Adapun rumusan APBD perubahan yanh disetujui, Pendapatan Daerah sebesar Rp1.187.138.974.088,88, dan Belanja daerah sebesar Rp1.288.136.563.233,88 atau dengan surplus/defisit sebesar Rp100.997.589.145,00 kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp111.596.589.145,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp10.599.000.000,00.

Dalam penyampaiannya, Anton Yondra mengatakan perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 kemarin.

“Dalam pembahasan kemarin dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Tanah Datar,” sampai Anton Yondra.

Anton melanjutkan jika selepas rapat antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, 8 Fraksi DPRD menyatakan menerima Ranperda untuk dijadikan Perda.

Smentara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati, Ranperda yang disetujui bersama merupakan hasil proses pembahasan yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mempedomani KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati tanggal 24 Agustus 2022 lalu.

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kemarin masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhir atas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan hari ini kita tandatangani bersama berita acara persetujuannya,” kata Richi

Selanjutnya, perda APBD perubahan tahun 2022 akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Setujui APBD Perubahan Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 Menjadi Perda appeared first on Prokabar.

Bupati mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, akan tetapi pemerintah daerah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul karena naiknya harga BBM.

“Sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM di masyarakat,” ujar Bupati Eka.

Sementara itu, terkait upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak dikatakan jika pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak.

Sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mempunyai izin.

Terkait persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano dijeladkam batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 tentang batas daerah dari kedua kabupaten tersebut.

“Proses penegasan batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019 antara pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari,” ujar Bupati Eka.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra dan Nasdem terkait keberhasilan program makan rendang, kendala dan evaluasinya dikatakan bahwa saat ini, program makan rendang yang dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, ada pun permasalahanya sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking.

“Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap Progam Makan Rendang, baik dari segi tata cara dan prosedur maupun dari regulasi, salah satunya terkait masa pinjaman agar dapat lebih dari satu tahun” ujar Bupati Eka. (eym)

The post Ini Jawaban Bupati Tanah Datar atas Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 appeared first on Prokabar.