Prosesnya murah, tanpa anggunan pula. Cukup survei, pinjaman pun cair.

Tapi, saat akan menerima, jumlah rupiah tidak akan sesuai dengan jumlah pinjaman. Ada potongan administrasi namanya.

Yang pasti, “bank 46” sudah menjadi obat pusing sesaat soal keuangan. Kedepannya, entahlah.

Baca Juga: 

• Tanah Datar Nyatakan Perlawanan Terhadap Rentenir
• Asal Taat Prokes, Taraweh Diperbolehkan
• Tanpa Agunan dan Bunga, Pedagang Pasa Takjil Dapat Suntikan Modal

Terkadang, saat hutang hampir lunas, bujuk rayu tukang tagih untuk memperpanjang sangat menggoda. Bahkan, nominal pinjaman bisa lebih tinggi dari pinjaman awal .

Apa daya, uang di depan muka, pinjaman pun akhirnya bertambah.

Salah seorang pengusaha percetakan di kota Batusangkar contohnya, meminjam di pada rentenir karena namanya yang sudah cacat di bank konvensional. Jalan satu satunya tak lain dari “bank 46” itu.

Baca Juga Milenialisme.com

• Cara Lihat Hilal untuk Penentuan Awal Ramadhan
• Pedagang Takjil Dapat Pinjaman Tanpa Agunan dan Bunga
• Jelang Puasa, Masyarakat Padang Berburu Daging

“Mau bagaimana lagi, di bank nama kena BI checking. Kita terdesak,” ungkapnya.

Awal meminjam katanya, ia tak bisa meminjam dalam nominal jutaan.

“Kata petugasnya, kalau lancar nanti bisa ditambah,” lanjutnya.

Sampai saat ini, untuk satu nama ia bisa meminjam hingga 5 rentenir.

Pembayaran satu hari angsuran cukup beragam, mulai dari 20 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah. (eym)

The post Awas, Rentenir Merajalela di Tanah Datar appeared first on Prokabar.

“Pertumbuhan laba bersih didorong pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) BNI disertai perbaikan kualitas aset. Kinerja dibukukan di tengah pengetatan likuiditas menyusul ketidakpastian makro ekonomi global,” ujar Wakil Presdir Bank BNI Anggoro Eko Cahyo dalam siaran pers yang diterima Senin (22/10).

Sepanjang sembilan bulan pertama 2018, lanjut Anggoro, BNI mencatat Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,2 persen (YoY), dimana komposisi DPK didominasi oleh dana murah (CASA) yang mencapai 61,9 persen atau meningkat dibandingkan CASA pada periode yang sama tahun 2017, yaitu 60,4 persen.

Menurutnya, pertumbuhan laba bersih BNI ini ditopang oleh NII yang meningkat dari Rp23,51 triliun pada Kuartal III Tahun 2017, menjadi Rp26,01 triliun pada Kuartal III 2018.

“Pertumbuhan NII merupakan hasil dari penyaluran kredit BNI yang tetap terkelola dengan prudent dan optimal,” katanya.

Anggoro memaparkan, pada Kuartal III Tahun 2018, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit Rp65,64 triliun atau meningkat 15,6 persen (YoY) dari posisi Rp421,41 triliun pada Kuartal III Tahun 2017 menjadi Rp487,04 triliun pada Kuartal III 2018.

Pertumbuhan tersebut dikontribusi oleh kredit pada Bisnis Korporasi yang meningkat 18,5 persen (YoY), terutama kontribusi dari industri Manufaktur, Perdagangan, Restoran & Hotel, serta Konstruksi.

Untuk mendukung ekspansi kredit, hingga kuartal III Tahun 2018, BNI mampu mendorong pertumbuhan DPK sebesar 14,2 persen (YoY), yaitu dari Rp480,53 triliun pada Kuartal III Tahun 2017 menjadi Rp548,59 triliun pada Kuartal III Tahun 2018.

Dalam upaya menghimpun dana murah, BNI terus meningkatkan hubungan baik dengan nasabah institusi atau kelembagaan, baik swasta, BUMN, maupun pemerintahan, serta mengembangkan layanan digital banking sebagai platform perbankan transaksional.

Keberhasilan ini dibuktikan dengan penambahan jumlah rekening yang mencapai 11,1 juta, yakni dari 30,8 juta rekening pada Kuartal III Tahun 2017 menjadi 41,4 juta rekening pada Kuartal III Tahun 2018.

“Selain itu, tercatat peningkatan jumlah agen branchlessbanking dari 62.961 agen menjadi 108.717 agen,” ujarnya. (*/hdp)

The post Kuartal III-2018, BNI Bukukan Laba Bersih Rp11,44 Triliun appeared first on Prokabar.

“Pemerintah telah menyiapkan alternatif pembiayaan untuk perbankan melalui PT. SMF yang menyediakan pendanaan jangka menengah dan panjang dengan cost of fund yang murah bagi Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP,” jelas Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti. Perubahan proposi tersebut tidak berpengaruh terhadap besaran bunga subsidi yang dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengajukan KPR FLPP sebesar 5% selama masa kredit yakni 15-20 tahun.

Melalui KPR FLPP, Kementerian PUPR juga memberikan fasilitas uang muka ringan, bebas PPn dan bebas premi asuransi. Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk memiliki rumah.

Merespon perubahan kebijakan tersebut dilakukan penandatanganan amandemen Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) selaku Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian PUPR yang mengelola dana subsidi Kredit Perumahan (KPR) FLPP dengan 39 Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP, di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (14/8/2018). Selain itu juga dilakukan penandatanganan PKO antara PPDPP dengan empat bank lainnya yaitu Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank KEB Hana dan Bank BRI Agroniaga.

Dengan tambahan 4 bank pelaksana, maka total bank pelaksana penyalur KPR FLPP pada tahun 2018 menjadi 43 bank yang terbagi dari 11 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah. Selain itu juga dilakukan penandatangan kerjasama antara PPDPP, PT. SMF dan Bank Pelaksana terkait pertukaran data.

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan pada Tahun 2018, PPDPP mengelola dana sebesar Rp 6,57 Triliun dengan target pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP tahun ini sebesar 60.625 unit rumah. “Dengan penurunan porsi pendanaan Pemerintah, maka volume rumah yang mendapatkan subsidi FLPP bisa bertambah menjadi 70.000 unit rumah,” kata Budi Hartono.

Untuk mengoptimalkan penyaluran dana FLPP, Kementerian PUPR melalui PPDPP akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Bank Pelaksana yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2018 berdasarkan data kinerja triwulan ke-3 tahun 2018. ”Kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian atas target jika Bank Pelaksana tidak mencapai komitmen yang telah disepakati dalam PKO,” ujarnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di bawah Kementerian Keuangan, PT. SMF mengemban tugas untuk melaksanakan amanat menjadi special mission vehicle, yakni sebagai fiscal tool Pemerintah dalam menyediakan dana – jangka menengah/panjang, guna mendukung ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau untuk seluruh keluarga Indonesia.

“Melalui penandatanganan PKO penyaluran KPR FLPP antara PPDPP, SMF dan Bank, SMF berkomitmen untuk menyediakan dana jangka menengah panjang sebesar 25 persen kepada Bank Pelaksana, sehingga kami berharap dapat menjadi solusi dalam mengatasi mismatch funding pada penyaluran KPR FLPP,” jelasnya

Dukungan Kementerian PUPR dalam mencapai target Program Satu Juta Rumah, tidak hanya melalui FLPP namun juga Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Rumah Sederhana Tapak dan Sarusunami, Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5 Persen menjadi 1 persen bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi, dan pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk Rumah Sederhana Tapak. (*/hdp)

The post Kementerian PUPR Dorong 43 Bank Optimalkan Penyaluran KPR Subsidi appeared first on Prokabar.

The post Perampokan Mobil Bank, Ini Faktanya appeared first on Prokabar.

“Memang pada saat situasi kurs berfluktuasi, pilihannya satu dari dua, tidak bisa dua-duanya,” kata Darmin di Jakarta, Senin malam.

Darmin mengatakan kenaikan suku bunga acuan bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas kurs rupiah terhadap dolar AS setelah cenderung mengalami pelemahan dalam beberapa minggu terakhir.

Namun, penyesuaian suku bunga acuan tersebut dapat mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi yang telah berjalan dengan baik dalam triwulan I-2018.

“Tidak bisa dua-duanya, kecuali dalam situasi tenang, itu soal lain,” katanya.

Meski demikian, ia menyakini Bank Indonesia bisa mengambil keputusan terkait suku bunga acuan yang masih dipertahankan sebesar 4,25 persen dan mencari solusi dalam menghadapi pergerakan kurs rupiah saat ini.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Tony Prasetiantono mengatakan kenaikan suku bunga acuan bisa menjadi upaya jangka pendek yang dilakukan bank sentral untuk menekan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Jangan alergi dengan menaikkan suku bunga karena ini bagian dari taktik jangka pendek,” kata Tony.

Tony mengatakan kenaikan suku bunga acuan dari saat ini sebesar 4,25 persen bisa menjadi alternatif bank sentral untuk menjaga fluktuasi kurs rupiah agar tidak sepenuhnya bergantung dari cadangan devisa.

“Kalau naik setidaknya 25 basis poin, mudah-mudahan rupiah masih terselamatkan,” kata pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini. (*/laf)

The post Waduh, Pemerintah Bakal Naikkan Suku Bunga Bank? appeared first on Prokabar.