Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, mengatakan 1 Kelurahan memberikan informasi telah mengalami krisis air bersih, yakni Kelurahan Pagambiran Kecamatan Lubuak Bagaluang Nan XX.

“BPBD bekerjasama dengan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan,” katanya.

“Kita menyuplai air bersih untuk warga di Jalan Bhakti Abri RW I8 Kelurahan Pagambiran Kecamatan Lubuak Bagaluang Nan XX,” tambahnya.

“Ini bisa berlanjut apabila hujan belum turun, untuk kebutuhan airnya kita bekerja sama dengan PDAM,” ujar Hendri Zulviton saat menyuplai air bersih di Kelurahan Pagambiran,, Sabtu (27/07).

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki di kelurahan tersebut,”

“Satu trip ada sekitar 5.000 liter. Kita dapat suplai air dari PDAM Kota Padang dan pada hari ini total yang sudah kita suplay sebanyak 10.000 liter air bersih untuk sekitar kurang lebih 200 KK yang menerima air bersih,” ungkapnya

Ditambahkannya, Krisis air yang dialami warga, karena mata air yang ada di daerah tersebut mengering dan juga pipa Pamsimas tidak mengalir.

Sementara mata air dan pamsimas itu merupakan satu-satunya sumber air bersih bagi warga yang tinggal di daerah tersebut.

Hendri Zulviton menyebutkan bahwa peristiwa ini merupakan hal lumrah yang terjadi setiap musim kemarau melanda Kota Padang.

Menurut data di BPBD Kota Padang, terakhir, krisis air bersih yang paling banyak disuplai BPBD terjadi pada 2018, saat itu BPBD menyuplai air bersih kepada warga selama tiga bulan.

Turut serta dalam suplai air bersih di Kelurahan Pagambiran dari Kecamatan, Kelurahan, Srikandi kelompok siaga bencana, dan RT/RW setempat. (Adh)

The post BPBD Padang Suplai Air Bersih di RW 18 Pagambiran Lubeg appeared first on Prokabar.

Jika air naik pada Rabu (29/9) pukul 17.00 WIB, maka air akan surut pada Kamis (30/9) pukul 17.00 WB.

Walikota Padang Hendri Septa bersama Kalaksa BPBD, dan Kepala Bappeda Padang Yenni Yuliza meninjau lokasi banjir tersebut kemarin, Kamis (30/1).

Mereka meninjau lokasi banjir tersebut sejak pukul 13.45 WIB hingga pukul 14.30 WIB.

Penyebab banjir di Dadok tersebut lantaran luapan sungai Air Sirah yang merupakan bagian dari Banda Latuang yang hulunya persis di sebelah Rumah Sakit Siti Rahmah.

Ketua RW 09 Sutrisno menyebut, lima rukun tetangga di RW 09, seluruhnya terdampak banjir.

Namun lokasi terparah berada di RT 09. Terutama yang berlokasi dekat dengan panti asuhan puti bungsu. Di lokasi ini, genangan bertahan lama.

Sutrisno, yang telah lama melakukan penelusuran penyebab lambatnya genangan surut di wilayahnya menyampaikan ada empat solusi penanganan banjir Parak Jambu.

Baca Juga Milenialisme.com

Pertama,pengerukan batang atau sungai Air Sirah mulai dari tepi Bypass hingga ke Kurao.

Kedua, adalah memperlebar jembatan di komplek harmoni, yang saat ini hanya empat meter, menjadi delapan hingga 12 meter.

Bagian penyangga jembatan ini mengalami penyempitan karena menjadi hilir dari batang Air Sirah.

Ketiga adalah, mengembalikan fungsi sungai, mengingat adanya alihfungsi sungai menjadi kolam ikan oleh sebagian warga.

Keempat adalah membuka dua pintu air yang berada di hulu dan lokasi pertemuan dengan batang Kurao yang merupakan hilir dari batang Guo.

Sutrisno melanjutkan solusi penting lainnya adalah percepatan penyelesaian pebangunan normalisasi Banda Luruih.

Percepatan ini penting karena berkaitan dengan normalisasi di Banda Latuang.

Instruksi Normalisasi

Sesuai rencana awal, pengerjaan normalisasi dari batang Maransi ke Banda Luruih sudah mencapai dua kilometer.

Artinya masih ada pengerjaan sepanjang 2,5 kilometer di batang Maransi sempai ke Banda Luruih.

“Kami memahami keterbatasan Pemko Padang, sehingga kami mengharapkan normalisasi banda luruih dapat segera selesai,” sebut Sutrisno.

Walikota Padang Hendri Septa yang menerima masukan, usai berkonsultasi dengan kepala Bappeda dan juga Kalaksa BPBD Padang Barlius.

Hendri Septa menginstruksikan Dinas, Bappeda Padang, dan BPBD Padang untuk segera berkoordinasi dan mengajukan permohonan pegerukkan.

Tak hanya itu, Hendri Septa meminta agar segera mengambil langkah strategis supaya banjir di Parak Jambu yang selalu terjadi di setiap hujan deras mengguyur Kota Padang dapat teratasi.

“Kami instruksikan segera tindaklanjuti, dan masukkan dalam prioritas APBD 2022,” ujar Hendri Septa.

Terpisah, Afrizal, anggota DPRD Sumbar dapil padang, meminta Pemko Padang sigap dalam pembebasan lahan.

“Seharusnya pemko menyegerakan pembebasan lahan, dan berkordinasi dengan kami, mana yang bisa kami kerjakan.”

“Jangan tunggu ploting anggaran, namun lahannya belum bebas,” tambah Afrizal, yang juga politisi senior Golkar ini.

Pantauan Kamis (30/9)  sore WIB di RT 01 RW 04, kelurahan Air Pacah warga yang juga terdampak banjir dan rumahnya bersisian dengan sungai atau batang Air Sirah masih belum menerima bantuan, meski tak kurang delapan jiwa yang mendiami satu rumah.

“Banjir 18 Agustus kami beruntung, ada dewan perempuan yang lewat ingin membagikan bantuan makanan.

“Sehingga kami juga kebagian. Namun banjir dua hari ini, rabu-kamis, kami belum tersentuh bantuan,” iba devi, warga RT 01 RW 04 kelurahan air pacah. (Adh)

The post Banjir 24 Jam di Parak Jambu, Ini Solusinya appeared first on Prokabar.

Dalam pertemuan tersebut, Edianto mengaku ingin memperluas wawasan tentang kerjasama antara organisasi masyarakat dengan pihak BPBD dalam penanggulangan bencana daerah.

“Kita menginginkan, antara pemerintah dengan organisasi masyarakat saling bahu membahu dalam menangani bencana. Baik terhadap penyakit Covid-19, maupun bencana alam lainnya, seperti Banjir, maupun kebakaran,” terang Edi Kulin.

Ia juga menjelaskan, agar tercapainya pembangunan daerah secara berkesinambungan, perlu kiranya peran aktif dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga, tidak ada jurang pemisah.

Selama pertemuan dengan Kepala BPBD Kota Padang, sangat banyak pelajaran didapatkan. Baik sistem kerjasama organisasi masyarakat dengan pemerintah, hingga bagai mana peran dan keterlibatan organisasi masyarakat dalam membantu pemerintah.

“Sesuai dengan kondisi alam di wilayah Dharmasraya yang sudah mulai ekstrim. Patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar tetap mawas diri dan waspada terhadap bencana alam, baik banjir, maupun bencana lonsor,” himbau Edianto.

Dalam hal ini, Edianto juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPBD Kota Padang, yang telah sudi menerima, hingga meluangkan waktu untuk bertemu ramah, sehingga kedepan hubungan silaturahmi ini, tetap terjalin dan terpatri dengan baik, pungkasnya. (nif)

The post Ketua DPC SAIBA Dharmasraya Sharing Informasi Bersama Kepala BPBD Padang appeared first on Prokabar.

Penyekatan di empat titik masuk Padang dimulai sejak Selasa (13/7/2021). Empat posko dibangun di Anak Aie Bypass, Kayu Kalek Lubuk Buaya, Lubuk Peraku, serta di Bungus.

“Selama empat hari penyekatan diberlakukan, sebanyak 1.499 kendaraan ditolak masuk Padang,”ujar Koordinator Posko Utama PPKM BPBD Kota Padang, Rita Sumarni, Minggu (18/7/2021).

Berdasarkan data laporan perbatasan yang disampaikan, kendaraan paling banyak ditolak masuk Padang pada Jumat (16/7/2021). Dimana dalam sehari itu, sebanyak 492 kendaraan harus berputar arah.

“Paling banyak karena penumpang di atas kendaraan tersebut tidak melengkapi syarat untuk masuk Padang,” terang Rita.

Pada hari pertama penyekatan PPKM Darurat, Selasa (13/7/2021), sejumlah kendaraan juga ditolak masuk Padang. Ketika itu, 411 unit kendaraan terpaksa balik kanan. Begitu juga pada hari Rabu (14/7/2021), sebanyak 364 unit kendaraan harus berputar arah. Sedangkan pada hari Kamis (15/7/2021), sebanyak 232 unit kendaraan dipaksa balik kanan.

“Pada umumnya kendaraan yang ingin masuk Padang berasal dari sejumlah daerah, seperti dari Jambi, Kerinci, Pekanbaru, Jakarta, dan sebagainya,” terang Rita Sumarni.

Sementara itu, orang yang tidak bersertifikat vaksin atau antigen (rapid/swab/pcr), yang berusaha masuk Padang cukup banyak pada hari ketiga dan keempat penyekatan PPKM Darurat di Padang. Pada hari Kamis (15/7/2021), sebanyak 242 orang tidak dibolehkan masuk Padang karena tidak memiliki sertifikat vaksin maupun surat antigen. Sedangkan pada Jumat (16/7/2021), sebanyak 186 orang terpaksa kembali ke tempat asalnya.

“Semuanya itu tidak kita bolehkan masuk Kota Padang,” sebutnya.

Rita Sumarni mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin masuk Kota Padang untuk melengkapi diri dengan bukti surat vaksin maupun surat antigen. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus di Padang tidak terus melonjak setiap harinya. Serta melindungi warga Padang dari bahaya Covid-19.

“Semoga masyarakat maklum hingga akhir pelaksanaan PPKM Darurat ini diberlakukan,” katanya. (*)

The post Empat Hari Penyekatan PPKM Darurat, 1.499 Kendaraan Ditolak Masuk Padang appeared first on Prokabar.