Kartu tersebut diserahkan Politisi Gerindra itu dalam kegiatan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan bersama BPJS Ketenagakerjaan di Kantor KAN Sungai Kamuyang.

Menurut Ade, BPJS Ketenagakerjaan sangat perlu bagi masyarakat terutama bagi pekerja yang rentan dengan berbagai resiko kecelakaan kerja, baik guru, ojek online, petani dan lainnya yang mengakibatkan tidak bisa bekerja tidak terjadi kecelakaan.

“Semua pekerjaan/profesi rentan terhadap berbagai kecelakaan, untuk itu perlu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka akan mendapatkan perlindungan, meskipun tidak dapat lagi bekerja akibat kecelakaan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dengan banyak manfaat/perlindungan yang didapat oleh masyarakat yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, mereka (peserta) BPJS hanya membayar iyuran Rp16.800 per bulan.

“Dengan sistem subsidi silang, masyarakat nantinya cukup membayar iuran Rp. 16.800 per bulan sudah terlindungi/terproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan.” sambungnya.

Ade menyebut bahwa ratusan masyarakat yang hadir dalam Sosialisasi tersebut telah masuk dan telah dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan kedepannya. Nantinya masyarakat hanya perlu untuk melanjutkan iuran bulan berikutnya.

“Mulai hari ini, masyarakat yang hadir dalam Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor KAN Sungai Kamuyang sudah terlindungi/terproteksi program BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan, masyarakat bisa melanjutkan untuk membayar bulan berikutnya,” pungkasnya.

Sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Regional Bukittinggi, Ideal Chaniago mengungkapkan, kalau dulu BPJS Ketenagakerjaan hanya melindungi masyarakat yang ada di perusahaan (pekerja), namun saat ini BJS telah melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

“Semua masyarakat Indonesia berhak untuk dilindungi/menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dahulunya bernama JAMSOSTEK. Jika dahulu hanya melindungi pekerja di Perusahaan, kini semua masyarakat bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ideal.

Sementara itu Wali Nagari Sungai Kamuyang, Isral mengapresiasi dan bersyukur dengan kehadiran anggota DPR-RI Komisi IX di Nagari tersebut. Ia berharap Politisi Gerindra itu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kehadiran anggota DPR-RI yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi ini, semoga kedepannya aspirasi masyarakat bisa terus diperjuangkan.” pungkasnya. (*/rel)

The post Ade Rezki Pratama Daftarkan Ratusan Masyarakat Sungai Kamuyang BPJS Ketenagakerjaan  appeared first on Prokabar.

Hal inilah yang mendorong Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh wasit yang bertugas di Liga 1 maupun Liga 2. Kerjasama ini diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada perwakilan wasit yang secara keseluruhan berjumlah 353 orang.

“Wasit memang menjadi concern saya dalam upaya untuk membangun sepakbola Indonesia yang bersih. Oleh karenanya, di tahap pertama ini, faktor kesejahteraan menjadi hal krusial  dengan menjadikan wasit bagian dari peserta BPJS ketenagakerjaan. Meski kesejahteraan utama bagi wasit diperoleh saat tugas di lapangan, namun dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai bagian dari perlindungan sosial, setidaknya para wasit kita bisa terlindungi jika mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia sehingga bisa meringankan bebannya,” ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagaimana rilis diterima Senin (17/4/2023).

Ungkapan senada turut diutarakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Pihaknya mengatakan bahwa seluruh pekerja memiliki hak konstitusi untuk mendapatkan perlindungan, oleh karena itu negara senantiasa hadir untuk memastikan hal tersebut telah terimplementasi dengan baik.

“Tentu ini menjadi angin segar bagi dunia persepakbolaan nasional. Karena kami melihat dari awal komitmen Pak Erick sebagai ketua PSSI yang baru betul-betul ingin mensejahterakan para pemain bola dan juga wasit. Ini juga merupakan bukti negara hadir melindungi seluruh warga negara, khususnya para pekerja. Terlebih profesi sebagai seorang wasit sangat rawan mengalami kecelakaan kerja baik di dalam maupun di luar lapangan. Maka sudah sewajarnya mereka membutuhkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan,”terang Anggoro.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dengan demikian para wasit akan terjamin dari risiko kecelakaan kerja sejak berangkat ke lapangan, saat memimpin jalannya pertandingan, hingga kembali lagi ke rumah. Tak tanggung-tanggung, jika terjadi kecelakaan, seluruh biaya perawatan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan hingga mereka sembuh dan dapat kembali bekerja. Apabila selama masa perawatan dan pemulihan wasit tersebut tidak dapat bekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan juga akan membayarkan 100 persen upahnya selama setahun dan selanjutnya 50 persen hingga sembuh. Namun apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat total tetap, maka manfaat yang akan diberikan sebesar 56 kali upah yang dilaporkan, ditambah santunan berkala sebesar Rp12 juta. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan fasilitas homecare maksimal Rp20 juta untuk jangka waktu 1 tahun.

Selain itu masih banyak manfaat lain diantaranya jika wasit tersebut meninggal dunia ketika sedang bekerja, maka keluarganya akan memperoleh santunan sebesar 48 kali upahnya, sedangkan jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang diberikan sebesar Rp42 juta. Keberlanjutan pendidikan anak juga terus terjamin karena BPJS Ketenagakerjaan memberikan beasiswa bagi 2 orang anak, dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebesar maksimal Rp174 juta.

Tak hanya wasit, momentum tersebut sekaligus menjadi langkah awal dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kedepan BPJS Ketenagakerjaan dan PSSI sepakat untuk mewajibkan para pelaku olahraga, asosiasi, liga, klub, ofisial, pemain, dan suporter sepak bola untuk terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kita mengajak ekosistem sepakbola karena saat ini kami melihat ada 400.000 orang di ekosistem sepak bola, tidak hanya pemain, tapi juga ada pelatih, wasit, suporter dan juga anak-anak peserta sekolah bakat. Nah itu juga kita ajak supaya jika terjadi risiko, maka keluarganya bisa tenang dan para pemain bisa fokus latihan. Karena fokus ini bisa meningkatkan prestasinya,” imbuh Anggoro.

Anggoro berharap kerjasama ini menjadi inspirasi bagi cabang olahraga yang lain, karena masih banyak atlet olahraga di Indonesia yang belum terlindungi sebab mereka belum memahami manfaat dari  perlindungan jaminan sosial dan hal tersebut merupakan hak konstitusi setiap pekerja.

“Semoga upaya kita bersama ini dapat meningkatkan kesejahteraan para wasit dan seluruh pekerja lain di ekosistem PSSI, sehingga mereka bisa “kerja keras bebas cemas” dan secara tidak langsung akan berdampak juga pada peningkatan kualitas sepak bola Indonesia,”tutup Anggoro.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial yang mengatakan BPJamsostek mengupayakan perlindungan pekerja di segala sektor termasuk wasit sepakbola yang diketahui bersama berada dalam ekosistem sepak bola Indonesia yang tergolong memiliki cakupan yang luas.

Tentunya, sambung Iddial, hal ini sejalan juga dengan kampanye yang sedang digalakkan saat ini yaitu kampanye kerja keras bebas cemas dimana BPJS Ketenagakerjaan mengupayakan jaminan kepada pekerja agar dapat bekerja dimanapun kapanpun tanpa rasa khawatir.

“Tentunya hal ini menjadi bukti komitmen kami akan perlindungan pekerja di segala sektor dan kita terus mendorong para pelaku usaha dan pekerja di bidang lainnya untuk bergabung ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar kekhawatiran pekerja dan keluarga akan risiko-risiko yang dihadapi dalam pekerjaan dapat teratasi sehingga produktivitas kerja juga menjadi lebih baik,” pungkasnya. (*/eym)

The post Jawab Harapan Ratusan Wasit, PSSI Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Jaminan Sosial appeared first on Prokabar.

Santunan diberikan kepada almarhumah Yusma Yanti yang merupakan seorang perangkat pada kantor walinagari Simpuruik yang meninggal dunia karena sakit dan diterima oleh ahli waris Nia Putri Ariyanti (16) yang merupakan anak kandung almarhumah.

” BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan kepada ahli waris almarhumah Yusma sebesar Rp 189,9 juta berupa JKT, JHT dan beasiswa untuk anak almarhumah dengan rincian JKT sebesar Rp42 juta, JHT sebesar Rp933 ribu dan beasiswa untuk 2 orang anak sebesar Rp147 juta yang diterima anak almarhumah Nia Putri Ariyanti (16),” ungkapnya.

Kepada ahli waris Iddial juga berharap kepada ahli waris melalui santunan ini mampu membantu meringankan beban keluarga secara materil.

Iddial juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tanah Datar yang telah mendaftarkan perangkat nagari dalam melindungi jaminan Ketenagakerjaan setidaknya dari 100 ribu lebih tenaga kerja di Tanah Datar sudah bergabung sekitar 30%, karena itu mari bergabung bersama BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatkan kelebihannya.

“Terima kasih kepada pemerintah Tanah Datar yang menjamin pegawai dan masyarakatnya melalui BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dari 100 ribu sudah bergabung 30% lebih”, ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Eka Putra sampaikan ucapan dan ungkapan belasungkawa kepada keluarga dan ahli waris almarhum.

“Urusan rezki, jodoh dan maut merupakan rahasia Allah SWT, kita hanya bisa bertawakal, berusaha dan beribadah sebaik-baiknya. Dan kepada keluarga Almarhum Saya sampaikan ungkapan turut berduka cita sedalam-dalamnya,” sampai Eka Putra.

Namun dibalik itu, tambah Bupati, dengan santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tentunya patut disyukuri dan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Alhamdulillah, santunan ini merupakan bentuk tindaklanjut kesepakatan Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan beberapa bulan lalu, dimana semua tenaga kerja termasuk THL, pegawai di kantor Wali Nagari, bahkan ke depan para ulama juga akan kita daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, agar nantinya ketika terjadi hal seperti almarhumah Yusma, ahli waris juga memperoleh santunan,” ujarnya. (eym)

The post BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM dan Beasiswa di Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Selain itu, ratusan masyarakat yang telah didaftarkan ini tidak akan membayar premi selama tiga bulan kedepan.

Ade mengungkapkan ia bersama BPJS Ketenagakerjaan Pusat telah meregistrasi keanggotaan ratusan warga Koto Tuo Harau sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Iya, kita stimulus untuk tiga bulan kita perjuangkan sehingga kita harapkan kedepannya masyarakat bisa mandiri,” sebut Ade

Saat sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Pertemuan Cafe di Kawasan Koto Tuo Harau Kecamatan Harau, Sabtu (3/12).

Politisi Partai Gerindra itu juga menambahkan, penting bagi pekerja di Limapuluh Kota untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi.

”Di sini banyak pekerja informal, sehingga pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, sebab bisa menerima manfaat saat mengalami kecelakaan,” terangnya.

Baca Juga : Melalui KIE, Ade Rezki Pratama Berdayakan Kaum Ibu dan Tokoh Masyarakat 

Ia contohkan, saat pekerja mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kematian, bagi yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan bisa menerima manfaat yang dapat meringankan beban.

“Selain itu juga iuran yang dibayarkan dapat diklaim setelah tidak lagi bekerja.” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi, Sujana Ahmad mengungkapkan bahwa dari 130 ribuan masyarakat yang bekerja di Kabupaten Limapuluh Kota, baru sekitar 36 persen yang tercover/terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Baru 46 ribu yang tercover BPJS Ketenagakerjaan, mereka berusia 17 hingga 65 tahun,” ungkapnya.

Sujana menambahkan, dengan terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal akan terlindungi, sehingga kedepannya BPJS Ketenagakerjaan juga ada Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) seperti di BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui pak Ade di Komisi IX DPR-RI kedepannya kami berharap juga ada PBI di BPJS Ketenagakerjaan.” pungkasnya. (hdp)

The post Ade Rezki Pratama Daftarkan Ratusan Warga Harau BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Prokabar.