Pengurus PPI Sumbar menilai keputusan itu janggal dan berbeda dengan ketentuan bagi anggota Paskibraka tahun sebelumnya.

Andree Harmadi Algamar mengatakan mengatakan keputusan tersebut bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, yaitu Bhineka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu.

Tidak itu saja BPIP yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawal pancasila tiba tiba tidak pancasilais, dimana tidak lagi menjaga toleransi antar umat beragama, Andree menduga anggota Paskibraka 2024 melepas hijab tersebut karena terpaksa.

“Para anggota itu merupakan utusan terbaik berangkat dari 38 provinsi yang berbeda, berbeda suku, budaya, dan keyakinan agama. Semuanya itu adalah kebhinekaan yang menjadi nilai-nilai luhur Pancasila,”tuturnya

Andree juga berharap agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka hargai keberagaman hidup beragama,” sambungnya.

Maulia Permata Putri seorang siswi di SMAN 1 Kota Solok menjadi salah satu utusan provinsi sumatera barat menjadi paskribraka nasional juga menjadi korban perlakukan pemaksaan untuk membuka hijabnya agar bisa menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sementara aktivitas keseharianya dan disekolah Maulia selalu menggunakan hijabnya. (fic)

The post Paskibraka Tingkat Pusat tidak Diizinkan Mengenakan Hijab, PPI Sumbar Angkat Bicara appeared first on Prokabar.

“Sampai hari ini Bapak Presiden, mohon maaf belum ada penggantinya. Saya sudah berulang kali mengingatkan beliau, kami masih kurang,” kata Megawati saat memberikan sambutan pada acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12).

Sebelumnya Megawati Soekarnoputri mengaku saat ditawari memimpin Dewan Pengarah BPIP sempat menanyakan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung karena dirinya yang pensiunan Presiden RI ke-5 itu diturunkan ke Unit Kerja.

“Tapi begitu, untuk sebuah ideologi bangsa, jadi saya langsung bilang ‘iya saya terima’,” ungkap Megawati seraya menambahkan, dirinya yang meminta agar unit kerja itu menjadi badan karena lebih efektif untuk dalam pelaksanaan. Sehingga lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 sampai hari ini.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menilai, tugas yang diberikan kepada BPIP ternyata berat sekali, karena mempunyai sebuah beban bagaimana ideologi Pancasila itu yang sebenarnya sudah ada di dalam sanubari kita, tetapi karena perjalanan waktu Pancasila itu dapat dibelak-belokan.

Apa boleh buat, lanjut Megawati, kalau bicara Pancasila kita tidak bisa meninggalkan nama seseorang yang bernama Bung Karno. Karena beliaulah mau suka tidak suka, mau dibelokkan sepertinya ada katanya Pancasila versi Amin, ada Pancasila versi Soepomo, yang paling anyar adalah Pancasila dari Nugroho.

“Jadi saya sendiri lalu bertanya, ini sebetulnya yang mau dipakai yang mana karena saya tentunya masuk sebagai generasi baru bangsa. Tapi kalo saya baca sejarah Indonesia, di dalam BPUPKI itu sangat jelas, di arsip ada. Sehingga kami juga di BPIP ini bekerjasama dengan Arsip Nasional untuk bisa menyatakan dan membuktikan bahwa sebenarnya pidato Bung Karno, itu yang paling otentik mengenai Pancasila,” terang Megawati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, menurut Megawati, sudah mengatakan, Pancasila yang dimaksud adalah yang ada hari lahirnya yaitu 1 Juni. “Itulah Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia,” tegas Megawati.

Megawati menjelaskan, ideologi itu tidak bisa dengan mudah dibicarakan. Tapi sebenarnya yang gampang kalau orang Jawa akan sangat mengerti, apa? Roso, yang ada di sini, yang sama akhirnya diucapkannya, itu.

“Jadi kalau sebenarnya kalau mau tahu Pancasila, nanti sejarah Pancasila itu apa nanti kapan-kapan. Tapi sebetulnya itu adalah gotong royong,” kata Megawati.

Bung Karno sendiri, lanjut Megawati,mengatakan bahwa kalau ndak mau lima sila yang disebutkan dipres. Saya tidak akan sebutkan apa, silakan nanti dicari. Menjadi 3. Tapi kalau juga tidak mau 3, dipres menjadi ikasila, yaitu gotong royong.

“Itu sudah ada dalam bumi yang namanya negeri kita ini. Kita hidup bergotong-royong, kita adalah orang yang ramah tamah dikenal,” tutur Megawati.

Megawati menilai, kita sendiri tidak berani mengatakan siapa sih yang membuat Pancasila. Itu yang akibatnya sekarang itu kemasukan dengan yang namanya sekarang disebut radikalisme, ingin ada ideologi baru sebagai pengganti Pancasila.

“Pancasila dihina, rasanya tidak ada yang membela. Tapi ada lho rakyat yang membela, saya suka liat diviral. Luar biasa mereka ini, siapa mereka, ndak ada jabatannya. Itulah yang ingin saya sampaikan,” tutur Megawati. (*/hdp)

The post Megawati Minta Pengganti Ma’ruf Amin dan Mahfud MD di Dewan Pengarah BPIP appeared first on Prokabar.

Ada yang berbeda dalam acara kali ini saat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono membacakan prosa liris, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan puisi Karya Presiden pertama RI Bung Karno berjudul “Aku Melihat Indonesia”.

Usai pembacaan tersebut, berturut-turut tampil paduan suara dan penampilan seni lainnya dalam acara yang disiarkan langsung secara Live oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Dalam acara Konser Kebangsaan itu, BPIP juga menyerahkan Apresiasi Prestasi Pancasila Tahun 2019

kepada 74 Ikon yang mewakili 4 (empat) Bidang, yaitu: Sains dan Inovasi, Olahraga, Seni Budaya dan Bidang Kreatif, dan Social Entrepreneur.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPIP Nomor 10 Tahun 2019 tentang 74 Ikon Apresiasi Pancasila Tahun 2019 terdapat nama-nama yang cukup dikenal publik di antaranya Lalu Muhammad Zohri (pelari) dan Indra Sjafrie (pelatih sepak bola) di bidang olahraga.

Sementara di bidang seni terdapat nama-nama seperti Ari Sihasale, Nia Zulkarnaen, Iwan Fals, Livi Zheng, Ki Manteb Sudarsono, Didi Nini Thowok, Christine Hakim, Gus Mus, Addie MS, Butet Kertaradjasa, Slamet Rahardjo, dan Trie Utami. Untuk bidang social dan entrepreneur di antaranya adalah Nadiem Makariem dan Habib Lutfi.

Penyerahan Ikon apresiasi penghargaan secara berturut-turut disampaikan oleh Anggota Dewan Pengarah BPIP Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek, Plt. Kepala BPIP Haryono, dan Gubernur Jawa Tengah.

Turut hadir dalam acara kali ini di antaranya Plt. Kepala BPIP Haryono, Anggota Dewan Pengarah BPIP Sudhamek dan Wisnu Bawa Tenaya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Bupati Karanganyar Juliyatmono, dan para undangan lainnya. (*/hdp)

The post BPIP Gelar Konser Kebangsaan dan Beri Penghargaan 74 Ikon appeared first on Prokabar.

Usai pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, Syafii Maarif menjelaskan, pertemuan tersebut untuk melaporkan kinerja Dewan Pengarah BPIP yang seharusnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam kesempatan itu, menurut Syafii Maarif, Dewan Pengarah BPIP juga menyarankan kepada Presiden untuk mengantisipasi berlanjutnya keterbelahan sebagai dampak penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak, 17 Apil 2019 lalu.

“Yang harus dijaga adalah pemilu kemarin itu kan bangsa ini terbelah, jadi ada warna merah, ada itu, itu harus diantisipasi. Jangan sampai bangsa ini terbelah oleh politik, itu sangat berbahaya,” kata Syafii Maarif.

Untuk itu, Dewan Pengarah BPIP menyarankan embali kepada undang-undang, bahwa residen bukan hanya presiden dari pengusung tapi presiden dari semua orang termasuk yang tidak memilih dia.

“Itu kan penting sekali. Kalau tidak nanti susah ini kalau bangsa ini terbelah, saya rasa kita semua tidak tahu akan kemana kita,” ucap Buya Syafii seraya menambahkan,  keutuhan bangsa harus dijaga betul.

Sementara mantan Ketua MK Mahfud MD berharap siapapun presiden yang terpilih segera memperbaiki undang-undang penyelenggara pemilu. Ia berharap hal itu dilakukan tahun pertama masuk prolegnas agar tidak persiapannya tidak dadakan seperti sekarang sampai ada korban jiwa dan sebagainya.

“Itu harus diantisipasi dan dipersiapkan, termasuk presiden treshold, termasuk sistem pemilunya itu nanti dibahas lagi di tahun pertama itu. sehingga di tahun kedua selesai. Kalau mau ada yudisial review itu bisa tahun ketiga, sehingga tahun keempat sudah selesai semua keseluruhan itu,” ujarnya. (*/hdp)

The post Temui Presiden, Ini yang Disampaikan Dewan Pengarah BPIP appeared first on Prokabar.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, membenarkan Yudi Latif telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (BPIP).

“Pak Yudi Latif mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi yang bersangkutan meminta mengundurkan diri tanggal 8 Juni,” kata Johan Budi di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut Johan Budi, surat permohonan pengunduran diri Yudi Latif itu diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab).

Ditambahkan Johan Budi, bahwa Presiden Jokowi belum membaca surat pengunduran diri Yudi Latif sebagai pimpinan BPIP itu.

Yudi sendiri dalam surat pengunduran dirinya itu, menurut Johan Budi, menyebut tingkat kesibukan yang lebih tinggi akibat perubahan Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan setara kementerian sebagai salah satu alasan pengunduran dirinya.

Yudi sendiri dalam fanpage facebook-nya yang diunggahnya Jumat (8/6) pagi mengatakan, bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga, juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu, tulis Yudi, memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

“Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan,” tulis Yudi. (*/hdp)

The post Yudi Latif Mengundurkan Diri Sebagai Kepala BPIP, Ini Alasanya appeared first on Prokabar.

“Saya kira penjelasan lebih detil untuk itu di Kementerian Keuangan, bahwa itu kan bukan hanya gaji, ada gaji ada tunjangan ada asuransi ada di situ semuanya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri acara Penutupan Pengkajian Ramadhan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2018, di kampus Universitas Hamka, Ciracas, Jakarta Timur.

Soal kalkulasi dan perhitungan gaji Dewan Pengarah BPIP itu, Presiden Jokowi menyarankan kepada wartawan agar ditanyakan ke Kementerian Keuangan dan mengenai analisa jabatan dan lain-lain itu tanyakan ke Kementerian PANRB.

“Tanyakan saja, ditanyakan saja ke Kementerian Keuangan, angka-angka itu didapatkan dari mana,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, bahwa angka-angka pada gaji Dewan Pengarah BPIP bukan dari hitung-hitungan dirinya. Tapi, hitung-hitungan dari analisa jabatan di Kementrian PANRB, kemudian kalkulasi dan perhitungan misalnya besarnya itu dari Kementerian Keuangan.

“Ditanyakan saja ke sana,” ujarnya.(*/cvs)

The post Gaji BPIP Bukan Hitung Hitungan Jokowi appeared first on Prokabar.

“Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan,” kata Moeldoko

Pihaknya juga enggan berkomentar lebih lanjut mengenai polemik besaran gaji pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

“Sehingga jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab,” kata dia.

Dia menuturkan, strategisnya BPIP ini karena lembaga ini dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi dan pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.

“Saya sudah beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarustamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik,” katanya.

“Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila ini,” lanjut dia.

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari laman setneg.go.id, diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan.

Sedangkan jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulannya.

Sementara itu, terkait adanya pemimpin perguruan tinggi diduga menyebarkan radikalisme di kampus, Moeldoko menyatakan bahwa radikalisme tidak boleh berkembang, apalagi di lingkungan kampus.

“Tentunya berbahaya ya radikalisme menyebar di kampus. Para mahasiswa ini calon pemimpin masa depan. Kalau mahasiswa dari awal sudah tersusupi kena paham-paham seperti itu, bahaya negara ini. Kalau ada pimpinan perguruan tinggi yang menyebarkan radikalisme ya tindak tegas,” kata dia. (cvs)

The post Soal Gaji BPIP, Moeldoko ; Saya Enggak Mau Jawab appeared first on Prokabar.