Sebelumnya tanggal 12 dan 15 Desember 2022 lalu, Bawaslu juga sudah melakukan sidang dugaan pelanggaran administrasi untuk kasus yang sama. Dengan agenda pembacaan temuan oleh penemu dan jawaban oleh terlapor.

Sidang ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam pada sub tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan.

Bertindak sebagai majelis sidang, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sidang dihadiri oleh penemu, Elvys dan Eri Efendi dari Bawaslu Kabupaten Agam. Sedangkan pihak terlapor hadir lengkap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam. Sidang ini juga menghadirkan saksi saksi dari pihak penemu dan pihak terlapor.

“Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan yang dijadikan temuan dan telah disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita menghadiri sidang pembuktian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,” Ungkap Elvys, Ketua Bawaslu Kabupaten Agam.

Selama tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Agam selaku Lembaga pengawas Pemilu ditingkat kabupaten Agam telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk memastikan semua proses pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Pada sub tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Agam menemukan adanya dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam. Atas dugaan kesalahan prosedur tersebut Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

“Sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Agam atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Agam. Sesuai dengan ketentuan, saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti dicatat sebagai temuan,” terang Elvys.

Dalam ketentuannya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Dan dugaan pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh pengawas Pemilu, diselesaikan dengan proses sidang adjudikasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya.

“Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh Penemu dan Terlapor. Setelah itu baru diagendakan sidang pembacaan putusan,” pungkasnya. (rud)

The post Bawaslu Agam Laksanakan Sidang Pelanggaran Administrasi di Padang appeared first on Prokabar.