Saat diamankan, petugas mengamankan 6 Galon BBM Jenis Partalite yang berada didalam mobil milik terduga pelaku.

Kasat Reskrim Polres Tanah Datar Iptu Ary Andre Jr membenarkan adanya penangkapan terhadap salah seorang diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas.

Terduga pelaku beserta barang bukti sudah diamankan ke Polres Tanah Datar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap terduga pelaku sangkakan dengan Pasal 55 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 Angka 9 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (eym)

The post Polres Tanah Datar Amankan Pelaku Penimbunan BBM appeared first on Prokabar.

“Riau saja yang rakyatnya kaya tak ada kenaikkan pajak, Sumbar malah memberi contoh buruk,” kata Pembina Asosiasi Pertashop Sumbar Bersatu Muhammad Bayu Vesky dan Two Effly, Jumat pagi (23/06/2023) di Santika Hotel Padang.

Didampingi Ketua Asosiasi Pertashop Sumbar Bersatu Rahmadanur, Bayu Vesky dan Two Effly menyebut, peningkatan PBBKB tidak sederhana itu. “Akan berdampak pada dunia usaha,” katanya.

Contoh sektor pertambamgam batu bara, perhotelan, perkebunan dan pabrik produksi lainnya.

Peningkatan PBBKB diyakini akan berdampak pada peningkatan harga jual. “Peningkatan harga jual pastilah dibebankan kepada konsumen. Rakyat akan bertambah sulit, ini aneh,” kata Two Effly.

Data Asosiasi Pertashop Sumbar Bersatu, jumlah Pertashop di Sumbar ini 400 titik lebih, kalau kebijakan ini dilakukan Pemprov, disparitas subsidi dan non subsidi akan makin tinggi.

“Pertashop yang baru bernafas, akan gulung tikar. Padahal, tidak sedikit yang menumpangkan hidup di usaha ini,” sambung Bayu Vesky.

Apa pasal, satu pertashop rata-rata memiliki 2 operator, bahkan ada 3 jika dua modular. “Pemprov Sumbar mestinya tidak ujug-ujug. Harusnya konsentrasi menekan kemiskinan ekstrim dan menekan inflasi,” ujar Two Effly dan Bayu Vesky.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar Hidayat menilai, peningkatan PBBKB untuk BBM non subsidi akan memdorong masyarakat kembali ke produk bersubsidi.

“Tidak tertutup kemumgkinan sumbar kembali akan mengalami jebol kuota subsidi dan ini bisa memicu pada kelangkaan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Hidayat, politisi Partai Gerindra yang dikenal pembela rakyat kecil.

SUDAH JATUH DITIMPA TANGGA

Nasib Pertashop di nagari-nagari di Sumbar, bak jatuh ditimpa tangga. Pertashop saat ini berada dalam titik sulit. Penjualan rata rata harian belum berada pada titik aman operasional apalagi titik operasional investasi.

Kebijakan menaikan PBBKB ini dicemaskan akan mendorong peningkatan harga. Artinya, jarak harga antara Pertamax dengan Pertalite kembali melebar.

Jika itu terjadi maka konsumen yang saat ini sudah Migrasi ke BBM beroktan 92, kembali pulang mengkonsumsi BBM beroktan 90. (*)

The post Kurang Uang, Rakyat Diperas, Pajak BBM Dinaikkan appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, S.I.K., didampingi Waka Polres Kompol Alwi Haskar, Kabag Ops Kompol Lazuardi, Kasat Reskrim IPTU Dwi Angga Prasetyo, saat jumpa pers di Mapolres setempat Senin (5/9/22).

Menurut Nurhadiansyah, Satreskrim Polres Dharmasraya telah mengamankan dua orang pelaku kejahatan penyalahgunaan BBM subsidi pemerintah.

Diantaranya, Inisial FR, 52 Tahun, warga Jorong Kampung Baru, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, dan inisial ZF, 46 Tahun, warga Jorong Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai.

Dari tangan tersangka pihak penyidik dapat mengamankan barang bukti (BB) berupa
16 buah galon ukuran 35 liter beisikan BBM jenis solar, dan 14 buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.

Selain itu, juga mengamankan 2 buah ember plastik ukuran menengah, dengan warna hitam, 1 buah corong minyak ukuran sedang , 1 buah alat pompa manual, 1 buah gayung ukuran kecil, 1 unit mobil merk/type Mitsubishi/L300 PU FB-R (4×2) M/T dengan nomor polisi (Nopol) BH 9496 AP., 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Susilawati.

Untuk saat ini, kedua tersangka sudah diamankan dibalik jeruji besi Mapolres Dharmasraya. Kedua tersangka, dapat dijerat dengan pasal 55 undang undang no. 22 /2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 undang undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara, dan denda paling tinggi Rp60 milyar. (fatafza)

The post Satreskrim Polres Dharmasraya Tangkap Dua Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi appeared first on Prokabar.

Penyesuaian  harga BBM itu berlaku satu jam sejak diumumkannya keputusan tersebut, yakni Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dalam konferensi pers yang ditayangkan You Tube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga : Perdana Salurkan BLT BBM, Presiden Jokowi: Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

“Itu berlaku satu jam sejak dimumankannya penyesuaiannya harga ini. Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menurut Arifin, tiga jenis BBM subsidi yang harganya disesuaikan meliputi pertalite, solar, dan pertamax.

Rinciannya, pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Sedangkan untuk solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi 6.800 per liter.

Kemudian, pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. (*/pk)

The post Resmi, Siang Ini Pemerintah Naikan Kembali Harga BBM appeared first on Prokabar.

“Dari data real time yang ditunjukkan, pasokan BBM dan LPG aman,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam siaran pers Kementerian ESDM, Rabu (12/05).

Ketahanan stok nasional untuk Premium mencapai 27,9 hari, Pertamax 24,7 hari, dan Solar 21,3 hari. Sedangkan Pertalite adalah merupakan pencampuran antara Pertamax dan Premium. Ketahanan LPG mencapai 15 hari dan minyak tanah atau kerosene 80,6 hari. Sedangkan stok Avtur cukup untuk 76,3 hari.

Secara umum, kondisi stok dan penyaluran BBM selama Ramadan dan libur Lebaran naik 9,2 hari dari rata-rata normal. Penyaluran LPG naik 2,5 hari dari kondisi normal dan penyaluran Avtur naik 1,4 hari dari rata-rata stok normal.

Untuk menjamin kecukupan energi bagi masyarakat, Pemerintah melalui PT Pertamina melakukan upaya-upaya, antara lain meningkatkan stok dan volume penyaluran BBM dan LPG sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di mana gasoline naik 8 persen, diesel naik 2 persen, LPG naik 5,4 persen, dan avtur turun 3,8 persen dibanding rerata normal.

Upaya lainnya adalah memastikan produk BBM dan LPG dalam kondisi aman baik di Terminal BBM maupun Terminal LPG, serta di SPBU dan SPBBE. Total SPBU yang disiagakan berjumlah 7.469 terdiri dari 3.608 unit di Pulau Jawa dan 3.861 di luar Jawa. Sedangkan jumlah SPBBE yang disiagakan sebanyak 667, di mana agen PSO mencapai 4.152 dan non PSO 820. Untuk layanan avtur, tersedia 68 DPPU. Pertamina juga menjaga ketersediaan pelumas di SPBI dan sarfas distribusi seperti 114 TBBM dan 23 TLPG.

Dalam melayani kebutuhan masyarakat, Pertamina menyediakan layanan tambahan BBM dan LPG seperti 148 unit mobil tangki stand by, 23 unit pertashop, 193 motorist, 2 titik mobile dispenser, dan 48.207 titik agen LPG dan outlet LPG siaga. Juga, cashless payment di semua titik layanan SPBU. (rel)

The post Pemerintah Pastikan Pasokan BBM dan LPG Periode Libur Lebaran Aman appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini sedang menurun sehingga perlu dikalkulasi dampaknya terhadap perekonomian.

“Kita tahu harga minyak dunia sekarang ini turun hingga ke level kurang lebih 30 USD per barel. Karena itu saya minta dikalkulasi,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Penyesuaian Harga Gas untuk Industri dan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, Rabu (18/3).

Kepala Negara minta dihitung dampak dari penurunan ini pada perekonomian, terutama BBM, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi.

“Dan juga dihitung berapa lama kira-kira penurunan ini akan terjadi, kemudian perkiraan harga ke depan,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta untuk merespons kebijakan dengan tepat.

“Harus merespons kebijakan dengan kebijakan yang tepat dan kita juga harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang ini, dari penurunan minyak ini untuk perekonomian negara kita,” pungkas Presiden akhiri pengantar. (*)

The post Pemerintah Kalkulasi Dampak Penurunan Harga BBM terhadap Perekonomian appeared first on Prokabar.

Didiga kuat, BBM yang dipaket ke dalam 273 jerigen sebanyak 9.320 liter ini bakal diperdagangkan secara ilegal di Pasaman.

“Awalnya tim mandapat info tentang adanya dugaan peredaran BBM ilegal bakal masuk ke Pasaman. Kamipun langsung bergerak dan melakukan pengintaian. Ternyata benar, kami berhasil memgamankan ribuan liter BBM ini,” kata Kapolres Pasaman, AKBP Hendri Yahya didampingi Kasatresrim, AKP Lazuardi, Senin (17/2).

Selain BBM, delapan pelaku juga ikut diamankan. Mereka berinisial AM (53), JM (26), JJ (42), RP (30), ML (27), RJ (19), HN (35), dan GG (17) warga Kabupaten Sijunjung.

“Semua BBM Ilegal itu dibawa dengan menggunakan empat unit Mobil Grand Max. Adapun keempat unit Mobil Grand Max itu masing-masing dengan nomor polisi BA 1597 KA, BA 1303 SD, B 2982 SOM, BM 1470 QO,” lanjut AKP Lazuardi.

Dijelaskan AKP Lazuardi, seluruh BBM Ilegal itu, merupakan hasil olahan tradisional masyarakat Palembang di sisa-sisa lubang pertambangan migas. Usai diolah, kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di daerah Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Sebelum kemudian dijual secara eceran di seluruh daerah Sumatera Barat dengan menggunakan jerigen berukuran 35 liter.

Bisnis gelap (ilegal) ini dari pengakuan pelaku sudah lama dilakoninya dengan meraup untung yang besar.

“Katanya jenis premium dengan harga murah. Namun secara kualitas belum layak pakai untuk ranmor. Ini sangat beresiko terhadap kesehatan mesin kendaraan,” tukas Lazuardi. (Ola)

The post Awas, Ada Ribuan Liter BBM Premium Hasil Olahan Tradisional Beredar di Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Padang Aro, Prokabar – Polres Solok Selatan, Sumatera Barat mengamankan 100 jeriken Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang akan dikirim ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada Senin pukul 03.30 Wib di Sampu.

Kapolres Solok Selatan AKBP Imam Yulisdianto didampingi Kasat Reskrim Iptu M Arvidi, mengatakan penangkapan BBMjenis premium itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan pihak kepolisian menetapkan sopir sekaligus pemilik Gusperizal warga Buluah Kasok, Kecamatan Sangir Jujuan sebagai tersangka.

“Kami masih mendalami darimana pelaku mendapatkan premium ini, dan ke mana akan dijual di Kerinci,” ujarnya, Senin (10/2).

BBM jenis Premium ini dikumpulkan oleh pelaku di dalam bak khusus yang sulit terdeteksi.

Dia mengatakan, tersangka penyalahgunaan premium ini akan dijerat dengan pasal 53 huruf B Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan ancaman empat tahun penjara.

Untuk saat ini katanya, pelaku tidak ditahan karena ancaman di bawah lima tahun.

Sedangkan barang bukti berupa 100 jeriken premium beserta mobil pengangkut Mitsubishi Fuso BA 9410 OA sudah diamankan di Mapolres Solok Selatan.

Dia menjelaskan, saat ini premium di berbagai daerah sering terjadi kelangkaan sehingga penyelewengan ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap ketertiban daerah.

“Jangan sampai penyelewengan premium ini mengganggu ketertiban di Solok Selatan sebab BBMjenis premium sering langka,” ujarnya.

Dia mengimbau masyarakat kalau menemukan tindak kejahatan agar langsung melaporkan ke polisi, dan jangan ditunda-tunda supaya cepat ditangani.

“Kami terus berupaya mempersempit ruang gerak tindak kejahatan, untuk itu dibutuhkan peran masyarakat,” ujarnya. (*/mbb)

The post Akan Dikirim ke Kerinci, Polres Solsel Amankan 100 Jeriken Premium appeared first on Prokabar.

Keduanya, ES (40) dan FZ (24). Mereka kedapatan membawa BBM bersubsidi sebanyak 27 jerigen berkapasitas 50 liter per jerigen, tanpa surat-surat atau dokumen izin peruntukan.

“Saat ini, kedua pelaku beserta barang bukti sudah kami amankan di Mapolres dan diperiksa lebih lanjut,” kata Kasatreskrim Polres Pasaman, AKP Lazuardi.

Diakui AKP Lazuardi, penangkapan ini terjadi di Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti. Saat itu, tim sedang melakukan patroli.
Dari hasil penangkapan Satreskrim Polres Pasaman mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil pengangkut BBM dengan jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hijau dengan nomor polisi BA 1740 DU, dan Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi BA 8227 DC.

“Mobil Colt T membawa solar sebanyak 12 jerigen dan tujuh jerigen bahan bakar jenis pertalite dan L 300 membawa delapan jerigen bahan bakar minyak jenis solar. Jumlah keseluruhannya BBM bersubsidi yang diangkut dua mobil itu 27 jeriken,” terang AKP Lazuardi.

Berdasarkan pengakuan pelaku, BBM yang diangkut akan dibawa ke daerah Dua Koto, Kecamatan Dua Koto. “Kegunaan BBM ini oleh para pelaku, masih kami tindak lanjuti,” tukas AKP Lazuardi. (Ola)

The post Bawa BBM Bersubsidi Dalam Jumlah Banyak, Dua Warga Pasaman Ditangkap Polisi appeared first on Prokabar.

Akibatnya, BBM jenis pertalite tersebut mengalir ke parit saluran air pemukiman warga yang rumahnya berada dekat dengan lokasi SPBU.

“Saya dan anggota telah turun langsung ke lapangan terkait kebocoran tangki pendap milik SPBU tersebut. Kemarin sudah kita lihat ke lokasi, BBM jenis pertalite memang menggenangi parit saluran air pemukiman warga,” terang Kapolsek Lubuk Sikaping, AKP Fion Joni Hayes, Jumat (24/1).

Diakui AKP Fion, menurut keterangan pihak SPBU, kebocoran tangki pendap jenis pertalite baru diketahui pada Rabu (22/1) sekitar pukul 08.00 wib.

“Pada saat itu, Diki Febrianto (21) salah seorang pengurus SPBU melakukan pengecekan stok minyak karena SPBU mengalami kekurangan minyak jenis pertalite sebanyak 900 liter. Setelah diketahui kekurangan, pengurus SPBU melakukan penggalian tangki pendap tersebut. Ternyata memang benar, tangki pendap mengalami kebocoran pada bagian bawahnya,” kata AKP Fion.

Diakui Kapolsek, sekarang dampak dari rembesan tersebut belum ada menimbulkan kerugian atau menimbulkan hal yang fatal bagi warga sekitar. Namun begitu, jika dibiarkan, akan menjadi bahaya bagi warga sekitar.

“Jika ini dibiarkan tanpa ada tindakan dari pihak SPBU, tentu tidak tertutup kemungkinan akan menyebabkan lebakaran dan pencemaran lingkungan akibat dari rembesan minyak pertalite ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Dedi salah seorang pengurus SPBU Pasa Kaciak menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengambilan bahan bakar pertalite yang telah terlanjur mengalir ke parit saluram air perumahan warga.

“Kita belum tau pasti apa penyebabnya, Pihak kita masih menunggu teknisi yang memang diturunkan langsung oleh pihak PT. Pertamina,” tukas Dedi. (Ola)

The post Ratusan Liter BBM Hilang di Tangki Pendap SPBU Pasa Kaciak, Kok Bisa appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menurunkan harga bahan bakar berkulitas jenis bensin dan solar di Sumatera Barat mulai Minggu (5/1) pukul 00.00 WIB.

Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo melalui siaran persnya mengatakan penyesuaian untuk jenis bahan bakar minyak pertamax, pertamaxturbo, pertaminadex dan dexlite.

Harga baru yang berlaku di beberapa daerah berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Sumatera Barat sendiri menetapkan besaran pajak bahan bakar sebesar tujuh setengah persen dari harga bakan bakar dasar per liternya.

Ia mengatakan untuk Sumatera Barat sendiri untuk harga pertamax yang memiliki oktan 92 turun dari Rp10.500 menjadi Rp9.400 per liternya.

Kemudian pertamax turbo yang memiliki oktan 98 turun lebih dari Rp1.000 yakni dari RP11.400 menjadi Rp10.100 per liternya

Setelah itu untuk bahan bakar diesel pertamina dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.950 menjadi Rp 10.450 per liter.

Kemudian dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 10.400 menjadi Rp 9.700 per liter.

Selanjutnya solar non subsidi mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 9.800 menjadi Rp 9.500 per liter.

Ia mengatakan penurunan harga ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019.

Keputusan tersebut mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Menurut dia penurunan harga terjadu akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina,” kata dia.

Ia berharap dengan adanya penurunan harga ini dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan setia produk Pertamina.

“Ini sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas,” kata dia.(*/mbb)

The post Pertamina Turunkan Harga BBM Berkualitas, Ini Rinciannya appeared first on Prokabar.

kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman, menyebutkan Surat Ederan ini merupakan penerapan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Jasman menerangkan, didalam Surat Ederan itu Gubernur menegaskan ada beberapa larangan terhadap kenderaan dalam pengunaan BBM Solar Bersubsidi maupun bensin Ron 88, pertama kendaraan dinas milik instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan TNI/POLRI kecuali kendaraan untuk pelayanan umum seperti ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

Kedua, kendaraan Milik perusahaan (plat kuning) yang mengangkut hasil kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam). Dan ketiga konsumen pengguna untuk keperluan usaha mikro, perikanan, pertanian, trasnportasi air dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Kemudian kendaraan yang dapat menggunakan jenis BBM tertentu (solar bersubsidi) maupun jeni BBM Khusus Penugasan (Bensin Ron 88) adalah kendaraan yang telah lunas pajak kendaraan bermotor dengan mendapat verifikasi oleh Unit Pelayana Teknis SAMSAT Provinsi Sumbar, ungkapnya

Jasman juga menyampaikan, SE itu Gubernur berharap, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Organiasi Perangkat Daerah (OPD) penerbit Surat Rekomendasi Pembelian BBM dan PT. Pertamina serta Hiswana Migas bersama-sama melaksanakan sosialisasi, koordinasi , monitoring bersama pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar menjamin ketersediaan BBM tertentu (solar bersubsidi) maupun jenis BBM Khusus Penugasan (Bensin Ron 88). (*/hdp)

The post Untuk Menjaga Ketersediaan BBM, Gubernur Sumbar Keluarkan Surat Edaran appeared first on Prokabar.

Pada umumnya, kedaraan yang hendak mengisi BBM berjenis pick up, minibus dan bahkan truk. Akibat mengularnya antrian BBM itu, juga membuat arus lalu lintas di ruas jalan Sudirman itu sedikit tersandat.

Andri, salah seorang sopir truk mengaku, jika untuk mendapatkan BBM jenis solar itu sangat lah susah untuk saat ini. Hal ini telah berlansung sejak beberapa waktu terakhir. Ia juga tidak mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan BBM jenis solar tersebut.

” Kalau tak diisi, bagaimana besok bisa jalan diak. Ini saja minyak belum datang, antrian sudah sampai ke dekat kantor BPS (di Jorong Kubu Rajo),” ucapnya.

Ia berharap, pemerintah dapat menanyakan lansung kepada pihak penyuplai sebab tersendatnya pasokan BBM jenis solar. Jika dibiarkan berlarut, akan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat.

” Kalau tiap hari seperti ini, bisa susah kita. Ini saja antri sudah sejak pukul setengah 7. Sudah mau tengah malam, belum beberapa puluh meter mobil bergeser (ke arah SPBU),” tambahnya lagi.

Dari pantaun prokabar.com dilapangan, antrian kendaraan mulai mengular sejak pukul 18.00 WIB. Hingga pukul 23.30, seratusan kendaraan masih mengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar. (eym)

The post Solar Macet, Truk dan Bus “Mengular” di SPBU appeared first on Prokabar.

Untuk tarif listrik, Pemerintah telah menyetujui pemangkasan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Pencabutan subsidi ini dilakukan mulai tahun 2020.

Dengan bulatnya keputusan untuk mencabut subsidi 900 VA, maka PT PLN (Persero) bisa masuk ke kebijakan penyesuaian tarif. Sebab, alokasi subsidi ke PLN dipastikan akan turun sehingga substitusinya adalah penerimaan dari pelanggan yang tidak disubsidi lagi.

Berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan asumsi ICP (Indonesia crude price, harga minyak rata-rata) stabil di angka US$ 60 per barel dan kurs Rp 14.000 per dolar AS, maka tarif listrik untuk pelanggan 900 VA RTM pada 2020 diperkirakan naik Rp 200 per kWh dari Rp 1.352 per kWh menjadi Rp 1.552 per kWh.

Adapun pemakaian rata-rata pelanggan golongan 900 VA RTM tiap bulan sebesar 104,61 kWh. Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, saat ini pelanggan listrik 900 VA membayar Rp 141.432 per bulan. Nah, ketika tarif naik menjadi Rp 1.552 per kWh, maka biaya listrik per bulan menjadi Rp 162.354 atau bertambah Rp 20.992 per bulan.

Sementara itu iuran BPJS Kesehatan juga akan naik berlaku 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut bervariasi. Kenaikan iuran JKN (jaminan kesehatan nasional) direncanakan untuk seluruh segmen peserta BPJS:

Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, di mana 3% ditanggung oleh pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.

Batasannya sebesar Rp12 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemerintah dan 1% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja.

Sedangkan untuk harga Rokok, rata-rata kenaikan pada tahun depan bisa mencapai 23% untuk tarif cukai. Otomatis, kenaikan tarif cukai rokok ini berimbas pada naiknya harga jual rokok yang diperkirakan sebesar 35%.

Analis memperkirakan produsen rokok akan meningkatkan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) jelang akhir tahun ini.

Langkah kenaikan ASP diambil produsen rokok untuk mengantisipasi kenaikan harga jual signifikan terjadi tahun depan seiring dengan penerapan kenaikan cukai sebesar 23% mulai 1 Januari 2020.

Terakhir yang juga akan mengalami kenaikan Harga selembar plastik juga tak ketinggalan. Tarif cukai produk ini diusulkan sebesar Rp 30.000 per kilogram, di mana untuk per lembar tarif cukai akan dikenakan Rp 200.

“Kami ajukan simulasi tarif cukai kantong plastik Rp 30.000 per kilo dan per lembar Rp200,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Akhir Juli lalu.

Nantinya, setelah dikenakan cukai maka harga jual kantong plastik menjadi Rp 450-Rp 500 per lembar.

Sementara itu untuk BBM dan LPG, Pemerintah baru memberikan ‘sinyal’ akan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi pada 2020 mendatang. Sinyal ditangkap dari penurunan anggaran subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas (LPG) tiga kilogram pada APBN 2020. 

Berdasarkan data Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran subsidi BBM hanya Rp20,8 triliun atau turun dari tahun sebelumnya yang masih Rp32,3 triliun.

Untuk anggaran subsidi LPG turun dari Rp58 triliun menjadi Rp54,4 triliun. Meskipun demikian, mereka tidak memangkas anggaran subsidi listrik. Anggaran subsidi listrik justru naik dari Rp52,3 triliun menjadi Rp62,2 triliun. (*/hdp)

The post Tahun Depan, Ini Sejumlah Tarif yang akan Mengalami Kenaikan appeared first on Prokabar.

Demikian keterangan tertulis, dilansir dari website Kementerian ESDM, Senin (2/09). “Paling penting dari kedaulatan energi itu ada dua, yakni ketersediaan energi itu sendiri dan keterjangkauan dari segi harga,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Di jaman yang sangat global sekarang ini hampir tidak ada negara yang mampu melakukan segala kegiatan hidupnya secara mandiri. “Semua negara itu saling ketergantungannya (di sektor energi) besar. Kedaulatan energi itu yang terpenting adalah membuat daya saing bangsa ini menjadi lebih baik,” ucap Jonan.

Dalam menyediakan energi dengan harga terjangkau, pemerintah memberikan subsidi energi secara tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu.

Tercatat sekitar Rp. 1.200 triliun dana di APBN digunakan untuk subsidi energi selama periode 2011 hingga 2014, namun alokasinya dibuat makin tepat sasaran dalam 4 tahun terakhir, agar tersedia alokasi pembiayaan untuk sektor produktif lainnya.

“Subsidi, yang selalu orang ramai bicara ini. Dibandingkan periode sebelumnya, sekarang empat tahun terakhir (2015-2018) subsidi sektor energi dipangkas menjadi hanya Rp 477 triliun. Ini kurang lebih hanya sepertiga dari yang sebelumnya. Agar lebih tepat sasaran,” tutur Jonan.

Jonan mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen agar subsidi energi semakin efisien dan peruntukannya benar-benar tepat sasaran. “Subsidi tahun 2019 ini targetnya Rp 160 triliun, tapi saya kira nggak akan sampai. Paling di angka Rp 120 triliun sampai Rp 130 trilyun. Karena harga komoditas energi banyak yang turun juga. Hingga semester I tahun ini angkanya sebesar Rp. 59,4 triliun,” ucap Jonan.

Oleh sebab itu, ketimbang menghabiskan anggaran untuk subsidi energi yang tidak tepat sasaran, pemerintah lebih memilih memangkas subsidi energi untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan pro rakyat.

Demikian halnya pemanfaatan anggaran Kementerian ESDM yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp. 4,9 triliun juga mayoritas untuk infrastruktur dan program pro rakyat. “Tahun ini, anggaran Kementerian ESDM 48% dikembalikan ke masyarakat, untuk bangun pembangkit tenaga surya, jaringan gas dan lain sebagainya,” ungkap Jonan.

Contoh program pro rakyat yang kontribusinya nyata dan dirasakan secara langsung oleh rakyat yakni program pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil. Dengan menggunakan bahan bakar LPG, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh nelayan untuk melaut jadi semakin murah.

Selain itu belanja produktif lainnya yaitu pembangunan jaringan gas kota, pembagian lampu surya gratis untuk rumah belum berlistrik, penerangan jalan umum, dan pemboran sumur bor air tanah.

“Ini yang dimaksud dengan kedaulatan energi itu, supaya banyak saudara-saudara kita makin mampu beli, makin terjangkau. Kita juga akan paksa dengan segala peraturan supaya sektor ini menjadi lebih kompetitif,” pungkas Jonan. (*/hdp)

The post Hingga Tengah Tahun Subsidi Energi Capai Rp 59 Triliun appeared first on Prokabar.