PKS ditandatangani langsung oleh Direktur Operasi PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, dengan Deputi Kepala Perwakilan BI Dandy Indarto Seno, yang disaksikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram. Acara tersebut turut dihadiri pejabat dari kedua institusi, termasuk Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis serta staf dan pimpinan lainnya.

Pri Gustari menyatakan, kolaborasi ini merupakan langkah konkret menuju industri semen yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing global.

“Dengan memanfaatkan LRUK sebagai bahan bakar alternatif, kami mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, implementasi Paris Agreement, serta transisi energi sebagaimana tercantum dalam G20 Bali Declaration,” ujarnya.

Menurut Pri, kerja sama ini tidak hanya sekadar pengelolaan limbah, tetapi juga bagian dari transformasi industri menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“LRUK akan dimanfaatkan sebagai alternative fuel dalam proses produksi. Kami berkomitmen mengelolanya sesuai prinsip keberlanjutan, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta meminimalkan risiko lingkungan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini membuka peluang kolaborasi jangka panjang antara dunia usaha dan lembaga negara dalam bidang inovasi energi terbarukan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta penguatan ekonomi daerah dan nasional.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, mengapresiasi kesediaan PT Semen Padang memanfaatkan LRUK sebagai energi alternatif.

“LRUK adalah limbah dari proses sortasi dan peracikan uang kertas yang tidak lagi layak edar. Selama ini hanya dimusnahkan, kini bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Hasil kajian PT Semen Padang dan BRIN menunjukkan LRUK memiliki nilai kalor sebesar 3.210 kkal/kg. Ini sejalan dengan prinsip zero waste dan konsep waste to energy,” ungkapnya.

Abdul Majid menambahkan, BI saat ini tengah mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk mengurangi penggunaan uang tunai sebagai bagian dari strategi penurunan emisi karbon. Meski begitu, jumlah uang kertas tidak layak edar masih signifikan.

“Setiap minggu, rata-rata kami menghasilkan sekitar 100 kantong LRUK dalam bentuk briket. Limbah ini kami kirim ke PT Semen Padang untuk dimusnahkan secara aman,” ujarnya.

Ia juga menyebut PT Semen Padang sebagai mitra strategis BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sebagai industri besar di Sumbar, PT Semen Padang rutin terlibat dalam dialog strategis kami dengan pelaku ekonomi utama,” tutup Abdul Majid. (*/Eym)

The post Semen Padang dan BI Sumbar Ubah Limbah Uang Jadi Energi Hijau appeared first on Prokabar.

TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah dengan melibatkan berbagai sektor yang terkait.

TPID Tanah Datar melalui Program inovasi bernama PEDULI BABE yaitu Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Bawang Merah dan Cabe Merah, keluar menjadi pemenang dan mengantarkannya meraih penghargaan ini.

Atas prestasi yang diraih, Bupati Eka Putra yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Abdul Hakim, Kabag Perekonomian Masni Yuletri dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras TPID Tanah Datar bersama instansi terkait.

“Alhamdulillah, kerja keras dan kerjasama TPID Tanah Datar tidak hanya mampu mengendalikan inflasi, namun juga mampu menjadi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2021,” katanya.

Namun, tambah Eka, prestasi ini bukan milik sekelompok saja, tapi wujud kerja keras dan dukungan masyarakat Tanah Datar, mulai dari Pemerintah sampai para petani dalam mengendalikan harga agar tidak terjadi inflasi.

“Prestasi ini milik kita semua masyarakat Tanah Datar, namun yang sangat terpenting adalah kita tetap bekerjasama dalam mengendalikan inflasi di daerah, agar jangan mengganggu perekonomian dan sendi kehidupan masyarakat kita di Tanah Datar,” tukasnya

Ditambahkan Eka, terkait prestasi yang diraih, ia siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat dalam rangka mengendalikan inflasi di Sumbar.

“Katanya Sumbar masih memiliki nilai inflasi yang cukup tinggi, yang dipicu beberapa Kabupaten/kota yang memiliki inflasi cukup tinggi juga, karena itu kami Pemerintah Daerah bersama TPID Tanah Datar, siap bekerjasama dan bersinergi dengan Pemprov serta Kabupaten dan Kota lainnya dalam mengendalikan inflasi ke depannya,” tukas Bupati.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy selepas acara menyampaikan ucapan selamat kepada Kabupaten Tanah Datar atas prestasi menjadi yang terbaik kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2021 pada TPID Award Tahun 2022.

“Selamat kepada Tanah Datar atas prestasi ini, semoga ke depan mampu memberikan dan menularkan ke Kabupaten dan Kota lain di Sumbar. Tidak masuknya Provinsi Sumbar dalam penghargaan ini, karena memang ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki inflasi yang cukup tinggi sehingga juga mempengaruhi nilai inflasi Provinsi Sumbar,” tukasnya

Adapun Tanah Datar menjadi terbaik kategori TPID Kabupaten/kota Berprestasi 2021 wilayah Sumatera disusul Kabupaten Blitar dari wilayah Jawa/Bali, Kabupaten Landak dari wilayah Kalimantan, Kabupaten Bone Bolango dari wilayah Sulawesi dan Kabupaten Lombok Barat dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (eym)

The post Selamat. TPID Tanah Datar Terbaik di Wilayah Sumatera appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini merupakan bagian kegiatan Road to Fesyar (Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah) Sumatera 2022.

KPw BI Sumatera Barat, Wahyu Purnama mengatakan FESMina ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan.

“Semoga, FESMina ini dapat menjadi agenda rutin tahunan pengembangan Ekonomi Syariah KPw Sumatera Barat,” ungkapnya, Selasa (27/7).

Baca Juga : Pemko Padang Raih Penghargaan dari Bank Indonesia

Iven ini akan diadakan di dua tempat yaitu di Bank Indonesia dan Transmart Padang, mulai tanggal 27 hingga 30 Juli 2022.

Lebih lanjut, ia mengatakan, FESMIna ini juga dalam rangka mendukung Fesyar Regional Sumatera.

Dimana, pada 2022 ini, Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Baca Juga : Ini Cara Bank Indonesia Dorong Literasi Publik

Secara nasional, iven ini digelar BI di tiga wilayah regional yaitu Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia.

Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Sumatera mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera untuk Memperkuat Pemulihan Ekonomi Sumatera yang Inklusif”.

Kegiatan FESMina secara umum memiliki tiga kegiatan utama yaitu: Opening ceremony, Sharia Economic Forum dan Sharia Fair.

Kegiatan Sharia Economic Forum yang diadakan secara luring yaitu pelaksanaan dengan tema “Sinergitas dan Koordinasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Penigkatan Pemberdayaan Usaha Syariah”.

Bentuk kegiatan berupa workshop terkait Brainstroming Pengembangan Ekosistem Bisnis HEBITREN dan Penguatan Kelembagaan Peran serta Pesantren Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. (*)

The post Bank Indonesia Sumbar Gelar Festival Ekonomi Syariah Minangkabau appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, melalui rilis yang diterima, Jumat (3/7)

“Inflasi IHK Juni 2020 tercatat 0,18% (mtm) atau tetap rendah, meskipun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,07% (mtm),” ujar Kepala Komunikasi BI.

Perkembangan ini, menurutnya, dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan kelompok administered prices sedangkan inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan.

“Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2020 tercatat sebesar 1,96% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy),” ujarnya.

Ke depan, Onny sampaikan bahwa Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasarannya sebesar 3,0%±1% pada 2020.

Menurut komponennya, lanjut Ony, inflasi IHK Juni 2020 yang rendah dipengaruhi inflasi inti yang melambat dari 0,06% (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,02% (mtm).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas bawang bombay, gula pasir, dan emas perhiasan di tengah inflasi nasi dengan lauk yang meningkat. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 2,26% (yoy), melambat dibandingkan dengan inflasi Mei 2020 sebesar 2,65% (yoy),” imbuh Kepala Departemen Komunikasi BI.

Inflasi inti yang kembali melambat, menurutnya, tidak terlepas dari perlambatan permintaan domestik akibat pandemi Covid-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang rendah, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga.

“Kelompok administered prices kembali mencatat inflasi 0,22% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,67% (mtm),” imbuhnya.

Inflasi kelompok administered prices, Kepala Departemen Komunikasi BI sampaikan terutama bersumber dari meningkatnya tarif aneka angkutan pascarelaksasi aturan pembatasan operasional angkutan umum pada awal bulan Juni 2020.

Secara tahunan, menurut Ony, inflasi kelompok administered prices terpantau meningkat dari 0,28% (yoy) pada bulan Mei 2020, menjadi 0,52% (yoy) pada periode Juni 2020.

“Kelompok volatile food mencatat inflasi 0,77% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi 0,50% (mtm),” jelasnya.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, perkembangan ini terutama bersumber dari meningkatnya inflasi komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan kelapa.

Sementara itu, lanjutnya, beberapa komoditas seperti aneka cabai, bawang putih, dan minyak goreng tercatat deflasi didukung oleh pasokan yang memadai ditopang hasil panen dan kelancaran distribusi di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, serta harga komoditas global yang masih rendah.

“Secara tahunan, inflasi kelompok volatile food pada bulan Juni 2020 tercatat 2,32% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,52% (yoy),” pungkasnya. (*)

The post Inflasi IHK Juni Tetap Terendah appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Bank Indonesia melalui rilis yang diterima Kamis (11/6).

Posisi cadangan devisa tersebut, sebagaimana tercantum dalam rilis, setara dengan pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” sebut rilis tersebut.

Peningkatan cadangan devisa pada Mei 2020 terutama dipengaruhi oleh penarikan utang luar negeri Pemerintah dan penempatan valas perbankan di Bank Indonesia.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik,” bunyi akhir rilis tersebut. (rel)

The post Cadangan Devisa Mei 2020 Meningkat appeared first on Prokabar.

Bersama dengan Kementerian Keuangan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), BI pun berupaya untuk mendukung percepatan penyaluran program-program bantuan sosial (bansos) secara kepada masyarakat baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (28/4) mengatakan sosialisasi gerakan transaksi non-tunai akan ditingkatkan agar masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai, baik melalui digital banking, uang elektronik, dan penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard).

“BI juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama PJSP agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran nontunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS,” kata Perry Warjiyo. (*)

The post BI Sosialisasikan Transaksi Non-Tunai Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 appeared first on Prokabar.

Pemerintah telah dan akan terus meningkatkan ruang stimulus fiskal dan memberikan kemudahan berusaha di sektor riil termasuk kegiatan pariwisata dan ekspor-impor, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

“Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas moneter, nilai tukar Rupiah, dan pasar keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan menempuh kebijakan untuk melakukan stabilisasi pasar saham serta terus memperkuat ketahanan industri perbankan dan jasa keuangan lain,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, di Jakarta, dilansir Selasa (3/3).

Perry menambahkan, dalam rangka memperkuat koordinasi dan berbagai langkah kebijakan yang telah diambil sebelumnya, Bank Indonesia pada hari ini menempuh beberapa langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, termasuk memitigasi risiko COVID-19.

Langkah penguatan tersebut meliputi lima kebijakan yaitu pertama, meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamental-nya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah.

Langkah kedua, menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional, dari semula 8 persen menjadi 4 persen, berlaku mulai 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas.

Ketiga, menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, yang dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.

Kemudian langkah keempat, memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan Rupiah.

Dan kelima, menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan pasar keuangan dan perekonomian, termasuk dampak COVID-19 serta terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat reformasi struktural,” ujarnya. (rel)

The post Ini Lima Kebijakan Bank Indonesia Antisipasi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Dalam Info Terbaru Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) yang diterima Rabu (18/12), disebutkan baahwaa ULN Indonesia tersebut tumbuh 11,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,4% (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Pertumbuhan ULN yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ULN Pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.

Pertumbuhan ULN Pemerintah meningkat sejalan dengan keyakinan investor asing terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang menarik. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar 199,2 miliar dolar AS atau tumbuh 13,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN terutama dipengaruhi oleh peningkatan arus masuk neto asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan global bonds pada Oktober 2019.

Pengelolaan ULN Pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,1%), sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4%).

ULN swasta tumbuh melambat dari bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2019 tumbuh 10,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,7% (yoy). Perkembangan ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) yang melambat.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan & penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2019 sebesar 35,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)

The post Mengalami Lonjakan, Pemerintah Klaim Utang Luar Negeri Tetap Terkendali appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dalam sambutannya pada peresmian implementasi QRIS yang dilangsungkan di pintu masuk Blok III Pasar Raya Padang, Kamis (12/12).

Lebih lanjut dirinya menyebut, pengimplementasian QRIS memang sangat tepat dilakukan pada masa ini sebagai respon cepat dalam penggunaan digitalisasi terhadap transaksi non tunai.

“Alhamdulillah hari ini kita juga bahagia melihat pengunjung atau pedagang di Pasar Raya Padang sangat antusias terhadap penerapan QRIS tersebut. Kita tadi juga sudah melakukan ujicoba di beberapa toko yang telah menggunakan aplikasi barcode itu. Kita tentu berharap, seluruh pedagang akan mengikutinya dengan menggunakan QRIS ini,” imbuhnya  dilansir Prokabar dari Humas Padang.

Manfaat dari sisi pengguna adalah fleksibel dalam memilih sumber dana pembayaran. Sementara dari sisi pedagang manfaatnya praktis hanya perlu satu kode QR yang bisa dibaca oleh semua,” terangnya.

Hendri pun menyampaikan kepada seluruh warga Kota Padang bahwa QRIS bukanlah suatu hal yang menyusahkan. Sebaliknya merupakan jawaban dari tantangan zaman yakni revolusi industri 4.0 dengan menggunakan semua sistem digitalisasi.

“Kalau kita semua sudah menggunakan itu maka yakinlah kita bisa memajukan kehidupan kita dan juga bernegara dengan baik. Serta pemerintah tentu akan bisa menilai dan mengambil catatan dari penggunaan QRIS itu dengan cepat. Karena menggunakan sistem digital dan berapa perkembangan transaksi di Kota Padang juga bisa diketahui. Tadi saya mencoba melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi Go Pay dan telah berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Raya Padang ini,” ungkapnya.

Seementara itu Kepala BI Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama mengungkapkan, alasan pihaknya mengembangkan sistem non tunai karena melihat pembayaran tunai selama ini mahal, tidak efisien dan belum lagi keamanannya.

“Untuk penerapan QRIS di Kota Padang kita memulai di Pasar Raya Padang sebagai pilot projectnya. Setelah ini akan kita lanjutkan ke pasar-pasar lainnya termasuk ke depan di berbagai kabupaten/kota di Sumbar,” ungkapnya.

Ia pun berharap masyarakat secara cepat mengenal, memahami dan melakukan transaksi menggunakan QRIS sebagaimana dilakukan secara cepat dan mudah. Sebagaimana cara penggunaan QRIS cukup mudah dengan memindai barcode menggunakan telepon pintar (hp android) kemudian memasukan PIN dan nominal yang akan dibayarkan.

“Semoga masyarakat dapat melakukannya secara menyeluruh, karena bisa melalui Go Pay, OVO dan lainnya bisa digunakan untuk QRIS ini. Jadi transaksi dengan cara non tunai tidak susah, namun memiliki manfaat dengan terlaksananya transaksi non tunai yang aman, cepat dan kita sudah menuju ke era pembayaran digital yang maju,” jelasnya. (*)

The post Pasar Raya Padang Siap Terapkan QRIS Sebagai Pembayaran Non Tunai appeared first on Prokabar.

Sementara, ia digadang sebagai sumber baru pertumbuhan. Dari riset Bank Indonesia dan Tourism Development Center Unand (TDC), terdapat beberapa hambatan klasik.

“Itu kami lakukan Oktober 2019 di sembilan kabupaten/kota,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia pada Prokabar di Padang, Rabu (11/12).

Riset merupakan evaluasi terhadap kinerja atraksi, amenitas, aksesibilitas, promosi, dan pelaku usaha (3A2P) di Padang.

Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, 50 Kota, Kabupaten Solok, Tanah Datar. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Agam.

Secara umum, lanjutnya hambatan pariwisata di Sumbar adalah masalah lahan. Akinatnya, pengembangan destinasi menjadi sulit.

Belum adanya atraksi yang berbasis aktivitas. Kondisi itu berpengaruh pada length of stay (lama tinggal wisatawan) di kawasan wisata.

Kemudian persoalan kuliner yang kurang higiesnis, sehingga tentu tidak menjadi daya menarik minat wisatawan untuk berbelanja.

Kondisi itu diperparah dengan kemasan oleh-oleh khas daerah yang kurang menarik serta banyaknya sampah di lokasi wisata.

“Ini berdampak langsung pada usaha makan dan minuman sebagai kegiatan pendukung pariwisata,” jelasnya.

Kemudian masih minimnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Akibatnya, pengembangan pariwisata tidak terintegrasi.

Masing-masing daerah cenderung belum mampu menghadirkan ciri dan keunikkan tersendiri (unique selling proposition).

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang belum memadai.

“Kelemahan itu juga disertai dengan budaya pelayanan yang belum optimal, sehingga minat wisatawan menjadi rendah,” ujarnya.

Padahal, Sumbar memiliki modal kuat untuk membangun sektor pariwisatanya. Berbagai penghargaan internasional telah diraih.

Bahkan, UNESCO baru-baru ini menetapkan tambang batubara Ombilin Sawahlunto sebagai salah satu warisan budaya dunia.

Ranah Minang juga memiliki potensi alam nan elok. Budaya matrilinial yang unik dan ragam kuliner seharusnya menjadi daya tarik.

“Infrastruktur pun telah memadai. Rasio jalan mantap Sumbar 82,5 persen. Termasuk tinggi di Indonesia,” sebutnya.

Karena itu, ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perbankan, tokoh adat dan masyarakat untuk bersinergi.

Bertransformasi dan berinovasi mendorong pariwisata. Harus proaktif menarik investor dalam maupun luar negeri.

“Tanpa investasi, tentu pengembangan sektor pariwisata jalan di tempat. Sementara uang daerah terbatas untuk itu,” tutupnya. (tds)

The post Bukan Karena Adat, Tapi Ini Masalah yang Menyandera Pariwisata Sumbar appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama menyampaikan, jenis usaha seperti itu sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Bahkan, ia rentan dijadikan sebagai tempat praktik pencucian uang. Tak hanya dari hasil transaksi narkoba, tapi juga rawan dijadikan sebagai pendanaan kegiatan terorisme.

“Demikian pentingnya peran KUPVA BB sehingga kami perlu memonitor kegiatan usaha tersebut dengan seksama,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (11/12).

Berdasarkan pendataan Bank Indonesia, saat ini di Sumatera Barat terdapat 14 KUPVA BB berizin yang tersebar di lima Kabupaten/Kota.

Ke lima daerah itu antara lain Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Kota Solok. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar.

Populasinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, lanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan penataan dan penertiban.

Pihaknya memastikan setiap penyelenggara KUPVA bukan bank yang kini beroperasi di Sumbar memiliki izin usaha resmi.

Melakukan sosialisasi hingga penertiban pada
KUPVA bukan bank yang tidak memiliki izin, khususnya di daerah yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara

“Ini kalau di Sumbar seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena mayoritas wisatawan asing memang di sana,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia tetap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, utamanya dengan Kepolisian Daerah Sumbar.

Karena itu dirinya menegaskan, agar KUPVA BB berizin di Sumbar jangan melanggar izin usaha dan praktik melawan hukum.

Kemudian mengimbau masyarakat secara umum agar menghindari usaha-usaha yang bertentangan dengan aturan.

“Ini seperti pencucian uang, misalnya. Jadi, jangan sampai terlibat. Resikonya sangat besar,” imbaunya.

Sepanjang 2019, Kantor Bank Indonesia telah menertibkan empat KUPVA bukan bank di dua daerah, Mentawai dan Pariaman.

Sementara pada 2018, juga menertibkan delapan KUPVA bukan bank. Namun, lima diantaranya masih beroperasi. (tds)

The post Rentan Praktik Cuci Uang, BI Beri Perhatian Khusus KUPVA BB appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama mengungkapkan, hal itu terkonfirmasi dari perkembangan investasi pariwisata dan kinerja sektor penunjangnya.

“Ini termasuk target tingkat kunjungan yang tidak tercapai. Di 2018 itu target kunjungan 75.000 orang. Realisasi hanya 72,5 persen,” ujarnya pada Prokabar di Padang, beberapa waktu lalu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terhadap investasi Sumbar di 2018 hanya 4,53 persen, atau Rp104,6 miliar.

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) USD27,6 juta, atau menyumbang 15,27 persen dari total investasi. Sementara, pertumbuhan sektor transportasi.

Penyediaan jasa akomodasi makanan dan minuman sebagai sektor penunjang juga belum menggembirakan.

Pada 2018, lanjut Wahyu, tumbuh melambat menjadi 7,35 persen, dari 7,96 pada tahun sebelumnya.

“Dia sangat berkaitan erat dengan kegiatan pariwisata. Nah, itu beberapa indikatornya,” sebut Wahyu.

Menurutnya, semua pihak perlu secara pro aktif menarik investor dalam, maupun luar negeri. Sebab, membangun pariwisata tak lepas dari campur tangan swasta.

Keuangan daerah sangat terbatas dalam pengembangannya. “Songket dan Kota Sawahlunto, misalnya. Itu merupakan modal dasar bagi pengembangan wisata Sumbar,” tutupnya. (tds)

The post Potensi Pariwisata Sumbar Belum Terlalu Berdampak Pada Ekonomi appeared first on Prokabar.

Kanaikkan harga minyak dunia yang bakal ditransmisikan ke Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik berdampak pada kelompok bahan pangan dan transpor.

“Pengaruhnya nanti karena kenaikkan ongkos transportasi dan ekspektasi inflasi,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama pada Prokabar, Minggu (8/12)

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, laju inflasi Kota Padang dan Bukittinggi. tahun kalender sampai November 2019 masing-masing 1,65 persen dan 1,32 persen.

Sedangkan laju inflasi Kota Padang pada November 2019 terhadap November 2018 tercatat 1,81 persen. Sementara Bukittinggi sebesar 1,74 persen.

Selain terpapar harga minyak dunia, lanjut Wahyu, terdapat sejumlah faktor lain yang bakal memengaruhi inflasi tahun depan antara lain rencana kenaikkan cukai rokok.

Kebijakan kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah. Gejolak harga karena pergeseran pola tanam, gangguan jalur distribusi bahan pokok.

“Kemudian yang tak kalah penting adalah karena adanya faktor perubahan iklim,” terangnya.

Kendati demikian, ia optimis inflasi masih tetap terkendali. Perkiraan inflasi di 2020 berada di kisaran 3,0 persen-3,1 persen.

Optimisme itu, menurutnya, sejalan dengan dukungan kebijakkan dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

“Tentu khususnya dalan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya. (tds)

The post BI Prediksi Beberapa Faktor Ini Jadi Penyebab Tekanan Inflasi di 2020 appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Wahyu Purnama dalam laporan perekonomian provinsi (LPP) dan kajian pariwisata Sumatera Barat bersama awak jurnalis di hotel emersia Batusangkar, sabtu (7/12).

Ia menjelaskan, perlunya pengembangan pariwisata di Sumatera Barat dikarenakan sektor pertanian tidak sepenuhnya sebagai pendorong kuat ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memiliki target dalam pengembangan serta pengelolaan kepariwisataan.

“Kita harus melakukan perubahan. Kalau tidak, akan begitu begitu saja. Bengkulu bisa melewati kita (sumbar). Terus apa provinsi dibawah kita, tidak adalagi. Karena kita itu kaya,” ucap pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya itu.

Berbicara pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai pendorong ekonomi masyrakat, lebih lanjut Wahyu mengatakan jika pemerintah juha perlu mempromosikan keunggulan potensi daerah salah satunya songket. Perlu sebuah transformasi terhadap songket, dimana songket tidak hanya selendang melainkan juga bisa digunakan sbeagai bahan baju.

Sebagai lembaga pengendali inflasi, menurut Wahyu jika inflasi sumbar tidaklah begitu susah, karena sumbar adalah wilayah surflus dan jauh berbeda dengan Riau dan Bangka Belitung serta Kepri. 3 provinsi tersebut, minus. Dibandingkan tahun lalu, angka Inflasi Sumatra Barat 2,6%, namun pada tahun 2019 angka inflasi Sumbar dibawah 2,6%. Posisi pada bulan november berada diangka 1,8%.

“Kita tidak perlu bekerja susah keras seperti mereka lah. makanya pengendalian inflasi di Sumbar telah berjalan dengan baik, kita mengandalkan TTIC, TTI disamping kita bagaimana meningkatkan produksi,” katanya

Wahyu juga mengkhwatirkan, tingginya curah hujan akhir akhir ini, bisa memicu kenaikan angka inflasi di Sumatera Barat. Selain itu, harga tiket trasportasi yang tinggi juga turut menjadi faktor pemicu.

“Seperti kenaikan harga tiket trasportasi dan beberapa jenis kebutuhan pokok, beras, bawang, bawang merah. Tiga pokok itu mungkin akan memicu kenaikan inflasi,” katanya.

Sementra, untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, Wahyu mengatakan jika pada tahun lalu angka pertumbuhan ekonomi berada diposisi 5, 14%. Semetara, untuk tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi Sumbar tidak akan jauh berbeda dari angka tersebut.

“Apa ancamanya, ancamanya masih globalisasi. Karena kita masih terpengaruh oleh ekspor juga. Perang dagang dua negara itu juga. Kemudian faktor pendorong perekonomian kita relatif masih sama, pertanian paling besar. Karena pertanian porsi paling besar 22, sekian %. Maka pertanian harus kita jaga. Meski pertanian menjadi faktor pendorong perekonomian, namun pertanian dinilai tidak semerta merta sebagai penggolak ekonomi yang kuat di Sumatera Barat. Jika mengandalkan pertanian, maka untuk pertumbuhan ekonomi, pertanian tidak memiliki nilai pendorong yang kuat, kecuali pertanian dapat diolah dengan tidak hanya mengandalkan hasil pertanian, melainkan dapat melalui proses pengolahan lebih lanjut,” ujar pria asli asal Solok kelahiran Padang pada 2 Maret 1968 itu. (eym)

The post Apa Pariwisata Pendorong Ekonomi Masyrakat Sumbar? ini Kata Kepala Perwakilan BI Sumbar appeared first on Prokabar.

Pojok Baca BI (BI Corner) didirikan sebagai wadah untuk membangun kedekatan antara masyarakat dengan BI, sekaligus sebagai sarana penyampaian kebijakan BI.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (1/12).

Lebih lanjut, Destry Damayanti menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para pengelola BI Corner untuk mendorong kinerja dan menjaga keberlangsungan BI Corner guna berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangungan Manusia (IPM) Indonesia.

Menurutnya, kegiatan edukasi dan literasi publik memiliki makna penting bagi kontribusi BI secara nyata. Peningkatan literasi publik, termasuk didalamnya literasi keuangan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata dan berkualitas.

“Komunikasi yang terjalin antara BI dan masyarakat diharapkan dapat membangun ekosistem yang mampu menciptakan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh BI,” ujarnya.

BI Corner merupakan program pembangunan/pengembangan sarana perpustakaan mini yang didesain dengan memperhatikan kenyamanan dan memberikan ketertarikan kepada pengunjung, serta penyediaan akses informasi dan literatur berkualitas dalam bentuk cetak maupun e-book, dari dalam dan luar negeri.

BI Corner telah diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak tahun 2015 sebagai bagian dari tema unggulan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), yaitu Indonesia Cerdas. BI Corner diimplementasikan di tingkat universitas, instansi pendidikan, perpustakaan daerah, dan instansi lainnya.

Sebelumnya, BI menyelenggarakan acara pemberian penghargaaan 12 (dua belas) Pojok Baca BI (BI Corner) 2019 di tingkat nasional dengan kategori Perguruan Tinggi, SMA/sederajat, Umum, serta Pojok Baca dan Dongeng (PBD) PAUD.

Penghargaan BI Corner diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi seluruh pengelola BI Corner di Indonesia serta sebagai sarana membangun engagement yang lebih kuat antara BI dengan lembaga penerima manfaat. Pemberian penghargaan mempertimbangkan berbagai indikator penilaian yang mencakup pemeliharaan fisik BI Corner, manajemen pengelolaan, komitmen kebijakan lembaga penerima program, publikasi, kegiatan aktivasi dan jejaring/kerja sama yang dilakukan lembaga, dampak BI Corner terhadap institusi dan pengguna, serta komitmen lembaga untuk membantuk peran dan tugas BI.

Penghargaan BI Corner 2019 merupakan ajang kedua yang diselenggarakan BI dan diikuti 722 unit BI Corner dan 183 unit PBD PAUD. Pada tahun 2020, BI menargetkan 1.000 BI Corner di seluruh level pendidikan dan fasilitas publik strategis. Guna keberlangsungan program, telah dilakukan berbagai kegiatan aktivitas, antara lain kegiatan seminar, sosialisasi, resensi buku, speech contest, berbagai lomba, dan kegiatan lainnya.

Ke depan, Destry mengatakan, melalui berbagai program aktivasi yang diselenggarakan BI Corner, diharapkan dapat memperkuat posisi BI Corner sebagai sarana pembelajaran dan pusat penelitian bagi mahasiswa/pelajar dan masyarakat umum.

“Hal ini sejalan dengan langkah BI untuk memberikan dukungan yang lebih nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat,” ujarnya. (*/hdp)

The post Ini Cara Bank Indonesia Dorong Literasi Publik appeared first on Prokabar.