Koordinator lapangan Ismail mengatakan aksi ini merupakan bentuk kritik kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama pemerintahan periode 2014-2019. “Dalam aksi ini kami yang tergabung dalam aliansi BEM Sumbar menyampaikan rapor merah Jokowi selama memerintah dari tahun 2014-2019. Dalam hal ini ada sembilan nilai Jokowi yang menjadi sorotan bagi kami,” katanya seusai aksi.

Sembilan hal itu terkait Perppu KPK, mengusut tuntas mahasiswa yang menjadi korban saat aksi pada pertengahan September lalu, penyelesaian masalah Papua dengan membentuk tim pencari fakta, masalah BPJS, BBM, Nawacita, impor, hutang dan listrik. “Kita menilai sembilan pokok itu menjadi lapor merah Jokowi selama memimpin dalam lima tahun. Sehingga kita meminta Presiden Joko Widodo yang juga baru dilantik dalam sehari bisa menuntaskan ini secara cepat dan dalam kepemimpinan lima tahun yang akan datang,” jelasnya.

Menurutnya dalam aksi yang dilakukan hari ini merupakan aksi kreativitas dan aksi pencerdasan yang bertepatan dengan lima tahun pemerintahan Joko Widodo. “Lima tahun perjalanan kepemimpinan Jokowi merupakan perjalanan buruk dan semua nilai yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bernilai merah. Kami mahasiswa menyatakan nilai hukum, infrastruktur, ekonomi, dan semuanya buruk,” jelasnya.

Dalam aksi yang berlangsung kurang lebih satu jam itu dihadiri oleh kurang lebih 50 mahasiswa dari enam universitas, yakni Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, STKIP Adzkia, STIE AKBP, dan Politeknik Negeri Padang. Selama aksi mereka juga meneriakkan yel-yel ‘hidup mahasiwa, hidup rakyat Indonesia, hidup wanita Indonesia’.

Selain itu, aksi itu juga menampilkan pembacaan puisi yang menyindir pemerintahan. Dalam aksinya, Polresta Padang, mengerahkan 500 personil yang juga dilengkapi dengan watercanon yang di parkir di halaman gedung DPRD Sumbar. Selama aksi, lalu lintas di simpang tugu DPRD sempat mengalami macet dari arah S.Parman dan Khatib Sulaiman.(*/mbb)

The post Aliansi BEM Sumbar Beri Rapor Merah Pemerintahan Jokowi-JK appeared first on Prokabar.

“BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden,” kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana, di Jakarta, Jumat.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta

Ia pun mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusifitas dan keamanan negara.

“Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan menghianati proses demokrasi yang sudah dilalui beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara sendiri akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.

“Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui Judicial Review di MK,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Hengky mengungkapkan BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi dihimbau untuk hadir membahas perihal Perppu dan JR terhadap UU KPK saat konsolidasi nasional.

“Pada tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, legislative review (LR) dan jalur JR. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi,” ucap Hengky.(*/mbb)

The post Jelang Pelantikan Presiden, BEM Nusantara Imbau Jaga Kondusifitas dan Keamanan Negara appeared first on Prokabar.