Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemimpin Tinggi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang digagas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Aula Kantor Gubernur, kemarin (10/8).

Permasalahan yang umum terjadi di sebagian provinsi adalah mendapat kualitas ASN yang mumpuni. Tak dipungkiri, perekonomian ditenggarai turut mempengaruhi kualitas. ASN yang memiliki kompetensi tinggi umumnya lebih berminat berdinas di daerah yang mempunyai tunjangan tinggi.

“Telah jadi kodrat alam, manusia mencari kehidupan lebih baik. Begitupun ASN. Contohnya, tamatan IPDN cenderung memilih penempatan di Pulau Jawa, sebab tunjangannya lebih besar,” ucap Irwan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN membuat perubahan paradigma yang besar dalam pengangkatan ASN. Tak ada lagi nepotisme, sebab ukurannya jelas yaitu kompetensi dan qualified yang baik.

“Sumbar sendiri telah punya peraturan gubernur tentang pemetaan potensi. Untuk memilih pejabat, Kita adakan seleksi terbuka sebagai ruang menatap SDM yang berkualitas. Seleksi menjadi penting, lantaran pemimpin berkualitas tentu membawa keberhasilan,” sebutnya.

Terkait pilkada yang sudah didepan mata, gubernur mengimbau ASN tak perlu kasak kusuk melobi calon kepala daerah. Begitu jua kepala daerah , terutama incumbent yang akan bertarung.

“ASN berkualitas tak akan melobi sana sini. Mereka pasti percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi tak perlu cari dukungan. Buat calon kepala daerah, jika Ingin dapat dukungan, bekerjalah dengan benar,” pesannya.

Di akhir sambutan Irwan mengingatkan, kerja adalah amanah dan tanggung jawab. Karenanya, bekerjalah secara profesional dan ikuti semua aturan serta norma-norma yang tak tersurat dalam aturan.

Sebelumnya, Ketua KASN  Agus Pramusinto mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti.

“Pilkada merupakan masa kritis. Hindari seret menyeret, ASN jangan terlibat politik balas budi. Undang-undang ASN tak memperbolehkan terjadinya pergeseran sekehendak pemimpin. Semua sekarang diatur,” kata Agustinus. (rel)

The post Dalam Masa Pandemi, Semua Lini di Sumbar Mesti Produktif appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Roza Linda, dilansir dari MC Agam, Jumat (12/6).

Pihaknya telah melakukan monitoring dalam rangka verifikasi sarana prasarana pelayanan publik di jajaran OPD.

Sebagai bahan persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB RI. Turut juga mendampingi jajaran Inspektorat selaku anggota tim penilai.

Ia menyebutkan, penilaian meliputi 8 arena perubahan sesuai Permen PAN-RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi dan Permen PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaaan Reformasi Birokrasi.

Antara lain, organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset dan kultur aparatur.

“Ada sebanyak 28 OPD yang menjadi sampel penilaian mandiri kita seperti yang diatur dalam Permen PAN-RB,” ujar Roza.

Ke-28 OPD tersebut diantaranya, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), Inspektorat, Bappeda, Dinkes, Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdukcapil, Dinas Pol PP dan Damkar.

Serta, RSUD Lubuk Basung, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Keuangan Daerah, BKPSDM, Dinas PU dan Tata Ruang, DPMPTSP dan beberapa OPD lainnya.

Roza menyebutkan, sasaran dari reformasi birokrasi ini adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, pemerintah yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang baik dan berkualitas.

Selaku Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi, ia meminta setiap OPD untuk menyiapkan data-data lembar kerja evaluasi sebagai bukti pendukung penilaian nanti. Pasalnya, batas terakhir masa pengiriman bahan ke Kemenpan RB, 30 Juni 2020.

“Kita berharap tahun ini ada peningkatan nilai. Walaupun saat ini sedang pandemi Covid-19, jangan menjadi halangan bagi kita dalam meningkatkan kinerja selaku ASN,” pintanya. (*)

The post Ini Dia OPD Agam yang Jadi Sampel Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi appeared first on Prokabar.

Siapa penggantinya? Donny Moenek! Ini salah satu kandidat yang tak bisa dipandang sebelah mata. Lama mengabdi di Kemendagri, kini rang Batusangka itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral DPD RI.

Sosok Donny Moenek, bukan kebetulan muncul di Pilkada Sumbar. Maklum, birokrat berkumis lebat itu pernah menjadi Plt Gubernur Sumbar jelang Pilkada 2015 lalu.

Selama menjadi pelaksana tugas Gubernur, Donny Moenek memberi rasa aman, nyaman dan kepastian komunikasi birokrasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pusat.

“Pak Donny, sudah khatam dengan birokrasi. Pamong senior. Sumbar butuh tokoh yang mengerti dunia birokrasi. Sehingga tidak ada komunikasi buntu antara daerah dan Provinsi. Ini soal kompetensi,” kata sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar.

Meminta namanya tidak ditulis, mengingat ASN dilarang berpolitik praktis, pejabat eselone III itu mengaku, banyak birokrat Kota dan Kabupaten di Sumbar menghubunginya perihal pemilihan gubernur.

“Puncaknya, saat pak Donny mendaftar ke Gerindra beberapa waktu lalu dan menyampaikan visi misinya. Ini dianggap kejutan bagi Sumbar. Selevel pak Donny, yanh saat ini sudah Sekjend di DPD mau maju jadi Gubernur,” kata dia.

Prokabar merangkum sejumlah suksesi Sumbar, di era Plt Gunernur Donny Moenek. Paling mengena itu, Donny kerap mengevaluasi langsung segala bentuk APBD di Kota dan Kabupaten, agar lebih pro rakyat.

“Sumbar apa yang tidak. Potensi SDM banyak, SDA apalagi. Membangunnya tidak bisa serabutan, kita butuh Gubernur yang paham birokrasi. Yang ada jaringan kuat ke Pusat. Kalau pak Donny itu jelas kuat. Disegani elit parpol pro pemerintah ataupun yang tidak koalisi,” kata sejumlah perantau Sumbar.

Muhammad Afdal, tokoh Agam kepada Prokabar menyebut, saat ini banyak nama balon gubernur beredar. “Namun yang berkompeten di dunia birokrasi, salah satunya pak Donny. Ini harus objektif,” kata Afdal.

Sejumlah pensiunan ASN di Payakumbuh juga mengaku demikian. Saat Donny Moenek jadi Plt Gubernur banyak persoalan daerah yang dia tangani langsung. Termasuk di Limapuluh Kota.

Belum lagi, Moenek juga menggalang kekuatan masyarakat adat dan pemerintah nagari, selama menjadi Plt Gubernur. “Beliau pemimpin yang mengayomi,” kata sejumlah walinagari di Padang Pariaman. (nrs)

The post Kata Birokrat, Di era Donny Moenek, Jalur Birokrasi Sumbar Lancar appeared first on Prokabar.

Aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Kominfo RI ini merupakan salah satu aplikasi sistem administrasi perkantoran yang memanfaatkan dunia maya atau berbasis elektronik yang berisi naskah surat masuk, keluar, dan disposisi.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mentawai Heri Robertus menyebutkan, bahwa tujuan penerapan aplikasi SIMAYA ini adalah untuk percepatan progress kerja.

“Selama ini disposisi surat oleh Pimpinan atau Kepala daerah maupun kepala OPD dilakukan secara manual, sehingga tidak efektif dan efisien saat tidak berada di tempat,” tutur Heri dilansir dari MC Mentawai, Kamis (23/1).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dengan adanya aplikasi SIMAYA, disposisi surat dapat dilakukan secara elektronik dimanapun dan kapanpun oleh Kepala daerah dan OPD asalkan terhubung dengan jaringan internet.

Penerapan aplikasi SIMAYA hingga saat ini baru pada beberapa OPD, diantaranya Dinas Kominfo, Bappeda, DPMPTSP, dan Sekretariat Daerah.

Tim dari bidang informatika Kominfo Mentawai gencar mensosialisasikan aplikasi SIMAYA secara intensif ke beberapa OPD sekaligus prakteknya.

Karena targetnya Februari mendatang sistem surat-menyurat di seluruh OPD sudah menggunakan aplikasi ini, sehingga Kepala daerah dan OPD bisa mendisposisi surat secara cepat.

Heri menerangkan bahwa sejarahnya aplikasi SIMAYA ini pertama kali diterapkan tahun 2016 di KP2T dan sekretariat daerah bagian pembangunan namun pengelolaan suratnya masih berdiri sendiri per organisasi.

“Saat ini kita ingin mengupayakan aktivitas surat menyurat melalui SIMAYa dilakukan secara global dan bersamaan,” katanya.

Sementara itu untuk pengembangan pelayanan surat menyurat secara elektronik di luar ibukota kabupaten, kata Heri, setidaknya akan disosialisasikan dan diterapkan hingga tingkat kecamatan yang telah terfasilitasi akses internetnya.

Diketahui dalam penggunaannya, seluruh pejabat eselon memiliki user atau admin masing-masing karena mendapat disposisi dari atasan hingga bawahannya, dan pada masing-masing OPD ada administrator tata usahanya. (*)

The post Bulan Depan, Pemkab Mentawai Mulai Terapkan Aplikasi SIMAYA appeared first on Prokabar.

Hal tersebut terungkap pada Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membahas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Program RB khususnya terkait rencana penyederhanaan Birokrasi, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (13/1).

Ketua Komite I Agustin Teras Narang mengungkapkan saat membuka rapat bahwa berbagai upaya dan kebijakan telah dilaksanakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan ASN yang yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Penyederhanaan birokrasi yang digaungkan pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, meski banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Masih banyak kendala yang ditemui di daerah ketika kami reses, di antaranya adalah penerapan sistem merit dan netralitas ASN. Namun jika penyederhanaan jabatan struktural menjadi dua level (Eselon I dan Eselon II) sedangkan Eselon III dan IV diganti dengan jabatan fungsional, dan dengan itu mampu diwujudkan birokrasi yang dinamis dan efisien, maka akan kami dukung,” ucapnya.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik mengingatkan kepada KASN bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi bukanlah hal yang sederhana, perlu pengawasan yang kuat, mengingat hal yang akan diubah merupakan suatu tatanan yang telah lama menjadi bagian dalam tata kerja birokrasi di Indonesia.

“Banyak regulasi yang harus diubah dan diharmonisasi ulang yang apabila tidak tepat tentunya akan membawa dampak yang kurang baik dan kontra produktif terhadap kinerja pemerintah itu sendiri di kemudian hari, saya mau KASN dapat memberikan rekomendasi yang baik kepada pemerintah,” lanjutnya.

Ketua KASN Agus Pramusinto memaparkan bahwa tugas KASN untuk menjaga netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN langsung kepada Presiden.

“Sedangkan fungsi KASN mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN juga mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, selain itu wewenang KASN adalah mengawasi tahapan dan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, meminta informasi mengenai laporan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai ASN dan pemeriksaan terhadap laporan-laporan tersebut,” paparnya.

Menanggapai hal itu, Senator Papua Otopianus P. Tebai meminta KASN lebih proaktif dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Saya minta KASN harus turun ke daerah-daerah dalam melakukan pengawasan, karena banyak sekali ASN yang kurang berkinerja baik, jangan hanya menunggu laporan dan aduan saja. Karena saat reses di empat kabupaten pedalaman, saya melihat sendiri para guru dan mantri honorer sangat rajin-rajin sedangkan yang memiliki NIP malah kurang berkinerja, harus ada tim dari KASN ke lapangan,” ujarnya.

Lain halnya, Senator Kalimantan Barat Maria Goretti menyoroti masalah netralitas ASN yang didengung-dengungkan akan sangat sulit dicapai karena punya hak pilih, berbeda dengan TNI/Polri yang tidak memiliki hak pilih.

“Saya melihat bahwa ASN harus netral, kata netral ini menjadi sumir, karena mereka berbeda dari TNI/Polri yang tidak memiliki hak pilih, jadi pasti akan memiliki pilihan politik. Apakah ke depan bisa disamakan dengan TNI/Polri karena menurut saya, petahana di manapun akan selalu diuntungkan kecuali hak pilih ASN dihilangkan,” ungkap Senator Kalimantan Barat tersebut.

Dalam catatan dan temuan DPD RI di lapangan, hal-hal tersebut di atas cukup menimbulkan persoalan signifikan. DPD RI yang merupakan representasi daerah juga berkepentingan untuk melaksanakan evaluasi isu-isu strategis terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari UU ASN itu sendiri.

“Dalam kerangka melaksanakan fungsi dan kewenangan DPD RI, maka Komite I DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, ini untuk menyamakan persepsi dan menguatkan konsepsi awal terhadap isu-isu strategis terkait rencana penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini,” pungkas Abdul Kholik. (rel)

The post Terkait Penyederhanaan Struktural ASN, Ini Tanggapan Komite I DPD RI appeared first on Prokabar.

“Birokrasi harus benar-benar menjadi birokrasi yang melayani masyarakat. Bukan minta dilayani,” ujar Erizon saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) optimalisasi pelayanan perizinan terintegrasi di ruang rapat Sekda, Kamis (16/5).

Tujuan Rakor, ucap Erizon, untuk optimalisasi pelayanan perizinan terintegrasi dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan kepala bagian (Kabag) di lingkup Setda Pessel.

“Tidak ada pilihan birokrasi harus mengubah mindset dari dilayani menjadi birokrasi yang melayani,” ujarnya lagi.

Dalam melayani masyarakat, kata Erizon, aparat harus mampu memberikan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat diantaranya bisa dilihat dari ekspresi wajahnya, seperti senyum.

“ASN dan pejabat dalam melayani harus mampu membuat masyarakat tersenyum senang, karena merasa puas dengan pelayanan yang diberikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika masyarakat mendapatkan pelayanan buruk atau tidak memuaskan, mereka dapat mempertanyakan atau komplain kepada yang bersangkutan atau ke atasannya.

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat menjadi fokus Pemkab Pessel, terutama yang berkaitan dengan penerbitan perizinan, administarasi Kependudukan dan pelayanan publik lainnya.

Hal ini sangat penting, karena kualitas pelayanan bagian dari citra pemerintah.

Selain itu, pelayanan perizinan berkaitan dengan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Jika perizinan baik maka semuanya sektor akan menjadi lebih,” tutupnya. (min)

The post Sekda Pessel : ASN dan Pejabat Harus Ubah Paradigma Birokrasi yang Melayani Masyarakat appeared first on Prokabar.