOM Pastikan Keamanan & Efektivitas Vaksin COVID-19 appeared first on Prokabar.

Untuk mendukung rencana tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus berkomitmen mengawal secara ketat pelaksanaan uji klinik terhadap Vaksin Sinovac, kandidat vaksin Covid-19 yang saat ini masih dalam proses uji klinik fase 3 di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Terkait pengawalan tersebut, Badan POM aktif melakukan monitoring pelaksanaan Uji Klinik dan penyelesaian analisis data hasil penelitian. Badan POM melakukan koordinasi langsung dengan dengan PT. Bio Farma dan Tim Peneliti vaksin Covid-19 di Bandung pada Kamis (26/11) lalu.

Melalui keterangan resmi yang diterima Sabtu (28/11), koordinasi ini dimaksudkan meninjau persiapan dan kesiapan data dukung yang diperlukan dalam rangka proses penerbitan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana progress pelaksanaan uji klinik fase 3 Vaksin Sinovac yang sedang dilakukan. Sekaligus mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses uji klinik untuk mengantisipasi permasalahan tersebut,” kata Penny K. Lukito, Kepala Badan POM.

Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh WHO dan regulator obat di beberapa negara dalam menerbitkan izin penggunaan darurat pada kondisi pandemi, perlu adanya data dukung yang diserahkan oleh pihak industri farmasi.

Hal ini untuk menyatakan obat atau vaksin yang akan diberikan izinnya memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Dalam konteks keperluan pemberian EUA untuk Vaksin Sinovac, data minimal yang dipersyaratkan antara lain Final Report dari uji klinik fase 1 dan fase 2 yang sebelumnya dilakukan di Tiongkok.

Selain itu data interim analisis uji klinik fase 3 yang mencakup data keamanan dan efikasi vaksin dari uji klinik fase 3 di Brazil dan uji klinik fase 3 di Bandung. Lanjut Penny, hingga saat ini, data yang diterima oleh Badan POM adalah dokumen mutu yang mencakup 95 persen persyaratan mutu.

Kemudian laporan pelaksanaan uji pre-klinik dan laporan interim uji klinik fase 1 dan fase 2 Vaksin Sinovac pada subjek dewasa dan orang tua (geriatri). Penny mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan data dari hasil uji klinik yang sedang berlangsung.

Badan POM sudah melihat langsung kesiapan fasilitas produksi PT. Bio Farma yang akan digunakan dalam proses filling bulk Vaksin Sinovac. Badan POM juga minta PT. Bio Farma untuk mempersiapkan dengan baik.

“Sehingga proses filling vaksin  Covid-19 selalu memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat diproduksi sesuai jadwal yang ditetapkan,“ kata Penny. (*)

The post BPOM Kawal Ketat Uji Klinik Vaksin Covid appeared first on Prokabar.

Yang kemudian dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit Coronavirus Diaease (Covid-19). Pertama, Produk Herbal dan Suplemen Kesehatan yang memiliki izin edar Badan POM telah melalui evaluasi keamananan, khasiat/manfaat, dan mutu.

“Sehingga masyarakat diimbau mengonsumsi produk sesuai dengan klaim khasiat/manfaat yang telah disetujui sebagaimana tercantum pada kemasan produk,” seperti yang dikutip melalui website resmi pom.go.id Selasa (7/4).

Kedua, dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, Badan POM mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan produk Herbal dan Suplemen Kesehatan secara aman dan tepat dengan cara mengonsumsi produk yang sudah memiliki Nomor Izin Edar (NIE) Badan POM.

NIE dapat di cek melalui website https://cekbpom.pom.go.id/untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk. Selain itu melakukan Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa (KLIK) terlebih dahulu sebelum mengonsumsi.

Kemudian konsultasi terlebih dahulu ke Dokter apabila memiliki riwayat penyakit tertentu. Serta memperhatikan peringatan/perhatian yang tercantum pada label.

Badan POM mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebarluaskan berita/isu terkait produk Herbal dan Suplemen Kesehatan yang belum terbukti kebenarannya.

Badan POM terus memantau dan menindaklanjuti isu ini, serta akan terus memperbarui informasi sesuai data terkini. (*)

The post Terkait Obat Herbal Untuk Daya Tahan Tubuh, Ini Penjelasan BPOM appeared first on Prokabar.

Badan POM menemukan bahwa informasi yang beredar tersebut merupakan modifikasi dari isu (hoaks) lama terkait kandungan dan virus HIV dalam makanan kaleng impor dengan beberapa penggantian redaksi dikaitkan dengan isu Virus Corona yang saat ini tengah mencuat.

Badan POM telah memberikan klarifikasi terkait hoaks lama tersebut dengan judul Klarifikasi Badan POM RI tentang Pemberitaan Produk Pangan yang Tidak Aman Dikonsumsi Karena Mengandung Darah dan Virus HIV yang dipublikasikan pada tanggal 12 November 2014 melalui website www.pom.go.id.

“Virus Corona merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar host/inang (makhluk hidup) karena virus memerlukan host/inang tersebut untuk kelangsungan hidupnya,” katanya seperti yang dikutip  Selasa (11/2) di website resmi pom.go.id.

Lanjutnya, makanan kaleng yang diproduksi secara komersial merupakan pangan steril komersial yang telah mendapat perlakuan menggunakan suhu tinggi, sedangkan Virus Corona tidak dapat bertahan pada suhu di atas 56°C selama 30 menit. Dengan begitu, informasi yang beredar tersebut adalah HOAKS yang menyesatkan.

Badan POM terus melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation), serta secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia (post-market control).

Masyarakat diimbau agar tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebarluaskan berita/isu terkait makanan dan kemasan pangan yang belum terbukti kebenarannya. Badan POM terus memantau dan menindaklanjuti isu ini serta akan terus memperbarui informasi sesuai data terbaru.

Jika masyarakat menemukan produk yang mencurigakan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi Contact Center HALO BPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail: halobpom@pom.go.id, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. (*)

The post Ini Penjelasan BPOM Terkait Makanan dari Tiongkok Mengandung Virus Corona appeared first on Prokabar.

“Kerja sama ini akan dilaksanakan dan akan kita perbanyak pemeriksaan makanan dan kuliner-kuliner yang mungkin akan membahayakan kesehatan, sehingga  masyarakat Kota Pariaman bersih dari segala bahan-bahan makanan yang merusak tubuh, terutama pada generasi muda,” kata Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, dilansir dari MC Pariaman, Sabtu (18/1).

Dia mengatakan, setelah kerja sama tersebut terlaksana, pihaknya akan turun ke desa-desa, sekolah-sekolah maupun kantor-kantor. Untuk melihat seluruh bahan makanan maupun kuliner. “Akan diperiksa seluruhnya agar bersih dan terbebas dari zat-zat yang akan membahayakan tubuh,’ tambah dia.

Sementara itu Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri menjelaskan, sesuai dengan implementasi instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan di masing-masing daerah.

BBPOM Padang menindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dengan Pemko Pariaman. “Walaupun tiga tahun sebelumnya sudah dilaksanakan, kita akan memperbarui MoU,” katanya.

Martin melanjutkan, dengan perkembangan zaman, banyak tempat-tempat kuliner muncul seperti, kuliner di sepanjang Pantai Gondoriah dan kuliner khas Kota Pariaman lainnya, terutama panganan jajanan anak sekolah.

“Oleh sebab itu, semuanya harus kita kawal agar makanan tersebut aman dikonsumsi. Diharapkan masyarakat Kota Pariaman mendukung program keamanan obat dan makanan yang ada di Kota Pariaman,” katanya. (*)

The post Cegah Bahan Makanan Berbahaya, Pemko Pariaman Tingkatkan Kerjasama dengan BBPOM Padang appeared first on Prokabar.

Kepala Badan POM menyampaikan bahwa kegiatan intensifikasi pengawasan pangan ini rutin dilakukan Badan POM untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat, sekaligus dalam rangka melindungi masyarakat dari konsumsi produk yang berisiko bagi kesehatan. “Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, peredaran pangan cenderung meningkat,” ujar Kepala Badan POM.

Permintaan yang meningkat ini umumnya terkait dengan sejumlah bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti Air Minum dalam Kemasan, tepung, maupun pangan sajian hari raya seperti aneka jenis minuman, makanan ringan, permen, dan sebagainya. Intensifikasi Pengawasan menjelang Hari Raya ini melengkapi pengawasan rutin yang dilakukan sepanjang tahun oleh Badan POM di seluruh Indonesia, disamping kegiatan operasi/pengawasan dengan target khusus.

Lebih lanjut, Kepala Badan POM menuturkan bahwa situasi ini seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan pangan yang tidak aman dan/atau tidak layak dikonsumsi, antara lain pangan Tanpa Izin Edar (TIE) atau ilegal, pangan kedaluwarsa, pangan rusak (penyok, kaleng berkarat, rusak, dan bolong/bocor).

Karena itu, Badan POM melakukan intensifikasi pengawasan dengan target utama adalah rantai distribusi produk pangan di sisi hulu, yaitu importir, distributor, maupun sarana grosir/penjualan skala besar, terutama yang memiliki rekam jejak pelanggaran. Lebih lanjut, pengawasan sebelum Hari Raya Natal dan Tahun Baru ditargetkan pada produk-produk yang permintaannya meningkat/tinggi pada masa Hari Raya Natal dan Tahun Baru seperti parsel makanan, maupun produk impor.

Secara rinci, sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 (tahap III), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.664 sarana distribusi pangan (ritel, importir, distributor, grosir) dengan hasil 1.152 (43,24%) sarana distribusi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena menjual produk pangan ilegal, rusak, dan kedaluwarsa. “Total ditemukan 188.768 kemasan (5.415 item) pangan TMK, dengan rincian 50,97% pangan ilegal (96.216 kemasan), 42,98% pangan kedaluwarsa (81.138 kemasan), dan 6,05% pangan rusak (11.414 kemasan),” ungkap Penny K. Lukito.

Jika dibandingkan dengan data intensifikasi pangan Tahun 2018 pada periode yang sama, terjadi perluasan cakupan sarana distribusi yang diawasi sebanyak 495, yaitu dari 2.169 sarana pada 2018 menjadi 2.664 sarana pada 2019. Hal ini dikarenakan 40 Kantor Badan POM di kabupaten/kota telah aktif melakukan pengawasan untuk melengkapi pengawasan rutin yang dilakukan sepanjang tahun dan pengawasan dengan target khusus.sejak dibentuk bulan Agustus 2018. Peningkatan cakupan pengawasan sarana tersebut, secara umum berdampak pada peningkatan temuan pangan TMK dari 164.998 kemasan pada 2018 menjadi 188.768 kemasan pada 2019.

Berdasarkan lokasi temuan, pangan ilegal banyak ditemukan di Bengkulu, Banten, Gorontalo, Riau, Bali, Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung dan Sulawesi Utara. dengan jenis produk berupa Bahan Tambahan Pangan (BTP), teh kering, bumbu, minuman berperisa, dan AMDK. Temuan pangan kedaluwarsa banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Aceh, dan Kalimantan Selatan dengan jenis produk minuman serbuk, bumbu, minuman kopi, makanan ringan, dan tepung.

“Sementara temuan pangan rusak banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dengan jenis pangan minuman kopi, permen, Susu Kental Manis, minuman berperisa, dan tepung,” tukas Penny K Lukito.

Dalam rangka perlindungan masyarakat maka seluruh produk pangan yang TMK telah diturunkan dari rak pajang/display, diamankan setempat, dan diperintahkan untuk tidak diedarkan. Selanjutnya terhadap pelaku usaha akan dilakukan pendalaman untuk menetapkan sanksi yang diberikan, berupa sanksi administratif atau perlu ditingkatkan ke dalam proses pro-justitia.

Kepala Badan POM menegaskan Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. Setiap pelaku usaha di Indonesia harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang keamanan pangan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi dengan CEK KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluarsa). (*/hdp)

The post Natal dan Tahun Baru, BPOM Tingkatkan Pengawasan Makanan appeared first on Prokabar.

Selama tahun 2017-2018, Badan POM telah menerbitkan setidaknya 29 penjelasan untuk mengklarifikasi hoaks obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Badan POM bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai mencari informasi yang benar terkait obat dan makanan.

“Ini merupakan upaya kami untuk menyanggah hoaks Obat dan Makanan. Bersama kita berkomitmen mengedukasi masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan selalu bertanya ketika menerima informasi,” kata Kepala Badan POM Penny K. Lukito.

Melalui keterangan resmi yang dikutip Prokabar,  Rabu (23/10), Badan POM dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) sepakat untuk menyediakan jalur komunikasi yang akurat dan terpercaya terkait hoaks mengenai obat dan makanan, menyebarkan secara masif informasi yang benar.

Badan POM bersama MAFINDO mengajak masyarakat untuk menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya “melek” hoaks tentang. Masyarakat harus dapat berdaya secara mandiri melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan.

“Ini adalah bentuk keseriusan Badan POM, tentunya untuk menangkal hoaks yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Mari kita putus mata rantai hoaks. Demi kita, keluarga dan orang-orang di sekitar kita,” kata Penny. (*/hdp)

The post Ini Cara BPOM Lawan Hoaks Seputar Obat dan Makanan appeared first on Prokabar.

Kepala BPOM Padang, Martin Suhendri menjelaskan nantinya kantor BPOM ini berdomisili di Dharmasraya, tenaganya sesuai permintaan dan arahan pusat juga beroperasi sampai ke Sijunjung, karena di daerah lansek manih juga belum ada kantor BPOM.

“Kita akan drop tenaga PNS kita ke Dharmasraya, mereka terdiri dari berbagai keahlian dan bidang sebanyak 12 orang untuk awal-awal ini,” ungkapnya beberapa saat lalu.

Martin juga sangat mengapresiasi langkah Pemda Dharmasraya turut dalam pengawasan obat makanan, kemudian untuk kenyamanan kosumsi produk makanan dan minuman masyarakat.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan kantor BPOM di Kabupaten Dharmasraya direncanakan akan dibangun di area sport center dalam waktu dekat ini.

The post BPOM Bakal Berkantor di Dharmasraya appeared first on Prokabar.

Kepala Badan POM RI Penny K Lukito, melalui keterangan yang dikutip Prokabar, Jumat (21/6), mengatakan wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus Badan POM dan pihaknya melakukan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kerja sama dengan mitra negara tetangga yaitu Papua Nugini.

“Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah RI melalui Badan POM, dalam mendukung Program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Penny.

Dengan menggandeng para pemangku kebijakan dari berbagai lintas sektor baik dari dalam dan luar negeri, upaya peningkatan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama wilayah Timur di perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dirangkai dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Papua Nugini.

Melalui program ini, Badan POM melakukan eksplorasi potensi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Badan POM di wilayah Indonesia Timur dan perbatasan melalui workshop teknis diplomasi, keprotokolan serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah timur.

Badan POM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini. Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia.

“Melalui kegiatan KSS Badan POM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini,” kata Penny. (*/hdp)

The post Jadi Pintu Masuk Ilegal, Pengawasan Obat di Wilayah Perbatasan Indonesia Ditingkatkan appeared first on Prokabar.

Menanggapi hal itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang terus melakukan pengawasan dengan cara uji sampel makanan dan minuman selama Ramadhan di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

“Ada beberapa bahan yang digunakan pedagang dalam bulan Ramadhan yang biasanya menjadi temuan BPOM saat uji sampel. Oknum nakal biasa menggunakan bahan berbahaya seperti boraks, rhodamin dan formalin,” Kepala BPOM Padang Martin Suhendri.

Selain mengawasi, Kepala BPOM Padang Martin Suhendri juga memberikan tips makanan yang sehat dan terhindar dari bahan berbahaya.

Agar terhindar dari bahan berbahaya tersebut, secara kasat mata masyarakat bisa membedakan dari warna dan tekstur. Biasanya yang mengandung pengawet seperti formalin sangat rapuh dan tidak dihinggapi lalat pada ikan. Sedangkan makanan dan minuman yang mengandung rhodamin warnanya sangat mencolok.

Sedangkan boraks biasanya dicampur bakso, mie, gorengan, kerupuk, ketupat, lontong, cimol, dan lain sebagainya. Ciri makanan yang mengandung boraks biasa berwarna sangat mencolok dari aslinya, beraroma menyengat yang mencurigakan, bahkan binatang seperti lalat pun enggan untuk menempel.

“Secara kasat mata bisa juga kita deteksi, jika ada menemukan seperti diatas sebaiknya tidak dibeli,” ujarnya. (gas)

The post Ini Tips Dari BPOM Padang Saat Membeli Pabukoan appeared first on Prokabar.