Bahkan, Tanah Datar kabupaten yang pertama di Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BPKP Sumbar Arif Agus usai penyerahan LHP LKPD membenarkan jika Kabupaten Tanah Datar merupakan yang pertama diserahkan dan itu juga mendapat opini WTP dan sudah yang ke-12 kalinya berturut-turut.

“Dari hasil pemeriksaan tim BPK kami sampaikan bahwa Kabupaten Tanah Datar mendapat point 85 dan itu sudah yang paling tinggi di Sumatera Barat, dan target kami diangka 85 ini, “ujarnya Kamis siang (25/04) di Kantor BPKP Sumbar.

Arif Agus berharap Pemkab Tanah Datar tidak berpuas diri, namun bisa ditingkatkan lagi karena masih ada sekitarnya 15 persen capaian yang harus dikejar.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar ini juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Tanah Datar dan DPRD yang telah membantu tugas-tugas BPK dalam menyelesaikan laporan keuangan yang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang juga sampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP Sumbar yang telah menyerahkan LHP LKPD Tanah Datar untuk kabupaten yang pertama di Sumatera Barat,”ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dan hasilnya juga opini WTP,”ucapnya.

“Alhamdulillah untuk kabupaten dan kota di Sumatera Barat WTP yang ke-12 kali berturut-turut rekor ini masih kami pegang, ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD serius dan selalu siap bekerja sama dengan BPK RI dan DPRD juga selalu mengawasi penggunaan keuangan daerah, termasuk internal kami sendiri, “tambahnya.

Anton juga sebut selaku Pimpinan DPRD Ia juga tegas dalam aturan pengunaan anggaran di DPRD, jika ingin lebih baik Pemda nya baik begitu juga DPRD nya karena ini harus sejalan.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra mentampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan BPKP dan tim audit yang telah melakukan pemeriksaan terlahap LKPD Tanah Datar sehingga mendapat opini WTP dan sudah yang ke 12 kalinya berturut-turut.

“Untuk pemeriksaan BPK terkait permintaan data kami akan segera tindak lanjuti dan kami siap mendukung kinerja BPK dan kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan DPRD dan Anggota sebagai mitra kerja yang selalu melakukan pengawasan, Sekda beserta jajaran dan OPD yang telah bekerja keras mewujudkan WTP ini serta masyarakat yang telah mendukung berbagai program Pemerintah Daerah, “ujarnya.

Bupati Eka Putra bertekat ditahun ini Tanah Datar sebagai kabupaten tercepat dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Turut mendampingi Bupati Eka Putra Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Adminiatrasi Jasrinaldi, Inspektur Desi Rima, Kepala BPKD Helfi Rahmi Harum, Setwan Yuhardi, Kaban Kesbangpol Herison dan beberapa pejabat daerah lainnya. (eym)

The post Tanah Datar Raih WTP 12 Kali Berturut turut appeared first on Prokabar.

“Kami sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi bahwa penyaluran zakat kami, pegawai BPKP SUMBAR pada tahap awal ini disalurkan kepada 3 para Mustahik yang berhak yang dimanfaatkan pada usaha yang produktif, ” Kata Buyung Woromo Samudro, kepala perwakilan BPKP provinsi Sumatra Barat, Jumat (15/1).

Dikatakan, usaha ini diimplementasikan dengan penyerahan bantuan lapak berkah kepada para pedagang kaki lima. Sebagai awalan, bantuan lapak berkah disalurkan kepada tiga penerima manfaat.

“Penerima manfaat lapak berkah kali ini adalah para pedagang kaki lima yang berada di 3 lokasi yang berbeda yaitu Bapak Khaidir penjual bakso bakar yang berlokasi di Gaduik, Pak Wendi penjual roti bakar dan sandwich di Anak Air dan Pak Tarmizi penjual es cendol di Kalumbuak, ” lanjutnya

Menurutnya, Program Lapak Berkah ini merupakan pemberian sarana dan modal usaha bagi masyarakat kecil, menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli.

Dana untuk program Lapak Berkah ini dikumpulkan dari zakat para pegawai BPKP Sumbar yang bermitra dengan IZI sebagai lembaga penyalur zakat.

“Harapan besar melalui kolaborasi yang baik ini dapat berlanjut sehingga kebermanfaatan akan mengalir menjadi kebaikan – kebaikan yang berantai,”tuturnya

” Dengan adanya Lapak Berkah ini, kami sebagai pegawai BPKP Sumbar yang memberikan zakat sangat senang, karena zakat yang kami salurkan sampai kepada penerima manfaat dan dapat membantu serta membangkitkan semangat mereka dalam perekonomian, apalagi di tengah pandemi saat ini. Dengan acara launching Lapak Berkah ini kami bisa merasakan langsung kebahagiaan mereka”, ujar salah seorang pegawai BPKP Sumbar saat antri penukaran kupon makanan dan minuman Lapak Berkah.

Sementara Tarmizi, salah seorang penerima manfaat Lapak Berkah Es Cendol merasa bersyukur usai menerima bantuan tersebut.

“Awak teruih tarang se maraso bersyukur bana mandapek bantuan gerobak dan dana usaho dari IZI dan BPKP Sumbar. Cendol ko galeh untuk sahari-hari awak, lantaran garobak yang patang alah parah bana dan dapek bantuan garobak baru dan dana usaha ko yo basyukur bana, untung usaho kamukonya lancar dan tarimokasih banyak untuk IZI Samo BPKP Sumbar, berkah jo Aamiin,” ujar pak Tarmidzi.

Pada akhirnya dengan adanya program Lapak Berkah LAZNAS IZI ini, Insya Allah dapat membangun perbaikan pondasi ekonomi umat, tentunya melalui program penyaluran zakat itu sendiri (rel/gas)

The post IZI dan BPKP Sumatra Barat Dukung Pembangunan Ekonomi Umat lewat Zakat- Lapak Berkah appeared first on Prokabar.

Penyerahan langsung dilakukan Bupati Yusuf Lubis dan diterima langsung Kepala BPK RI, Yusna Dewi di Kantor Perwakilan BPK RI di Padang.

Pada awak media, Bupati Yusuf mengaku,
disampaikannya LKPD tahun 2019 kepada BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Barat ini, Pemerintah Daerah Pasaman telah siap untuk dilakukannya audit terinci.

“Untuk itu, kami mengharapkan arahan dan bimbingan dari tim pemeriksa nantinya selama proses audit.
Kami sangat terbuka terhadap koreksi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah kami susun demi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang,” kata Bupati Yusuf didampingi Kepala Dinas Kominfo Pasaman, Williyam Hutabarat.

Tidak itu saja, kepada seluruh instansi pemerintahan, Bupati Yusuf juga meminta jajaran instansi agar memfasilitasi tim audit nantinya dan memberikan informasi seluas-luasnya untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. (Ola)

The post LKPD Diserahkan, Pemkab Pasaman Siap Diaudit BPK RI Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang tersebut saat audiensi dengan Tim BPKP Sumbar diruang kerjanya, Kamis (01/08). Hadir dikesempatan itu Inspektur Kota Padang Corri Saidan dan Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi. Sementara perwakilan tim BPKP Sumbar diketuai Zumriyatun.

Menurut wawako, dengan adanya penilaian tersebut maka tugas wakil wali kota sebagai pengawas bagi OPD dapat terbantu, sehingga tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik.

“Kita juga berharap penilaian tersebut dapat memacu semangat kerja OPD dengan terbebas dari segala bentuk penyimpangan salah satunya korupsi,” harapnya.

Sementara Ketua tim perwakilan BPKP Sumbar Zumriyatun mengatakan, penilaian ini dilakukan dalam rangka meminimalisir resiko korupsi dikemudian hari. Untuk Pemko Padang dilaksanakan di dua OPD yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Padang.

“Penilaian dilakukan BPKP ini bersifat membantu bukan mengaudit. Kita hanya mendeteksi resiko korupsi yang mungkin terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tindakan risiko korupsi masih sering dialami Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama bagi pejabat eselon II, III dan IV selaku pemangku jabatan dinas terkait. “Untuk itu BPKP sumbar bermaksud mendeteksi sedini mungkin sehingga kecurangan bisa diantisipasi nantinya,” ungkapnya.

Sebelum melakukan penilaian, BPKP sumbar terlebih dahulu melakukan sosialisasi, survei dan dilanjutkan dengan Fokus Grup Diskusi (FGD). Penilaian dilakukan di empat kabupaten/kota di Sumbar dan dilakukan selam 25 hari. Hasil dari peniliain tersebut akan dikeluarkan pada pertengahan Agustus 2019.

“OPD kami pilih secara acak. Masing-masing kabupaten/kota terdiri dari dua OPD. Semoga dengan adanya penilaian ini, kinerja OPD akan semakin baik kedepan,” imbuhnya. (rel/hdp)

The post BPKP Sumbar Nilai Dua OPD Pemko Padang appeared first on Prokabar.