The post Bagi Bapaslon Perseorang yang Belum Memenuhi Syarat, Ini Pesan Bawasalu appeared first on Prokabar.

“Sebagai ASN tindakan harus netral dari kepentingan politik praktis. Pilihan politik boleh beda, tapi jangan sebagai ASN,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/10).

Abhan mengharapkan, ASN di Bawaslu tetap menjalankan imbauannya, termasuk soal pengawasan Pilkada  2020 di 270 daerah.

“Terus support kerja-kerja pengawasan di Bawaslu pada Pilkada 2020,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika optimal dalam bertugas serta berkarir, dirinya  akan memberikan kesempatan berkarir yang bisa diraih.

Karenanya, perlu pemunjukkan komitmen kerja, sehingga akan mendapat reward secara proporsional, dan profesional.

“Jadi harus siap menunjukkan komitmen kerja di Bawaslu, tentu akan membuka ruang seluas-luasnya reward and punishment,” tambahnya. (*/hdp)

The post Pilkada, Bawaslu Kembali Ingatkan Netralitas ASN appeared first on Prokabar.

“Sengaja kita gelar evaluasi ini, biar nampak dimana sisi kelebihan dan kekurangan kita sebagai pengawas prosesnya Pemilu. Nantinya, jika ada celah-celah kekurangan, inilah yang kita perbaiki dalam Pilkada 2020 mendatang. Biar proses Pilkada tambah mantap,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Kamis (29/8).

Dilanjutkan Rini, secara umum, proses Pemilu April lalu berjalan aman dan lancar. Hanya saja, Bawaslu mencatat, ada 28 point dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang harus diubah dan disesuaikan.

“Hadapi Pilkada 2020 nanti, perlu UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada direvisi. Sebab dengan menjalankan UU itu, fungsi kewenangan lembaga pengawas Pemilu terancam kurang optimal dalam menjalankan tugas di Pilkada 2020,” kata Rini.

“Kami inginnya kewenangan Bawaslu tetap sama seperti saat Pemilu 2019 yang mengacu UU No 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu). Kalau yang dipakai di Pilkada nanti mengacunya ke UU No 10 Tahun 2016, kewenangannya berubah. Jadi kurang optimal,” imbuh Rinu.

Rini menyebut ada beberapa kelemahan terkait tugas Bawaslu yang diatur dalam UU Pilkada. Kelemahan itu antara lain di UU itu disebutkan kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu.
Jika mengacu ke UU Pemilu, kewenangan Bawaslu mampu menggelar sidang pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu.

Selain itu dalam UU Pilkada jangka waktu yang diberikan Bawaslu dalam menangani atau memproses dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan peserta juga terbatas, hanya lima hari atau lebih pendek dari UU Pemilu yang mencapai 14 hari kerja.

“Kelemahan-kelemahan ini yang harus direvisi. Kewenangan Bawaslu akan alami kemunduran dan tidak maksimal. Sedangkan proses pembuktian adanya pelanggaran jadi tidak mudah karena waktunya sangat pendek,” lanjut Rini.

Rini menegaskan, Bawaslu secara umum yang menggelar Pilkada 2020 tidak sepakat jika UU Pilkada diterapkan. Maka dari itu ada beberapa Bawaslu daerah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Bawaslu Sumatra Barat sudah mengajukan judicial review ke MK. Ada 28 item yang diajukan. Kami minta ini kita gawangi bersama-sama, biar proses Pilkada 2020 nanti berjalan lancar,” tukas Rini. (Ola)

The post Pilkada 2020, Bawaslu Pasaman Sepakat Ajukan Judicial Review ke MK appeared first on Prokabar.

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, 10 penanganan pelanggaran tersebut terdiri dari laporan dan temuan.

“Yang melapor beragam. Ada yang dari caleg, masyarakat maupun parpol peserta pemilu” kata Erman kepada Prokabar.com Jumat (31/5).

Ia menambahkan, yang jelas Bawaslu Pessel bersama unsur Gakkumdu seperti kepolisian dan kejaksaan sudah melewati proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan tersebut.

Dikatakan Erman, jenis pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti itu telah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemudian, apabila ada sebagian peserta pemilu yang merasa tidak puas terhadap hasil perolehan suara pada pemilu ini, kita sudah sarankan bahwa satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Silahkan, dan tentunya penggugat harus menyiapkan seluruh bukti yang akurat. Serta pastikan waktu penyampaian gugatan tidak melebih batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Erman mengatakan, dari 10 penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti Bawaslu Pessel, diantaranya ada dua temuan sebagai hasil pengawasan aktif jajaran pengawas pemilu, kemudian ada satu penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selebihnya merupakan laporan tindak pidana pemilu.

“Ya, semua kita proses dengan cukup profesional. Dua temuan yang kita proses bersama Gakkumdu sebelumnya adalah menyangkut dugaan kampanye diluar jadwal dan politik uang. Sementara terkait pelanggaran netralitas ASN yang sudah kita sampaikan melalui KASN tembusan hasilnya juga sudah kita terima dimana yang bersangkutan dikenakan sanksi sedang dan moral,” ungkapnya.

Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu yang digelar di Hotel Rocky Padang itu sengaja mengundang Ketua dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Pessel serta Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam unsur Gakkumdu.

Terakhir, Erman mengucapkan apresiasi yang sebesar besarnya terhadap kerja keras pengawasan yang sudah dilaksanakan dengan maksimal oleh jajaran pengawas pemilu.

Sehingga lanjutnya, pelaksanaan pesta demokrasi 2019 dapat dijadikan pembelajaran berarti untuk menyongsong pelaksanaan Pilkada 2020 yang sebentar lagi akan memasuki tahapan, tutupnya. (min)

The post Ini Jumlah Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Pessel appeared first on Prokabar.

“Saya kira saya sudah melalui proses itu. Tidak ada yang perlu diragukan soal netralitas dan integritas saya apalagi soal profesionalitas,” kata anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/12).

Menurut Ratna, ia melalui proses yang panjang dan seleksi dilakukan orang-orang yang kompeten, dan kredibel di bidangnya.

Ratna mengungkapkan, tidak ada yang ditutupi dan rekam jejaknya sejak menjadi Panitia Pengawas (Panwas) di Kota Palu, hingga menjadi anggota Bawaslu RI terbuka untuk publik.

Dia menambahkan,  verifikasi dilakukan ketika Bawaslu menemukan pelanggaran, yang didapatkan dari pengawasan aktif di lapangan. (*/hdp)

The post Anggota Bawaslu Tegaskan Netralitas appeared first on Prokabar.

Tidak sekedar sampai begitu saja, kisruh ini membuat Bawaslu melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman.

“Jangan sampai ini terulang lagi, pada intinya itu isi surat yang kami layangkan kepada Bupati Yusuf Lubis. Jangan ada lagi instansi vertikal di Pasaman yang sengaja atau tidak ditunggangi oleh Caleg ataupun Parpol,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Rabu (5/12).

Diakui Rini, dari hasil yang didapat Bawaslu, Tupoksi Rudi ikut serta membagikan zakat di Jorong Kubu Baru, Nagari Muaro Tais, Kecamatan Mapattunggul lebih kuat ke arah kampanye terselubung.

“Itu namanya kampanye terselubung. Apa pula urusan dia datang pada acara Baznas, lalu ikut pula membagikan zakat. Kemudian dari laporan yang kami terima, ia sampai acung-acungkan jari sebagai petanda nomot urut usai membagikan zakat. Apa namanya itu, kalau tidak berkampanye terselubung,” kata Rini.

Hanya saja diakui Rini, saat pihak Bawaslu hendak menindak Rudi, ternyata aturan kampanye terselubung ini tidak begitu kuat diatur dalam undang-undang yang bakal menjerat Rudi.

“Kita cari pula aturan UU tentang Baznas, apakah masuk dalam lembaga atau badan yang dilarang ikut serta dalam kapanye, ternyata itu tidak ada yang mengatur. Maka dari itulah, lahir surat kami ke bupati untuk menghimbau instansi vertikal di bawahnya agar tidak ikut dalam berkampanye. Terutama Baznas,” tutup Rini Juita. (Ola)

The post Diduga Baznas Ditunggangi Caleg, Ini Kata Bawaslu Pasaman appeared first on Prokabar.

“Bujuk rayu dengan iming-iming sejumlah uang dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu April 2019 nanti sangat memprihatinkan. Bisa-bisa hancur daerah dan negara jika ini terjadi,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Sabtu (3/11).

Selain waspada politik uang, Bawaslu Pasaman juga mengajak masyarakat untuk mengawal Pemilihan Umum Tahun 2019. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan pada Pemilu ini kampanye hitam dan bentuk pelanggaran lainnya terjadi.

“Kita melihat pemilihan umum yang sudah-sudah. Politik uang dan kampanye hitam ini bisa terjadi. Sangat diperlukan peran serta tokoh masyarakat, Ormas, tokoh pemuda, bundo kandung dan media” tutup Rini Juita usai membuka sosialisasi pengawasan Pemilu. (Ola).

The post Bawaslu Pasaman Ingatkan Jangan Tergoda Terhadap ‘Serangan Fajar’ appeared first on Prokabar.