“Harga jual biosolar di SPBU tidak akan mengalami kenaikan alias tetap, yakni Rp5.150 per liter,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, saat ini memang sedang terjadi tren kenaikan harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Kenaikan harga CPO dipengaruhi meningkatnya permintaan dalam negeri terhadap minyak kelapa sawit. Disinyalir, salah satu faktor penyebab peningkatan ini adalah penerapan mandatori B30 yang efektif berlaku Januari 2020 nanti.

Meski begitu, walaupun ada kenaikan dari sisi bahan baku biodiesel (CPO), Menteri ESDM menegaskan, Pemerintah tetap mengupayakan tidak ada kenaikan harga jual biosolar di pasaran. “CPO itu kan naik juga karena B30,” sambung Arifin.

Mengenai selisih harga, menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, akan ditanggung melalui insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sehingga masyarakat tetap akan menikmati biosolar ini dengan harga yang sama.

“Harga biosolar B30 tetap akan dijual mengikuti ketetapan harga untuk BBM jenis Solar yang tidak mengalami kenaikan sejak ditetapkan 1 April 2016 lalu, yakni Rp 5.150 per liter,” tegas Arifin.

Untuk diketahui, formula harga dasar BBM jenis solar masih mengacu kepada formula 95 persen HIP (harga indeks pasar) minyak solar plus Rp802 per liter. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1980 K/10/MEM/2018 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak, HIP Minyak Solar didasarkan kepada seratus persen harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS) jenis Gas Oil 0,25 persen sulfur. (*/hdp)

The post Pemerintah Jamin Harga Biosolar Tidak Naik Saat Mandatori B30 Diterapkan appeared first on Prokabar.

“Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi pada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Implementasi Program Biodiesel 30 (B30), di SPBU Pertamina (SPBU 31.128.02), Jl. MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Presiden, ada tiga alasan mengapa pemerintah harus mempercepat impplementasi program biodiesel. Pertama, pemerintah berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan, energi terbarukan, dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang tak sadar suatu saat pasti akan habis.

“Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih, dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ini adalah energi bersih,” tutur Presiden.

Kedua, ketergantungan kita pada impor BBM, termasuk di dalamnya solar ini cukup tinggi, sementara di sisi lain kita juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan potensi sawit sebesar itu kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita.

“Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan hemat devisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar sekali,” kata Presiden.

Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya penerapan, menurut Presiden Jokowi, B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, selanjutnya menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani pekebun kelapa sawit kita.

“Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” tegas Presiden.

Karena itu, Presiden menyampaikan, setelah program B30 nantinya masuk ke B40, ke B50, dan nanti ke B100. “Akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun, terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita, karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengingatkan 2 (dua) kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100. Apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak. “Jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor, impor BBM, karena itu permintaan terhadap B30 dan menuju ke B100 yang harus terus dikembangkan dan diperbesar,” tuturnya. (*/hdp)

The post Ini Alasan Pemerintah Percepat Implementasi Biodiesel appeared first on Prokabar.

Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Road Test B30 sudah menempuh sekitar 80 persen perjalanan. “Sudah berjalan 80%. Kalau target mobil penumpang 50.000 km, sekarang sudah (menempuh) 42.000 km. Untuk yang mobil niaga, mobil besar, targetnya 40.000 km sekarang sudah 30.000-an km,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9).

Dadan menegaskan, Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dadan menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan.

“Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari ATPM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” imbuhnya.

Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sememtara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” tandas Dadan.

Sebagai informasi, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI.

Pelaksanaan Road Test dilakukan pada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton. Badan Litbang ESDM bersama BPDPKS juga telah menyiapkan uji coba B30 pada alat mesin pertanian, alat berat, dan mesin genset pada kereta api. Uji coba B30 juga akan dilaksanakan pada kereta api dan kapal laut. (*/hdp)

The post Uji Jalan B30 Capai 80%, Begini Hasilnya appeared first on Prokabar.

“Maka Bapak Presiden memutuskan mulai 1 Oktober untuk persiapan biodiesel 30 (B30), 1 Oktober tahun 2019 ini dan nanti akan efektif dijalankan pada bulan Januari tahun 2020,” kata Seskab kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).

Presiden, lanjut Seskab, juga menekankan untuk persiapan selanjutnya pada akhir Desember tahun 2020 maka B50 sudah harus bisa dijalankan.

Menurut Seskab, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa untuk B100, 3 tahun dari tahun 2018 seharusnya bisa dijalankan.

Ditambahkan Seskab, beberapa poin yang ada dari hasil laporan direktur Pertamina kepada Presiden ternyata avtur yang selama ini dipermasalahkan, sejak bulan Mei tahun 2019, 100% sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, dari Pertamina sehingga tidak ada impor. (*/hdp)

The post Persiapan Biodiesel 30 Dilakukan Oktober Ini appeared first on Prokabar.

Dalam kunjungan monitoring implementasi B20 di Terminal BBM Kabil, Batam, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto melihat langkah percepatan yang dilakukan Pertamina.

“Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen dari target periode berjalan, saya optimis bisa 100 persen di akhir 2018 nanti,” kata Djoko dalam keterangan yang di terima Minggu (16/9).

Direktur Logistik, Supply Chain, & Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan selama periode Januari hingga 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME untuk campuran Solar sekitar 1,8 juta KL atau 80 persen dari target periode berjalan, yaitu berkisar 2,265 juta KL.

Menurut Gandhi, Pertamina selalu berupaya maksimal dan berkomitmen penuh menjalankan setiap penugasan yang diberikan Pemerintah. Termasuk menjadi penggerak dalam program mandatori B20.

Ia menambahkan, pencampuran FAME ke bahan bakar jenis diesel ini bukanlah hal yang baru bagi Pertamina. Sebelumnya, Pertamina sudah melaksanakannya untuk bahan bakar jenis diesel PSO.

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk mensukseskan program Pemerintah. Momentum ini bisa menjadi trigger untuk badan usaha yang lain agar lebih cepat dalam menjalankan program B20,” kata Gandhi.

Program mandatori B20 yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk percepatan pemanfaatan green energy sekaligus menghemat devisa, dengan pengurangan potensi impor solar.

Langkah yang dilakukan yakni mendorong pencampuran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) baik untuk Bahan Bakar Diesel baik PSO (Public Service Obligations/Subsidi) maupun Non PSO.

“Saya berharap Pertamina melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh yang nantinya dapat menekan impor Solar dan berimbas pada penghematan devisa,” pungkas Djoko. (*/hdp)

The post Pertamina Sudah Realisasikan 80 Persen Mandatori B20 appeared first on Prokabar.

Peluncuran mandatory B20 ini ditandai dengan pengisian truk dan bus yang telah terparkir dengan bahan bakar yang sudah mengandung B20 dari sebuah truk tangki milik Pertamina.

Dengan peluncuran ini, maka mulai Sabtu (1/9), semua penjualan solar di SPBU-SPBU akan diganti dengan Biodiesel 20 atau B20, yang merupakan campuran bahan bakar nabati (minyak sawit) sebanyak 20 persen dengan bahan bakar minyak (BBM) solar.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 ini maka  dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara, terutama untuk penyelamatan devisa karena akan ada penghematan devisa karena solarnya dicampur minyak CPO.

“Berdasar hitungan Kementerian ESDM jika kebijakan berlaku efektif per 1 September nanti, maka penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah 1,1 miliar dollar AS atau Rp15,8 triliun,” ungkap Darmin. (*/hdp)

The post Mulai 1 September 2018, Penjualan Solar Diganti Biodiesel 20 appeared first on Prokabar.