Syafrial Kani menjawab juga tidak mengetahui angka pasti berapa hasil temuan BPK dan mempersilakan menanyakan ke Sekretariat DPRD Padang.

“Untuk angka pastinya saya tidak tahu, silahkan tanya ke pak sekwan. Tidak semuanya, saya pribadi tidak kena,” sebut Pria 55 tahun tersebut.

Belum diketahui batas tanggal terakhir pemulangan uang dari kelebihan perjalanan dinas tersebut. Namun sesuai dengan Undang – Undang nomer 15 tentang BPK, pasal 23 ayat 1, disebutkan, lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara/daerah, melaporkan penyelesaian keuangan negara/daerah selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara dimaksud.

Sumber Prokabar di Pemko Padang menyebut kerugian negara atau daerah, diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 4 Miliar. Kelebihan perjalanan dinas tidak hanya di OPD Sekretariat DPRD Padang namun juga OPD lainnya.
Temuan BPK akan dianggap selesai jika kelebihan pembayaran disetorkan kembali ke kas negara pada 15 Juli. (adh)

The post Temuan BPK Terkait Perjalanan Dinas DPRD Padang, Ini Kata Syafrial Kani appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022, kepada Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Padang, Jum’at (14/4/23).

Saat penerimaan LHP dari BPK-RI, tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto, Sekretaris Daerah, Adlisman, Asisten Administrasi Umum, Khairudin, Inspektur, Andi Sumanto, Kepala BKD, Asril, Kepala Dinas Kominfo, Rovanly Abdams, Sekretaris DPRD, Imam Mahfuri, dan Kepala Kantor Kesbangpol, Asri.

“Alhamdulillah, tahun ini BPK RI kembali memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Penerimaan WTP ini, sudah ke Delapan kali di terima Pemkab Dharmasraya secara beruntun, di mulai sejak tahun 2016,” Kata Sutan Riska.

Ia juga menjelaskan, keberhasilan ini semua tidak lepas dari komitmen, dukungan, dan kepercayaan semua pihak, baik dari jajaran eksekutif, DPRD, maupun masyarakat Dharmasraya.

Tentunya perjuangan bersama, telah menelorkan hasil terbaik buat Dharmasraya. Adapun rentetan prestasi diraih selama delapan tahun berturut-turut, merupakan buah kerja keras kita secara tim.

Selanjutnya, peran BPK-RI Perwakilan Sumbar, juga sangat besar, karena telah memberikan bimbingan dan rekomendasi. Sehingga pelaksanan dan penyusunan LKPD Kabupaten Dharmasraya dapat memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, dapat membuat keputusan, dan komitmen untuk menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022, secara seksama sesuai dengan batas waktu dan tata cara yang ditentukan.

“Kedepan kita juga berharap agar BPK RI dapat terus membimbing dan mengarahkan kami sehingga hasil tindak berbenturan dengan aturan yang jelas, ” pungkasnya. (Fatafza)

The post BPK RI Beri Opni WTP ke Pemkab Dharmasraya Delapan Kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

Laporan WTP tersebut diterima langsung Bupati Eka Putra yang diserahkan langsung Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Barat Yusna Dewi di Padang.

“Alhamdulillah kita WTP murni dan Tanah Datar pertama mendapatkan nya di Sumatera Barat dan ini berkah buat kita dibulan yang berkah,” kata Bupati Eka Putra Jum’at, (22/4).

Ia mengatakan Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertama di Sumatera Barat yang mendapatkan WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Penghargaan kali ini menjadi spesial karena Tanah Datar juga menjadi daerah Pertama di Sumatera Barat yang meraih WTP 10 kali berturut-turut.

Atas capaian tersebut Bupati mengucapkan terimakasih atas usaha dan kerja keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim, baik itu Legislatif maupun eksekutif dalam rangka pemakaian anggaran sesuai perundangan.

“Terima kasih kepada seluruh OPD dan tim, baik di Legislatif maupun eksekutif dalam rangka pakaian anggaran sesuai perundangan,” kata Bupati.

“Harapan kita penghargaan ini harus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi. Kita Tanah Datar sudah 10 kali berturut-turut WTP,” lanjutnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar Darfizal mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Sumbar yang telah memberikan laporan keuangan untuk Kabupaten Tanah Datar, dan juga daerah pertama di Sumbar yang mendapatkannya.

WTP ini nantinya menjadi salah satu indikator mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dan membantu daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Dengan tambahan DID, tentunya menjadi tambahan anggaran selain dana-dana lainnya untuk membangun wilayah Tanah Datar dalam segala aspek,” ujarnya. (eym)

The post Tanah Datar Kabupaten Pertama di Sumatera Barat Meraih WTP 10 Kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

Gugatan MAKI tersebut masuk ke PTUN dan terkait dengan surat hasil seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami terperangah, ini prosesnya baru mulai. Tiba-tiba ada ancaman gugatan ketua DPR RI,” kata Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno pada Selasa (10/8).

Menurut Hendrawan, Maki seperti melakukan serangan dini dengan target interupsi atau bahkan aborsi proses.

Menpora RI Umumkan kick off Liga 1 2021/22 bergeser ke 27 Agustus

Hendrawan menduga, MAKI menggugat karena khawatir DPR RI tak menganggap serius masukannya.

“Harapan kami, jangan belum apa-apa sudah politisasi dan main ancam. Lembaga BPK yang bebas dan mandiri merupakan amanat konstitusi,” kata Hendrawan.

Proses seleksi anggota BPK masih belum final. Komisi XI DPR saat ini sedang melakukan uji kepatutan dan kelayanan anggota BPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebenarnya sudah menyampaikan rencana menggugat Puan Maharani terkait penerbitan surat Ketua DPR RI pada 15 Juli 2021 pada pimpinan DPD RI.

Surat tersebut berisikan 16 nama calon anggota BPK yang dua di antaranya Noyamn Adhi Suryadnyana dan Harry Z diduga tak memenuhi persyaratan.

The post Puan Maharani Digugat, Politisi PDIP Terperangah appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat audiensi dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Minggu (14/2) di Indo Jolito Batusangkar.

Menurut H. Zuldafri Darma, pemeriksaan keuangan yang dilakukan, tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu.

“Kunjungan tim BPK ini juga bisa menjadi sarana untuk sosialisasi dan bimbingan kepada aparatur kita di Tanah Datar, tentang tata cara terkini dalam mengelola keuangan sehingga tidak salah, terutama pengelolaan keuangan dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini,” katanya.

Di kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan tim BPK.

“Aparatur kita diharapkan selalu kooperatif dalam penyampaian data yang diminta BPK dengan sebenar-benarnya sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemeriksaan bisa berjalan baik,” harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi didampingi tim pemeriksa, menyampaikan Tim BPK telah berada dan melaksanakan tugasnya di Tanah Datar sudah dalam waktu 2 minggu untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020.

“BPK melalui tim pemeriksa, sebenarnya tidak mencari mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara,” ujarnya.

Sebagai salah satu tugas rutin, tambah Yusnadewi, pemeriksaan disamping bisa sarana memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Belanja Modal menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama tim pemeriksa, karena potensi penyalahgunaan dan penyimpangan ada di sana,” tukasnya. (eym)

The post BPK : Belanja Modal Berpotensi Terjadinya Penyimpangan dan Penyalahgunaan appeared first on Prokabar.

“Insya Allah sejak meraih prediket informatif dan terbaik pertama di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019, kami terus berkooridnasi dan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk sinergisitas dengan Komisi Informasi Sumbar untuk memastikan pengelolaan dan informasi publik di BPK Perwakilan Sumbar sempurna,” ujar Yusnadewi di Balai Basuo Pusat Informasi BPK RI Perwakilan Sumbar, Selasa (20/10).

Yusnadewi menyampaikan itu saat menyambut Tim Visitasi KI Sumbar yang dikoordinir Tanti Endang Lestari selalu Ketua Monev Badan Publik 2020 dengan anggota Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi dan verifikator Kiki Syahputra.

“Saya selaku PPID terus berupaya memberikan pelayanan dan inovasi untuk memudahkan akses informasi publik di sini, Tapi tetap mengacu pada aturan BPK RI yang diterbitkan Pak Sekjen sekali Atasan PPID,” ujar Yusnadewi.

Bahkan dalam pengelolaan informasi, kata Yusnadewi BPK Perwakilan boleh mengadopsi kearifan lokal. “Jadi jangan salah pak Adrian, kalau motto BPK RI Perwakilan Sumbar itu, Basamo Mako Manjadi,” ujar Yusnadewi.

“Sehingga itu ada Balai Basuo di kantor ini untuk memberikan pelayanan bagi dunsanak BPK yang ingin mendapatkan informasi dan dokumentasi maupun data,” tambah Yusnadewi.

Selain itu kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kontak langsung dengan banyak orang, BPK RI Pusat juga membuka kanal e-PPID.

“Lewat e-PPID kondisi pandemi ini BPK tak mau akses informasi publik terganggu, sistem di e-PPID kami sangat memudahkan untuk mendapatkan informasi publik yang diproduksi BPK,” ujar Yusnadewi.

Caranya login lalu isi form
online permohonan informasi, nanti setelah masuk notifikasi di sistem akan berbunyi.

Tanti Endang Lestari saat diskusi dalam rangka menggali 5K (Kordinasi, Komitmen, Kolaborasi, Komunikasi dan Konsistensi) dengan Yusnadewi seperti tidak mendapat celah.

“Meski PPID di Sumbar ataannya di BPK RI tapi adanya sistem terpusat tidak mengurangi akselarasi BPK Perwakilan Sumbar dalam memudahkan publik mendapatkan informasi, mau datang langsung atau lewat online, tidak ada keraguan bagi BPK membuka data dan informasi publiknya,” ujar Tanti.

Adrian Tuswandi lebih menyorot soal LHP BPK sebagai informasi publik.

“LHP BPK itu publik behak tahu, badan publik seperti pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota, bisa mempublishnya ke masyarakat sebagai informasi terbuka,” ujar Yusnadewi.

Malah kata Yusnadewi, BPK RI tengah mendorong pemerintahan kota dan kabupaten supaya LHPnya disampaikan lewat media massa ke masyarakat.

“LHP BPK itu bukan prestasi tapi kewajiban bagi pemeritahan yang bersih. Kita dorong pemerintahan di kota dan kabupaten maupun Sumbar untuk mengumumkan hasil LHP itu di media massa,” ujar Yusnadewi. (rls/mbb)

The post BPK Perwakilan Sumbar ‘PeDe’ Raih Informatif Lagi appeared first on Prokabar.

”Kami sudah sampaikan pada Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan juga akan menyampaikan hasil kajian pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang isinya adalah risiko dan bagaimana upaya mitigasi risikonya serta mitigasi risiko pasca Covid-19,” ujar Kepala BPK dilansir Jumat (15/5).

Menurut Kepala BPK, terkait dengan pertama pemeriksaan selama IHPS II itu, selama semester ke-2 tahun 2019 dilakukan kepada 488 entitas, 71 dari pemerintah pusat, dan 287 dari pemerintah daerah.

”Isinya adalah satu plus satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan perjanjian utang luar negeri. Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik sekitar kurang lebih 3,” kata Kepala BPK.

Mengenai masalah pengelolaan keuangan negara, Kepala BPK sampaikan bahwa kajian yang dilakukan itu tidak dalam posisi kemudian ikut terlibat.

”Kajian itu hanya kita akan menyampaikan kepada Pemerintah dan stakeholder tentang risiko-risiko apa yang dihadapi, yang mungkin dihadapi oleh para pengelola keuangan negara dalam konteks penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Soal mitigasi risiko, Kepala BPK sampaikan ada dua upaya yang dilakukan Pemerintah yakni masalah ekonomi itu di antaranya selain masalah mengatasi pandemi juga masalah ekonomi sebagai ikutannya.

”Bahasa kita adalah mitigasi risiko pandemi COVID-19 kita sampaikan, termasuk bagaimana agar masalah-masalah yang sudah teridentifikasi tersebut dimitigasi di dalam kajian,” imbuhnya.

BPK, menurut Agung Firman, memiliki 2 fitur kewenangan yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan temuan pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan bahan pendapat.

”Jadi ini adalah bagian dari fitur berikutnya, yaitu fitur kita mengenai bahan pendapat. Namun demikian, masalah pengelolaan keuangannya dapat ditanyakan kepada pemerintah, karena kami tidak dalam posisi untuk ikut mengatur. Kami hanya menyampaikan risikonya dan risiko itu kita gunakan juga sebagai dasar kita nanti melakukan pemeriksaan setelah selesai dilaksanakan ya,” pungkas Kepala BPK akhiri jawaban. (*)

The post Dukungan BPK Kepada Pemerintah Dalam Hadapi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Kepala BPK perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi juga mengatakan minta kerja sama Pemda Tanah Datar untuk memberikan informasi yang benar, permintaan dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan klarifikasi data LKPD itu.

Dari LKPD yang disampaikan, BPK menilai jika sudah benar, hasil pemeriksaan akan juga baik. Hal itu dikatakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Yusnadewi kepada Wakil Bupati Tanah Datar H. Zuldafri Darma,

“Kami dari BPK melakukan pemeriksaan apakah ada perbaikan dan peningkatan dari tahun ke tahun, kalau dapat janganlah sampai menurun, mungkin opini bisa saja WTP namun kualitas kinerja secara keuangan (bisa saja) turun,” pesan Yusnadewi.

Sementara itu Wakil Bupati Tanah Datar H. Zuldafri Darma, meski sudah 7 kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK namun tetap dan terus berharap terjadi perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan keuangan di daerah.

“Terkait dokumen, informasi data dan segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan dan klarifikasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama jajaran tentunya akan kooperatif,” ucap Wabup.

Wabup yakin dan percaya jajaran Pemkab Tanah Datar telah bekerja maksimal dalam menyiapkan LKPD tersebut. (eym)

The post Terkait LKPD Pemkab Tanah Datar Akan Kooperatif appeared first on Prokabar.

“Banyak sekali tadi yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)-nya  sangat meningkat sekali. Pemerintah Daerah tadi di provinsi, 32 provinsi sudah WTP, pemerintah daerah juga sudah sama,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Peningkatan-peningkatan seperti itulah, lanjut Presiden, yang diinginkan pemerintah agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefisienan dari penggunaan anggaran APBN, APBD itu semuanya bisa silakukan. “Saya kira arahnya ke arah sana,” tegasnya.

Sebelumnya saat menyampikan pengantar dalam pertemuan dengan pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan apresiasi kepada Ketua dan seluruh pimpinan BPK yang selama 5 tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pada hari ini akan ada penyampaian IHPS semester 1 2019 dan penyampaian LHP semester 1 2019. Saya melihat ini adalah laporan capaian kinerja yang terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada 4 (empat) kementerian/lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), belum WTP.

Keempat K/L itu adalah: Kementerian PUPR, Kemenpora, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang disclaimer itu ada Bakamla.

“Itu sama dengan  waktu kami menyampaikan laporan kemarin. Kalau pemerintah daerah di itu tinggal 2. Kabupaten/kota juga naik semua,” terang Moemahadi.

Menurut Moermahadi, pimpinan BPK periode 2014-2019 akan berakhir masi baktinya pada 19 Oktober mendatang. Karena itu,  kesempatan ini beberapa anggota pimpinan, termasuk dirinya pamit kepada Presiden. (*/hdp)

The post Terkait LPH Semester I, Presiden Tindak Lanjuti Laporan BPK appeared first on Prokabar.

• PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CPNS 2018 BPK

The post PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CPNS 2018 FORMASI BPK appeared first on Prokabar.

Dilansir dari Antaranews, penyerahan LHP turut dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar,  sejumlah Anggota BPK yaitu Anggota I Agung Firman Sampurna, Anggota II Agus Joko Pramono, Anggota III Achsanul Qosasi, Anggota IV Rizal Djalil, Anggota V Isma Yatun, Anggota VI Harry Azhar Azis, Anggota VII Eddy Mulyadi Supardi.

Sementara itu, anggota Kabinet Kerja yang hadir antara lain Seskab Pramono Anung,  Menpan RB Asman Abnur,  Menter LHK Siti Nurbaya,  Menkominfo Rudiantara,  Mensilos Idrus Marham,  Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati,  Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian,  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,  Jaksa Agung Prasetyo.

Ketua BPK menyebutkan bahwa opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017.

Opini WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terdapat 79 LKKL dan 1 LKBUN yang memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 6 LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 2 LKKL. Opini WDP diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, LPP TVRI, dan LPP RRI.

Sedangkan opini TMP diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Alasan pemberian opini TMP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di antaranya pembatasan lingkup pada belanja modal dan belanja barang.

Pada Badan Keamanan Laut antara lain karena aset tetap konstruksi dalam proses (KDP) tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup pemeriksaan. Sehingga BPK tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menyatakan opini kewajaran atas laporan keuangan KKP dan Bakamla

BPK juga meminta bantuan Pimpinan dan Anggota DPR untuk terus mendorong Pemerintah Pusat dalam rangka perbaikan tanggung jawab pelaksanaan APBN. (*/hdp)

The post Pemerintah Terima Opini WTP Laporan Keuangan Dari BPK appeared first on Prokabar.