Pukul 11.00 WIB, awak media tiba di Kantor Badan Pendapatan Daerah, Plt Rosdi tidak ada di kantor. Dan awak media hanya bertemu dengan Kabid Monitoring dan Evakuasi Pendapatan (Monev), Joko.

Ketika awak media melayangkan beberapa pertanyaan kepada, Joko, dan Joko berkiliah tidak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan wartawan, karane, Joko beralasan takut memberikan jawaban sepanjang atasan belum memberikan kewenangan.

Dan Kabid Monev, langsung menelpon, Rosdi. Namun, Rosdi masih diluar dan berjaji diwancarai pada pukul 13.30 WIB.

Namun, pada pukul 13.30, Rosdi masih tidak berada di kantor, sehingga Kabin Monev kembali menelpon Rosdi dan Rosdi berada di Kantor Bupati. Saat awak media berupaya menemui Rosdi juga dirnya tidak ditemui di Kantor Bupati.

Setiba awak media tiba di Kantor Bapati, dan awak media langsung mewancarai Sekretaris Daerah (Sekda), Mawardi Roska.

Dalam kesempatan ini, dengan tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska, meminta dinas terkait agar memacu kinerja penerimaan PAD, seiring rendahnya realisasi.

Catatan Prokabar.com, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapen), hingga akhir triwulan III tahun ini, capaian hanya di kisaran Rp83 miliar atau 57 persen. Angka itu tercatat lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang mencapai 86 persen.

“Jadi, perlu digenjot pelaksanaan target yang telah ditetapkan. Untuk tahun ini target sebesar Rp142 miliar, jadi kepala dinas terkait harus kerja serius,” ujarnya pada wartawan di Painan, Senin (25/10).

Dari total realisasi, penyumbang tertinggi ada di lain-lain PAD yang sah, sebesar Rp56 miliar. Kemdian disusul komponen pajak daerah, Rp16 miliar dan dikuti pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp7.9 miliar.

Selain itu, Bea Pendapatan Hak Atas Tanah (BPHTB) di kisaran Rp1.2 miliar dan retribusi daerah sampai kini hanya sebesar Rp2.8 miliar. Menurut Mawardi, rendahnya kinerja penerimaan PAD juga terpengaruh kondisi pandemi.

Tak hanya Pessel, secara nasional pandemi sangat berdampak pada dunia usaha, sehingga banyak usaha yang tidak jalan. Bahkan, sejak Agustus 2020, pemerintah daerah sudah tidak memungut pajak rumah makan.

“Nah, kita tentu juga harus memahami kondisi seperti itu terhadap dunia usaha. Tidak bisa terlalu dipaksakan, karena akan berdampak pada investasi,” ujarnya lagi.

Kendati demikian, ia tetap menegaskan dinas terkait musti meningkatkan kinerja pendapatan. Dengan demikian, kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat terus meningkat.

Sebab, postur PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pada 2020, kontribusi PAD terhadap APBD di Pessel baru mencapai 8,11 persen.

Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, target penerimaan PAD di 2022 sekitar Rp158 miliar.

“Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,3 persen dibandingkan tahun ini,” jelasnya.

Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi dari sisi intensifikasi diantaranya sosialisasi pada wajib pajak. Meminimalisir potensi-potensi kebocoran penerimaan. Salah satunya adalah melalui digitalisasi. Selain itu, ada wacana pelelangan PAD tertentu pada pihak ketiga.

Secara perlahan, pungutan secara manual bakal dihilangkan. Merealisasikan pungutan yang telah memiliki payung hukum seperti pajak sarang burung walet, misalnya, sehingga menambah komponen penerimaan.

Sedangkan dari sisi ekstensifikasi, tambah Mawardi, pemerintah daerah bakal terus meningkatkan investasi, baik investasi pemerintah daerah seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), maupun investasi swasta.

“Peluangnya sangat besar. Untuk investasi swasta, tentu kita akan berikan berbagai bentuk kemudahan dari sisi regulasi,” ungkapnya. (min)

The post Realisasi PAD Rendah, Plt Bapenda Pesisir Selatan Mengelak, Ini kata Sekda appeared first on Prokabar.