Ikut mendampingi Bupati Tanah Datar pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, para Asisten, Kepala Bappenda Dafrizal, Inspektur Desy Rima dan beberapa pejabat lainnya, sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar didampingi Ketua Auditoriat Sumbar II dan Tim audit.

“Penyerahan LKPD tahun anggaran 2022 Pemkab Tanah Datar hari ini, merupakan yang pertama dan tercepat di Sumbar. Sesuai amanat undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 bahwa laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun berakhir,” ucap Arif Agus.

Selain itu tambahnya, ini merupakan sejarah baru bagi saya di BPK dan mungkin juga oleh pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar, untuk menerima LKPD di luar kantor selama Saya berdinas. “Ini pengalaman Saya pertama menerima laporan keuangan di luar kantor sebelumnya saat Saya bertugas di Aceh, Bangka, Bengkulu, Banten, DKI belum pernah menerima di luar kantor, ini sejarah baru bagi Taya dan tim, begitu juga bagi pemerintah Tanah Datar,” ungkapnya.

Dikatakannya lagi, setelah menerima LKPD, pihaknya akan langsung melakukan evaluasi dan pemeriksaan reguler.

Secara khusus Arif Agus juga memuji kesungguhan dan keseriusan Bupati Eka Putra beserta segenap jajaran Pemkab Tanah Datar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tercermin dari cepatnya menyelesaikan LKPD, sesuai acuan yang telah ditetapkan.

“Dengan diserahkan LKPD ke BPK ini mengindikasi bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah tertib. Sebelum menerima LKPD, BPK Perwakilan Sumbar sudah melakukan pemeriksaan awal selama sebulan, dan langkah kooperatif semua pihak di lingkungan Pemkab Tanah Datar bermuara pada lancarnya pelaksanaan tugas-tugas tim yang ditunjuk,” tegasnya.

Arif Agus juga sampaikan BPK dan tim sesuai dengan ketentuan batas waktu penyelesaian penyerahan hasil audit nanti paling lambat 2 bulan dari tanggal penyerahan. “Berarti sekitar tanggal 15 April 2023 atau menjelang lebaran, Insyaallah nanti dalam suasana ramadhan, semoga kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harapnya.

Apa yang diucapkan kepala BPK Perwakilan Sumbar itu bukanlah sekedar basa-basi. Buktinya, selain dikenal sebagai daerah langganan yang pertama dan tercepat dalam menyerahkan LKPD, Tanah Datar telah 11 kali pula memperoleh hasil pemeriksaan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Eka Putra pada kesempatan yang sama secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran BPK RI Perwakilan Sumbar, termasuk tim yang melakukan pemeriksaan terhadap Kabupaten Tanah Datar.

“Pemeriksaan pendahuluan telah berjalan dengan lancar, kami pun telah bisa menyerahkan LKPD tahun 2022 ini dalam waktu yang cepat. Ini tentu tidak terlepas dari kerja keras Kepala BKD beserta jajaran, dan seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Tanah Datar,” ujar Bupati.

Bupati Eka juga berharap predikat WTP murni yang diraih oleh kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun sebelumnya bisa kembali diraih kali ini.

“Harapan kami BPK juga menyerahkan diluar kantor, Insyaallah di depan Istano Basa Pagaruyung yang notabene sebagai ikonya Tanah Datar,” Pungkasnya. (eym)

The post BPK Perdana Terima LKPD Diluar Kantor appeared first on Prokabar.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sumbar 2021 telah digelar secara fisik dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Jumat (20/5/2022). Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar tahun 2021 diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi dan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi.

Gubernur mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh ASN Pemprov Sumbar yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah.

“Kita patut bersyukur, atas prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang diberikan oleh BPK RI, dimana kita berhasil pertahankan lagi untuk kesepuluh kalinya berturut-turut dari tahun 2012 sampai tahun 2021,” ungkapnya bangga.

Disamping itu Gubernur memerintahkan bagi seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk menjalankan tugasnya secara optimal, dan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Segera laksanakan tindak lanjut temuan, pada kesempatan pertama melalui koordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan harus tuntas paling lama enam puluh hari kedepan,” tegas Gubernur.

Kembali Gubernur tegaskan kepada seluruh staff OPD di lingkup Pemprov Sumbar, terkait mereview catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI. Sehingga untuk tahun yang akan datang, catatan-catatan tersebut dapat diminimalisir.

“Jika nanti masih ditemukan beberapa catatan-catatan, saya tegaskan segera melaksanakan tindak lanjut temuan, pada kesempatan pertama, melalui koordinasi dengan Inspektorat Provinsi, dan harus tuntas paling lama lima puluh hari, walaupun peluangnya ada enam puluh hari,” ulang Gubernur.

Menurut Gubernur hal itu dilakukan demi menuntaskan catatan-catatan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya. Gubernur berharap hal laporan hasil keuangan ini dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan serius, mengingat manfaat LKP ini untuk membantu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan meningkatkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

Mendukung hal tersebut, staff ahli BPK RI, Novian Herodwijanto menyampaikan, Pemprov Sumbar diberikan tugas untuk membantu Kabupaten/Kota di Sumbar dalam mengkolektifkan pelaporan kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar.

Terkait hal tersebut, Gubernur berharap, kepada Kepala BPK RI untuk memberikan dukungan penuh, agar Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemprov Sumbar agar bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga peran yang dilakukan Pemprov Sumbar akan membantu dan diterima secara baik oleh Kabupaten/Kota.

Dalam Rapat tersebut turut hadir, Ketua DPRD Prov Sumbar, Supardi, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri, Sekwan Raflis, Kepala BPK Wilayah Sumbar, Yusnadewi, Forkopimda, beserta seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar. (rls)

The post Lagi, Sumbar Raih Opini WTP Sepuluh kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Pasaman ini diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi, kepada Bupati Pasaman Yusuf Lubis di Pasaman dan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Bustomi secara virtual dari Provinsi Riau, karena dalam kunjungan kerja bersama Bupati Agam, Ketua DPRD Agam, Walikota Solok, Ketua DPRD Solok.

Bupati Pasaman Yusuf Lubis didampingi Sekdakab Maraondak mengatakan, opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK, dalam waktu 5 bulan ini bersama SKPD terkait akan menyelesaikan dengan baik.

“Temuan hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Pasaman lebih baik lagi,” katanya

Menurutnya, diraihnya opini WTP yang ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggung jawaban. Harus dimaknai sebagai bentuk komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola keuangan Pemerintah Pasaman.
“Saya minta seluruh instansi yang mengelola keuangan dan aset terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik,” pungkasnya. (Ola)

The post LKPD Diperika BPK RI, Pasaman Raih Opini WTP appeared first on Prokabar.