Bappenas RI berkolaborasi dengan  Ombudsman RI, dalam melakukan verifikasi di provinsi, kabupaten dan kota yang masuk dalam 10 besar nominasi untuk program inovasi dan program unggulan yg lolos di seleksi tahap II oleh tim penilai nasional dan independen.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Yefri Heriani, menyampaikan, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kabupaten Agam, masuk dalam 10 nominasi untuk PPD ini.

“Pada tahap verifikasi, Ombudsman diberikan ruang untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait kebenaran program, dampak program khususnya pada pemanfaatnya.” ungkapnya lewat siaran pers, Kamis (1/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, Program inovasi yang disampaikan ke Bappenas, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat membawa Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai program pengendalian inflasi daerah dan penanganan recovery dampak Covid-19.

Sementara untuk kota Padang membawa konsep agrowisata di Lubuk Minturun dan Kongsi Covid19 di 36 kelurahan di Kota Padang, sedangkan Kabupaten Agam yg masuk nominasi ada Gelora Palembayan 2020 yang berpusat di Kantor Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dan program unggulan penanganan Covid-19 berbasis kaum dengan memaksimalkan fungsi mamak yang ada yang berpusat di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.

Yunesa Rahman, Kepala Keasistenan Bidang pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu, kami sebagai lembaga yang independen yg dipercaya oleh Bappenas RI,  untuk memverifikasi dengan memastikan alat ukur yang  digunakan sesuai dengan indikator yang sudah ada.

“Juga memastikan apakah berbagai program unggulan sudah mulai memperhatikan isu pelayanan publik? Karena selama PPD dilakukan hal tersebut belum menjadi perhatian, ujar Yunes.

Yunes menambahkan, Tim telah turun ke Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang, tidak hanya melihat yang dilakukan tapi juga berjumpa dan mewawancarai pemanfaat program khususnya serta mendokumentasikan berbagai aspek yang ditemukan terkait program-program yang diunggulkan tersebut. (rel)

The post Ombudsman Sumbar Lakukan Verifikasi Lapangan Terkait PPD Bappenas RI appeared first on Prokabar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa harapannya bangsa-bangsa di dunia dapat menunjukkan kebolehannya untuk bersaing dengan negara lain misalnya sektor transportasi publik.

“Mungkin ada yang menyediakan air bersih, ada yang menyediakan listrik yang hemat, murah dan ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi kita akan buka seluas-luasnya, seperti itu,” ujar Kepala Bappenas dilansir, Kamis (27/2).

Jika ada kekhawatiran banyak investor dari berbagai negara akan mengubah hal yang prinsipil di Ibu Kota baru, Menteri PPN mengaku tidak ada masalah sepanjang mau mengikuti masterplan yang ada dengan dibuka penawaran klaster misalnya pendidikan, daerah wisata maupun tempat belanja.

Untuk masterplan, Menteri PPN menyampaikan target dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2020.

“Kemudian dari 466 triliun itu kira-kira sekitar 90 triliunan dari APBN, sisanya 120-an itu swasta murni, kemudian sisanya adalah KPBU. Dan ini angka ini kan bisa berubah, kita tidak mem-package seperti itu, siapa tahu ada yang bagian KPBU itu ingin diambil oleh swasta murni, silakan,” ujarnya.

Kepala Bappenas menegaskan memang ada pekerjaan-pekerjaan atau istilahnya gubahan massa bangunan-bangunan yang sedemikian rupa didedikasikan untuk kepentingan publik misalnya dan tentu berbeda kalau itu tidak bisa men-generate cashflow.

Kalau tidak menghasilkan sesuatu, menurut Menteri PPN, tentu tidak menarik buat para investor sehingga harus ada men-generate atau menghasilkan sesuatu dan nilai internal rate of return (IRR)-nya masuk akal, selain juga harus melihat kemampuan daya beli para penduduk yang akan tinggal di ibu kota itu.

Soal one stop service, Pemerintah menginginkan ke depan ini adalah sebuah pemerintahan khusus yang dilakukan penyelenggaraan pemerintahannya oleh sebuah otorita, namanya otorita ibu kota baru.

“Dia diberikan kewenangan seluas-luasnya di luar 6 kewenangan yang mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Setelah groundbreaking pada akhir tahun atau awal tahun 2021, menurut Menteri PPN, selanjutnya adalah pembangunan sampai kemudian nanti kalau semuanya berjalan dengan baik, pada semester pertama tahun 2024 sudah dinyatakan ibu kota negara itu berfungsi menjalankan fungsinya. (*)

The post Pemerintah Buka Peluang Investasi Ibu Kota Baru pada Semua Investor appeared first on Prokabar.

Salah satu poin perbincangan dalam pertemuan tersebut yaitu ketertarikan Korea Selatan untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai pertemuan. Ia bersama dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

“Disampaikan bahwa Korea Selatan juga berminat untuk terlibat di ibu kota baru dan Bapak Presiden menyambutnya dengan positif karena itu artinya ada peluang untuk dikerjasamakan,” kata Suharso.

Suharso menuturkan bahwa detail mengenai bentuk kerja sama dalam pembangunan ibu kota baru tersebut belum dibicarakan. Meski demikian, Korea Selatan disebut memiliki pengalaman dalam pembangunan kota hijau dan berkelanjutan.

“Mereka mengatakan bahwa mereka punya pengalaman di green city, mereka berpengalaman di sustainable city, dan Pak Menterinya sendiri itu orang yang punya latar belakang di bidang urban development,” imbuhnya. (beb)

The post Bertemu Presiden Jokowi, Menteri LH Korsel Sampaikan Minat Keterlibatan di Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

Hal ini tertuang saat dilaksanakannya Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (24/2).

Menteri Suharso Monoarfa lebih lanjut menjelaskan terdapat lima program yang menjadi agenda utama atau prioritas. Pertama, 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.

Kedua, sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter. Ketiga, Industri 4.0 di lima sub sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi. Keempat, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 serta kelima, jaringan pelabuhan utama terpadu.

“Seluruh rencana pembangunan sesuai dengan RPJMN/RKP dan visi misi Presiden dengan mensinergikan program pembangunan terkait prioritas nasional. Rencana pembangunan tersebut konsisten dengan penganggarannya, terkait hal tersebut Bappenas dan Kementerian Keuangan akan bersama-sama mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP,” kata Menteri Suharso dalam siaran persnya.

Dalam acara _Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini dihadiri oleh Menteri Suharso Monoarfa, para Deputi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas serta beberapa Kementerian Kabinet Indonesia Maju.

“Selanjutnya, terkait dengan Major Project perlu dipastikan mengenai kesiapan pelaksanaannya. Pendanaan Major Project yang cukup besar tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, oleh karena itu, kami juga mengharapkan dukungan dan kontrbusi dari BUMN dan Swasta dalam mendorong investasi,” tutup Menteri Suharso. (beb)

The post Ini Lima Program Prioritas 2021 yang Ditetapkan Menteri PPN/Bappenas appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program ini dapat memegang peranan penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dan dampak ini mulai dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan juga kerja sama lintas sektor agar sistem perekonomian kita dapat beradaptasi dengan kondisi ini,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menghadiri peluncuran Partnering for Green Growth and Global Goals (P4G) 2030 National Platform, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24/2).

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Menteri Lingkungan Hidup Denmark Lea Wermelin, Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-rae, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, serta Deputi Kedutaan Besar Belanda Ardi Stoios-Braken.

Kementerian PPN/Bappenas berharap P4G National Platform bisa mendukung terjalinnya bentuk-bentuk kemitraan baru dan inovatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Selain itu juga, diharapkan bisa membantu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

“P4G National Platform juga bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan berbagai skema kemitraan publik-swasta yang inovatif guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan aksi perubahan iklim,” kata Menteri Suharso.

Saat ini P4G telah mendukung sejumlah kemitraan di Indonesia, termasuk lima Scale-up Partnerships dan dua Start-up Partnerships. Antara lain, The Energy Efficiency Alliance for Industry, PlusPlus, 3R Initiative, Sustainable Sourcing at Scale, Clean Energy Investment Accelerator, Food Delivery Companies for SDGs 12, Indonesia Food Loss and Waste Partnership.

Perkembangan P4G di berbagai negara menunjukkan nilai tambah dari inisiatif ini, yaitu mengedepankan kerja sama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kehadiran P4G di Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas secara langsung menghubungkan Indonesia dengan negara mitra-mitra P4G lainnya. (beb)

The post Luncurkan P4G National Platform, Bappenas Berharap Adanya Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia appeared first on Prokabar.

Pemerintah Denmark, program ekonomi sirkular telah diterapkan di Negara tersebut. Melalui inisiatif ini, Indonesia ditawarkan untuk mengadopsi program ekonomi sirkular. Nantinya, Indonesia akan menjadi Negara Asia Tenggara pertama yang menggunakan ekonomi sirkular untuk meningkatkan daya saing dan investasi sektor swasta.

Program ekonomi sirkular ini diperkenalkan oleh Pemerintah Denmark yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Lea Wermelin saat menghadiri peluncuran di depan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (24/2).

“Model ekonomi sirkular adalah kunci untuk mencapai nol polusi dan lingkungan yang bebas limbah beracun. Pemerintah Indonesia dengan senang hati menyambut inisiatif yang sangat dibutuhkan ini yang akan memudahkan transisi dari ekonomi berbasis Sumber Daya Alam,” kata Menteri Suharso dalam siaran persnya.

Untuk kedepannya, pengadopsian sistim ekonomi sirkular di Indonesia akan berguna memfasilitasi kemitraan yang erat antara sektor publik dan swasta. Pengadopsian ekonomi sirkular di Indonesia juga akan mempercepat kemajuan Indonesia menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Denmark Lea Wermelin menilai, jika Indonesia mengadopsi sistem ekonomi sirkular, maka Indonesia akan memainkan peranan penting bukan hanya di kawasan Asia atau Asia Tenggara, namun bisa di seluruh dunia.

“Transisi ke ekonomi sirkular adalah langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan. Penting tidak hanya bagi Indonesia, namun juga penting bagi semua Negara di dunia,” ujar Menteri Lea Wermelin.

“Kita juga harus mengambil langkah lebih cepat untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam dan berpikir lebih cerdas dengan sumber daya yang telah digunakan,” tambah Menteri Lea.

Resident Representative UNDP di Indonesia Christophe Bahuet menjelaskan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan apabila Indonesia beralih ke ekonomi sirkular. Menurut Bahuet, Indonesia akan menciptakan peluang bisnis baru serta menciptakan jenis pekerjaan baru untuk angkatan kerjanya bila telah menggunakan ekonomi sirkular. (beb)

The post Kementerian PPN/Bappenas Dorong Pemerintah Indonesia Terapkan Sistem Ekonomi Sirkular appeared first on Prokabar.

Menteri Suharso menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai tugas dalam membangun infrastruktur dan konektivitas. Dimana daerah Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dan pesisir yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti potensi tambang (timah, bauksit, pasir, besi dll), potensi alam wisata bahari, potensi perikanan dan kelautan.

Kepada Menteri Suharso, Isdianto memaparkan sejumlah agenda yang terkait isu makro dan kewilayahan di Provinsi Kepri. Saat ini di Kepri, laju pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir mengalami tren penurunan dari 6,60 % di tahun 2014 menjadi 4,56 % di tahun 2018.

Selain itu menurut Isdianto, di Provinsi Kepri saat ada tiga daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Masing-masing ialah Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten.

“Provinsi Kepri saat ada tiga daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Masing-masing ialah Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten. Padahal daerah tersebut telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Isdianto pun menerangkan bahwa Provinsi Kepri khususnya di Batam – Bintan tengah membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat untuk penyediaan sarana air bersih dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang dijadikan kawasan pengembangan pariwisata oleh Pemprov Kepri.

“Perlunya ketersediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan kawasan di Batam Bintan. Selain itu, pengembangan Bandara di Pulau Bintan juga diperlukan untuk mempermudah akses sektor pariwisata di lokasi tersebut,” kata Isdianto. (beb)

The post Pemprov Kepri Bahas Pembangunan Infrastruktur Bersama Kementerian PPN/Bappenas appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan program-program BPS, diantaranya Sensus Penduduk 2020, Kerangka Sampel Area (KSA), Metropolitan Statistical Area (MSA), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inter-Regional Input Output (IRIO), dan Tourism Satelite Acounts (TSA).

“Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini kerjasama antara BPS dengan Bappenas sangat bagus. Bahkan orang BPS menganggap Kantor Bappenas sebagai rumah kedua,” ujar Kecuk Suhariyanto kepada Menteri Suharso.

Saat memaparkan, Kecuk menjelaskan bahwa program ini bagian dari Program Satu Data Indonesia yang berdasarkan Peraturan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Sebagai catatan, BPS sudah mulai melaksanakan Sensus Penduduk 2020 pada tanggal 15 Februari kemarin.

“Kemarin kita sudah memulai Sensus Penduduk yang ke 7 karena mengacu pada Satu Data Indonesia yang berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dimana tujuannya adalah menghasilkan data secara keseluruhan,” kata Kecuk.

Sensus Penduduk sendiri adalah program yang dilakukan 10 tahun sekali bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan. Nantinya data penduduk jadi data dasar untuk perencanaan di berbagai bidang. Hasil sensus penduduk 2020, juga tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang.

“Kita menggunakan data Dukcapil sebagai data dasar untuk Sensus 2020. Dan untuk pertama kali ini juga, kita menggunakan sensus penduduk online,” tambah Kecuk.

Menteri Suharso Monoarfa juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dilaksanakannya program Sensus Penduduk 2020 sebagai bagian dari upaya mewujudkan data kependudukan yang akurat serta merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan.

“Saya kira bagus sekali kalau BPS memberikan warning-warning terkait kerjasama dengan Bappenas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih,” kutip Menteri PPN/Kepala Bappenas seperti tertulis dalam siaran pers. (beb)

The post Bahas Program Sensus Penduduk, Menteri PPN dan BPS Adakan Rapat Koordinasi appeared first on Prokabar.

Menteri Suharso dan Kepala BKKBN membahas tentang Program, Kegiatan – Isu Strategis Pembangunan Bidang KB dan Pembangunan Keluarga.

“Kunjungan kami (BKKPN) ke Bappenas merupakan silahturahmi antar Kementerian dan Lembaga. Selain itu BKKBN juga membutuhkan saran dari Pak Menteri untuk kedepannya,” kata Hasto Wardoyo dalam siaran persnya.

Kepada Menteri Suharso, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa tugas BKKBN adalah untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB).

“Pesan Pak Presiden ialah kami diberi tugas untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB), serta mengawasi kesehatan reproduksi,” ucapnya.

Selain itu, Hasto Wardoyo yang juga Mantan Bupati Kulon Progo ini menjelaskan kepada Menteri Suharso bahwa BKKBN saat ini juga tengah fokus untuk pencegahan stunting serta mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI).

“Selain tugas-tugas yang diberikan Pak Presiden tadi, BKKBN saat ini tengah fokus untuk pencegahan stunting serta mengurangi Angka Kematian Ibu. Tugas-tugas membangun Indeks Pembangunan Keluarga (tentram, bahagia, dan kemandirian) dan pendataan keluarga tahun 2020 juga masuk agenda prioritas BKKBN,” tambah Hasto.

Di akhir kesempatan, Hasto Wardoyo juga bercerita bahwa BKKBN saat ini tengah membuat sebuah program bernama Center of Excellence Family Welfare. Dan sampai saat ini, BKKBN menjadikan Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kampung Keerom, Papua sebagai Pilot Project Center of Excellence Family Welfare.

“Center of Excellence Family Welfare tengah dibuat oleh BKKBN. Kami juga mendapatkan saran dari Pak Jokowi bahwa point utama dari program ini Keluarga Berkualitas. Dan nantinya aka nada Kampung Keluarga Berkualitas sebanyak 14 ribu,” tutup Hasto Wardoyo. (beb)

The post Kepala BKKBN Datangi Kementerian PPN/Bappenas Bahas Program Keluarga Berkualitas appeared first on Prokabar.

Pertemuan ini membahas tentang kerjasama pembangunan bilateral dan potensi kerjasama untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Selain itu, dibahas juga fasilitas pendanaan yang ditawarkan oleh Pemerintah Perancis. Dubes Oliver Chambard menyebut jika Pemerintah Perancis menawarkan dua skema fasilitas pendanaan, yakni pinjaman concessional serta pinjaman pinjaman non-concessional.

“Skema pendanaan yang Pemerintah Perancis tawarkan ialah untuk pembiayaan teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan hidup terutama cuaca dan iklim, serta infrastruktur transportasi,” ujar Dubes Oliver Chambard seperti tertulis di siaran pers, Sabtu (15/2)

Pesan yang disampaikan Dubes Oliver Chambard juga mengenai tawaran fasilitas kerjasama dari Agence Francaise de Developement (AFD).

“Fasilitas kerjasama ini berupa pinjaman proyek, pinjaman program, pinjaman langsung kepada BUMN (Keuangan dan Non Keuangan) dan sektor swasta, dan hibah Technical Assistance,” lanjut Dubes Perancis.

“Kami juga fokus menawarkan kerjasama di bidang green urban infrastructure (transportasi publik, air bersih dan sanitasi), energi terbarukan, riset, dan sektor kemaritiman terutama terkait Blue Ocean Economy seperti pelabuhan untuk perikanan,” tutup Dubes Oliver Chambard. (beb)

The post Kunjungan Duta Besar Perancis, Menteri Suharso Bahas Kerjasama Ekonomi appeared first on Prokabar.

Kementerian PPN/Bappenas memaparkan tentang program-program yang akan dikerjakan selama satu tahun kedepan serta tentang penilaian kerja para pegawai Bappenas.

“Kementerian PPN/Bappenas ini akan menjadi contoh di Indonesia yang sudah menerapkan Flexible Work. Flexible Work ini adalah kebijakan yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja tanpa harus ngantor secara konvensional,” ujar Menteri Suharso dalam siaran persnya.

“Pola Flexi Work ini perlahan demi perlahan akan mengubah pola yang lama ke pola yang baru. Sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas yang juga menjabat Ketum PPP ini.

Menganalogikan kinerja Flexi Work serupa dengan pembangunan Candi Borobudur, Menteri Suharso berharap kinerja yang sudah diterapkan di Kementerian PPN/Bappenas bisa menjadi warisan yang berguna.

“Saya berharap suatu saat Flexi Work ini bisa seperti Candi Borobudur. Meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi setelahnya,” ungkap Menteri Suharso. (beb)

The post Ngobrol Santai Bareng Menteri PPN Suharso Monoarfa, Bahas Program Penilaian Kerja Pegawai Bappenas appeared first on Prokabar.

“Sekarang masuk ke masterpan dan ini international bidding, dan melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia. Dan untuk itu banyak pihak yang sudah tertarik ikut di dalam international bidding, sekarang sedang berproses,” ujar Kepala Bappenas dilansir Kamis (16/1).

Hal ketiga, menurut Suharso, adalah gagasan urban desain saat ini sudah dimiliki, tetapi perlu ada yang diperbaiki. “Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” ujar Suharso.

Mengenai legislasi, Menteri PPN menegaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah selesai. “Masih memerlukan penajaman saja di sana-sini, bisa dalam bentuk pemerintahan, tetapi secara garis besar sudah kita lakukan. Ada sebagian masuk dalam bentuk semacam omnibus law, yang lainnya omnibus lawada beberapa undang-undang yang kita spesialiskan ke dalam undang-undang,” ujar Suharso.

Soal Badan otorita yang mengelola ibu kota negara, menurut Suharso, akan setingkat kementerian, kemudian menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sehingga pelibatan dari semua kementerian ada di sana.

“Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut. Di provinsi atau sebutan lain,” tutup Menteri PPN. (*)

The post Perencanaan Ibu Kota Baru, Libatkan Konsultan Kelas Dunia appeared first on Prokabar.

“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan Pemindahan Ibu kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Suharso, kewenangan Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan. Pemilihan Badan Otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga.

“Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada Badan Otorita,” jelas Suharso seraya menambahkan, Perpres pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing-nya saja.

Adapun bentuk pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektar itu, ada area sekitar 56.000 hektar yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otorita, daerah pemerintahan.

“Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” terang Suharso.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya. Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing.

Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

“Sebelum ground breaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” jelas Suharso. (*/hdp)

The post Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

Untuk pertumbuhan ekonomi, menurut Bambang,  rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ini di seputaran 5%, lebih rendah dibandingkan RPJMN 5 tahun sebelumnya yang rata-ratanya itu mendekati 5,5%-6%. Namun demikian, ia mengingatkan ada unsur harga komoditas atau bumi harga komoditas di periode RPJMN 2010-2014 yang membuat perekonomian tumbuh tinggi.

“Nah ketika Kabinet Kerja ini dimulai kita tahu bahwa booming harga komoditas itu sudah berakhir dan akibatnya kita tumbuh di seputaran 5%, yang muncul dianggap lebih rendah tetapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia. Di bawah negara seperti China dan India tapi di atas masih banyak negara lainnya,” kata Bambang kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kemarin (3/10) sore.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, inflasi mungkin salah satu pencapaian yang cukup berhasil, karena selama 5 tahun ini boleh dikatakan selalu pada kondisi di seputaran 3 sampai 4%.

“Jadi ini salah satu prestasi yang terbaik karena kita bisa menjaga stabilitas inflasi pada tingkat rendah yang berarti bisa memperkuat atau mempertahankan daya beli masyarakat,” ucap Bambang.

Demikian juga tingkat kemiskinan, lanjut Bambang, yang berhasil diturunkan sampai single digit mulai tahun 2018, setelah sebelumnya selalu 2 digit dan bahkan agak jauh di atas 10%. Dan data terakhir menunjukkan tahun ini kemungkinan kita bisa menurunkan kembali tingkat kemiskinan ke seputaran 9,2% pada akhir tahun.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan,  demikian juga, sebelum 2016 itu dibawah 70 artinya Indonesia terkategori manusia yang menengah. Nah mulai tahun 2016 ketika IPM kita menyentuh angka 70 maka IPM sudah masuk kategori tinggi atau high human development index. Dan perkiraan 2019 indeks pembangunan manusia bisa mencapai angka 72.

Karena tadi datanya belum bisa didapatkan untuk 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengaku belum bisa membuat kesimpulan mengenai keseluruhan mengenai pencapaian RPJMN, meskipun secara makro.

“Secara implisit bisa saya sampaikan bahwa kalau dibandingkan antara yang tercapai dengan yang katakan sulit tercapai, karena data akhirnya masih belum ada paling tidak yang tercapai lebih besar daripada yang kategori sulit atau yang nantinya tidak tercapai,” jelas Bambang seraya menambahkan, angkanya saya belum bisa dikeluarkan karena masih banyak data 2019 yang tbelum dikeluarkan.

Dari pencapaian tersebut, dari setiap dimensi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimensi ekonomi mungkin yang paling berat ya karena pencapaiannya 50:50 antara tercapai dengan yang sulit tercapai.

Salah satu yang tercapai sebut Bambang, misalkan terkait dengan inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan penyedia lapangan kerja. Yang tentunya sulit tercapai terkait pertumbuhan ekonomi misalkan, atau tax ratioyang masih di bawah sasaran atau target.

Untuk dimensi kedua yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, menurut Bambang, mayoritas lebih banyak yang tercapai daripada yang sulit tercapai. Termasuk yang diperkirakan tercapai selain indeks pembangunan manusia, itu adalah stunting.

Menurut Bambang, stunting meskipun barang kali masih tinggi untuk ukuran dunia, tapi selama 5 tahun ini bisa tercapai, demikian juga prevelensin untuk Tuberkulosis, serta untuk pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun targetnya juga sudah tercapai.

Berikutnya untuk dimensi pembangunan sektor unggulan, mayoritas juga tercapai lebih banyak daripada yang sulit atau tidak tercapai. Yang tercapai misalkan adalah dwelling time di pelabuhan yang ternyata dalam 5 tahun ini kita berhasil mencapai target, perkiraan 2019 dwelling time itu 3.32 hari, itu masih dibatas target 3-4 hari.

Yang lain adalah rasio elektrifikasi yang targetnya 96,6 sudah tercapai hampir 100%. Demikian juga konsumsi per kapita yang sudah mencapai 1200 kilowatt hour per orang. Itu untuk sektor unggulan. Yang katakan sulit tercapai saya yakin juga rekan media tahu, misalnya wisatawan mancanegara yang target 2019 20 juta perkiraannya 2019 ini mungkin di seputaran 17-18 juta.

Kemudian dimensi berikutnya pemerataan dan kewilayahan, indeks gini meskipun menurun, menurun cukup baik dari sebelumnya di atas 0,4 menjadi sekarang di seputaran 0,382. Tetapi memang targetnya waktu itu terlalu tinggi 0,36, sehingga belum mencapai. Tetapi yang paling penting trendnya sudah kita bangun, yaitu trend menjauh atau lebih rendah jauh dari 0,4.

Terakhir untuk dimensi pembangunan politik hukum dan ketahanan keamanan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, mayoritas tercapai termasuk pemenuhan minimum essential force, alutsista tercapai untuk RPJMN 2015-2019 ini. Demikian juga partisipasi politik target partisipasi politik 77,5% ternyata tercapainya 81,7%.

“Yang sulit tercapai misalnya terkait penegakan hukum, demikian juga belanja di daerah, pemerintah daerah, APBD, dimana rata-rata belanja modal provinsi maupun data persentase belanja pegawai kabupaten/kota itu ternyata masih terlalu tinggi, atau terlalu rendah sedangkan banyak pegawainya masih relatif tinggi dibandingkan yang kita harapkan,” pungkas Bambang. (*/hdp)

The post Kepala Bappenas ‘Pamer’ Pencapain Kabinet Kerja Periode 2014-2019 appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Hirmawan Hariyoga Djojokusumo dalam paparannya pada acara Forum Tematik Bakohumas, yang mengangkat tema “Urgensi Pemindahan Ibu kota Negara,” di ruang rapat Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta, Selasa (1/10).

Hirmawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Prosesnya lumayan panjang, sampai akhirnya Presiden memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Hirmawan.

Pada tahap awal, jelas Ketua Tim Komunikasi IKN itu, kajian mencakup kemungkinan kalau ibu kota tetap di Pulau Jawa. Ada satu distrik yang isinya Government District., lanjut Hirmawan, referensinya ada di beberapa negara maju.

Alternatif kedua, pindah ke sekitar Jakarta, seperti di Jonggol, atau alternatif lainnya di Kota Maja, contohnya Putrajaya, Malaysia.

“Itu pun bukan solusi terbaik, antara lain daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, di Jakarta pada khususnya dan Jawa pada umumnya. Kondisinya suboptimal dalam konteks masalah yang dihadapi Jakarta pada khususnya dan Jawa pada umumnya,” terang Hirmawan.

Menurut Hirmawan, ada 7 kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, yaitu: 1. Lokasi strategis; 2. Tersedia lahan luas; 3. Bebas bencana; 4. Tersedia sumber daya air; 5. Dekat dengan kota excisting yang sudah berkembang; 6. Potensi konflik sosial rendah; dan 7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria tersebut, lalu tersaring 3 lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.

“Kalimantan relatif rendah risikonya. Kalau Sumatra masih bagian barat, tidak di tengah Indonesia,” ungkap Hirmawan seraya menamahkan, ibu kota juga  harus memiliki akses dengan perairan laut.

Sekretaris Menteri PPN/Bappenas itu  meniai, keputusan yang diambil Presiden untuk memindahkan lokasi ibu kota negara di wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah berdasar pada kajian teknokratis. (*/hdp)

The post Rencana Pemindahan Ibu Kota Sudah Dikaji Sejak 2017 appeared first on Prokabar.