Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022. 

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang dilakukan beberapa bulan lalu. 

Tujuan utama PKS ini untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. 

PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto SH MH, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/11). 

Kabareskrim mendukung penuh kerja sama dengan Dewan Pers ini. 

“Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. 

Dengan kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan. Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” kata Arif. 

Sesuai kesepakatan ini, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka hal itu akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers. 

Ini untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan. 

Apabila hasil koordinasi memutuskan, bahwa kasus yang dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers. 

Sebaliknya, jika koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. (rls)

The post Dewan Pers-Polri Tandatangani Kerjasama Perlindungan Kemerdekaan Pers appeared first on Prokabar.

Eko Kuntadhi dalam cuitannya di Twitter menuduh UAH tidak menyerahkan seluruh donasi ke Palestina.

Eko Kuntadhi juga menulis bahwa sumbangan yang sebenarnya terkumpul adalah Rp 60 miliar dan hanya Rp 14 miliar yang diserahkan.

Melihat dari akun Media Sosialnya, Eko Kuntadhi terlihat sebagai pendukung Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan dia kerap mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Baca Juga: 

Video Hoaks, UAS Jadi Tersangka Beredar di Media Sosial

Ekspor PT Semen Padang Meningkat 30,5 Persen

Pembebasan Lahan Jalan Ke Terminal Terganjal Refocussing APBN

Fitnah terhadap UAH juga beredar di akun Youtube Suara Istana dan Suara Inspirasi.

Kedua akun itu berjudul Keterlaluan Dana 30 M Digelapkan, Polisi Amankan Ust Adi Hidayat. Judul yang kedua, Akal-akalan Ust Kadrun, Somad Seret Adi Hidayata, Tipu Donasi Palestina Akhirnya Terungkap.

Namun pemilik akun sudah menghapus video tersebut. Naasnya, warganet berhasil melakukan tangkapan layar pada video itu.

Ketegasan UAH soal Fitnah di Media Sosial

UAH menegaskan melalui channel Youtubenya bahwa dia tidak mengambil sepeserpun uang donasi untuk Palestina.

UAH akan membawa fitnah dari penyebar hoaks tersebut ke ranah hukum dengan bukti yang sudah terkumpul.

Baca Juga Milenialisme.com 

Syarat dan Klarifikasi BKN soal Pendaftaran CPNS 2021

Cyber PR Penunjang Ritel Modern Daya Mart Kota Padang

Cyber PR dalam Komodifikasi Pesan Media

“Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum. Saya sudah katakan, jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir. Karena kalau sudah mengaum sulit dihentikan. Jadi ada beberapa bagian yang sudah ada skemanya saya siapkan agar menjadi pelajaran yang baik,” kata UAH di akun Youtubenya.

UAH sudah berkoodrinasi dengan Bareskrim Polri untuk melaporkan akun pefitnah tersebut dengan barang bukti yang sudah terkumpul.

UAH sebelumnya berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 30,88 miliar dari masyarakat. Dana tersebut disalurkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebesar R 14,3 miliar, sebesar Rp 14,35 miliar ke Dubes Palestina di Indonesia Zuhair Al-Shun, dan Rp 5 miliar untuk sarana pendidikan di Palestina.

The post UAH Tempuh Jalur Hukum Atasi Fitnah soal Penggelapan Donasi appeared first on Prokabar.

“Kami sampaikan sejak tanggal Februaei sampai hari ini Dit Tipid Narkoba Bareskrim bersama Ditjen Bea Cukai khususnya Sub Firektorat Narkotika melakukan operasi gabungan diberi sandi Dewa Ruci 2021,” kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021).

Krisno menjelaskan, pengungkapan pertama Pelabuhan Gosong Deli, Belawan, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, petugas menangkap dua tersangka yakni RW (41) dan MY (38).

“Barang bukti antaranya sabu sebanyak 42.337 Gram dan Ekstasi 40.038 butir dan H5 10 butir,” ujar Krisno.

Operasi itu ketika petugas gabungan sedang melakukan patroli di jalur laut Gosong Deli. Saat bertugas, aparat melihat kapal yang mencurigakan dan melakukan pengejaran hingga akhirnya dapat dihentikan.

“Membawa muata empat paket kecil dan dua paket besar berisi pil warna merah muda dan 40 paket kemasan teh China yang diduga narkotika jenis Sabu,” ucap Krisno.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 62, Pas 60 ayar (4), Pasal 60 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 114 AYAT (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidaur Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayar (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya penangkapan kedua dilakukan di Pantai Tanjung Piayu Laut, Kota Batam, Kepri. Dalam operasi itu petugas menangkap tiga orang tersangka yaitu, MA (25), MM (25), dan FK (27).

“Barang bukti yang diamankan adalah 45.000 butir ekstasi,” tutur Krisno.

Saat dilakukan interogasi, tersangka MA mengaku diperintah oleh EM warga Malaysia yang akan diberikan kepada tersangka TN yang merupakan seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Akibat perbuatannya itu, mereka disangka melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidair Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (*/gas)

The post Bareskrim dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42,3 Kg Sabu dan 85 Ribu Ekstasi appeared first on Prokabar.