“Mulai tahun pelajaran 2020/2021, pembelajaran di MI, MTs, dan MA akan menggunakan kurikulum baru untuk Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab,” terang Umar dilansir dari halaman Kemenag, Sabtu (11/7).

Menurut Umar, Kemenag telah menerbitkan KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Kedua KMA ini akan diberlakukan secara serentak pada semua tingkatan kelas pada tahun pelajaran 2020/2021.

“KMA 183 tahun 2019 ini akan menggantikan KMA 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah,” ujar Umar.

“Sehubungan itu, mulai tahun ajaran ini KMA 165 tahun 2014 tidak berlaku lagi,” lanjutnya.

Meski demikian, mata pelajaran dalam Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada KMA 183 Tahun 2019 sama dengan KMA 165 Tahun 2014.  Mata Pelajaran itu mencakup Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. “Jadi beda KMA 183 dan 165 lebih pada adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21,” jelas Umar.

“Kemenag juga sudah menyiapkan materi pembelajaran PAI dan Bahasa Arab yang baru ini sehingga baik guru dan peserta didik tidak perlu untuk membelinya. Buku-buku tersebut bisa diakses dalam website e-learning madrasah,”  tandasnya. (*)

The post Terkait Isu Penghapusan Mata Pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab, Ini Penjelasan Kemenag appeared first on Prokabar.

Kesediaan ke delapan lembaga pendidikan dan instansi penerjemahan di Tunisia itu disampaikan saat menerima Kunjungan kerja Delegasi Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet RI, di Tunis, Tunisia, Rabu (20/11) waktu setempat.

Sebagaimana diketahui Sekretariat Kabinet merupakan instansi pembina bagi pemegang JFP di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kedelapan lembaga pendidikan dan instansi penerjemahan di Tunisia yang menyatakan ksediaannya itu di antaranya adalah Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas 9 Avril, Tunis; Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas Sousse; Institute for Training and Studies yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri Tunisia; Institut Penerjemahan Tunis (Institute de Traduction de Tunis); Bourguiba Scholl; termasuk Tunisia-Africa Press Agency, dan Perpustakaan Nasional Tunisia.

Sebagai tindak lanjut, delegasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet RI, Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M., akan menyiapkan usulan rancangan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum yang mengatur secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban yang tertuang dalam kerja sama dalam hal pelatihan penerjemahan Bahasa Arab itu.

“Melalui MoU tersebut, Penerjemah Pemerintah di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih meningkatkan kompetensinya di bidang Penerjemahan Bahasa Arab dengan belajar secara langsung di negara penutur jati Bahasa Arab,” kata Sjahriati Rochmah.

Dengan demikian, diharapkan peran strategis penerjemah sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah dengan mitranya di luar negeri dapat berkorelasi positif dengan upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk untuk penguatan kerja sama antar negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*/hdp)

The post Kembangkan Kompetensi Penerjemahan, Pemerintah Gandeng 8 Lembaga Tunisia appeared first on Prokabar.