Pengawasan dilakukan pada hari Kamis 23 Februari 2023 dan Jumat 24 Februari 2023 oleh Okta Muhlia, Anggota Bawaslu Kabupaten Agam terhadap proses koordinasi pembentukan TPS Khusus oleh Ismul Hamdi, Anggota KPU Kabupaten Agam.

Pemutakhiran data pemilih di TPS Khusus dilakulan melalui koordinasi dengan Lapas Kelas IIB, Lubuk Basung, bersama Suroto, selaku Kepala Lapas. Di Lapas Lubuk Basung akan diusulkan 2 (dua) TPS Khusus sesuai dengan permohonan Pihak Lapas.

“Jumlah warga binaan saat ini berjumlah 293 orang dan petugas yang ada sekitar 35 orang, serta ada 20 orang yang tidak memiliki identitas, terhadap yang 20 orang tersebut sedang dilakukan proses perekaman data kependudukanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam,” Ujar Suroto.

Menanggapi hal ini, pihak KPU Agam merencanakan akan membuat dua TPS Khusus di Lapas Kelas IIB, Lubuk Basung. Kondisi ini memenuhi syarat pembentukan satu TPS maksimal berjumlah 300 orang, mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Okta Muhlia menyarankan agar KPU Agam memastikan penghuni lapas yang memenuhi syarat sudah terdata sebagai pemilih dan terfasilitasi pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Selama penghuni lapas telah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan hak politiknya tidak dicabut, kita wajib memberikan akses terhadap hak pilih mereka,” tutur Lia.

Hadir dalam agenda tersebut Kepala Disdukcapil Agam, Helton bersama tim untuk melakukan pengecekan dan perekaman data kependudukan warga binaan yang belum pernah rekam. Disdukcapil Agam berkomitmen untuk melakukan percepatan perekaman data penduduk yang belum rekam, dan khusus untum warga lapas akan dilakukan uji biometrik terlebih dahulu untuk memastikan data warga binaan lapas.

Kemudian pemutakhiran data pemilih TPS khusus juga dilakukan pada Rutan Maninjau, bersama Kepala Rutan, Irphan. Diketahui warga binaan di Rutan Maninjau saat ini ada sebanyak 51 orang dan petugas sebanyak 25 orang. KPU Kab Agam juga mengusulkan pembentukan satu TPS Khusus di Rutan Maninjau.

Kedepannya, Bawaslu Agam dan KPU Agam merencanakan mengunjungi daerah dengan kondisi khusus lainnya seperti, pesantren, perkebunan, panti sosial, dan lain-lain. “Koordinasi terhadap wilayah-wilayah khusus perlu dilakukan untuk memastikan Pemilu 2024 terlaksana secara demokratis dan mampu mengakomodir hak pilih semua warga negara Indonesia. Perbedaan kondisi yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia harus tetap diwadahi guna menjaga sistem demokrasi yang demokratis,” tutupnya. (ril/rud)

The post Bawaslu Agam Awasi Hak Pilih Penghuni Lapas dan Rutan appeared first on Prokabar.

Dalam penyusunan Indek Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 terdiri atas empat dimensi yaitu konteks sosial dan politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, partisipasi. Lebih rinci empat dimensi, dua belas sub dimensi, dan enam puluh satu satu indikator.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Agam, Elvis saat Launcing Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024, di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Selasa (12/2). Dihadiri Ketua DPRD Agam, jajaran Polres Agam, Dandim 0304 Agam, Kajari Agam, Partai Politik dan rekan-rekan jurnalis.

“Indek Kerawanan Pemilu 2024 di Agam berada pada urutan 28 dari 514 kabupaten/kota di indonesia, dengan skor 63,96 dengan kategori rawan tinggi,” Ungkapnya.

Pencegahan sejak dini tidak hanya tugas dari Baswalu, tapi tugas semua pihak. Untuk itu, penting kerjasama dan kolaborasi semua pihak agar berperan melakukan pengawasan.

“Mari kita bersama sama menjaga netralitas bagi aparatur negara maupun panitia penyelenggara. Pada partai politik maupun calon peserta pemilu juga harus ikut aturan dan tidak melanggar aturan yang berlaku, seperti politik uang,” himbaunya.

Pengawasan terhadap netralisasi penyelenggara dalam waktu dekat ini memastikan keakuratan data pemutakiran data pemilih dalam oleh petugas pantarlih.

“Sebelumnya, Bawaslu Agam melakukan temuan adanya PPK yang merubah hasil suara pada pemilu 2019, dan KPPS yang diberikan sanksi oleh KPU kab Agam,” ujarnya.

Bawaslu Agam juga telah melakukan penindakan kepada sejumlah jajaran Panwaslu Kelurahan Desa dengan sanksi diberhentikan karena melanggar Kode etik.

Potensi polarisasi masyarakat, terdapatnya spanduk himbauan untuk memilih putera daerah tertentu. Dampak Penggunaan media sosial, serta laporan berkaitan dengan penggunaan media sosial juga menjadi potensi rawan pelanggaran pemilu. Penggunaan hak pilih dan memilih, dan adanya Psu di 10 tps saat pemilu legislatif dan 1 tps saat pilkada pada sebelumnya.

“Tingginya IKP di Kabupaten Agam dan Provinisi Sumatera Barat menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan agar dapat bersama-sama melakukan upaya pencegahan agar tercipta pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang kondusif dan aman,” tegasnya.

Bawaslu Agam juga telah gencar melakukan kerjasama untuk Pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi wanita, kelompok pemilih pemula, serta kelompok atau lembaga masyarakat yang akan dilibatkan melalui kegiatan forum warga.

Memaksimalkan peran Saka Adhyasta Pemilu yang telah terbentuk di Kabupaten Agam, serta MoU dan PKS dengan beberapa lembaga dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

“Terwujudnya pemilu yang demokratis di Agam tentu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan partai politik sebagai peserta pemilu. Komitmen partai politik untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat dilakukan dengan tidak melakukan  politik uang, politisasi Sara, dan kampanye hitam,” terangnya. (rud)

The post Bawaslu Agam Ajak Semua Pihak Wujudkan Pemilu Demokratis, Adil, Aman dan Kondusif appeared first on Prokabar.

Hal ini karena masih belumnya terpenuhi kuota partisipasi perempuan dan kuota dua kali kebutuhan.

Elvis, Ketua Bawaslu Agam didampingi Okta Muhlia dan Tim mengatakan, perpanjangan berlangsung tiga hari. Terhitung tanggal 24 sampai 26 Januari 2023.

Sedangkan nagari yang mudah memenuhi kuota melaksanakan seleksi administari dari 20 hingga 23 Januari 2023.

“8 nagari perpanjangan karena belum ada partisipasi perempuan mendaftar karena peran perempuan cukup diperhitungkan. Yakni nagari Parik Panjang, Lawang, Panta Pauah (Matur), Sungai Pua, Salareh Aia Barat, Sipinang (Palembayan), Pagadih (Palupuah) dan Koto Kaciak (Tanjung Raya),” ungkapnya.

Ia melanjutkan, 3 nagari masa perpanjangan belum memenuhi kuota dua kali kebutuhan. Minimal harus dua orang pendaftar tiap nagari seperti nagari Kapau (Tilkam), Baringin dan Ampek Koto (Palembayan).

Total yang telah mendaftar dan memasukan berkas sebanyak 430 orang. Dengan rincian 224 orang Laki-laki dan 206 orang perempuan. “Salah satu pengaruh minimnya orang mendaftar karena penerimaan hanya satu orang pernagari,” ujarnya.

“Pengumuman seleksi administrasi berlangsung pada 28 Januari 2023. Dilanjutkan tes wawancara pada 31 Januari sampai 2 Januari 2023. Hasil lulus wawancara calon PKD yang diterima keluar pada terpilih 4 Februari. Dan

Pelantikan PKD pada 5 sampai 6 Februari 2023,” tutupnya. (rud)

The post Bawaslu Agam Perpanjang Pendaftaran PKD di 11 Nagari. appeared first on Prokabar.

Dari IKP itu, Kabupaten Agam masuk dalam daerah rawan tinggi dengan posisi rawan ke-28 secara nasional dari 514 Kabupaten/Kota dengan indeks skor 63,96.

Sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada di kerawanan sedang pada level 16 dengan skor 39,68 secara nasional.

Ketua Bawaslu Agam, Elvis didampingi Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Agam, Okta Muhlia mengatakan IKP ini diperuntukan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagi Early Warning System IKP bertujuan memetakan potensi kerawanan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Mendeteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan menjadi basis program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

“IKP yang diluncurkan merupakan hasil pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Penyusunan IKP 2024 terdiri atas 4 dimensi yaitu (1) konteks sosial dan politik, (2) penyelenggara pemilu, (3) kontestasi, (4) partisipasi.” ungkap Elvis.

Dalam setiap dimensi ada subdimensi yang menjadi acuan dan ruangan lingkup yang terkait.

Dalam setiap subdimensi terdapat beberapa indikator yang jumlahnya bervariasi satu dengan yang lainnya.

“Secara garis besar kontruksi IKP 2024 terdiri atas 4 Dimensi, 12 Subdimensi dan 61 indikator. Bawaslu melakukan penyusunan IKP ini dengan cara setiap indikator akan mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai dari indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian.” ujarnya.

Indikator penyusunan dimensi dianggregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi.

Sementara itu, Okta Muhlia menjelaskan, ada tiga dimensi yang mempengaruhi IKP Kabupaten Agam sehingga masuk kedalam kategori rawan tinggi.

Yaitu pertama, dimensi konteks sosial dan politik dengan skor 63,91. Kedua, dimensi penyelenggara pemilu, dengan skor 83,71.

Ketiga, dimensi kontestasi dengan skor 60,39 secara keseluruhan semua indikator kerawanan berpotensi terjadi dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Agam.

Dimensi penyelenggara pemilu menjadi kerawanan paling tinggi diantara dua dimensi lainya.

Hanya pada dimensi partisipasi, Kabupaten Agam berada di kategori rawan sedang dengan skor niliai 0 dan berada di level 103.

Pada dimensi konteks sosial dan politik terdapat beberapa indikator dominan dalam penentuan skor, seperti terjadinya penundaan tahapan karenan bencana non alam (covid19), dan tidak netralnya ASN.

Saat dimensi penyelenggara pemilu terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi seperti terjadinya pemungutan suara ulang, adanya komplain dari saksi saat penghitungan, adanya gugatan atas hasil pemilu/pilkada, serta adanya penyelenggara Pemilu yang dikenakan sangsi etik.

Sedangkan dimensi kontestasi terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu adanya laporan tentang politik uang yang terjadi, dan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pemilu.

Okta melanjutkan, terhadap hasil penyusunan IKP ini, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dengan sesama penyelenggara Pemilu, agar dapat meningkatkan pelayanan dan Kerjasama dalam semua lini tahapan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024.

Dan juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan dan penguatan koordinasi, termasuk dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta stakeholder lainnya dalam upaya melakukan pencegahan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Agam meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

Pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi wanita, kelompok pemilih pemula,serta kelompok kelompok masyarakat yang akan dilibatkan melalui kegiatan forum warga.

“Memaksimalkan peran Saka Adhyasta Pemilu yang telah terbentuk di Kabupaten Agam, serta MoU dan PKS dengan beberapa lembaga dalam pengembangan pengawasan partisipatif.” terangnya.

Merujuk hasil riset IKP Pemilu dan Pemiluhan Serentak 2024, Bawaslu sudah melakukan deteksi dini yang menghasilkan lima isu strategis dalam kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Yaitu, pertama, netralitas penyelenggara pemilu, kedua, Pelaksanaan tahapan di daerah Otonomi Baru. Ketiga, Potensi polarisasi masyarakat. Keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial dan kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih harus tetap dijamin.

“Tingginya IKP di Kabupaten Agam dan Provinisi Sumatera Barat menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan agar dapat bersama -sama melakukan upaya pencegahan agar tercipta pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang kondusif dan aman,” tutup Okta Muhlia. (rud)

The post Agam Masuk Daerah Rawan Tinggi dalam Pemilu 2024 appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Agam, Elvys di Lubuk Basung.

“Sejak Minggu (25/9) malam, website kita sudah diperbaiki staf dan bisa di akses kembali,” ungkapnya, Selasa (27/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelumnya situs yang biasa menampilkan berbagai kegiatan dan data pengawasan pemilu Agam tersebut hanya hanya berlatar belakang hitam dengan menampilkan tulisan nama hacker “Banyumas Cyber Team”.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya melaporkan kejadian itu ke Bawaslu Sumbar dan staf memperbaikinya.

“Saat ini tidak ada gangguan dari website kita dan sebelumnya kita sudah backup data di website maupun PPID itu,” katanya.

Ia menambahkan, website Bawaslu Agam juga pernah diretas orang tidak bertanggung jawab beberapa tahun lalu.

Akibatnya, seluruh data di website itu hilang dan website terpaksa diperbaharui dengan website sekarang.

“Website diperbaharui dan kita berharap tidak ada gangguan ke depannya,” katanya.

Ia mengakui, warga yang melihat pengumuman dan syarat sebagai calon Panwas Kecamatan kesulitan akibat rusaknya website itu.

Namun masyarakat bisa melihat di media sosial milik Bawaslu Agam, karena sebelumnya Bawaslu Agam sudah membagikan syarat tersebut ke media sosial itu.

“Kita memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi dan media sosial itu tergabung dengan website,” katanya. (*/pk)

The post Pasca Diretas, Website Bawaslu Agam Sudah Kembali Normal appeared first on Prokabar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Elvys mengatakan perekrutan Panwaslu Kecamatan mengacu pada Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Penerimaan dilakukan secara terbuka dan berkesempatan bagi seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

“Masyarakat dapat mengakses informasi pengumuman pendaftaran calon anggota Panwascam melalui pengumuman pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten Agam, media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam, dan kantor Camat se Kabupaten Agam” jelas Elvys

Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan dan kelengkapan syarat pendaftaran, waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat dihubungi.

“Nah, bagi masyarakat yang ber KTP Agam dan ingin bergabung sebagai Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, bisa mempersiapkan diri ketika nanti sudah dibuka pendaftaran mulai tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022,” ajaknya

Terkait dengan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, dapat diantarkan langsung atau melalui Pos kilat. Dengan ketentuan dalam hal pendaftaran dilakukan melalui Pos kilat hardcopy dokumen pendaftaran paling lambat diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam, ungkap Elvys.

“Sebagai informasi, saya menghimbau agar lebih dini mempersiapkan diri dan pengetahuan untuk menghadapi tahapan seleksi Tes Tertulis dan Tes Wawancara nantinya. Tes tertulis Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024 ini akan dilaksanakan dengan sistem online,” terangnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen akan memperhatikan keterwakilan perempuan. Karena ini merupakan affirmative action dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Saya berharap anggota Panwaslu Kecamatan yang terpilih nantinya adalah orang orang yang mempunyai dedikasi tinggi, profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas pengawasan semua tahapan Pemilu 2024 nantinya” pungkas Elvys. (rud)

The post Bawaslu Agam Buka Penerimaan Panwascam, Catat Syaratnya appeared first on Prokabar.

Sebagai salah satu organisasi dengan integritas tinggi, Pramuka menjadi mitra terbaik dalam pengawasan pemilu. Agar antisipasi dini, belajar dari pengalaman Pilkada 2019 lalu, Bawaslu Agam percepat koordinasi dan kerjasama sehingga dapat cegah, awasi dan tindak terhadap Pemilu mendatang dapat tercapai. Dengan harapan mencapai Pemilu Berkualitas.

“Pentingnya Pemilu untuk memilih calon Pemimpin Berkualitas. Tentunya mengharapkan pemilih yang berkualitas dan cerdas. Untuk dapat terwujud, tentu membutuhkan pengawasan dan peran serta semua pihak,” ungkap Ketua Bawaslu Agam, Elvis usai memberikan materi kepada peserta kepada Prokabar.com, Selasa (6/7).

Dalam pemetaan tipe pemilih, ia menjabarkan beberapa katagori. Dimensi Pemilih meliputi mengedepankan Policy, problem dan solving. Kemudian mengedepankan ideologi. Tipe itu terbagi empat yakni Tipe Kritis, Tipe Rasional, Tipe Skeptis dan Tipe Tradisional. “Ini hanya berupa teori semata. Namun banyak hal yang perlu kita dalami lagi,” tegasnya.

Senada dengan Okta Muhlia, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga bersama Eri Effendi, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran menyebutkan, mencapai pemilu dengan Integritas Hasil dan Integritas Proses ditentukan pemilih yang berintegritas tentunya. Masyarakat harus paham pentingnya pemilu yakni rakyat berdaulat yang menentukan nasip bangsa dan harapan mereka sendiri.

“Belajar dari pemilu 2019 lalu, terjadi 39 pelanggaran diantaranya 20 hasil pengawasan, 19 kasus informasi awal, 11 kasus dugaan pelanggaran teregister, Pelanggaran Administrasi 1 kasus, 2 kasus Kode Etik, 7 kasus Pidana pemilihan dan satu kasus Undang-undang lainnya,” ujarnya.

Pada Oktober 2021 lanjutnya, rekrutmen Ad Hoc sudah harus kita mulai. Seperti Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan hingga tingkat kenagarian atau TPS. Termasuk mitra kerja sejumlah lembaga organisasi yang bisa membantu pengawasan pemilu nantinya.

Elvis menambahkan sebenarnya kitalah penentu kebijakan pemerintahan. “Kitalah sesungguhnya penentu kondisi negara selama seorang pemimpin itu menjabat. Kenapa? Karena rakyatlah memilih dan yang menentukan hak suara selaku pilihnya,” tutupnya. (rud)

The post Pengawasan Partisipatif Dini, Bawaslu Agam Rangkul Saka Adhyasta appeared first on Prokabar.

Bertujuan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan sebagai strategi pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 secara maksimal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Pembuatan IKP Pilkada 2020 ini masih mengutamakan metodologi dan analisis menyempurnakan IKP awal tahun 2020. Berdasarkan data pengalaman hasil penyelenggaraan pemilu 2019. Dan berdasarkan penelitian Bawaslu per 23 Juni 2020, pandemi Covid-19 ini menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 meningkat,” ungkap Elvis, Ketua Bawaslu Agam saat siaran pers di pertemuan bersama komponen Forkopimda dan Awak Media Kabupaten Agam, Jumat (10/7).

Pada Kesempatan itu, pertemuan dihadiri Ketua Bawaslu Agam beserta seluruh

Pemutakhiran IKP dibuat melalui Bawaslu RI berdasarkan empat pemetaan dimensi. Pertama melalui dimensi Konteks Sosial dengan mengukur aspek gangguan keamanan seperti bencana alam, bencana sosial serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

“Konteks kedua pada dimensi Konteks Politik. Dalam hal ini diukur keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggaraan yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran,” terangnya.

Dimensi ke tiga Konteks Dukungan Infrastruktur Daerah dalam situasi pandemi Covid -19. “Pada dimensi ini Bawaslu mengukur dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggaran pemilu. Sedangkan dimensi ke empat, dimensi Konteks rawan pandemi Covid-19 dengan aspek yang diukur anggaran Pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada. Serta hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19,” pungkasnya. (rud)

The post Bawaslu Agam Ajak Semua Pihak Ikut Memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

“Pada tahapan perorangan ini, kami akan terus mengawal proses penyelenggaraannya. Mencegah dan menindak pihak yang dilarang ikut serta dalam berpolitik praktis seperti kalangan ASN,” terang Ketua Bawaslu Agam, Elvys, Kepada Prokabar.com beberapa waktu lalu.

Dalam hal tersebut, pada 10 Februari 2020 lalu, Bawaslu Agam sempat mendapat temuan salah satu ASN melakukan pendekatan dengan mendaftarkan diri ke beberapa partai politik. “Hal tersebut jelas melanggal netralitas ASN sesuai Pasal 11 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pelaku berinisial A dan sudah dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negeri atau KASN,” terangnya.

Sesuai diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum, PPL diganti nama menjadi Pengawas Kelurahan/Desa. Tugas dan kewenangannya sesuai dengan Bawaslu, mengacu kepada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Bawaslu Kabupaten Agam saat ini sedang melakukan pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa, yang mana pembentukan ini menjadi tugas dari Panwaslu Kecamatan. Proses pembentukan sudah kita mulai dari pengumuman dan kini telah berlangsung proses pendaftaran bagi calon-calon pengawas kelurahan desa,” terangnya.

Proses rekrutmen dimulai dari 16 sampai 22 Februari 2020. Saat ini telah mendaftar 124 orang sebagai Pengawasan kelurahan dan desa. Dalam hal masih banyak belum memenuhi kebutuhan, dan kemungkinan besar dilakukan perpanjangan pada 27 maret 2020.

Kebutuhan pengawas kelurahan dan desa 82 orang masing-masing hanya satu orang formulir di setiap nagari. Rekrutmen langsung dilaksanakan dan disediakan di Panwas Kecamatan. Dapat juga melalui web.bawaslu kabupaten agam atau agam.bawaslu.go.id.

“Jadi bagi yang berkasnya lengkap dan menuhi syarat pendaftar, langsung diwawancarai dihari tersebut oleh Panwascam. Proses rekrutmen tersebut berakhir 13 Maret hingga 20 Maret 2020 mendatang. Seiring rentang waktu pelantikannya,” ujarnya.

Syarat memenuhi berusia minimal 25, pendidikan minimal SMA, berdomisili lokasi pendaftaran sesuai KTP di kecamatan. Tidak terlibat sebagai pengurus ataupun anggota partai politik. Siap bekerja penuh waktu. tidak pernah dipidana kurungan penjara dan sebagainya.

Di sisi lain, juga memiliki pengetahuan lokal, berintegritas, berpengetahuan tentang kepemiluan dan komitmen.

“Yang perlu himbauan kepada masyarakat pengumuman hasil wawancara di mulai 25 Februari dan diminta masyarakat langsung memberikan tanggapan dari hasil pengumuman peserta yang telah mendaftar tersebut,” pungkas Elvys. (rud)

The post Bawaslu Agam Lakukan Penerimaan Pengawas Nagari, Sekaligus Kawal Calon Perorangan appeared first on Prokabar.