“Pengalaman Pemilu kemarin, sehingga itu kita (Bawaslu,red) jadikan soal integritas sebagai kerawanan yang memicu sengketa, putusan dewan kehormatan cukup banyak soal integritas penyelenggara pemilu di semua tingkatan,”ujar Ketua Bawaslu Alni pada pembukaan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat, Selasa 30/7-2024 di Hotel ZHM Premiere Padang.

Alni juga mengungkap soal ASN berpihak alias tidak netralitas juga masuk kerawanan Pilkada 2024.

“ASN jelas asasnya netralitas dalam setiap Pemilu dan Pilkada. Bawaslu dan masyarakat tidak boleh lengah terkait ASN tidak netral ini, laporkan dan saya pastikan diproses,”ujar Alni.

Bawaslu Sumbar Selasa ini merilis resmi pemetaan kerawanan Pilkada Serentak di Sumatra Barat dikoordinir oleh Komisioner yang mengkordinir Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Muhamad Khadafi.

Forum rilis Bawaslu ini juga menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Sumbar dan Polda Sumbar.

Muhamad Khadafi mengatakan rilis ini penting untuk melahirkan kerangka pikir strategis Bawaslu bersama masyarakat mengantisipasinya.

“Sehingga kerawanan ini tidak meletup karena sudah kita petakan hari ini, diawal dilaksanakan rilis ini sebagai upaya preventif menangkal kerawanan Pilkada 2024 “ujar Muhamad Khadafi.

Acara juga dihadiri berbagai stakeholder diantaranya TNI AD, TNI AL, Kepolisian, Satpol PP, KPU Sumbar KPI dan KI serta berbagai organisasi.

Sejak registrasi pukul 08.30 Wih, sampai penyampaian beberapa ulasan, semua peserta tampak sangat serius mendengarkan, dan suasana tampak tenang, diharapkan ketenangan itu akan berimbas pada ketenangan piliada mendatang. (***)

The post Integritas Penyelenggara dan Netralitas ASN Masuk Kerawanan Pilkada 2024 appeared first on Prokabar.

Ketua Bawaslu Alni memilih di TPS 004 nagari Lawang Mandahiliang kecamatan Salimpaung, sementara Fabian Bartez, Komisioner Bawaslu mencoblos di kawasan rawan erupsi marapi, TPS 03 Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Sungai Tarab.

Pada kesempatan itu, Bartez sebelum melakukan pencoblosan terlebih dahulu memastikan untuk membuka surat suara didepan petugas TPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan surat suara bersih dan tidak terjadi pelanggaran dalam bentuk lainnya.

Saat ditemui pasca pemilihan Bartez menyampaikan jika sampai saat ini penyelenggaraan pemilihan umun sudah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Meski demikian, masih terdapa sedikit kelemahan khususnya di kabupaten Tanah Datar.

” disini ada PSI yang telah dianulir sebagai perserta pemilu. Meski telah ditempel oleh petugas KPPS di papan informasi, sebaiknya disebutkan juga melalui pengeras suara. jika dipilih maka suara pemilih pastinya dinyatakan tidak akan sah,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni mengingatkan pengawas pemilu untuk menjaga seluruh tahapan hingga penghitungan surat suara nantinya.

” tentu saja tugas kita mengawal seluruh proses hingga akhir, selesai penghitungan hingga penyiapan formulir. Terdapat hak masyarakat, saksi peserta pemilu, dan pengawas pemilu untuk mendapatkan informasi berkaitan hasil penghitungan suara,” katanya.

Bawaslu meyakini seluruh prosedur tahapan telah mendekati proses yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, terkhusus ditempat ia melakukan pencoblosan.

” kami melihat masyarakat yang datang kesini sangat antusias dan dilayani maksimal,” katanya.

Alni berharap, hasil dari proses yang tengah berjalan dapat memuaskan seluruh pihak nantinya. (eym)

The post Komisioner Bawaslu Sumbar Gunakan Hak Pilih Di TPS Rawan Erupsi Marapi appeared first on Prokabar.

Untuk mendorong transparansi ini, Komisi Informasi Sumbar melakukan koordinasi dengan Bawaslu Sumbar, pada akhir pekan lalu.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska menekankan pentingnya Bawaslu memberikan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan proses pemilu.

“Informasi publik tidak hanya kewajiban bagi Bawaslu, tetapi bagaimana memastikan informasi yang diberikan itu mudah dipahami oleh masyarakat, Bawaslu Sumbar yang sudah meraih predikat informatif tentu memiliki tantangan tersendiri dalam diseminasi informasi ini,” ungkap Nofal Wiska.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni memastikan akan menjalankan UU No. 14 Tahub 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu 1 tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik.

“Bawaslu Sumbar mengedepankan prinsip transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggunh jawab. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Bawaslu Sumbar dan kabupaten kota untuk melaksanakan UU, hasilnya Bawaslu se Sumbar meraih hasil memuaskan dalam Monev KI Sumbar pada tahun lalu,” kata Alni.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari dan Pimpinan Bawaslu Muhammad Khafafi, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin, beserta jajaran kepala bagian.

“Tahun ini adalah tahun pemilu, ujian implementasi KIP bagi Bawaslu sedang berlangsung, KI Sumbar akan terus mendorong Bawaslu untuk menerapkan prinsip KIP ini, apalagi isu pemilu mendapatkan perhatian serius Komisi Informasi dengan adanya Peraturan KI khusus tentang Standar Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan,” terang Tanti Endang Lestari.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang strategi KI Sumbar dan Bawaslu Sumbar untuk meningkatkan pelayanan informasi bagi kabupaten dan kota, termasuk mematangkan rencana pelaksanaan Monev KI 2023 untuk kategori Bawaslu se Sumbar.

Selain itu, juga dibahas terkait rencana Perjanjian Kerja Sama antara KI Sumbar dan Bawaslu Sumbar.

“Insya Allah kita akan segera lakukan perjanjian kerja sama antara Bawaslu dan KI Sumbar, semoga Pemilu bisa berjalan aman, lancar dan tentu saja penyelenggara menerapkan transparansi dalam melaksanakan tugasnya,” pungkas Pimpinan Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi. (*)

The post Dorong Proses Pemilu yang Transparan, KI Sumbar Koordinasi dengan Bawaslu Sumbar appeared first on Prokabar.

Pengadu dalam perkara ini yakni H. Fakhrizal, H. Genius Umar, dan Haris Satrio. Pengadu adalah Bakal Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan Provinsi Sumatera Barat serta LO (Liaison officer/penghubung) sebagai Pengadu I, II, dan III.

Para Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yakni Izwaryani, Amnasmen, Yanuk Sri Mulyani, Gebriel Daulai, dan Nova Indra masing-masing sebagai Teradu I sampai V.

Para Pengadu juga melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yakni Vifner, Elly Yanti, Surya Efitrimen, Nurhaida Yetti, dan Alni masing-masing sebagai Teradu VI sampai X.

Selain penyelenggara di tingkat provinsi, para Pengadu juga mengadukan penyelenggara tingkat kabupaten yakni Triati, selaku Ketua Bawaslu Kota Solok sebagai Teradu XI dan Rini Juita selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai Teradu XII.

Pokok aduan adalah bahwa para Teradu diduga telah melakukan Verifikasi Faktual atas Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak sesuai dan peraturan perundangan-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para Teradu dan/atau Terlapor VII dan IX juga menolak untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” tutupnya.(rls/mbb)

The post Dikadukan Langgar Etik, DKPP Bakal Periksa KPU dan Bawaslu Sumbar appeared first on Prokabar.

Vifner di lokasi kegiatan pun dipasangan Luat yaitu ikat kepala khas sikerei untuk sambut tamu kehormatan.

“Rasa jadi gubernur pula ambo (saya), tapi iya juga, Bawaslu Provinsi itukan gubernur pengawasan Pemilu mungkin, hehehee,” ujar Vifner usai disambut seperti itu di dermaga Tuapejat.

Vifner hadir ke Mentawai dalam rangka membangun sinergisitas sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 dengan media tradisionil.

“Pola sosialisasi pengawasan harus dikembangkan, tidak hanya bentuk sosilisasi dalam ruangan tapi sosialisasi pengawasan berkolaborasi dengan media tradisionil, kalau di Mentawai tentu dengan seni dan tradisi Sikerei,” ujar Vifner Senin (16/12) di Tuapejat.

Sasaran menggandeng sosialisasi pengawasan lewat media tradisionil adalah penyampaian yang renyah dan santai tapi masuk ke pikiran masyarakat yang kenyaksikan pertunjukan seni tradisionil tadi.

“Ini bagian inovasi sosialisasi yang Bawaslu lakukan, supaya pesan pengawasan Pilkada 2020 di Sumbar masive dan tentunya sesuai tagline Bawaslu bersama rakyat awasi Pemilu atau Pilkada,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi bersama Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Arif Yumardi hadir ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka penguatan pengelolaan informasi Pemilu dan Pilkada.

“Menghadapi Pilkada 2020, Komisi Informasi Sumbar berharap penyelenggaraan dan pengawasannya sarat dengan berbasiskan informasi publik, sebagai bentuk transparansinya badan publik penyelenggaran Pilkada seperti Bawaslu atau KPU atas pembiayaan pesta demokrasi dari APBD Sumbar atau APBD Kota Kabupaten penyelenggara Pilkada,” ujar Adrian.

Arif Yumardi juga menekankan bahwa keterbukaan informasi di Bawaslu dan KPU dalam rangka menihilkan sengketa informasi publik.

“Karena di Perki 1 tahun 2019 tentang Stadar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, garisannya sejak permohonan informasi hingga penyelesaian sengketa hitungannya day per day. Tidak seperti sengketa informasi publik biasa yang di-deadline 100 hari kerja harus diputus Majelis Komisioner KI Sumbar,” ujar Arif.

Sedangkan Ketua Bawaslu Mentawai Perius menegaskan pencerahan pengawasan Pilkada terhadap praktisi media tradisionil di Mentawai sangat tepat.

“Target kami nol pelanggaran dan sengketa Pilkada 2020 di Mentawai,”ujar Perius.

Sedangkan untuk keterbukaan informasi publik pengelolaan informasi Pengawasan Pilkada, Perius memastikan Bawaslu Mentawai siap.

“Untuk informasi publik baik pengelolaan maupun pelayanan Bawaslu Mentawai siap sesuia aturan yang berlaku seperti UU 14 tahu 2008, Perbawaslu 10/2019 dan Perki 1 tahun 2019,”ujarnya.

Vifner pada paparan materinya menegaskan bersinergi dengan pelaku seni tradisionil untuk pesan-pesan pengawasan Pilkada dilakukan di semua Bawaslu se Sumbar.

“Semua Bawaslu di seluruh tingkatan kita harapkan bersinergi dan berkolaborasi dengan media tradisi sesuai kearifan lokal daerah masing-masing. Ini dilakukan untuk memperkencang sosialisasi pengawasan karena Bawaslu kukuh menerapkan pengawasan partisipatif yang terbukti sukses di Pemilu 17 April 2019 lalu,” ujar Vifner. (*/mbb)

The post Bersinergi Pengawasan Pemilu, Bawaslu dan KI Kunjungi Mentawai appeared first on Prokabar.

Kunjungan senator asal pemilihan Sumatera Barat ini untuk melihat dan mengechek sejauh mana kesiapan KPU dalam menghadapi Pilkada serentak tahun mendatang.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Sumbar ini juga menanyakan tahapan tahapan yang sudah dan akan dilalui, bagaimana respon masyarakat serta apakah telah ada calon perseorangan yang mendaftar.

“Saya melihat KPU Sumbar tampaknya sudah siap menghadapi Pilkada serentak, apalagi ada team pasangan perseorangan yang intens bertanya pada KPU, itu menandakan responsif masyarakat mulai tampak,” ujar Leonardy.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga memberi sedikit masukan pada KPU Sumbar, di antaranya untuk tetap mempertahankan netralitas serta konsisten dalam melakukan sosialisasi.

“Kita berharap KPU Sumbar tetap menjaga netralitas dan melakukan sosialisa scara intens, sehingga kesuksesan pilkada dapat kita raih,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengapresiasi kunjungan DPD RI tersebut.

“Kami sangat berterimakasih atas kunjungan Pak Leonardy Harmainy, karena kami merasa mendapat suport untuk penyelenggaraan Pilkada serentak,” ungkap Amnasmen. (*/hdp)

The post Ketua BK DPD RI Sambangi KPU Sumbar, Ini yang jadi Pembahasan appeared first on Prokabar.