Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat integritas dan netralitas ini diadakan di Hotel Saga Murni, Rabu (13/11/2024) dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Bawaslu, Pj Bupati, Era Sukma, serta elemen masyarakat sipil.

Rakor ini digelar untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan nagari dapat menjalankan tugas dengan profesional dan bebas dari keberpihakan selama tahapan Pilkada berlangsung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi dalam sambutannya menyampaikan, pentingnya komitmen netralitas bagi para wali nagari, mengingat posisi mereka yang strategis dalam menjaga suasana kondusif di masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh wali nagari dapat berperan sebagai penjaga netralitas, karena peran mereka sangat besar dalam menjaga ketenangan di akar rumput. Kami harap mereka bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, dan tidak terlibat dalam politik praktis,” ujar Ketua Bawaslu.

Afriki memaparkan, mengenai berbagai aturan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para wali nagari terkait Pilkada, termasuk larangan untuk memberikan dukungan atau kampanye kepada calon tertentu. Setiap wali nagari juga diingatkan akan sanksi tegas yang dapat diberikan jika terbukti terlibat dalam politik praktis.

Selain pemaparan teknis, Rakor ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab, di mana sejumlah wali nagari mengajukan pertanyaan mengenai batasan yang diperbolehkan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kami ingin memberikan pemahaman yang jelas kepada para wali nagari agar mereka dapat membedakan peran sebagai pejabat daerah yang netral dan sebagai warga yang berhak memilih,” jelasnya.

Pj Bapati Pesisir Selatan, Era Sukma memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Bawaslu ini. Menurutnya, Rakor seperti ini sangat penting untuk mencegah potensi konflik dan memastikan bahwa Pilkada berjalan secara adil dan damai.

“Para wali nagari harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal netralitas, sehingga tidak ada keraguan atau prasangka yang mengganggu proses demokrasi ini,” ujarnya.

Para wali nagari yang hadir menyambut baik penyelenggaraan Rakor ini. Salah satu wali nagari, Rawang Gunung Lelo, Afrizal mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang posisi dan peran mereka dalam Pilkada.

“Dengan adanya rakor ini, kami jadi lebih paham tentang batasan-batasan yang harus dijaga. Ini penting agar kami tidak salah langkah dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Dengan adanya Rakor ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berharap para wali nagari dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menjadi contoh netralitas bagi masyarakat, demi terciptanya Pilkada yang damai dan berintegritas di Pesisir Selatan. (min)

The post Bawaslu Undang 182 Wali Nagari di Pesisir Selatan Ikuti Rakor Netralitas Pilkada appeared first on Prokabar.

Pengumuman itu dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

Berikut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan Existing yang dinyatakan lolos penilaian evaluasi kinerja.

Pengumuman ini berdasarkan penilaian hasil evaluasi kinerja Nomor: 72/KP.01.00/SB-08/05/2024.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Jalan H Ilyas Yakub Nomor 11 Painan, Nomor telepon 082284116347 selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2024.

Silakan unduh pengumumannya

The post Ini Nama-nama Anggota Panwascam Pesisir Selatan Hasil Seleksi Existing appeared first on Prokabar.

“Tantangan dan hambatan dalam pemilu, tentu banyak dan itu juga merupakan bagian dari tantangan kami,” ujar Nurmaidi anggota Bawaslu Pessel Senin (5/2/2023). Di Triza Hotel.

Lanjut Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat (P2H) Nurmaidi menjelaskan, salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah politik uang yang menjadi perhatian Bawaslu. Untuk mencegah politik uang, Bawaslu mengajak masyarakat untuk berani menolak uang yang disodorkan oleh Caleg-caleg tertentu, yang ingin meraih suara dalam pemilu.

“Dulu taglinenya ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Sekarang jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya, laporkan ke Bawaslu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Netralias ASN. Setiap ASN dilarang ikut kampanye dan memihak kepada salah satu peserta pemilu yang sedang berkompetisi. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN.

“Dalam menindak pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Harus koordinasi dengan stakeholder terkait. Ada aturan yang tidak bisa dilampaui oleh Bawaslu,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, berita hoax yang berbahaya adalah disinformasi karena ada unsur kesengajaan. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 menyatakan tidak boleh menyebarkan berita bohong. Ada juga Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan tidak boleh menyebarkan berita hoax yang menimbulkan kebencian, hasutan, dengan ancaman hukuman 6 tahun.

“Sudah ada rambu-rambunya berita hoax itu, tapi Bawaslu tidak punya alat, maka kita kerjasama dengan kominfo, dengan polisi cyber untuk patroli cyber lalu kita berikan kajian kalau itu memang pelanggaran dan terbukti, lalu Bawaslu meminta kominfo untuk takedown,” ungkapnya.

Kecurangan Pemilu itu tidak terlepas juga dari data orang yang sudah meninggal, karena, data orang meninggal ini sudah masuk ke dalam DPT, dan orang meninggal itu tidak bisa dikeluarkan di DPT sepanjang akta kematian tidak ada maka tidak bisa dikeluarkan dalam DPT.

“Nah sekiranya itu yang digunakan melalui C pemberitahuan kepada keluarga orang meninggal ini maka akan menjadi potensi pelanggaran pemilu, sepanjang data itu digunakan oleh pihak tertentu,” ujarnya lagi.

Untuk mengantisipasi itu, semua data orang yang meninggal itu harus dicatat by name by andres agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.

“Setiap tanggal 9 Februari, Panwascam telah memberikan data itu kepada setiap PTPS agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu soal data orang yang meninggal tadi,” tegasnya. (min)

The post Pengawasan Partisipatif, Ini Tantangan Bawaslu Pessel Atasi Kampaye Pemilu appeared first on Prokabar.

Simulasi pemungutan dan penghitungan suara berlangsung pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, dilanjutkan dengan penghitungan suara mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu, Nurmaidi mengatakan, simulasi ini dilaksanakan sebagai bahan persiapan, bahan evaluasi dan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah yang sering muncul saat pelaksanaan Pemilu nanti terutama di TPS.

“Kami mengadakan kegiatan ini guna sebagai kesiapan untuk menghadapi Pemilu 2024. Apa masalah yang sering terjadi, simulasikan hari ini dan sekaligus membahas setiap permasalahan yang ada terutama di TPS saat pencoblosan nantinya,” ujarnya.

Nurmaidi menambhakan, substansi pengaturan pedoman teknis pemungutan dan perhitungan suara pemilu. Dalam Pemilu nanti jumlah surat suara, harus sama dengan pemilih.

“Kunci utama dalam surat suara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Harus sama dengan jumlah total suara sah dan tidak sah. Ini perlu menjadi perhatian bagi pengawas Pemilu nantinya,” katanya.

Lanjut Nurmaidi mengatakan, yang berada dalam TPS nanti adalah KPPS, Saksi dan PTPS. “Nanti ini lah yang harus diawasi oleh PTPS, orang yang boleh hadir dalam lingkup TPS nanti patut diawasi oleh PTPS, ” ungkapnya. (min)

The post Bawaslu Pessel Simulasi Pungut dan Hitung Suara Pemilu 2024 appeared first on Prokabar.

Hadir dalam Rakor tersebut, Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Manda Putra, Devisi HP2H, Rici Diana, jajaran sekretariat Panwascam Tarusan, Camat Koto XI Tarusan, Lani, Kapolsek Tarusan, IPTU Donny, Koramil, PPK Tarusan, MUI Tarusan, Ketua PC GP Ansor Pessel, Yafris Oktovendra, LSM dan Media.

Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Putra Manda, mengatakan, kegiatan rakor sebagai tahapan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, untuk menciptakan pemilu damai, aman dan tentram. Namun memang perlu adanya edukasi dan sosialisasi agar semua itu bisa terwujud.

“Pada intinya kami Panwascam, dalam melakukan pengawasan adalah tentang objek yang diawasi. Seperti konten berita hoak, ujaran kebencian, mempermasalahkan, serta adu domba. Ada juga kampanye diluar jadwal, dan orang orang yang dilarang kampanye,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada kesempatan Rakor ini fungsi dan tugas sebagai pengawas Pemilu, terutama menjaga dan mengawasi netralisasi ASN, dan perangkat Nagari.

“Ada beberapa peraturan yang diberlakukan pada saat kampanye, perlu kiranya diinformasikan agar ASN, dan perangkat Nagari tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau politik praktis,” ujarnya lagi.

“Selain itu, juga terkait masalah penanganan pelanggaran. Kalaupun ada temuan, atau laporan, nanti yang menanganinya adalah Bawaslu Kabupaten, kami hanya mengumpulkan informasi informasi, agar terpenuhinya syarat formil dan materil,” ungkapnya.

Selajutnya, Manda menyampaikan, dalam pengawasan kampanye, pihaknya juga menyampaikan siapa saja yang boleh kampanye, karena memang saat ini sudah mulai tahapan kampanye dengan pemasangan APK.

“Tentu yang diperbolehkan kampanye adalah tim kampanye yang terdaftar dan di SK kan, kedua pelaksana kampanye, ketiga pengurus partai, dan keempat orang seorang yang bukan ASN, TNI atau Polri,” jelasnya.

“Rakor yang kami lakukan sebagai bentuk edukasi, agar dilapangan nanti tidak terjadinya hal hal yang tidak diharapkan yang bisa merugikan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Devisi HP2H, Rici Diana menyampaikan, selain mengawasi tahapan kampanye pihaknya juga melakukan pengaswan tentang Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), pengawasan Daftar Pemilihan Khusus (DPK).

Selajutnya, pengawasan jumlah TMS/meninggal dunia, sosialiasi pengawas partisipatif kepada pelajar khususnya siswa SMA dan SMK, himbuan kepada ASN di sekolah-sekolah, silaturahmi kepada Caleg agara tidak melanggar tahapan kampanye di luar jadwal.

Dan tidak luput memberikan himbauan kepada partai politik, himbuan netralitas kepada wali Nagari dan perangkat Nagari dan lebih pentingnya himbuan larangan kampaye di tempat ibadah.

“Seluruh pihak terkait sudah kami sosialisasikan bahakan sudah kami layangkan surat himbauan larangan kampaye,” ujarnya.

Kapolsek IPTU Donny mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh ASN dan perangkat Nagari untuk netralitas dalam tahapan kampaye ini. Jika ASN dan perangkat Nagari tidak lagi netral maka sanksinya pidana.

“Kami berharap kepada ASN dan perangkat Nagari untuk menjaga netralitas dalam pemilu ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Camat Koto XI Tarusan, Lani meminta kepada Panwascam agar terus untuk meningkatkan tahapan pengawasan tahapan kampanye agar tidak ada ASN dan perangkat Nagari yang melanggar aturan.

“Tentu kami meminta pencegahan dan pendidikan politik yang netralitas kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat langsung dalam pemilu ini,” pintanya. (min)

The post Ciptakan Pemilu Damai, Panwascam Tarusan Rakor Pengawasan Kampaye appeared first on Prokabar.

Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Putra Manda mengatakan, penertiban APK yang dilakukan sudah sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pesisir Selatan untuk menertibkan APK yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023.

Manda menjelaskan, penertiban terhadap APK itu karena melanggar dan belum masuk masa kampanye. Dalam penulisan baliho itu mengajak masyarakat untuk memilih dan tanda coblos.

“Itu dilarang, ini kami tertibkan APK yang melanggar, karena belum masuk pada masa kampanye. APK itu mengajak untuk memilih atau mencontreng para caleg sebelum masa kampanye, dan kita tertibkan secara tegas, Caleg bisa memasang APK ini pada tanggal 28 November sampai 10 Februari 2023 ” ujarnya pada Prokabar.Com Selasa (21/11/2023)

Ia menegaskan, dalam penertiban APK itu Panwascam dan Satpol-PP tidak pandang bulu. Jika terbukti melanggar, maka akan segera diturunkan.

Sebelum melakukan penertiban, pihaknya sudah memberikan surat imbauan kepada caleg untuk dapat menahan diri agar tidak memasang terlebih dahulu APKnya sebelum dimulai masa kampanye.

Jka para caleg kembali memasang APKnya maka pihaknya bersama dengan Satpol-PP Pesisir Selatan akan menertibkannya kembali.

“Surat imbauan sudah kami berikan, jika mereka masih memasang lagi akan kami turunkan secara paksa,” tegasnya.

Salah seorang warga Carocok Anai, Asrul (64) mengatakan, dirinya senang melihat petugas Panwascam dan Satpol-PP Pessel menurunkan APK. Sebab, APK yang dipasang caleg itu mengganggu pemandangan disepanjang jalan utama dan sudat perkampungan.

“Ini kan sangat mengganggu, di mana-mana ada poster caleg hampir di setiap jalan. Jadi terlihat mengganggu, mungkin Caleg ini banyak yang tak tau aturan, kalau tak tau aturan kenapa mencaleg,” ujarnya. (min)

The post Langgar Aturan, Panwascam Tarusan Turunkan APK Caleg appeared first on Prokabar.

Monitoring ini dilakukan dalam rangka mengeceh potensi pelanggaran pada tahapan pemutakiran data pemilih Pemilu 2024.

Hadir dalam kesempatan itu, Komisioner Bawaslu Pessel, Yani Rahmasari, anggota Gakkumdu Kejari Pessel, Rizky Al Ikhsan dan Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Manda Putra serta anggota Rici Diana dan Adi Putra Mulya.

Komisioner Bawaslu Pessel, Yani Rahmasari mengatakan, monitoring sentra Gakkumdu dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan ini agar seluruh panwascam dan PKD paham betul soal pelanggaran pidana pemutakhiran data pemilih.

Tim monitoring Gakkumdu terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pessel, Kejaksaan Negeri Painan dan Polres Pessel.

Yani menjelaskan, tujuan monitoring adalah untuk melihat dan memantau secara langsung potensi pelanggaran pidana maupun administrasi pada tahapan penyusunan dan pendaftaran pemilih Pemilu 2024 dengan sub tahapan pemutakhiran data pemilih.

Ia menambahkan, sejak tahan pemutahiran data pemilih dilakukan belum ada pelanggaran yang ditemukan dilapangkan maupun itu laporan dari masyarakat, namun untuk kepada Panwascam dan PKD mestinya jelih melihat potensi pelanggaran ini.

Selian itu kata Yani, pihaknya juga belum ada temuan pemilih di data pada dua tempat, mendata pemilih yang tidak memiliki dokumen serta sejumlah pelanggaran lain.

“Dari hasil monitoring ini belum ada temukan dan laporan pelanggaran yang kami temukan,” ujarnya.

Anggota Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Pessel, Rizky Al Ihsan berharap, agar seluruh jajaran pengawas pemilu tingkat panwascam dan Nagari maupun kelurahan untuk bekerja secara profesional dalam melakukan pengawasan serta mengedepankan pencegahan pelanggaran.

“Saya minta agar Panwascam maupun pengawas nagari untuk tetap profesional dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih ini, ” ujarnya.

Menurut Rizki, hal yang paling penting dalam tahapan ini adalah menyelamatkan hak pilih warga dan mengakomodir serta mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dari data pemilih sehingga kualitas data pemilih benar-benar terjaga.

Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Manda Putra berharap, agar seluruh jajarannya di pengawas di Nagari untuk benar-benar memperhatikan dan mengawasi pendataan pemilih potensial yang pada hari pemilu genap berusia 17 tahun atau memenuhi syarat sebagai pemilih.

Selanjutnya, pengawasan tentang Data Pemilih Khusus (DPK) artinya benar diawasi saat melakukan pencoblosan nantinya dan pemilih DPTb, karena PKD lah yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Mari kita sama-sama melakukan pengawasan agar tidak adanya potensi pelanggaran pemilu, tutupnya. (min)

The post Cegah Pelanggran Pemilu, Gakkumdu Monitoring ke Panwascam Tarusan appeared first on Prokabar.