Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumbar turun langsung ke lapangan setelah menerima laporan dugaan mal-administrasi dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Wali Nagari Elmas Dafri.

Kepala Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahid, bersama rombongan disambut oleh pihak kecamatan, Inspektorat Tanah Datar, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (PMDPPKB).

Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai kejanggalan serius dalam proses penetapan penerima bantuan sosial.

Wali Nagari Elmas Dafri di hadapan Ombudsman mengakui secara langsung bahwa telah terjadi perubahan nama penerima BLT secara sepihak tanpa proses musyawarah nagari.

Bahkan lebih parah, ditemukan adanya perbedaan antara nama yang tercatat sebagai penerima dan orang yang sebenarnya menerima uang bantuan, yang dinilai sebagai potensi pelanggaran hukum.

Sementara itu, perwakilan dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Mardasni, yang hadir menggantikan Ketua BPRN Eldiman yang menolak hadir meskipun sudah dijemput ke rumahnya oleh anggota membantah keras adanya musyawarah nagari khusus seperti yang diklaim oleh pihak nagari.

“Tidak ada undangan, tidak ada daftar hadir, dan tidak ada dokumentasi kegiatan seperti foto musyawarah yang sah,” tegasnya.

Imal Darwanto, salah satu anggota aktif BPRN Gurun, menyampaikan kekecewaannya terhadap perilaku Wali Nagari.

“Apa yang dilakukan ini adalah bentuk pembohongan publik dan murni mal-administrasi. Ini bukan hanya kesalahan prosedur, tapi juga pelanggaran kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Camat Sungai Tarab pun tampak kesal dalam forum tersebut, terutama karena Wali Nagari memberikan jawaban yang berputar-putar dan cenderung mengelak.

“Saat diklarifikasi, jawabannya hanya ‘aman-aman’ dan ‘sudah sesuai aturan’, padahal jelas-jelas ada pelanggaran,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebut namanya.

Atas temuan ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar meminta agar penerima BLT yang sebelumnya dicoret secara sepihak oleh Wali Nagari dikembalikan ke dalam daftar.

Selain itu, Ombudsman menegaskan agar Musyawarah Nagari Luar Biasa segera dilaksanakan dengan tahapan yang benar dan transparan, dimulai dari rapat terbatas internal BPRN.

“Ombudsman juga menegaskan bahwa daftar calon penerima BLT harus diuji publik, diumumkan secara terbuka, dan dapat diakses masyarakat luas agar tidak ada lagi praktik manipulatif atau penyalahgunaan kewenangan,” pungkas Adel Wahid.

Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan nagari yang bersih dan partisipatif. Masyarakat menanti langkah konkret dari lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak lagi terjadi praktik sewenang-wenang atas nama kewenangan nagari. (***)

The post Wali Nagari Ubah Nama Penerima BLT, Ombudsman Turun Tangan appeared first on Prokabar.

Bantuan yang diserahkan tersebut berupa uang tunai senilai 700 ribu dan bantuan beras sebanyak 4.5 kg yang diserahkan secara simbolis di dua Kecamatan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE,MM pada Senin, (25/03/2024) di Mesjid Al Wustha, Nagari Paninjauan.

Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani menjelaskan Bantuan diberikan kepada petani yang gagal panen akibat terdampak Erupsi Gunung Marapi untuk sektor pertanian berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Beras.

“Bantuan akan diserahkan untuk 4 Kecamatan diantaranya untuk Kecamatan X Koto sebanyak 59.364 Kg untuk 3.129 KK (13.192 jiwa), Kecamatan Batipuh sebanyak 9.490,5 Kg untuk 406 KK petani (2.109 jiwa) dan Kecamatan Lima Kaum sebanyak 67,5 Kg untuk 3 KK petani (15 jiwa) serta Kecamatan Sungai Tarab sebanyak 49,5 Kg untuk 2 KK petani (11 jiwa) yang mana satu petani memperoleh bantuan sebanyak 4,5 kg/jiwa diserahkan secara simbolis akan diserahkan untuk Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto,” katanya.

Semenatara itu, Bupati Eka Putra dalam sambutannya mengatakan penyerahan BLT dan Bantuan Pangan Beras ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran sehari-hari akibat dampak bencana alam.

“Semoga bantuan yang diberikan berupa penyaluran bantuan pangan beras ini juga bertujuan untuk pengendalian inflasi beras dan mendukung penstabilan harga beras di tingkat konsumen. Penyaluran bantuan pangan mempunyai dampak di sisi hulu, petani akan mendapat harga jual sedangkan di hilir masyarakat yang membutuhkan bahan pangan beras akan terpenuhi,” kata bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Eka Putra juga menjelaskan sejumlah Program Pemerintah Daerah seperti Progul Makan Rendang ( Maksimalkan Pemberantasan Rentenir agar Hilang di Tanah Datar) dengan Progul Makan Rendang masyarakat tidak perlu meminjam uang ke rentenir untuk modal usaha.

Turut hadir dalam kesempatan itu Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi ,Kepala Cabang Bank Nagari Batusangkar dan Padang Panjang, Kadis Pertanian Sri Mulyani , Kepala Bappeda dan Litbang Adriyanti Rustam, Kadis Kominfo Yusrizal, Kadis Pangan dan Perikanan Alfian Fikri, Kadis Sosial dan PPPA Afrizon, Kalaksa BPBD Ermon Reflin, Camat Kecamatan Batipuh dan Camat Kemacamatan X Koto beserta Forkopimca, Kabag Prokopim Dedi Triwidono, Wali Nagari setempat dan lainnya.(*)

The post Pemkab Tanah Datar Serahkan BLT dan Bantuan Beras kepada Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Marapi appeared first on Prokabar.

Bantuan ini tak klain untuk menunjang kinerja TKSK dan Koordinator PKH dalam menjalankan program pemerintah.

Bupati Pasaman, Benny Utama menyerahan langsung bantuan kendaraan roda dua itu pada TKSK dan Koordinator PKH di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.

Bupati Pasaman mengharapkan dengan bantuan kendaraan dinas roda dua ini betul – betul dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai pengganti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jumlah penerima sebanyak 5.745 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh kecamatan.

Bantuan BLT BBM tersebut dianggarkan sebesar Rp. 2.585.250.000 yang disalurkan kepada 5.745 Keluarga KPM dengan besaran Rp.450.000/KK.

Baca Juga : Dilaporkan Hanyut, Atlit Arung Jeram di Pasaman Ditemukan Meninggal

Bupati Pasaman, Benny Utama menyampaikan kegiatan ini tentunya adalah dalam rangka mencapai visi pemerintah daerah yaitu terwujudnya masyarakat pasaman yang lebih baik dan bermartabat. (Ola)

The post Pemkab Pasaman Realisasikan BLT BBM dan Bantuan Sepeda Motor appeared first on Prokabar.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali, 300, 300. Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura,” ujar Presiden.

Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bantuan tersebut, menurut Presiden, diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini.

“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.

Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, Presiden mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama.

“Jadi selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut.

“Nanti kami akan selesaikan, jadi kami punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kita. Kayak kemarin kita sudah ke Nduga, kita khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya kita bagi,” ucap Risma.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun dengan mekanisme penyaluran bantuan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, pada Senin lalu (29/8). (*)

The post Perdana Salurkan BLT BBM, Presiden Jokowi: Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat appeared first on Prokabar.

Pencairan ini secara simbolis diberikan oleh Wakil Bupati (Wabub) Pasaman Barat, Risnawanto di aula kantor wali Nagari Sinuruik didampingi oleh Kepala DPMN Pasbar Etris Dsem, Forkopimca Talamau dan Pj Wali Nagari Sinuruik Farid, Muhammad Ali.

Risnawanto mengatakan, semenjak pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat di segala sektor sangat terganggu. Begitu juga di sektor pemerintah, saat ini mengalami pergeseran, baik pergeseran anggaran hingga berpengaruh pada pembangunan fisik.

“Pemerintah bekerja mulai dari pusat hingga ke daerah untuk mengambil langkah membangkitkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pemberian BLT agar ekonomi masyarakat terutama untuk bertahan hidup tetap berjalan,” ujar Risnawanto.

Ia mengungkapkan, ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat karena telah memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya Pasbar untuk memberikan BLT dari Dana Desa. Jumlah BLT dari Dana Desa saat ini adalah sebanyak Rp 300 ribu per bulan dan diberikan selama 12 bulan.

“Jumlahnya setiap bulan sebanyak Rp300 ribu selama 12 bulan. Ini baru diberikan untuk bulan pertama, secara bertahap akan diberikan karena itu adalah hak masyarakat penerima. Selanjutnya bantuan akan disalurkan melalui rekening Bank Nagari dan bisa diambil melalui ATM atau buku tabungan,” ungkapnya.

Dengan adanya BLT ini, Wabup Risnawanto berharap masyarakat dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami berharap penyaluran BLT dapat berjalan lancar ke depan,” sebutnya. (Ola)

The post Mulai Dicairkan, 239 KPM Nagari Sinuruik Bakal Terima BLT Dana Desa appeared first on Prokabar.

Pasalanya, BLT senilai Rp300 ribu per KPM itu berhasil direalisasikan pemerintah nagari.

Penyerahan itu secara simbolis langsung diserahkan Wali Nagari Durian Tinggi, Richa Afandy S, didampingi pihak Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, Bamus Nagari Durian Tinggi, P3MD, Sekretaris Nagari Ekie Noprismond serta TA TPP Kemendesa diantaranya Fety Anggreini Dewi Cs.

Richa Afandy S mengatakan, penyerahan BLT Dana Desa ini melalui hasil musyawarah nagari yang telah disepakati. Bahkan daftar keluarga penerima manfaat BLT diperkuat dengan Peraturan Nagari Durian Tinggi Nomor : 01 Tahun 2021 tentang kriteria penetapan keluarga penerima manfaat.

“Alhamdulillah, BLT yang kami realisasikan insyallah tepat sasaran. Kami terbuka saja perihal data penerima BLT ini yang dimulai dari usulan masyarakat kejorongan. Kami tegaskan perihal isu pengurangan dan semacamnya, tidak ada pengurangan masyarakat penerima BLT. Melainkan yang adanya ditambah,” pungkas Richa. (Ola)

The post Tahap Pertama Tahun 2021, Nagari Durian Tinggi Realisasikan BLT Dana Desa Pada 183 Warga appeared first on Prokabar.

Kabid Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari DPMN Agam, Bustanul Arifin mengatakan, BLT dialokasikan untuk 12 bulan, dengan nominal Rp300.000 per KK setiap bulannya.

Hal ini, katanya, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222 tahun 2020, tentang Pengelolaan DD.

Dikatakannya, tidak ada penetapan persentase dalam pengalokasian DD untuk bantuan sosial ini, karena semuanya diserahkan kepada nagari masing-masing.

“Jika tahun lalu ada penetapan sesuai besaran alokasi DD, tapi tahun ini tidak lagi,” sebutnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Minggu (31/1).

Sementara itu, jumlah penerima bantuan sosial ini juga diserahkan kepada wali nagari, yang ditetapkan melalui musyawarah nagari (musna) bersama lembaga nagari masing -masing.

“Penerima BLT ini sudah ada kriterianya yang diatur dalam PMK nomor 222 tahun 2020 di antaranya, keluarga miskin yang berdomisili di nagari bersangkutan, tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu pra kerja dan bantuan sosial lainnya,” terang Bustanul.

Ia menjelaskan, DD untuk Agam tahun ini sebesar Rp79.977.047.000 dan ADN Rp78.547.904.000. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp76.923.808.000 untuk DD dan ADN sebesar Rp77.977.352.800.

Untuk pencairan, ulasnya, masih dalam proses fasilitasi perbup di provinsi, sedangkan untuk persyaratan seperti APB nagari dan jumlah penerima BLT, sudah diterimanya meski baru sebagian nagari yang menyerahkan.

“Persyaratan itu sudah mulai kita input ke aplikasi omspan yang merupakan aplikasi Kementerian Keuangan,” jelasnya. (*)

The post BLT Dana Desa 2021 Di Agam Dialokasikan untuk Setahun appeared first on Prokabar.

Dari target tersebut, baru 9,1 juta pelaku usaha mikro yang terdaftar sebagai penerima BLT. Sehingga program BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan nominal sebesar Rp2,4 juta itu diperpanjang hingga November 2020.

Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam, Aguska mengatakan berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 disampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Pembiayaan telah mengajukan usulan penambahan anggaran Program BPUM.

“Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM memperpanjang waktu pengumpulan data nama pelaku usaha mikro, yang semula berakhir pada minggu ke-2 bulan September dan diperpanjang sampai dengan minggu ke-2 November 2020,” jelasnya dilansir dari MC Agam, Jumat (23/10)

Lebih lanjut dijelaskan, yang berhak menerima bantuan tersebut adalah pelaku usaha yang tergolong usaha mikro. Dikatakan, usaha mikro yang bisa menerima adalah pelaku usaha yang beromset kurang dari Rp1 juta per hari.

“Kemudian untuk jumlah total aset usahanya yang jika diuangkan di bawah Rp50 juta, kemudian tidak memiliki kewajiban dengan bank, dalam hal ini tidak sedang meminjam bank,” ucapnya.

Pada tahap sebelumnya, sebanyak 13.409 pelaku usaha mikro di Kabupaten Agam sudah terdaftar sebagai penerima. Kesemua calon penerima itu tengah melakukan tahapan verifikasi dan pencairan.

“Kita dari dinas mengajukan sekitar 9.000-an, selebihnya yang diajukan langsung oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK,” terang Aguska.

Untuk periode kedua ini, pihaknya telah menyurati Pemerintah Kecamatan yang diteruskan ke tingkat nagari, untuk membantu mengumpulkan data pelaku usaha.

“Jadi pelaku usaha mikro, kalau ingin mendaftar bisa ke kantor wali nagari dengan membawa KTP dan nomor kontak, tidak mesti punya rekening dulu,” katanya lagi.

Bagi yang namanya sudah terdaftar, akan mendapatkan SMS pemberitahuan dari BRI atau BNI. Dikatakan, untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi Covid-19, pihak bank memberitahukan calon penerima secara bertahap melalui SMS.

“Bagi yang belum menerima harap bersabar, karena setelah kami koordinasi dengan pihak bank, dalam mencegah kerumunan di masa Covid-19, maka yang dapat SMS silahkan ke bank, nanti yang belum pasti akan mendapatkan SMS,” terangnya.

Pihaknya juga mengimbau penerima bantuan yang saat ini tengah melakukan verifikasi dan pencairan bantuan untuk tidak khawatir dan terburu-buru ke bank.

Selama melakukan pencairan, pihaknya berharap penerima bantuan bisa mematuhi standar kesehatan Covid-19.

“Uang tersebut bisa dicairkan hingga akhir November, jadi jangan terburu-buru, nanti terjadi penumpukan kerumunan di bank dan berisiko terhadap penyebaran Covid-19,” ujarnya. (*)

The post Pendaftaran Penerima Bantuan untuk UMKM Diperpanjang, Ini Penjelasan Pemkab Agam appeared first on Prokabar.

Berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen), tahap II 2.981.531 penerima (99,38 persen), dan tahap III 3.476.120 penerima (99,32 persen). Sementara untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 2.620.665 penerima (94,09 persen) dan tahap V 602.468 penerima (97,39 persen).

Subsidi gaji/upah, ungkap Ida, disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin pertama selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin kedua subsidi gaji/upah.

“Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai,” ujarnya

Disampaikan Menaker, dengan anggaran mencapai Rp37,7 triliun, program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (per 30 Juni 2020). Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.4 juta pekerja/buruh.

“Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik , baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag,”  ujarnya.

Ditambahkan Menaker, pekerja/buruh yang belum menerima BSU bisa dikarenakan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK.

“Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan,” ujarnya.

Ditambah Ida, dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data seperti nomor rekening dan NIK tersebut pihaknya mengembalikan data itu kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima subsidi gaji/upah,” imbuhnya. (*)

The post Penyaluran Program Subsidi Upah/Gaji dari Pemerintah Telah Mencapai 98 Persen appeared first on Prokabar.

Pemberian bantuan diberikan pemerintah kepada UMKM menjadi salah satu pemulihan ekonomi nasional untuk bagi para pelaku usaha dan UMKM untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.

Dana itu disalurkan melalui BRI dan BNI. UMKM tersebut bergerak di berbagai usaha seperti, kuliner, kerajinan dan lainnya yang tersebar di 16 kecamatan.

“Kapan pencairannya, kita tunggu informasi dari pusat,” jelas Sekretaris Disperindagkop dan UKM Agam, Aguska Dwifajra, dilansir Prokabar dari MC Agam, Rabu (21/10)

Menurutnya, uang sebesar Rp2,4 juta itu akan langsung masuk ke rekening pelaku UMKM.

Ia mengatakan, sebelumnya Pemkab Agam mengusulkan 7.610 unit UMKM mendapatkan BLT ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada Juli 2020.

Namun yang disetujui pemerintah pusat 13.409 unit UMKM atau lebih banyak dari yang diusulkan Pemkab Agam. “Dinas Sosial Kabupaten Agam juga mengusulkan UMKM yang menerima BLT, sehingga jumlahnya cukup banyak,” terangnya.

Saat ini, tambahnya Kementerian Koperasi dan UKM RI membuka kembali pendaftaran penerima BLT tambahan.

Informasi itu telah disampaikan ke-16 kecamatan untuk segera mengusulkan UMKM penerima BLT dan pihaknya menunggu data sampai pertengahan November 2020.

“Apabila data kita peroleh, langsung diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI,” tambahnya. (*)

The post Ini Jumlah UMKM di Agam yang Terima BLT dari Pemerintah Pusat appeared first on Prokabar.

Dana BLT fase kedua itu diserahkan pada 146 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di delapan kejorongandaerah itu. Jumlah keseluruhan dana yang dibagikan sebesar Rp. 131.400.000.

“Penyerahan BLT fase kedua hari ini dibagi dua sesi yakni pagi dan siang tadi. Semua demi mencegah keramaian di massa pendemi saat ini,” kata Wali Nagari Durian Tinggi, Richa Afandi, Senin (19/10).

Kata Richa, pada bantuan tersebut, setiap KPM mendapatkan BLT-DD sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Hari ini, pihaknya membagikan tiga bulan yakni, (Juli – September 2020) sebesar Rp900.000 per KPM.

“Sedangkan fase pertama dana BLT juga sudah dibagikan yakni bulan (April – Juni). Penyerahan pada fase pertama diserahkan pada bulan Mei 2020 lalu.

Untuk masing-masing KPM mendapat BLT sebesar Rp. 600.000, dikali tiga bulan menjadi Rp. 1.800.000 per KPM dengan total dana BLT keseluruhan pada fase pertama yakni Rp.262.800.000,” terang Richa.

Dia menambahkan, dalam pengambilan dana BLT ini, masyarakat penerima cukup dengan membawa persyaratan seperti, foto KTP dan KK sebagai bukti bahwa warga tersebut penerima BLT fase kedua.

Richa menambahkan, bahwa dana desa yang dianggarkan untuk BLT ini sekitar 44 persen dari jumlah anggaran dana desa Nagari Durian Tinggi. (Ola)

The post BLT ADD Fase ke-2 Nagari Durian Tinggi Cair, 146 KPM Tersenyum Sumbringah appeared first on Prokabar.

“Untuk realisasi BLT dana Desa tahap II atau fase II ini, sudah mendapat perintah bahkan persetujuan dari bupati, kepala daerah kita,” sebut Wali Nagari Taruang Taruang, Asparuddin.

Khusus untuk Nagari Taruang-taruang, lanjut Aspar, BLT dana desa fase II sesuai kemampuan keuangan nagari cuma tinggal dua bulan lagi. “Namun walaupun demikian kita tetap bersyukur karena masih mendapat BLT dana desa fase II Untuk penerima BLT dana desa Nagari Taruang-taruang berjumlah 262 kepala keluarga, sesuai kemampuan keuangan nagari dan penerima BLT juga berdasarkan hasil verifikasi,” ungkap Wali Aspar.

Tidak saja BLT dana desan, di hari yang sama, nagari juga merealisasiakan insentif kader kesehatan nagari yang berjumlah 105 orang untuk tiga bulan.

“Selain BLT dana desa, masih banyak masyarakat Nagari Taruang-taruang mendapat BLT lain dan sudah direalisasi diantaranya BLT provinsi sekitar 600 KK, BLT Dinsos PT Pos 434 KK, BLT PKH BPNT 781 KK, BLT kabupaten sekitar 2497 KK dan lainnya,” pungkas jelas Asparuddin. (Ola)

The post Realisasikan BLT Dana Desa Tahap II, Walinagari Taruang-taruang : Mari Bersyukur appeared first on Prokabar.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan Banpres Produktif ini, masih bisa mengajukan atau mendaftarkan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota.

Dirinya mengatakan, bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan ini, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa sedang tidak menerima bantuan pinjaman dari pihak perbankan sama sekali alias unbankable.

“Ini dikhususkan untuk pengusaha mikro yang belum sama sekali menerima bantuan dari pihak perbankan atau unbankable. Apabila memang sedang tidak menerima bantuan maka bisa mendaftarkan diri atau mengajukan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota,” ujarnya mengutip siaran resmi Kemenkop UKM, Selasa (1/9).

Setelah pelaku usaha mikro mengajukan dirinya sebut Teten, maka pihak Kadiskop akan mengidentifikasi data-data calon penerima tersebut untuk ditentukan layak atau tidak layaknya menerima bantuan. Lalu data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara mengenai teknisnya, Teten Masduki menyatakan bila para pelaku usaha mikro layak mendapatkan bantuan tersebut, maka dana sebesar Rp 2,4 juta akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Jadi nanti dana itu akan dikirim langsung by name by addres ke si penerima dan ini akan dipakai untuk modal kerja mereka.

Sebelumnya Teten Masduki menyatakan per Minggu (30/8), dana tersebut sudah tersalurkan sebanyak 50 persen dari target yang sudah ditentukan. Untuk tahap pertama, kata dia, program ini akan menyasar 9,1 juta pelaku usaha mikro dan proses pencairannya akan selesai pada bulan September. Sementara untuk target secara keseluruhan, akan diberikan ke 12 juta pelaku usaha mikro.

Teten Masduki menyatakan penyaluran Banpres Produktif atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang diberikan ke pengusaha mikro sudah memasuki tahap ke-3. Dia bilang pada tahap ke-3 ini, sudah ada 838.444 pengusaha mikro yang mendapatkan dana sebesar Rp 2,4 juta per pengusaha. Menurutnya, Tahap ke-3 sudah ada 838.444 pengusaha mikro yang sudah disalurkan per 28 Agustus 2020.

Teten Masduki menyebutkan, ada sebanyak 742.422 pengusaha mikro yang sudah mendapatkan dana BLT pada tahap ke-1 per tanggal 14 Agustus 2020. Kemudian pada tahap ke-2 sebanyak 257.578 pengusaha mikro yang sudah mendapatkan BLT per tanggal 19 Agustus 2020 dan pada tahap ke-3 ada sebanyak 838.444 pengusaha mikro yang sudah mendapatkan bantuan dana. Sementara untuk tahap ke-4, kata dia, sedang dalam proses pencairan, dan ditargetkan akan selesai pada tanggal 31 Agustus 2020 mendatang untuk 1.076.703 pelaku usaha mikro.

Untuk itu dia meminta kepada para pengusaha mikro yang belum mendapatkan atau menerima bantuan sama sekali dari pihak perbankan (unbankable), bisa mendaftarkan diri atau mengajukan dirinya melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kota.

BLT ini akan dikirimkan atau ditransfer secara langsung ke rekening masing-masing pengusaha sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro. Bagi pengusaha mikro yang tidak memiliki rekening bank penyalur, akan dibukakan atau dibuatkan secara langsung rekeningnya pada saat pencairan dana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi meluncurkan bantuan modal kerja untuk pelaku UMKM yang diberi nama Bantuan Presiden (BanPres), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta pada Senin (24/8/2020). Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, skema pencairan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro tersebut sangat sederhana yakni melalui rekening bank masing-masing.

Teten Masduki mengatakan, dana bantuan pemerintah ini akan menyasar semua sektor UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok daerah yang belum tersentuh perbankan. Bahkan ucap dia, UMKM yang belum memiliki rekening bank pun akan dibuatkan rekening baru.

“Untuk pendataan calon penerima program ini, kami menjemput data dari daerah lewat kepala dinas, koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, himpunan bank milik negara dan pemodalan Nasional Madani,” katanya.

Ia berharap program BLT UMKM bisa memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa memanfaatkan bantuan ini dengan mendaftarkan diri ke dinas koperasi yang berada di domisilinya. Jadi Kemenkop UKM ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat.

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program bantuan langsung tunai atau BLT UMKM. Skemanya yakni kucuran dana bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tersebut, dana diberikan cuma-cuma dari pemerintah ke pelaku usaha alias dana hibah. “Sekali lagi Banpres produktif ini perlu saya sampaikan ini adalah hibah, bukan pinjaman, bukan kredit, tapi hibah,” kata Jokowi dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi mengharapkan BLT UMKM dapat digunakan para pelaku usaha mikro sebagai tambahan modal. Selain juga untuk menambah ragam barang dagangan atau memperluas usaha. “Saya harapkan ini nanti, banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal, untuk menambah barang-barang dagangan kita. Yang saya harapkan itu,” kata Jokowi. Pada saat diluncurkan, BPUM diberikan kepada 1 juta usaha mikro kecil.

Jokowi menambahkan, pemerintahannya telah meluncurkan dalam 4 bulan ini berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil, mulai dari subsidi bunga sudah, insentif pajak untuk UMKM, hingga kredit modal kerja yang baru. Selain itu ada pula penempatan dana di perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah juga sudah.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan untuk cara mendapatkan bantuan UMKM Rp 2,4 juta, pelaku usaha kecil ini bisa mendaftarkan dirinya ke dinas koperasi yang berada di domisilinya.

“Pemerintah terus mengevaluasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Koperasi dan UMKM . Sekarang Presiden Joko Widodo mengeluarkan program baru, yakni Bantuan Sosial Presiden (Banpres) produktif untuk usaha mikro yang belum bankable, yang belum punya pinjaman dari perbankan,” ujarnya.

“Kami mengalokasikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Saat ini DIPA (daftar isian penggunaan anggaran)-nya sudah disediakan, pada tahap awal untuk 9,1 juta unit usaha mikro,” kata Teten. “Per unit usaha mikro memperoleh Rp 2,4 juta sekali bayar, ditransfer langsung ke rekening bersangkutan yang sudah terdata by name by address. Direncanakan diluncurkan pada 17 Agustus 2020,” kata dia lagi.

Teten Masduki mengatakan bahwa dana bantuan pemerintah ini menyasar semua sektor UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok daerah yang belum tersentuh perbankan. “Mereka yang belum punya rekening dibuatkan rekening baru. Untuk pendataan calon penerima program ini, kami menjemput data dari daerah lewat kepala dinas, koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, himpunan bank milik negara, pemodalan nasional madani, dan lainnya,” jelas Teten.

Menurut dia, program bantuan BLT UMKM Rp 2,4 juta ini bisa membantu pelaku usaha mikro dan diharapkan memiliki dampak positif dalam jangka panjang. “Evaluasi keberhasilan program, hibah diterima secara tepat oleh usaha mikro. Pengalaman dari banyak negara, UMKM yang berkembang adalah UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan dan perpajakan,” ungkap Teten.

“Supaya tidak menumpuk di kota besar saja. Karenanya dalam proses pengusulan calon penerima kami libatkan kantor kepala dinas koperasi di berbagai daerah selain kementerian dan lembaga. Saya kira ini memang berlaku untuk semua lah. Semua sektor,” kata dia lagi.

Berikut syarat UMKM mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta dari pemerintah:

• Para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable)
• Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
• Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
• Bukan ASN
• Bukan anggota TNI/POLRI
• Bukan pegawai BUMN/BUMD

Bagi yang memenuhi syarat, ayo tunggu apalagi? Segeralah mendaftar! (*)

The post Begini Cara Agar UMKM dapat BLT Rp2,4 Juta dari Pemerintah appeared first on Prokabar.

Wali Nagari Salimpaung Marjohan mengatakan, BLT yang bersumber dari dana desa yang dibagikan itu untuk dua bulan, yaitu bulan Mei dan Juni.

“Kita bagikan dua bulan sekaligus,” ungkap Marjohan.

Marjohan berharap Kepada masyarakat penerima untuk dapat memamfaatkan atau menggunakan dana BLT dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan untuk kebutuhan yang penting, dana BLT ini ada empat sumber yaitu dana pusat, dari provinsi, pemerintah kabupaten dan dana desa/nagari, penerimanya berbeda dan tidak tumpang tindih,” ucapnya.

Marjohan juga berharap masyarakat bisa memahami pembagian dana BLT sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan berharap tidak timbul gejolak di tengah-tengah masyarakat. (eym)

The post Nagari Salimpauang Bagikan BLT Covid-19 Dua Bulan Sekaligus appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dilansir Kamis (23/7).

Mendes PDTT mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Mendes PDTT.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Lebih lanjut, Mendes PDTT sampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun.

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Diakui Mendes PDTT masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjut Mendes PDTT, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya. (*)

The post Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp10,83 Triliun appeared first on Prokabar.