“Dalam melakukan penertiban secara keseluruhan tanpa pandang siapa paslonnya. Sepanjang tidak mematuhi pemasangan APK yang sudah diatur oleh PKPU tentu akan ditertibkan dan diamankan di Bawaslu Kota Pariaman,”kata Mardison dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Senin (12/10).

Menurut Mardison penertiban APK Pilkada 2020 merupakan kewenangan Bawaslu yang juga diatur dalam PKPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pembersihan APK yang dipasang diluar lokasi yang ditetapkan oleh KPU akan dicopot.

Mardison menegaskan penertiban APK tidak ada maksud politik atau maksud lain yang melatarinya. Semuanya dilandasi pada aturan dan kesepakatan bersama.

“Sebenarnya ini yang menertibkan adalah parpol dan Bawaslu pun sudah memberi peringatan di mana titik-titik yang boleh dipasang APK. Jeda waktu sudah diberikan kepada partai pengusung masing-masing,” imbuhnya.

Penertiban APK tanpa pandang bulu, kata Mardison merupakan bentuk netralnya Bawaslu Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu.

Sebelumnya diberitakan ratusan APK berhasil ditertibkan pada operasi penertiban 10 Oktober. APK milik Paslon nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar paling banyak dicopot walaupun Genius Umar adalah Walikota Pariaman yang sedang cuti kampanye Pilgub.

“Penertiban APK ini sesuai kesepakatan bersama dengan partai pengusung pasangan calon Pilgub Sumbar pada 1 Oktober 2020 lalu,” ujar ketua Bawaslu Padangpariaman, Riswan.

APK yang ditertibkan tersebut, kata Riswan sebagian besar dipasang sebelum penetapan yang sebelumnya pihaknya telah mengimbau partai politik menertibkan sendiri.

“Karena tahapan kampanye sudah masuk tentu APK yang dipasang harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh KPU dan yang tidak sesuai wajib ditertibkan,” sambungnya. (*)

The post Plt Walkot Minta Bawaslu Pariaman Tidak Ragu-Ragu Copot APK appeared first on Prokabar.

Ia menyebutkan pada pendataan sebelumnya jumlah APK Cagub dan Cawagub Sumbar yang dipasang di Pariaman mencapai 965 buah yang terdiri 274 baliho, 21 billboard, 12 umbul-umbul, dan 658 spanduk.

Jumlah APK Cagub dan Cawagub Sumbar yang ditertibkan di Pariaman pada Sabtu kemarin yaitu 709 buah dengan rincian 156 baliho, 19 billboard, 1 umbul-umbul, dan 533 spanduk.

Penertiban APK Cagub dan Cawagub Sumbar tersebut dilaksanakan Bawaslu Pariaman bersama pihak terkait hanya dalam waktu satu hari karena jumlah alat peraga yang ditertibkan relatif sedikit dibandingkan pada Pemilu 2019.”Target kami untuk penertiban ini memang satu hari selesai,” tambahnya.

Apalagi sejumlah partai politik dan tim pemenangan Cagub dan Cawagub Sumbar sudah ada yang menertibkan APK-nya secara mandiri sehingga dapat membantu pihaknya dalam penertiban.

Ia menyampaikan sebelum penertiban tersebut pihak Bawaslu Pariaman telah meminta partai pengusung dan tim pemenangan untuk membuka APK Cagub dan Cawagub yang diusung pada Pilkada Sumbar 2020 secara mandiri.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) bersama TNI, Polri dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setempat menertibkan alat peraga kampanye (APK) calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) provinsi itu yang melanggar aturan.

“Kami sudah meminta partai pengusung dan tim pemenangan untuk menertibkan APK Cagub dan Cawagub secara mandiri, sedangkan yang ditertibkan hari ini yaitu sisanya,” kata Ketua Bawaslu Pariaman Riswan saat penertiban APK Cagub dan Cawagub Sumbar di Pariaman. (*)

The post Bawaslu Pariaman Tertibkan 709 APK Cagub dan Cawagub appeared first on Prokabar.

APK yang akan ditertibkan tersebut merupakan APK yang dipasang oleh pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak pendukung pasangan calon atau pihak partai pendukung serta stakeholder. Partai pendukung meminta waktu untuk menertibkan APK hingga 10 Oktober,” ungkap Riswan, Ketua Bawaslu Pariaman dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Rabu (7/10).

Lebih lanjut Riswan menuturkan bahwa APK yang akan ditertibkan itu merupakan APK yang terpasang sebelum ada penetapan dari KPU.”Nah kita meminta kepada pendukung agar sebelum 10 Oktober APK tersebut ditertibkan terlebih dahulu. Selebihnya baru tim kami yang menertibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ulas Riswan.

Dikatakannya juga, APK yang terpasang saat ini, yang tidak sesuai ketentuannya banyak dari APK seperti spanduk, baik tidak sesuai ukuran serta letak APK.”Nah nantinya ada tiga jenis APK yang ditetapkan oleh KPU yaitu baliho, spanduk dan umbul-umbul,” jelasnya.

Riswan juga mengatakan soal stiker pasangan calon. Stiker tidak boleh dipasang pada angkot atau kendaraan umum.”Stiker di angkutan umum dilarang. Kalau stiker pada mobil operasional pendukung itu sah sah saja,” sebut Riswan.

Ketua Bawaslu Pariaman itu juga menjawab soal hari H perhitungan suara. Saat ini pihaknya telah membuka perkerutan untuk petugas TPS (Tempat Pemungutan Suara).”Terkait TPS kami juga telah melakukan perekrutan. Perekrutan telah dibuka sedari tanggal 3 Oktober. Jumlah petugas yang dibutuhkan lebih 100 orang,” ungkap Riswan.

Ia menambahkan, seluruh petugas TPS akan lakukan rapid tes terlebih dahulu sebelum bertugas di 4 kecamatan di Kota Pariaman. (*)

The post Minggu Ini, Bawasalu Pariaman Mulai Tertibkan APK appeared first on Prokabar.

“Iya, sudah 100 persen bersih. Mulai dari Kecamatan Simpang Alahan Mati, Bonjol, Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Panti, Duo Koto, Padang Gelugur, Rao, Rao Utara, Rao Selatan, Mapattunggul dan Mapattunggul Selatan. Semua sudah bersih,” kata Rini.

Diakui Rini, tidak ada kendala selama penertiban APK. Semua tim peserta Pemilu koorperatif dalam menertibkan APK di masa tenang.

“Kini kita fokuskan pada pemantauan aktifitas peserta Pemilu. Mudah-mudahan tidak ada yang melanggar dan nekat melakukan politik uang,” lanjut Rini.

Perihal jumlah APK yang ditertibkan, Rini memprediksi, mencapai ribuan APK.

“Sampai malam ini, kami masih menunggu laporan dari masing-masing Panwascam. Kalau jumlahnya, ribuan lebih,” tutup Rini. (Ola)

The post Masa Tenang, Kabupaten Pasaman Bersih Dari APK appeared first on Prokabar.

Paling banyak itu, APK yang kembali dipasang di pohon-pohon pelindung jalan. Malahan, lebih banyak pula. Satu pohon, mau empat APK legislator yang terpasang.

“Ini sangat mengganggu, aturan juga melarang. Bagu kami pengguna jalan, risih saja mata melihatnya. Belum jadi orang besar, aturan sekecil ini saja sudah dilanggar,” kata Mardianis (38), salah seorang warga Lubuk Sikaping.

Pantauan Prokabar.com, banyaknya APK yang melanggar aturan ini, terdapat di sepanjang jalan By Pass. Banyak baliho legislator yang terpasang, ada yang dari Caleg Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumbar, sampai-sampai DPR RI.

Masyarakat berharap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman atau melalui Panwascam Kecamatan Lubuk Sikaping, dapat menindak atau menertibkan APK-APK tersebut. Mengingat, pohon bukan peruntukan sebagai wadah terpasangnya APK. (Ola)

The post Di Pasaman, APK Caleg ‘Menjajah’ Pohon Pelindung appeared first on Prokabar.

“Sangat banyak APK yang dipasang tidak melihat estetika, salah satunya di pohon yang membuat kota kita terlihat kotor karena APK yang dipasang tersebut berlomba-lomba siapa yang paling tinggi” Kata Al Amin, Kasat Pol PP Padang.

Ratusan Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) para Caleg yang sudah terpasang dipohon tersebut, diturunkan petugas Satpol PP dan dinaikkan ke atas mobil dalmas serta ke dalam mobil patroli.

“Kita belum menghitung pasti berapa jumlah yang ditertibkan, sepertinya jumlah ini ada ratusan lebih BK dan APK para  Caleg kita turunkan pada hari ini. Untuk penertiban petugas kita bagi dua tim, tim yang pertama dari Andalas sampai ke Pasar Baru dan tim kedua dari Jalan Perintis Kemerdekaan sampai ke kawasan Koto Tangah,” Tambahnya

Selain itu, Al Amin menegaskan bahwa anggotanya akan terus menertibakan BK dan APK para calon legislatif yang melanggar Perda hingga tidak ada lagi BK dan APK para calon legislatif melanggar Perda.

“Hal tersebut selain melanggar Perda No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga membuat pemandangan tidak bagus dan kumuh serta tampak sembraut, saya harap ke pada tim atau para calon, mari kita sama-sama menjaga kota padang selama masa kampanye, jangan letakkan BK dan APK nya di tempat-tempat yang melanggar Perda,” Himbaunya. (*/hdp)

The post Jelang Pemilu, Satpol PP Kembali Tertibkan APK Membandel appeared first on Prokabar.

Pantauan Prokabar.com di lapangan penertiban AP dan APK peserta pemilu ini, dilaksanakan di 15 kecamatan yang ada di daerah itu, dengan didampingi Pol PP-Damkar, Polisi dan TNI. Penertiban ini digelar tampak merata, sejak pagi hingga sore.

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, setidaknya ada ribuan AP dan APK peserta pemilu yang melanggar. Dan hal itu, ditertibkan, sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terhadap penegakan aturan pemilu.

“Sebelum ditertibkan, kami beritahu kepada partai peserta Pemilu. Tetapi, karena masih banyak yang bandel, maka kita lakukan penertiban lagi hari ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu sasaran Bawaslu dan jajaran saat itu, diantaranya mencopot seluruh AP dan APK yang berada di tempat telarang, seperti di tiang listrik, pepohonan, jembatan, tempat ibadah dan pendidikan atau fasilitas umum milik pemerintah serta pemasangan di luar zona.

“Semua APK di luar ketentuan kami ditertibkan. Baik APK ukuran kecil sampai APK besar, rata seluruhnya sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, setelah penertiban kali ini, pihaknya mengimbau setiap peserta Pemilu dan Caleg tidak lagi memasang AP dan APK diluar ketentuan.

Sebab, jika masih melanggar maka setiap peserta Pemilu akan diberi sanksi tegas untuk berikutnya.

“Tidak ada tebang pilih, semua sama. Jika melanggar akan kita tertibkan. Kalau ada yang kucing-kucingan lihat aja nanti sanksinya,” tegasnya,(min)

The post Bawaslu Pessel Kembali Tertibkan APK Peserta Pemilu appeared first on Prokabar.

“Iya, ini sudah berlebihan. Kalau jarak pandang kita terhalang seperti ini, bisa-bisa bernasib naas saat berkendara. Apalagi jalur Pasaman terkenal dengan rawan kecelakannya,” kata Abdul Kari, salah satu pengendara yang melintasi jalan lintas antar provinsi di Pasaman, Minggu (17/2).

Pantauan Prokabar.com, APK yang banyak terpadang tidak pada tempatnya ini, banyak terjadi di sepanjang jalan keluar dari Kecamatan Lubuk Sikaping arah Kecamatan Rao.

Banyak APK yang dipasang di sisi bibir jalan umum. Bahkan ada yang pas di tikungan, ukurannya pun lumayan besar. Ini sangat mengganggu jarak pandang pengendara.

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita mengaku, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menertibkan APK yang tidak sesuai aturan ini. Hanya saja, secepat ditertibkan, secepat itu pula berdiri APK yang baru.

“Tentunya kami bakal terus bekerja maksimal. Untuk itu, jika ada pelanggaran, laporkan. SDM kami terbatas, namun kalau ada laporan pasti kami tindak. Kita juga mintak kerjasama semua pihak agar lebih arif dan bijaksana dalam memasang APK atau menertibkannya,” tukad Rini. (Ola)

The post APK Halangi Jarak Pandang, Pengendara Mulai Was-was Melintas di Pasaman appeared first on Prokabar.

Penertiban branding secara mandiri itu merupakan salah satu sikap koperatifnya untuk  mematuhi aturan-aturan terkait masa kampanye yang tengah berlangsung saat ini.

Ia menyebutkan total branding yang terpasang pada kendaraan transportasi umum yang dikenal dengan nama Mia Travel tersebut berjumlah sebanyak 47 unit.

“Kebetulan saya adalah pemilik Mia Travel itu. Jadi, ada sekitar 47 unit kendaraan dan hari ini kita berupaya untuk menertibkan semua branding yang terpasang itu secara mandiri, Jelas Imral kepada Prokabar.com di pool Mia Travel, Jumat (16/2). 

Selain branding, Imral juga mengimbau kepada para caleg yang memiliki partai yang sama untuk maju pada pemilu 2019 agar dapat menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang pada tempat yang dilarang.

“Pada dasarnya kita semuanya juga telah imbau agar caleg (PPP) tidak memasang APK nya dilokasi-lokasi yang melanggar. Jangan dipasang di bahu atau pinggir jalan, tiang listrik atau pepohonan, kita telah sampaikan itu untuk dapat ditertibkan dengan mandiri,” katanya.

Ketua Panwaslu Kecamatan IV Jurai, Bambang Putra Niko mengatakan, bahwa dari 47 unit branding peserta pemilu milik Imral Adenansi yang telah berhasil ditertibkan mandiri adalah sebanyak 10 buah. 

Dan sisanya juga akan ditertibkan apabila kendaraan sudah berada dilokasi pool Mia Travel.

“Tadi kita juga menginformasikan kepada pihak Mia Travel agar seluruh branding bisa ditertibkan mandiri sebelum masuk pada batas jadwal penertiban yang telah diagendakan oleh Bawaslu Pessel,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, pihaknya sangat menghargai upaya koperatif Imral Adenansi yang telah mau menertibkan branding-branding peserta pemilu secara mandiri.

Sebelumnya, pihaknya telah memberikan imbauan kepada partai politik dan pemilik jasa angkutan umum untuk tidak memasang branding pada kendaraan transportasi umum. 

Dalam himbauan tersebut, apabila tidak ditertibkan hingga 17 Februari 2019, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan bertindak menertibkan branding tersebut pada 18-19 Februari 2019 dengan cara berkordinasi dengan stakholder terkait seperti dinas perhubungan dan kepolisian lalulintas.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor:1990/ K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 ditegaskan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah.

“Dan khusus untuk jadwal penertiban APK, kita telah sepakat untuk melakukannya pada Rabu (20/2). Makanya dari sekarang kita himbau dulu. Apabila tidak diindahkan baru kita tindak bersama-sama dengan stakeholder terkait,” ujarnya. 

Ia menekankan fokus penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada (20/2) itu yakni pada tempat terlarang seperti di Pepohonan, Jembatan, Tiang Listrik, Jalan Protokol, Transportasi Umum, dan diluar Zona yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. 

Dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 275, Kampanye pemilu dapat dilakukan dengan sembilan metode.

Diantaranya, melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dari 9 metode tersebut, terangnya ada dua metode  yang belum boleh dilakukan yaitu iklan pada media massa cetak, media massa elektronik dan internet dan rapat umum, tutupnya. (Min)

The post Hebat, Caleg ini Tertibkan Branding Miliknya appeared first on Prokabar.

“Ini tindakan yang sangat menodai demokrasi. Beruntung sabar kami sebesar nama baik partai, kalau tidak, sudah kami laporkan OTK ini ke polisi,” kata Ketua DPD Golkar Pasaman, Syahrizal Yusuf, Rabu (13/2).

Syahrizal mengaku, OTK ini menjahili sekretariat Golkar dengan cara merobek bendera yang terpasang di depan sekretariat.

“Itu awalya, kami masih sabar dan diam. Tahu-tahunya terulang lagi tidak saja bendera, malahan lebih ganas. Sama empat buah tiang bendera kami ikut dicuri OTK ini,” kata Syahrizal.

Diakui Syahrizal, aksi pengrusakan ini terekam CCTV. Kendaraan yang digunakan OTK inipun tampak jelas dalam CCTV tersebut. “Sebagai partai besar, kami tidak ingin memperpanjang masalah ini. Makanya kami diam, namun kami minta, pada OTK atau pihak yang menyuruh OTK melakukan pengrusakan ini, supaya lebih menjunjung tinggi demokrasi di Pasaman. Jangan lakukan lagi hal yang dapat merusak persaudaraan demokrasi kita,” pinta Syahrizal.

Tidak saja sekretariat Golkar, kejadian serupa juga dialami beberapa calon legislatif (Caleg) di Pasaman. Pemberitaan sebelumnya beberapa baliho Caleg dari partai Nasdem dan beberapa partai lainnya dirusak OTK. Kejadian naas ini terjadi di Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping. (Ola)

The post Nama Besar Golkar Pasaman Jadi Sasaran OTK Penoda Demokrasi, Ada Apa appeared first on Prokabar.

Kejadian naas ini terjadi di Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping. “Yang dirusak bukan baliho saya saja, ada beberapa baliho kawan lain sesama Caleg yang dirusak. Masa iya, sorenya baru di pasang, pagi besok sudah robek,” kata M. Dwi Richa, salah satu Caleg DPRD Pasaman, Selasa (12/2).

Richa sangat menyayangkan hal ini terjadi. Pasalnya, demokrasi yang diagung-agungkan, jauh dari kata terwujud.

“Pinta saya sederhana, mari kita bersaing secara sehat. Jangan memamcing suasana yang tidak kondusif,” tegas Richa.

Richa berharap penegak hukum atau instansi yang terkait segera bertindak. “Bila ini terus-terusan terjadi, takutnya akan berujung anarkis antar Caleg maupun sesama tim sukses,” tukas Rika. (Ola)

The post Demokrasi Mulai Terganggu di Pasaman, Ada Apa? appeared first on Prokabar.

“Beberapa waktu lalu, ada juga yang kami turunkan. Sekarang terpasang lagi, ya diturunkan lagi. Kan melanggar aturan,” kata Ketua Panwascam Lubuk Sikaping, Yansuardi.

APK yang diamankan Panwascam ini merupakan APK yang melanggar aturan. Seperti yang terpasang di pohon-pohon pelindung.

Pantauan Prokabar.com, seluruh APK yang diturunkan mulai dari APK Capres Jokowi-Maruf, APK Caleg kabupaten, provinsi hingga Caleg RI.

“Pemasangan APK di pohon pelindung ini melanggar aturan Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 pasal 24. Kita sebagai panitia kecamatan akan sikat abis jika ada pelanggaran pasti seperti ini,” tutup Ketua Panwascam, Yansuardi. (Ola)

The post APK Jokowi-Maruf Diturunkan Paksa Bawaslu Pasaman, Ada Apa appeared first on Prokabar.

“Kita telah menyurati pengurus Parpol agar menertibkan sendiri APK Caleg yang menyalahi aturan hingga tanggal 2 November 2018 ini. Jika tak kunjung diindahkan, bakal kami turunkan” kata Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pasaman, Kristian, Selasa (30/10).

Selain itu, Bawaslu Pasaman juga mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu kecamatan juga ikut mengingatkan Parpol supaya menertibkan APK ini.

“Sebaiknya para Caleg dan Parpol agar menertibkan sendiri APK nya. Sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh peserta Pemilu” kata Kristin.

Diakui Kristin, puluhan APK baik Caleg DPR RI, provinsi dan kabupaten menjamur di sepajang jalan. Baik di jalan lintas maupun dijalan perkampungan. Ukuranya juga bervariasi, mulai dari 2 meter hingga 7 meter.

Sehubungan dengan itu, sebelumnya, Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay menjelaskan, hanya peserta pemilu yang dibolehkan memasang APK. Peserta pemilu dimaksud pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, dan Parpol. Sementara calon legislatif (Caleg) tidak diperbolehkan memasang APK. (Ola)

The post Bawasalu Pasaman Akan Tertibkan APK Caleg Tak Sesuai Aturan appeared first on Prokabar.