Acara ini dihadiri Lurah Tarantang, Yusuf Firmansyah, Ketua Forum Nagari Tarantang, Rusdianto Azwir, Ketua LPM Kelurahan Tarantang, Mulyadi dan Staf TJSL PT Semen Padang, Yaldi serta perwakilan masyarakat penerima manfaat.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, menjelaskan, program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. “Melalui program ini, kami berupaya membantu pendidikan anak-anak kurang mampu dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia,” jelasnya.

Iskandar menyatakan program merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat, terutama di lingkungan terdekat. “Kami ingin keberadaan PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” lanjutnya.

Ia berharap masyarakat terus mendukung PT Semen Padang di tengah persaingan industri yang semakin ketat. “Dukungan masyarakat sangat penting agar kami dapat terus beroperasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah, sehingga program-program sosial seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkap Iskandar.

Ketua Forum Nagari Tarantang, Rusdianto Azwir, menyampaikan bahwa program bantuan perlengkapan pendidikan bagi RTM ini merupakan inisiatif baru yang diusulkan melalui musyawarah masyarakat. Sementara itu, program PMT Posyandu dan bantuan untuk Lansia sudah berjalan secara rutin selama tiga tahun terakhir.

Rusdianto merinci total dana yang disalurkan sebesar Rp32,6 juta, untuk bantuan pendidikan yang menyasar 40 siswa SD dan SMP, untuk PMT Posyandu menyasar kepada 50 anak, dan sebagian lagi untuk bantuan penunjang Posyandu Lansia.

“Bantuan pendidikan berupa seragam, tas, dan sepatu untuk siswa, sedangkan PMT disalurkan dalam bentuk makanan bergizi untuk anak balita. Bantuan untuk Posyandu Lansia berupa alat kesehatan,” jelas Rusdianto.

Lurah Tarantang, Yusuf Firmansyah, mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang atas dukungan yang sangat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan masyarakat. (*/Eym)

The post PT Semen Padang Melalui Forum Nagari Tarantang Salurkan Bantuan Sosial untuk Pendidikan dan Kesehatan appeared first on Prokabar.

Irjen Pol Suharyono mengatakan, dari lima masjid yang akan direnovasi salah satunya ada di kabupaten Tanah Datar yaitunya masjid Al Iklas Dusun Tuo, Lima Kaum.

” saya mewakili ketua IKA PRAYA Irjen Pol Wahyu Hadiningrat dan saya sebagai Kapolda Sumatera Barat mewakili seluruh angkatan 92 AKABRI Kepolisian memberikan kontribusi untuk berbagi kepada masyarakat yang terdampak atas terjadinya bencana yang beberapa kali terjadi di wilayah Sumatera Barat, terutama erupsi marapi dan lahar dingin dan disertai tanah longsor di beberapa tempat,” kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yang saat itu turut didampingi bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Alumni AKABRI 94 di Rumah Dinas Indo Julito Batusangkar, Kamis (20/6/24).

Dari peristiwa itu, kata Kapolda, enam kabupaten kota terimbas bencana tersebut sehingga Presiden RI Joko Widodo dan beberapa kementrian dan lembaga saat itu juga datang ke Sumatera Barat untuk meninjau dan menyalurkan bantuan secara lansung.

” khusus untuk AKABRI Kepolisian 92 akan memberikan bantuan untuk merenovasi beberapa masjid. Setidaknya ada lima masjid yang menjadi sasaran perbaikan dan kita nilai masjid itu rusak parah,” ujar Kapolda.

Di Tanah Datar lanjutnya, sasaran perbaikan diperuntukan untuk masjid Al Iklas yang terletak di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum.

” Kita sehabis ini akan meninjau lansung kesana ( masjid Al Iklas),” ucap pria lulusan terbaik Akpol 1992 dan penerima penghargaan Adhi Makayasa tahun 1992.

Selain alumni AKABRI kepolisian 92, bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Tanah Datar juga datang dari alumni AKABRI 94. Berbagai jenis bantuan disalurkan untuk masyarakat terdampak mulai dari kebutuhan pokok seperti sembako, minyak goreng air mineral hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

” Kegiatan bansos ini , sebenarnya sudah dimulai sejak Sabtu kemarin ( 15/6/24) di Jakarta dan dilepas oleh bapak Kapolri dan Panglima TNI . Sampai di Tanah Datar ini pada hari Senin kemarin yang diangkut oleh 16 truck yang diperuntukan bagi saudara saudara kita yang mengalami bencana,” kata Kombes Pol Dwi Sulistyawan didampingi oleh beberapa perwira TNI/Polri perwakilan AKABRI 94 lainnya.

Kombes Pol Dwi Sulistyawan yang juga Kabag Humas Polda Sumbar ini menyampaikan penyaluran bansos oleh alumni AKABRI 94 tidak hanya di Sumatera Barat saja, melainkan juga ke provinsi yang juga terdampak bencana alam.

” Ada juga (bansos) yang dikirim ke Sulawesi Utara dan Kemudian ada juga ke NTT,” tutupnya. (eym)

The post Alumni AKABRI 92 dan 94 Peduli Bencana Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, dengan didampingi oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar dan Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Padang, Rabu (21/9) di Mapolda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa menyebut, bansos yang disalurkan ini merupakan bantuan dari Polda Sumbar dan juga berkolaborasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Isinya logistik berupa sembako, beras, minyak gula mi goreng. 2.000 bok kita distribusikan kepada 5 polres, tanah datar, Dharmasraya, bukittinggi payakumbuh 50 Kota. Yang 3.000 yang tadi kita saksikan di Polda,” sebut Kapolda Sumbar.

Sasarannya kata Irjen Pol Teddy Minahasa, adalah kepada angkutan umum, ojek online, kemudian ojek pangkalan, angkutan kota dan angkutan desa.

“Karena yang mengalami dampak secara signifikan paling dirasakan oleh para pengemudi angkutan umum setelah adanya penyesuaian harga BBM, Makanya sasaran utamanya kita prioritaskan kepada pengemudi angkutan umum,” ujarnya.

Ia juga berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi baik di Pusat maupun perwakilan Padang atas kolaborasi dalam memberikan bantuan sosial sembako kepada pengemudi angkutan umum.

Jenderal bintang dua tersebut juga sebelumnya sudah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran, untuk ikut dalam memberikan bantuan membantu masyarakat.

“Pemberian sembako seperti ini mulai dua minggu yang lalu serentak sudah dilakukan pendistribusiannya kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)

The post 5.000 Paket Bansos Disalurkan Polda Sumbar kepada Komunitas Ojek, Angkot dan Betor appeared first on Prokabar.

Ketiga langkah tersebut yakni melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data, karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos dalam keterangan tertulisnya, dilansir Selasa (27/7).

Langkah kedua dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non-tunai.

Bantuan PKH dan BPNT/Kartu Sembako disalurkan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos.

Langkah ketiga dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

“Saya sudah dapat ijin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain,” kata Mensos.

Penggunaan aplikasi tersebut juga dapat memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu, yang kerap kali ditemukan digunakan untuk membeli rokok atau minuman keras. (*)

The post Ini Strategi Mensos, Cegah Korupsi Bansos appeared first on Prokabar.

“BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kilogram,” ujarnya dilansir Kamis (8/7).

Mensos menambahkan, beras sebanyak 10 kilogram tersebut akan disalurkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), mengingat jaringan BULOG terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke BULOG dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mensos menyampaikan, pembaruan data penerima Bansos Tunai di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah selesai sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.

“Prioritas penyaluran BST di daerah yang menerapkan PPKM Darurat dan tempat lainnya dengan memanfaatkan teknologi, jadi tinggal ‘klik’ saja,” tandasnya.

Untuk penyaluran Bansos Tunai Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima oleh penerima sebanyak Rp600 ribu ditambah dengan beras 10 kilogram dari Bulog.

“Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak BULOG, bukan oleh Bank ya,” ujar Mensos.

Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), serta beras melalui Perum BULOG.

“Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS,” ujar Mensos.

Sebelumnya, Mensos menyampaikan bahwa bansos segera dicairkan pada minggu ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seiring diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dimulai tanggal 3-20 Juli 2021.

“Jadi, sesuai instruksi Presiden agar mengakselerasi pencairan bansos di minggu ini, sehingga bisa segera membantu masyarakat,” pungkasnya.

Alokasi anggaran untuk 10 juta penerima Bansos Tunai senilai Rp6,1 triliun, sedangkan untuk PKH yang menyasar 10 juta penerima senilai Rp13,96 triliun. Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta penerima dialokasikan anggaran senilai Rp45,12 triliun. (*)

The post Penerima Bansos Tunai dan PKH Akan Dapat Tambahan Beras appeared first on Prokabar.

Hal ini tertuang dalam edaran bupati tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Dalam edaran yang ditujukan kepada kepala OPD, Instansi vertikal, camat dan walinagari itu disebutkan bagi masyarakat penerima dan pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai sasaran dan tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sangsi administratif.

Begitu juga dengan ASN dan tenaga harian lepas dilingkungan pemkab setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar saat dihubungi mengungkapkan jika sasaran penerima vaksin jelas tertuang dalam edaran bupati.

“Dalam edaran itu, yang terkait dalam pengurusan BLT, PKH dan lainnya. Kan itu bunyinya,” ucap Yesrita.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial setempat juga mengatakan setidaknya di Tanah Datar terdapat 14154 keluarga penerima mamfaat atau penerima bantuan dari pemerintah.

“Kepada penerima bansos, PKH, Sembako, penerima bantuan sosial khususnya, kita minta untuk mematuhi himbauan pemerintah bahwa wajib untuk divaksin,” ujar Yuliardi saat ditemui di kantornya, Senin (21/6).

Ia melanjutkan, jika penerima bantuan mengabaikan himbauan tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan akan dikenakan sangsi bahkan penghentian bantuan.

“Kita tidak ingin mengharapkan itu, akan tetapi bagi yang menolak dapat diberikan sangsi penundaan bahkan penghentian bantuan,” tutupnya. (eym)

The post Penerima Bansos di Tanah Datar Wajib Vaksin Covid-19 appeared first on Prokabar.

“Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan Bulan April, jadi bertepatan dengan awal puasa,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dilansir dari laman Kemensos, Kamis (22/04).

Lebih lanjut, Mensos mengungkapkan, pemberian bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Pencairan bansos PKH ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Peningkatan daya beli tersebut, imbuh Risma, juga akan berdampak bagi para pedagang kecil, dagangan laku dan para pedagang mendapatkan untung.

Risma berharap, dengan pencairan bantuan PKH juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga di Bulan Ramadan yang cenderung berbeda dengan hari-hari biasa.

“Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sahur, maupun berbuka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya,” ungkapnya.

PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen. Komponen dimaksud yaitu Komponen Kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita; Komponen Pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat; serta Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia di atas 70 tahun dan kategori disabilitas berat.

Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan bansos langsung melalui rekening masing-masing KPM PKH.

“Mereka bisa mencairkan (bansos) di ATM bersama, e-warong, dan agen-agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur,” pungkas Mensos.

Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, alokasi anggaran bansos PKH tahun 2021 sebesar Rp28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp15,35 triliun yaitu pada Bulan Januari 2021 sebesar Rp6,82 triliun dan Bulan April Rp6,53 triliun. (*)

The post PKH Tahap II Telah Disalurkan, Ini Totalnya appeared first on Prokabar.

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden dilansir Selasa (5/1).

Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” pungkas Risma. (*)

The post Ini Dia Tiga Program Bansos 2021 appeared first on Prokabar.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

“Rencana pemberian bantuan akan dimulai secara serempak pada awal Januari. Pada awal Januari nanti kita harapkan keluarga penerima manfaat akan sudah bisa mendapatkan bantuan langsung, baik itu yang disalurkan melalui PT Pos maupun melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah (bank himbara),” ujarnya usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (29/12).

Menko PMK pun meminta kepada seluruh bank himbara (himpunan bank milik negara) untuk mematuhi kesepakatan untuk segera meminta para penerima manfaat mencairkan dana yang sudah diberikan.

“Ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini adalah digunakan untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari COVID-19 ini sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Untuk penerima manfaat, Muhadjir meminta agar mematuhi pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam menggunakan bantuan yang diberikan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan.

“Yang penting lagi, Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok,” tegasnya.

Dalam keterangan persnya, Menko PMK menegaskan bahwa pada tahun 2021 bansos akan berjalan seperti biasa dan dengan skema yang sama dengan tahun sebelumnya.

Target jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2021 tetap 10 juta KPM. Sedangkan untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan disalurkan pada 18,8 juta penerima manfaat.

Untuk bantuan di wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema bantuan berupa sembako, pada tahun 2021 akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar langsung oleh tenaga dari PT Pos ke rumah masing-masing penerima manfaat.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor Pos karena nanti kalau datang ke kantor Pos kita khawatirkan nanti timbul kerumunan. Karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Ibu Risma,” papar Menko PMK. (*)

The post Januari, Pemerintah Kembali Salurkan Bansos appeared first on Prokabar.

Pak Menteri..
Ini Saya, Seorang Kepala Desa di Sebuah Desa Kecil di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nama Desa Kami, (Nagari) Ampang Gadang.

Pak Menteri..
Lintuh Hati Saya Pak, Saat Mendengar Kabar Bahwa Milyaran Dana Bansos Covid, Dengan Lahap Bapak Korupsi Tanpa Rasa Bersalah Sedikitpun. Kok Tega Sih Pak..??!!! Itu DZOLIM Namanya Pak..!!

Kami, Para Relawan Covid Yang Selalu Disanjung Dengan Gelar Kehormatan “Garda Terdepan”, Yang Kerap Didengung-dengungkan Dari Dalam Istana Negara. Sepertinya Gelar Itu Diberikan Agar Kami Terus Semangat Dalam Bekerja.

Tapi Apakah Bapak Tahu, di Lapangan Kami Kerap Dihujat, Dicaci-maki dan Dituduh Tidak Adil Dalam Pembagian Dana Bansos dan BLT Covid Yang Sebagian Uangnya Sudah Bapak Tilap Itu.

Prihatin Kami Pak, Ditengah Bencana Dunia Ini, Dimana Banyak Rakyat Yang Menjerit Kelaparan dan Kesusahan. Justru Bapak Masih Tega Memakan Milyaran Uang Rakyat Itu Dengan Lahapnya.

Ya Sudahlah Pak, Sekarang Mau Gimana Lagi, Semua Sudah Terlanjur Terjadi. Dan Apa Yang Bapak Tanam Itu Sekarang Sudah Bapak Tuai Sendiri. Saya Tidak Tahu Berapa Banyak Hak Warga Yang Semestinya Masuk ke Perut Mereka, Namun Hanya Bapak Nikmati Bersama Keluarga dan Kroni-kroni Bapak. Benar-benar DZOLIM Pak..!!!

Sebentar Lagi Mungkin Bapak Akan Menerima Ganjaran Dunia, Atas Perbuatan Keji Itu. Dan Semoga Bapak Segera Bertaubat Sehingga Allah Tidak Menambahnya Dengan Siksa di Akhirat Kelak.

Biarlah Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kami, Para Generasi-generasi Penerus Bangsa. Semoga Kami Tidak Menjadi Makhluk Yang Serakah dan Tamak Dengan Tipu Daya dan Nafsu Dunia.

Salam Saya, Mewakili Teman-teman Relawan. Para “Garda Terdepan”, Yang Sudah Berbulan-bulan Berjuang dan Bekerjasama Melayani Warga Ditengah Ancaman Pandemi Covid-19, Kami Sudah Bekerja Sesuai Dengan Yang Sudah Bapak Tugaskan Dulu. Walau Sejujurnya Kami Tidak Mendapat Apa-apa, Selain Cacimaki, Fitnah dan Tuduhan Yang Sungguh Tidak Mengenakkan. Yaa Namanya Saja Relawan. Harus Rela Tanpa Boleh Melawan.

Selamat Malam Pak Menteri..
Ditengah Banyaknya Tugas Negeri Ini Untuk Melawan Pandemi, Akhirnya Bapak Pensiun Terlalu Dini..

Wassalam..!

The post Lintuh Hati Saya, Duhai Pak Menteri appeared first on Prokabar.

“Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya,” ujarnya dilansir Prokabar, Kamis (26/11).

Pembukaan atau penambahan kuota baru BST ini dilakukan dengan pertimbangan karena anggarannya masih tersedia dan masih terdapat masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan.

“Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan,” kata Mensos.

Memang tercatat ada beberapa kepala daerah yang mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST kepada Mensos. Salah satunya adalah Bupati Pemalang. Dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari, dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya menambah kuota penerima BST di wilayahnya. Hal senada disampaikan Bupati Simalungun dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari saat melakukan kunjungan kerja.

Terhadap permintaan dari berbagai daerah tersebut, Mensos Juliari menyatakan pada prinsipnya Kemensos siap mendukung permintaan tersebut. Permintaan penambahan kuota baru ini, imbuhnya, akan diprioritaskan kepada daerah yang memang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya, seperti  di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Simalungun.

“Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespons secepatnya,” katanya.

Menurut Mensos, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Di antaranya karena dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan. (*)

The post Pemerintah Tambah Kuota Penerima Bansos Tunai di Daerah appeared first on Prokabar.

“Untuk penerima BST, saya minta dilakukan validasi ulang agar penerimanya tidak orang yang itu-itu saja. Masih banyak yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagaimana dilansir laman kemsos.go.id, Minggu (22/11).

Perpanjangan program BST bertujuan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM pada 34 provinsi. Adapun anggaran yang disiapkan untuk menyalurkan BST sebesar Rp12 triliun.

Selain BST, program bansos pangan program sembako juga diperpanjang untuk 18,8 juta KPM, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp45,12 triliun.

Keputusan memperpanjang ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi COVID-19 ini. “Saya sebagai Mensos senantiasa berjuang dan selalu berusaha agar para penerima bantuan pada masa pandemi ini tidak bertambah susah karena terkena dampak COVID-19,” ujar Mensos.

Lebih lanjut, Juliari menyampaikan pesan kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan bansos, khususnya yang terdampak COVID-19 dapat mengajukan diri ke pemerintah daerah untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu. “Apabila ada yang merasa belum pernah dapat apa-apa (bansos) sama sekali datang ke dinas sosial atau kantor kecamatan seperti ini, sampaikan,” ujarnya.

Dengan adanya peran aktif masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk melaporkan diri ke petugas daerah, imbuhnya, maka bantuan bisa diberikan sesuai dengan kriteria dari pendataan yang dilakukan. “Insyaallah melalui pemerintah daerah kita bisa memberikan bantuan, nanti tinggal dilihat saja bentuknya apakah tunai, apakah barang, apakah nontunai nanti akan disesuaikan,” pungkas Mensos Juliari P Batubara. (*)

The post Bansos Tunai Diperpanjang Hingga 2021 appeared first on Prokabar.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian juga menjelaskan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna disampaikan bahwa program-program yang berjalan dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah PKH, sembako baik itu Jabodetabek maupun tunai di nonJabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik, logistik, sembako, BLT Dana Desa, investasi koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

”Khusus untuk di tahun depan ini akan dilanjutkan program prioritas ataupun program yang kita sebut sebagai unggulan. Yang pertama, tentu pengadaan daripada vaksin itu sendiri, karena pengadaan vaksin ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkan, yaitu vaksin Merah Putih dipimpin oleh Kemenristek/BRIN bersama Lembaga Eijkman, kemudian Biofarma yang telah melakukan kerja sama,” ujar Menko Perekonomian, dilansir Selasa (8/9).

Menurut Menko Perekonomian, tadi dilaporkan juga terkait dengan Sinovac yang disiapkan 290 juta vaksin dan juga dari G42 itu menyiapkan 30 juta vaksin di tahun ini. ”Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun dan tahun depan secara multi year ada Rp37 triliun,” imbuh Airlangga.

Program-program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos, menurut Menko Perekonomian, yaitu:

Satu, bansos tunai yang terkait dengan Banpres Presiden untuk UMKM akan dilanjutkan.

Kedua, bantuan untuk subsidi gaji itu juga akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan.

Ketiga, terkait dengan Kartu Prakerja.

Keempat, terkait dengan bansos tunai, PKH, dan sembako.

Dengan demikian, Airlangga menyebutkan bahwa program-program ini diharapkan untuk masih menjaga daya beli masyarakat di dalam situasi pandemi Covid-19.

”Kementerian Kesehatan juga akan menyiapkan untuk operasionalisasi daripada vaksinasinya yang diperkirakan bisa dimulai di awal tahun dengan masuknya 30 juta vaksin diharapkan di akhir tahun ini,” pungkas Airlangga. (*)

The post Tahun Depan, Vaksin dan Bansos Jadi Prioritas Pemerintah appeared first on Prokabar.

Bahkan, kantor ini juga tampak dijaga ketat aparat kepolisian dari Polsek Panti. Mewanti-wanti adanya tindakan lanjutan. Tidak itu saja, pelaku pengrusakan tengah diselidiki pihak kepolisian. Ini guna proses hukum bagi mereka yang melakukan pengrusakan karena telah melanggar aturan hukum yang ada.

Di sisi lain, kejadian pengrusakan kantor oleh warga yang unjuk rasa Rabu (3/6) ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Warga menuntut kejelasan pigak nagari dalam realisasi bantuan. Warga menilai, pemerintah nagari tidak transparan dalam data siapa saja penerima bantuan yang bersumber dari ADD.

Menurut warga, penyaluran dana BLT di nagari itu tidak tepat sasaran.Pasalnya, masih banyak warga seharusnya lebih berhak menerima bantuan sosial tapi luput dari pendataan pihak pemerintah nagari setempat.
Ini sudah aksi kedua kalinya. Sebelumnya, pada bulan puasa kemarin, saat pembagian BLT ADD. Warga juga protes, namun tidak anarkis.

Kapolsek Panti, Iptu Edwin menyanyangkan penyampaian aspirasi oleh warga setempat berujung anarkis.

Kapolsek Panti ini menyebutkan pihaknya bersama camat, wali nagari serta unsur terkait lainnya sedang melakukan rapat internal guna menyikapi aksi protes massa yang berujung anarkis tersebut. Tak luput, proses hukum bagi perusak juga bakal berlanjut. (Ola)

The post Polisi Bakal Proses Pelaku Pengrusakan Kantor Wali Nagari Sontang Cubadak appeared first on Prokabar.

“Kita sengaja menyalurkan BLT Kabupaten pada saat terakhir, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menggenapi sasaran BLT yang lainnya. Kedua, untuk menutup pengurangan sasaran akibat perobahan regulasi dari BLT yang ada. Ketiga, untuk menampung sasaran baru yang dinilai berhak mendapat bantuan namun belum terdata oleh tim survey Pemerintah Nagari,” Terang Indra Catri, saat memberikan keterangan di Kantor Walinagari Pasia Laweh, Rabu (27/5).

BLT Kabupaten ini diharapkan dapat menggenapi sekaligus menuntaskan pemberian bantuan kepada masyarakat yang betul-betul berhak mendapatkannya. Dan sudah diputuskan Pemerintahan Nagari melalui Musyawarah Nagari Khusus.

Lebih lanjut Indra Catri meminta kepada seluruh aparatur terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Agam sampai Ke nagari agar betul-betul menuntaskan pemberian bantuan ini secara transparan. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan stiker di rumah penerima sesuai dengan jenis bantuannya. Serta terpajang daftar nama-nama penerima di kantor kenagarian.

“Saya melihat masih banyak rumah masyarakat penerima bantuan yang belum dipasang stiker sesuai dengan jenis bantuannya. Kepada seluruh masyarakat diminta bersabar menunggu gilirannya. Tidak perlu ribut-ribut, ndak buliah curang, hindari fitnah, hindari ghibah, jan basiarak, tetap dirumah sajo. Semoga corona ini cepat tuntas di Kabuaten Agam,” Pungkas Indra Catri. (rud)

The post Indra Catri Minta Semua Rumah Penerima BLT Harus Terpasang Stiker appeared first on Prokabar.